Articles
<![CDATA[Legal Protection for The Parties Shopee Paylater Service Users ]]>
<![CDATA[Sania Puspita Anggraini]]>;
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9573
<![CDATA[With the development of technology in the payment system, electronic money has various forms: Paylater. Paylater is now in great demand by the public because it can make it easier for them to make transactions and complete payments later. In addition, the interest provided is quite affordable. This study aims to find out and explain the form of legal standing, legal protection, and legal consequences for Shopeepaylater users. The study results found that the parties' legal position in Shopeepaylater is that the user acts as the recipient of the loan, and the Shopee acts as the lender. Legal protection in shopeepaylater uses repressive or settlement protection methods generally. This protection is in fines, imprisonment, and other additional penalties. The legal consequences when performing a Default following the agreed agreement that the Shopeepaylater service user will have their Shopeepaylater limit reduced, record late payments in the OJK SLIK (Financial Information Service System of the Financial Services Authority), etc.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN KERJA ]]>
<![CDATA[Fahrul Ramdan Suwandi]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Lafadz Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sibatik.v2i1.539
<![CDATA[Perlindungan dan keamanan terhadap tenaga kerja sangatlah penting terhadap pekerja karena sejalan dengan pelaksanaan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga Negara atas pekerja dan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mempertimbangkan betapa pentingnya peran ketenagakerjaan terhadap badan atau badan milik perusahaan milik Negara dan swasta dalam membantu pekerja mendapatkan hak-haknya. Rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah urgensi BPJS ketenagakerjaan terhadap perlindungan dan keamanan kerja dan bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan penting bagi pemberi usaha maupun penerima usaha karena jaminan sosial yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS memberikan perlindungan dan keamanan kerja bagi pekerja. Maka dari itu mengingatkan kepada pemberi usaha agar menerapkan jaminan sosial yang sepenuhnya atau sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pekerja, bahwa pentingnya jaminan sosial terhadap pekerja agar terciptanya hak-hak dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PT. CITRA BANGUN KARYA ]]>
<![CDATA[Virgianty Febri Wulandari]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Lafadz Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sibatik.v2i1.540
<![CDATA[Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan agar menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh serta keluarganya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja/buruh. Rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam penulisan ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum tenaga kerja dalam sistem pengupahan bagi tenaga kerja PT. CitraBangun Karya dan bagaimana pelaksanaan jaminan sosial terhadap sistem pengupahan tenaga kerja PT. Citra Bangun Karya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam sistem pengupahan tenaga kerja/karyawan PT. Citra Bangun Karya dan bagaimana jaminan sosial terhadap sistem pengupahan tenaga kerja/karyawan PT. Citra Bangun Karya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Damar Gondo Arwono]]>;
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2759
<![CDATA[Saat ini perkembangan teknologi memiliki kemajuan yang sangat cepat. Salah satu perkembangaan teknologi tersebut adalah adanya cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang dapat dijadikan alat tukar resmi, namun cryptocurrency tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan transaksi virtual tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau regulasi cryptocurrency khususnya terhadap tidak pidana di Indonesia. Untuk mecapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pengadaan aktivitas pembayaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayan, dimana peraturan belum terdapat regulasi terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Sehingga cryptocurrency belum memiliki perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI ERA DIGITAL DESA KALIPADANG, KECAMATAN BENJENG, KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Rahmat Agus Santoso]]>;
<![CDATA[Sukaris Sukaris]]>;
<![CDATA[Andi Rahmad Rahim]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Rizaldi]]>;
<![CDATA[Yan Ubaidilah Muttaqin]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 5 No 2 (2023): DedikasiMU Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v5i2.5676
<![CDATA[Website sepertinya sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi, instansi, perusahaan komersil, dan lain sebagainya termasuk desa. Kebutuhan tersebut biasanya tidak hanya untuk promosi, E-commerce, namun juga bisa sebagai Sistem informasi. Sistem Informasi yang berkaitan dengan informasi berita terkait desa tersebut. Sistem informasi ini bergerak dalam bidang apapun yang menyangkut terkait informasi desa, sehingga sangat membutuhkan alternatif komunikasi melalui media massa dengan jaringan internet yang lebih luas, seperti halnya website sekaligus untuk memberikan informasi ataupun berita yang berkaitan dengan desa.Untuk itu dalam pembuatan artikel ini, penulis membuat website sebagai alternatif komunikasi melalui media massa dengan jaringan internet secara online. Dalam perancangan website penulis menggunakan metode pengembangan Rapid Application (RAD). Website dinilai efektif sebagai media alternatif untuk memberikan informasi terhadap masyarakat, selain itu dengan adanya sistem informasi desa secara online ini, diharapkan dapat meningkatkan informasi dan berita seputar desa kepada Masyarakat. Hal ini dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang informasi dan berita yang semakin lama semakin canggih, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu kebutuhan masyarakat tersebut di bidang IT. Salah satunya adalah dengan website.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI URGENSI DAN EKSISTENSI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN KAMPUNG ILMU KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Muhammad Roqib]]>;
