Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Wardana, Dodi Jaya
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.452 KB)

Abstract

Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.
HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Dodi Jaya Wardana
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1168

Abstract

Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.
Co-Authors Ade Irma Suryani Aini, Assuratul Alifiyah Fitrah Rahmadhani Althofurrahman, Muhammad Belva Ameliani, Putri Andi Rahmad Rahim Anis Mashdurohatun Anisa Tri Ariyanti Anita Handayani Arya Maulana P.P Astari P, Enggar Windi Aziz, Kemas Abdul Damar Gondo Arwono Dito Kurniawan, Dito Edy Safitri Eka Nurjanah EL Aisy, Nandina Etis Fitriawati Nurjannah Fadlulloh, Muhammad Dito Fahmi Idris Fahrul Ramdan Suwandi Fauzia, Ana Fidinansyah, Muhammad Iqbal Fresil Nurassyafa Almayunda Guruh Wicahyo Prabowo Hapsari, Iffahdah Pratama Hardian Iskandar Hari Wibowo Hariani, Rahmania Nur Hasnan Bachtiar Idris, Fahmi Ifahda Pratama Hapsari Ikhzami, Albi Ira Ayu Widianti Irsyada, Nadia Elza Ismail, Subiyanto Janah, Eka Nur Khafidah Khafidah Khastama, Iqbal Kiki Andrian Levina Yustitianingtyas Lulut Sulistiono Maradona Maradona Maulana P, Arya Maulaya M, Mila Moch Rizky Giri Moh. Rafiqi Luthfi Rahman Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhammad Azkannasabi Muhammad Belva Althofurrahman Muhammad Ilham Rizaldi Muhammad Roqib muhammad roqib, muhammad Mulyasari, Septy Dwi Diantika Nadia Prawira Supriadi Noer Rakhanaufal, Yusuf Nova, Elisa Nur Fauziyah Pratama H, Ifadah Pratama Hapsari, Ifahda Putri, Fresiella ‘Arsy Mahdavika Radian Salman Radya, Kenya Nayaka Rahmadhani, Alifiyah Fitrah Rahmat Agus Santoso Rahmawati, Aprilia Dwi Rahmayani, Ima Ratih, Ratih Pratiwi Syurkawi Ridho Afrizal Abd Rohim Rizkyfia Desya Anindyta Sakha, Raihan Putra Sania Puspita Anggraini Sari, Anggun Purnama Septiana, Lia Nadella Setiyawan, Deni Sukardi . Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Sukaris Sulistiono, Lulut Suri Oktavian Toetik Rahayuningsih Virgianty Febri Wulandari Yan Ubaidilah Muttaqin Zulvikar, Muhammad Vicki