Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Batulis Civil Law Review RechtIdee Sriwijaya Journal of Private Law
Sri Turatmiyah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Nugraha, Muslim; Rasyid, Muhamad; Handayani, Sri; Turatmiyah, Sri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

Abstract

Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Mudahnya mendapatkan software komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia.  Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer berasal dari faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 
Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia Turatmiyah, Sri; Yahanan, Annalisa; Novera, Arfianna
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.518 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.858

Abstract

Pemerintah  akan memberlakukan program sertifikasi pranikah pada 2020. Tujuannya untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia, setiap hari terjadi 1.100 perceraian dari 2 juta perkawinan per tahun. Kegiatan ini berupa bimbingan dalam bentuk pembekalan untuk calon pengantin terkait dengan asas-asas perkawinan, yaitu terkait ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, sehingga dapat menekan angkar perceraian yang tinggi.  Bagi calon mempelai diharuskan mengikuti pembinaan perkawinan pranikah yang sudah dilaksanakan dalam waktu 2 hari dengan materi pembekalan antara lain reproduksi remaja, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan yang baik, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Bimbingan pra nikah tidak mempersulit calon mempelai karena setelah mendaftar ke KUA secara otomatis akan mendapatkan bimbingan tersebut.  Bimbingan tersebut saat ini berlangsung selama 2 hari. Program ini  akan dilakukan selama 3 (tiga ) bulan sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan bersifat wajib bagi semua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Program ini akan dapat efektif untuk menekan tingkat perceraian karena melalui program ini pasangan calan mempelai dibekali dengan pengetahuan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Pasangan calon mempelai setelah mengikuti bimbingan dapat menerapkan nanti setelah menjalani kehidupan berumah tangga.  Pasangan suami istri setelah mendapatkan edukasi bimbingan perkawinan, memahami akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga rumah tangga mereka akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
Ideal Model of Marital Dispute Mediation in Order to Minimize Divorce Rates Turatmiyah, Sri
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.22202

Abstract

The purpose of marriage is to create an eternal and happy family based on Belief in the One and Only God, as stipulated in Article 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. As a legal relationship, marriage creates legal consequences for the parties, where sometimes the rights and obligations are not carried out by one of the parties. This triggers conflicts that lead to divorce. Indonesian marriage law adheres to the principle of complicating divorce which requires the parties to mediate in resolving divorce disputes. The purpose of this research is to find the ideal model of mediating divorce disputes before being registered with the court as a solution to reduce divorce rates. Normative research methods with library materials as the main legal material. analyzed by descriptive qualitative. The results of this research are divorce mediation which is regulated in Perma No. 1 of 2016 as part of the proceedings in court has not shown significant results. Even though mediation is mandatory, almost in the jurisdiction of the mediation court many failures result in husband and wife ending in divorce. Mediation is based on the meaning of marriage as miitsaqan ghalizhan as the basis for the need for renewal of marriage law in the field of divorce. This mediation model before the dispute is registered with the court on the principle of deliberation to reach a consensus with the aim of maintaining the household. If this ideal mediation fails, then it is registered in court and continued in court.
Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta Turatmiyah, Sri; Samawati, Putu; Handayani, Sri; Firsta, Efka
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.1-16

Abstract

Ambiguitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris (UUJN) berkaitan kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap padaminuta akta menimbulkan banyak penafsiran dalam prakteknya di lapangan. Pengaturanini sangat penting untuk dianalisis terkait bagaimana implementasi pembubuhan sidik jaripenghadap pada minuta akta serta implikasi hukumnya. Penelitian normative ini dianalisissecara deskriptif kualitatif dilengkapi wawancara dengan beberapa orang notaris. Hasilpenelitian bahwa pembubuhan sidik jari jempol kanan, jempol kiri dan sepuluh jarilangsung ditempel di atas tanda tangan penghadap, ditempel di lembar kertas terpisah,serta langsung dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta.Kesimpulan implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN belum ada kesamaanpendapat di kalangan notaris. Notaris yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1)huruf c tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) berupa peringatan tertulis,diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan secara tidakhormat. Kepastian hukum pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta tepatnyajempol kanan atau kiri dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minutaakta sebagai perlindungan hukum pihak notaris. Peneliti merekomendasikan kepadaKemenkumham untuk membuat regulasi berupa Kepmenkumham terkait mekanismekewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta bagi notaris.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI Sri Turatmiyah; Taroman Pasyah; Nyimas Nur Shabrina
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.1 : April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i1.3580

