Claim Missing Document
Check
Articles

Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 1 (2019): Justicabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.106 KB) | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i1.1166

Abstract

In Law Number 10 of 2004, Village Regulations are placed as one of the types of Legislation in Indonesia. However, with the birth of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation as a substitute for Law Number 10 of 2004 the position of Village Regulations became unclear, even unregulated and not included in the hierarchical system of Legislation in Indonesian. Village Head Regulations, which are the implementing rules of Village Regulations, and are positioned under Village Regulations, are more regulated and incorporated into the Indonesian Legislation System. Furthermore, in Law Number 12 of 2011, regulations regarding hierarchy or position / position of Village Regulations are not regulated. If carefully explored in Law Number 12 of 2011, there is no position in the Village Regulations as a type and explicitly in the hierarchy of Legislation. Therefore, this research is expected to clarify and reinforce the position or position of village regulations in Indonesian legislation. So that Village Regulations can be one of the rules of the Indonesian legislation.
Konsep Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dodi jaya wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2241

Abstract

A special court for the settlement of regional head election cases needs to be established / held for the settlement of cases for regional head elections and this special court is established before the implementation of regional head elections simultaneously nationally. This special court for regional head elections is nothing new, but something that already exists. Moreover, this special election court has been implemented in Uruguay. The authority of the Election Court in Uruguay appears to be very broad, covering everything related to elections, from the making of the regulations, the implementation, to the settlement of the case. The form and design of the special election court institutions must be adapted to the conditions of the temporary (ad hoc) Indonesian state under the Supreme Court and has the authority to handle all cases that arise in the election process, ranging from administrative cases and election crimes to disputes over results. Regional elections.
POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.673 KB) | DOI: 10.30587/justiciabelen.v1i2.827

Abstract

Management of coastal areas and small islands by the regional government is essentially the implementation of regional autonomy that has been guaranteed by Article 18 paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution. With the existence of regional autonomy, according to Article 18A of the 1945 NRI Constitution there is a relationship of authority in the management of coastal areas and small islands. For this reason, the authority of regional governments in managing coastal areas and small islands is an inseparable part of regional autonomy. Based on Article 50 of Law No. 1 of 2014 in conjunction with Article 18 of Law No. 32 of 2004, the provincial authorities ranging from 4 nautical miles to 12 nautical miles, while the regencies / cities have the authority ranging from 0 nautical miles to 4 nautical miles. However, since the enactment of Law no. 23 of 2014, specifically the provisions of Article 14 paragraph (1), management of coastal areas and small islands is only the authority of the Central and provincial governments. Provincial authorities start from 0 nautical miles to 12 nautical miles. Whereas regencies / cities no longer have authority in managing coastal areas and small islands.
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.2278

Abstract

The State recognizes and respects regional government units that are special or special in nature which are regulated by law. Second, the State recognizes indigenous and tribal peoples' units along with their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law. Politics of village government law, it cannot be separated from 3 (three) main bases, namely philosophical, sociological and juridical basis. The politics of regulatory law above are the base for legal politics for regulations that are below, so that there should not be any universal inconsistencies. In addition, horizontally the legal politics of legislation must also be consistent.
Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh Rizkyfia Desya Anindyta; Ifahda Pratama Hapsari; Dodi Jaya Wardana
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.276 KB) | DOI: 10.31603/6073

Abstract

Artikel ini mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil menunjukan bahwa unsur–unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terbukti memenuhi unsur barangsiapa, unsur menghilangkan orang lain, unsur dengan sengaja, dan unsur direncanakan lebih dahulu. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan pelaku. Pelaku juga sudah dinyatakan dewasa menurut hukum, dimana pelaku telah berusia dua puluh tahun dan sudah cakap hukum.
Peran Pelajar dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro Dodi Jaya Wardana; Muhammad Roqib
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.551 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6614

Abstract

Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro mulai dirintis sejak 1 Juni 2011. Semula sejumlah penggerak literasi di Bojonegoro mendirikan komunitas yang disebut Komunitas Kampung Sinau di Dusun Korgan, Desa/Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro fokus pada bidang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: bimbingan belajar bagi-anak di sekitar Sungai Bengawan Solo, membuka rumah belajar, membuka perpustakaan, menyelenggarakan kajian keilmuan, pelatihan pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Namun, semangat anak jangan sampai tercoreng oleh kenakalan yang dilakukan oleh anak disekitar lingkungan kampung belajar. Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat mengganggu kehidupan bahkan dapat menggangu psikologi remaja saat ini adalah maraknya kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan kampus, sekolah maupun tempat pendidikan lainnya, sehingga efek buruk dari kekerasan seksual tersebut perlu disosialisaikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap bagian-bagian yang termasuk dalam kekerasan seksual. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) melalui pendampingan Peran Pelajar Dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro berupa: 1. peningkatan pengetahuan dalam mengenali jenis-jenis kekerasan seksual, 2. penguatan pemahaman dan pengetahuan akan bahaya dan efek yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan bahaya dan efek buruk dari adanya ataupun perbuatan kekerasan seksual di lingkungan pelajar. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi, sosialisasi dan pembentukan satgas. Pengabdian ini telah memunculkan perubahan positif pada wawasan pelajar pentingnya kesadaran hukum terhadap bahaya kekerasan seksual.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial Kiki Andrian; Ifahda Pratama Hapsari; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i1.13220