<![CDATA[Ira Ayu Widianti]]>;
<![CDATA[Khafidah Khafidah]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 5 No 2 (2023): DedikasiMU Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v5i2.5611
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara yang bersifat multikultural, hal ini terbukti dengan banyaknya ragam suku, ras, agama, serta aneka budaya yang ada di dalamnya. Banyaknya ragam budaya ini tercermin dalam semboyan Pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila sebagai dasar Negara harus mampu menjadi jiwa bagi setiap perilaku pribadi-pribadi bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, Bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu perlu diwujudkannya Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Hal inilah yang diharapkan dapat diterapkan nilai–nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan keindahan Pancasila dapat hidup berdampingan dan bahkan menyatu pada generasi muda khususnya para peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai masyarakat dan berpikir kritis dalam menyelesaikan semua permasalahan kehidupan dan pengamalan Pancasila modern. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan Pancasila tidak disertai dengan sanksi hukum, melainkan wajib, oleh karena itu setiap orang Indonesia dikaitkan dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lulut Sulistiono]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.503
<![CDATA[Menurut Undangundang Nomer 3 Thn 2022 mengenai pembahasan IKN disahkan berbagai kalangan masyarakat mempertanyakan eksistensi undangundang IKN secara formil maupun materil apalagi presiden mengangkat serta mengesahkan Kepala Otoritas serta wakil Kepala Otorita IKN yang di tunjuk langsung oleh Presiden atas dasar hak prerogatif. Yang menjadi pertanyaan yakni tugas, wewenang serta kedudukan Kepala Otoritas dalam pemindahan IKN. Apabila ditinjau dari aspek Desentralisasi, tentu hal ini sudah mengenai dengan sistem Negara sebagai kesatuan yang berbentuk Republik serta juga Otonomi Daerah. Penelitian ini yakni bentuk dari penelitian hukum yang memakai metode penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, tidak ada ketegasan serta penjelasan detail dari peraturan undangundang Nomer 13 Thn 2022 mengenai tugas, wewenang serta kedudukan Ketua Otorita IKN]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fahmi Idris]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.559
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi, menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam penerapannya, presiden memiliki kewenangan yang signifikan. Namun, di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial, hanya menerapkan sistem dwi partai. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya, Indonesia berharap agar sistem ketatanegaraannya sesuai dengan sistem presidensial pada umumnya. Harapan tersebut sedikit demi sedikit terwujud melalui penerapan presidensial threshold yang diharapkan dapat menyederhanakan sistem multi partai yang berlaku di Indonesia. Namun, penerapan presidensial threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang menakutkan terhadap dinamika politik di Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, terjadi perpecahan di antara pendukung calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden di tahun-tahun tersebut hanya menghadirkan dua calon yang kontestasinya sangat ketat. Oleh karena itu, para akademisi menganggap bahwa presidensial threshold dengan angka 20% di kursi parlemen atau 25% dari suara sah nasional terlalu tinggi dan khawatir akan memunculkan perpecahan dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alifiyah Fitrah Rahmadhani]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1056
<![CDATA[Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, belum dapat ditangani secara pertanggung jawaban yang jelas dan adil sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Pemulihan hukum tetap menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlalu 25 tahun sejak tahun 1998 hingga 2023, upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tetap harus dilakukan. Dengan demikian, masalah dari penelitian ini adalah : Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini? Dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.]]>
<![CDATA[Keabsahan Bertindak Menurut Penilaian Sendiri Anggota Polisi Terhadap Pengamanan Massa Suporter Sepak Bola ]]>
<![CDATA[Muhammad Belva Althofurrahman]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1079
<![CDATA[The Kanjuruhan Tragedy Is the second biggest tragedy in the world, this tragedy killed 134 (one hundred and thirty-four) people, and this tragedy occurred because of the shooting of 45 shots of tear gas by the police. Security Regulation as a tool that may not enter the stadium area, while the Republic of Indonesia Police also has its own rules regarding tear gas to control the masses, the difference between these rules will be discussed in this article, regarding the legitimacy of the use of tear gas itself because in the rules there is an opacity of laws and rules that should be used in a football match, the method used in this article is a normative juridical method, namely reviewing legal aspects, principles, rules, doctrines, and others. This research contains a study of law that is conceptualized as a norm or rule that is applied to the social sphere.]]>