Abstract

Penelitian tentang Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak ada Izin Poligami dalam putusan Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr)”. Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya  perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut serta bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah ketika seeorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka dapat dilakukannya pembatalan perkawinan dan Akibat hukumnya pada kelahiran anak yang sah, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Diharapkan sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya para pihak harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Notarial Challenges for Aircraft Deeds: Unlocking the Potential of Aircraft as Collateral Yahanan, Annalisa; Murzal, Murzal; Turatmiyah, Sri; Si, Tongle
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 3, DECEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i3.4818

Abstract

A notary is a public official entrusted with the authority to draft legal deeds pertaining to agreements within the scope of private law. However, their ability to fulfill this role is limited when they are unable to draft aircraft mortgage deeds. This study aims to critically evaluate the scope of a notary's authority in preparing aircraft-related deeds and to examine the various forms of legal deeds that have emerged in practice when aircraft are used as collateral in credit agreements. Using a normative legal approach, the research employs statutory analysis, conceptual exploration, and interpretative methods to assess legal materials. The findings reveal that notaries face considerable obstacles in exercising their authority due to the lack of specific regulations on aircraft mortgages, even as the aviation industry continues to grow rapidly. This regulatory void has resulted in the emergence of diverse deed types, such as Deeds of Agreement for the Transfer of Guarantee and Grant of Power of Attorney, Fiduciary Deeds, and Deeds for the Transfer and Guarantee of Power of Attorney. Furthermore, as aircraft, categorized as registered objects, can be classified as immovable property and potentially treated as mortgageable collateral, the establishment of specific regulations governing aircraft mortgages is essential to avoid legal uncertainty and ensure clear regulatory guidance.
The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court Turatmiyah, Sri; Emirzon, Joni; Y, Annalisa; binti Md Mohtar, Haniyatul Husna
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1232

Abstract

Abstract: This article examines the ineffective of the mediation process in divorce disputes at the Palembang Religious Court during the period from 2020 to 2022. Data was collected through observations, documentation, and interviews with litigants and judges involved in divorce cases at the Palembang Religious Court. Relying on the legal effectiveness theory, the study found that over a span of three years (2020, 2021, and 2022), the Palembang Religious Court successfully mediated only 33 divorce disputes (0.45%) out of a total of 7,338 cases. This indicates that mediation of divorce disputes at the court has not been effectively implemented. The article also reveals several factors contributing to this ineffectiveness, including (1) the complex background and reasons for the parties involved in the disputes, (2) an imbalance between the number of mediator judges and the number of cases brought to the court, (3) a lack of good faith on the part of the parties to engage in the mediation process, (4) inadequate resources and facilities, and (5) a low legal culture and poor legal awareness among the litigants. These findings reinforce the results of previous research on the ineffectiveness of mediation in divorce lawsuits in various courts across Indonesia.Abstrak: Artikel ini mengkaji problem tidak efektifnya proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palembang selama rentang waktu 2020 hingga 2022. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan sejumlah narasumber, baik yang berperkara maupun yang menangani perkara perceraian di Pengadian Agama Palembang. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (2020, 2021 dan 2022), Pengadilan Agama Palembang hanya berhasil memediasi 33 sengketa perceraian (0.45%) dari total 7.338 sengekta perceraian. Hal ini membuktikan bahwa mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palembang belum berjalan secara efektif. Artikel ini juga menemukan bahwa penyebab tidak efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang, yakni (1) kompleksnya latar belakang alasan para pihak yang bersengketa atau mengajukan perceraian, (2) tidak berimbangnya rasio jumlah hakim mediator dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, (3) tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk melakukan proses mediasi, (4) sarana dan fasilitas yang tidak memadai, dan (5) budaya hukum yang rendah dan minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan para pihak yang bersengketa. Temuan ini menguatkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang tidak efektifnya mediasi dalam sengketa perceraian di berbagai Pengadilan di Indoensia. Keywords: The effectiveness of mediation; divorce disputes; the Palembang Religious Court 
PENGAKUAN HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA (Domestic Workers) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Turatmiyah, Sri; Y., Annalisa
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.1.155