Abstract

The mechanism in this world is accelerating, one of which is entertainment based on social media sites, here and there people get influence to cause offense problems. Virtual entertainment is a medium on the website that allows clients to talk to themselves and cooperate, collaborate, share, and talk to different clients. The law controls communication between people with the aim of preventing it from happening. What is meant by problem is the way of law enforcement against demonstrations or criminal hazards as indicated by the Criminal Code, and the second is the way to enforce the Threats Act by force in accordance with the Electronic Information Transactions Act. The exploration strategy used in this test is standardization which plans to find answers to the issues that arise in it. These checks are also subject to regulations in the guidelines and are appointed by the manufacturer. By regulation, the danger of brutality is addressed in Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Law on Information and Electronic Transactions regulates various legal guarantees for activities that use the web as a medium, exchange and use of data. In Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Threats Through Information Media and Electronic Transactions, these articles are interrelated. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Danger is a type of action that does not directly threaten or frighten someone so that it causes stress, and is awkward. savagery is that which worries something, is branded harshly.
INTERNALISASI PRINSIP DAN NILAI-NILAI KEARIFAN DI DALAM LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERADILAN YANG BERSIH DAN BERINTEGERITAS Suri Oktavian; Dodi Jaya Wardana; Ifahda Pratama Hapsari
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2469

Abstract

Abstrak Penyertaan prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam upaya menggali makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius sejak zaman dulu, dikarenakan memiliki cakupan makna yang sangat luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Kegiatan penguatan prinsip dan nilai-nilai kearifan dalam lembaga peradilan sangat mempengaruhi terhadap efektifitas suatu sistem hukum. Nilai-nilai kearifan selalu menjadi roh dalam setiap pengambilan kebijakan maupun dalam keputusan hukum dengan tujuan menghadirkan keadilan untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pihak yang sedang dihadapkan dalam permasalahan hukum. Kegiatan hukum selalu identik dengan perburuan atau pencarian suatu keadilan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Sepanjang pengamatan terhadap sistem hukum lembaga peradilan di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dan berhenti dengan upaya memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem hukum lembaga peradilan yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau reform, serta penguatan prinsip dan nilai kearifan dapat kita lihat terjadi secara terus menerus dari waktu ke waktu di berbagai negara, baik dari sisi lembaga peradilannya maupun orang-orang yang bekerja dan terlibat didalam lembaga peradilan. Upaya internalisasi prinsip dan nilai-nilai kearifan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga peradilan agar selalu terjaga dari jeratan godaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak dapat menghadirkan keadilan hukum. Penguatan prinsip serta nilai-nilai kearifan didalam lembaga difungsikan untuk mewujudkan lemabaga peradilan yang independen, merdeka, bersih dan berintegeritas sebagai ruang harapan untuk mengahdirkan keadilan bagi masyarakat.
LEGAL PROTECTION FOR E-BOOK CREATORS ON GRAMEDIA DIGITAL APPLICATION Moh. Rafiqi Luthfi Rahman; Hardian Iskandar; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 5 No 1 (2022): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v5i1.4518

Abstract

copying more widespread. One of the studies examined by the author is the E-Book in the Gramedia Digital application. The purpose of this study is to explain how the legal protection of the creator and the legal consequences for the perpetrators as well as the settlement of disputes against the duplication of the ebook creator's work on the digital gramedia application. The research method used is a normative legal research method, with a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results obtained from this study found Gramedia Digital provides legal protection in the form of technology that can record and mark traces of user activities which will later be stored as digital track records with the aim of legal protection for the creator of the E-Book itself. The legal consequences of duplicating E-Books on the Gramedia Digital application are subject to soft blocks in the form of suspension and account closure. Gramedia digital explained that they cooperate with any legal process (local law, provincial law and national law). Then the settlement of E-Book disputes is also explained through litigation (court) and non-litigation (outside court
JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATIONS OF THE NATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTE (LMKN) IN TERMS OF COPYRIGHT INSTITUTIONS IN INDONESIA Moch Rizky Giri; Hardian Iskandar; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 5 No 1 (2022): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v5i1.4519

Abstract

Songs and/or music are copyright protected works. As the holder of Copyright and Related Rights, works belonging to the author that are used for commercial purposes have the right to obtain exclusive rights arising from declarative principles after the work of the author is heard. The emergence of Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music which has come into force since March 2021 as a rule to be able to optimize the function of managing copyright royalties from the use of works and related rights products, especially in songs or music. This thesis analyzes the urgency of the establishment of the National Collective Management Institute, the Legal Basis of the National Collective Management Institute, the powers and duties of the Collective Management Institute (LMK) and the National Collective Management Institute (LMKN) in managing music royalties used for commercial and protection purposes. Laws carried out by the National Collective Management Institute and based on Intellectual Property (IP). This thesis was written using a normative legal research method, which is an approach method through legislation whose norms are used as the main source in this research In addition, in this thesis research the author also uses an approach with the concept of understanding the principles regarding copyright as the exclusive right of the creator. From the research results, it has been concluded that there are two institutions that have different duties and authorities, the urgency of the importance of establishing a National Collective Management Institute for the management of Song and/or Music Copyright royalties, the legal basis of the National Collective Management Institute and the legal protection provided by LMKN on the management of royalties for Song and/or Music Copyrights in Indonesia.