Abstract

Many offences to domestic workers’ rights. The research on the legal protection of women as domestic workers (PRT) in Indonesian positive law is intended to allow the legitimacy of women’s rights recognition and protection as domestic workers especially in Employment Act which is being revised/amended at this time. The research was carried out by normative juridical approach. The results showed that the recognition of the rights of women as domestic workers has not specifically stipulated in the Act, given their status as workers in the informal sector, the sector is not organized (unorganized), not regulated (unregulated) and mostly legal but not registered (unregistered). The efforts of the law regarding women as domestic workers concerning their rights to use legislation such as the Constitution, Law No 39, year 1999 about human Rights, Law no. 23 year 2004 (about domestic violence), and part of Law no. 13 of 2003 on Manpower/employment. The government is expected to approve and establish the Law on the Protection of domestic workers.Key words: domestic workers, protection laws, informal sector 
Notarial Challenges for Aircraft Deeds: Unlocking the Potential of Aircraft as Collateral Yahanan, Annalisa; Murzal, Murzal; Turatmiyah, Sri; Si, Tongle
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 3, DECEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i3.4818

Abstract

A notary is a public official entrusted with the authority to draft legal deeds pertaining to agreements within the scope of private law. However, their ability to fulfill this role is limited when they are unable to draft aircraft mortgage deeds. This study aims to critically evaluate the scope of a notary's authority in preparing aircraft-related deeds and to examine the various forms of legal deeds that have emerged in practice when aircraft are used as collateral in credit agreements. Using a normative legal approach, the research employs statutory analysis, conceptual exploration, and interpretative methods to assess legal materials. The findings reveal that notaries face considerable obstacles in exercising their authority due to the lack of specific regulations on aircraft mortgages, even as the aviation industry continues to grow rapidly. This regulatory void has resulted in the emergence of diverse deed types, such as Deeds of Agreement for the Transfer of Guarantee and Grant of Power of Attorney, Fiduciary Deeds, and Deeds for the Transfer and Guarantee of Power of Attorney. Furthermore, as aircraft, categorized as registered objects, can be classified as immovable property and potentially treated as mortgageable collateral, the establishment of specific regulations governing aircraft mortgages is essential to avoid legal uncertainty and ensure clear regulatory guidance.
Independence of Mediation Institutions as an Alternative to Settlement Divorce Disputes in Indonesia Turatmiyah, Sri; Emirzon, Joni; Yahanan, Annalisa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6643

Abstract

This study examines divorce dispute mediation that is currently integrated into the court process according to Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, with the aim of reformulating mediation into an independent institution separate from litigation to be more effective and aligned with Pancasila values, as well as providing regulatory recommendations and institutional support to the Government. The method used is a qualitative study with a normative analysis approach toward regulations and practices of divorce mediation in religious courts. The research results show that mediation regulated in PERMA has deviated significantly from the spirit of mediation, namely as an alternative dispute resolution. The mediation that has been implemented so far accommodates the provisions of Article 131 HIR and Article 154 R.Bg, namely the empowerment of peace institutions. However, the way this mediation is carried out does not align with the core principles of Indonesia, which include Pancasila emphasizing open discussion to achieve agreement. It is believed that the mediation process outlined in PERMA No. 1 of 2016 is more akin to a legal procedure that parties involved in divorce cases are required to follow in order to resolve their disputes. The implication of this research is the need for legal reformulation of divorce mediation that separates mediation from court litigation processes, by establishing an independent mediation institution supported by the government. This is expected to optimize the function of mediation as a dispute resolution method that is more effective, efficient, and in accordance with Pancasila values.
Co-Authors Ahmaturrahman Ahmaturrahman Annalisa Y Annalisa Y, Annalisa Annalisa Y. Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan, Annalisa Antonius Suhadi AR Febrian Arfianna Novera Bagoes Mahendra Jaya binti Md Mohtar, Haniyatul Husna Febrian Febrian Firman Muntaqo Firsta, Efka Handayani, Sri Haniyatul Husna binti Md Mohtar Joni Emirzon Joni Emirzon K. N. Sofyan Hasan M. Syaifuddin Machdum Satria Muhammad Syaifuddin Murzal Murzal, Murzal Nugraha, Muslim Nyimas Nur Shabrina Putu Samawati, Putu Rasyid, Muhamad Si, Tongle Sri Handayani syaifuddin syaifuddin Taroman Pasyah