Articles
Evaluation of Information Technology Governance Order to Cash Based on Cobit 5.0 with Domain Monitor, Evaluate and Assess (Mea 01)
Andi Kusumawati;
Nurfadilah Pratiwi;
Haliah Haliah
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 4 (2023): April 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/fjmr.v2i4.3857
The application of technology that has become the needs and demands of the company of PT Semen Tonasa, to overcome the problem of technological implementation requires the evaluation of IT governance. The purpose of this research, in general, is to know the condition of the governance of IT order to cash specifically to know the current capability level, knowing the gap between current capability and target capability is expected, and provide the appropriate recommendation case study of PT Semen Tonasa by using the COBIT Framework 5.0 domain MEA. The data analysis method used is survey research with a quantitative descriptive approach that later results from the distribution of questionnaires will be managed to generate information in the form of figures and diagram results from the evaluation of the level of information technology governance capabilities based on the COBIT framework 5. In this study, also conducted a statistical test of T paired test, double linear regression test, and factor analysis to get a more accurate recommendation. Respondents to this research are outlined in the RACI chart according to the SAP application user in order to cash. Based on the results of the research and analysis of data conducted stated that the capability level in the MEA 01.01 sub Process (training and communication), MEA 01.02 (target responsibility and brainware quality targets), and MEA 01.03 (Measurement of responsibility and brainware quality measurement) is at level 3 or established process with a rating scale located on largely achieved. Besides, there is a comply gap in each sub-process to reach target level 4. Related to the analysis of MEA 01.04 the company needs to plan training and knowledge sharing structured, involving top management in motivating employees concerning the responsibility of SAP application use. As for the expected condition that is at level 4 (predictable process) recommended by the company is expected to make a clear design of HUMAN development measurement and make control design.
Perlakuan Akuntansi Sektor Publik di Desa Sarimekar
Nurul Maghfirah Surianto;
Andi Kusumawati;
Haliah Haliah
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (653.187 KB)
|
DOI: 10.37531/bijak.v3i2.2975
Theipurpose ofithis study is to analyzeithe procedures for managing financial transactions in Sarimekar Village which are related to the Regulation of the Village Minister, PDTT No. 21 of 2020. This writing is related to the rules for preparing village budget reports. This writing is based on research that describesia symptomior event that is happening at the moment which outlines the concept of the behavior of related officials in Bali. The basis of village transaction orientation tends to be lower than that of local government, but includes all accounts that are already available in local government. Basedion thisiresearch, itican beiconcluded that the accounting principles that have been implemented by the Sarimekar Village administration are in harmony with existing government policies. With the siskeudes (Village Financial Information System) it will prove that the Sarimekar Village government has followed well regarding the presentation and preparation of the APBD Realization Report as contained in the PDDT Village Ministerial Regulation No. 21 of 2020 and village spending allocations are in accordance with Government Regulation no. 43 of 2014.Keywords: PubliciAccounting, AccountingiTreatment Tujuan penelitianiini menganalis tata cara pengelolaan transaksi keuangan di Desa Sarimekar yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 21 Tahun 2020. Penulisan ini terkait kaidah penyusuan pelaporan anggaran desa. Penulisan ini dilandaskan pada penelitian yangimendeskripsikan suatuigejala atau peristiwaiyang terjadi pada saat ini yang menguraikan konsep perilaku pejabat terkait yang ada di Bali. Landasan dari transaksiientitasidesa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pemerintahidaerah, tetapi meliputi semuaiakun yang telah tersedia di pemerintah daerah. Berdasarkan dari penelitianiini dapat ditarik kesimpulan terkait kaidah akuntansiiyang telah di implementasikan olehipemerintahiDesa Sarimekar sudah selaras dengan kebijakan pemerintahan yang telah ada. Dengan adanya siskeudes (sistem Informasi Keuangan Desa) maka akan membuktikan bahwa pemerintah Desa Sarimekar telah mengikuti dengan baik terkait penyajian dan persiapan Laporan Realisasi APBD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 serta alokasi belanja desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.KataiKunci : AkuntansiiPublik, PerlakuaniAkuntansi
Model Implementasi dan Problematika Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud Di Era Digital
Ainun Khafifah;
Haliah Haliah;
Nirwana Nirwana;
Muh Alief Fahdal Imran Oemar
Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 5 No. 4 (2022): Agustus - Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.306 KB)
|
DOI: 10.57178/paradoks.v5i4.385
Penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan menggambarkan atribut-atribut pungli yang terjadi di area publik pemerintah terdekat dalam waktu yang terkomputerisasi dan mendorong model eksekusi dan isu-isu Akuntansi Area Publik untuk mencegah misrepresentasi yang terjadi di area publik di masa yang akan datang. Pemeriksaan yang diselesaikan adalah penelitian survei tulisan yang diperoleh dari artikel-artikel yang sesuai dengan subjek eksplorasi untuk penyelidikan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemerasan di ruang publik yang terjadi di masa yang sudah lanjut antara lain pemanfaatan penilaian sesat tentang tugas inovasi komputerisasi dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan publik, penggunaan inovasi komputerisasi untuk meningkatkan potensi peluang untuk melakukan misrepresentasi, membuat sebagian besar masalah kesalahan manusia dan tidak adanya informasi dalam pemanfaatan inovasi. terkomputerisasi, memanfaatkan barang-barang inovasi canggih, hingga melakukan pemerasan. Pemanfaatan Akuntansi Area Publik dapat mencegah pemerasan di area publik dalam periode komputerisasi jika dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi misrepresentasi, seperti tanggung jawab pelaksanaan, dan melakukan teknik khusus, pendekatan dua pandangan dan prosedur pencegahan.
Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Risna Melati Sukma Bakri;
Haliah Haliah;
Nirwana Nirwana;
Muh Alief Fahdal Imran Oemar
Amkop Management Accounting Review (AMAR) Vol. 2 No. 2 (2022): July - December
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.763 KB)
|
DOI: 10.37531/amar.v2i2.228
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam meningkatkan investasi di Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis data SWOT oleh David dengan teori yang digunakan dari Bryson mengenai penyusunan perencanaan strategis dengan 5 indikator yaitu penetapan visi misi dan tujuan organisasi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, identifikasi isu-isu strategis dan mengembangkan strategi. Berdasarkan hasil wawancara, dari kelima indikator tersebut 4 diantaranya berjalan dengan baik dan 1 kurang baik. Dengan menggunakan analisis SWOT dapat kita ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan memiliki faktor kekuatan dan ancaman yang lebih tinggi daripada faktor kelemahan dan peluang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan faktor kekuatan untuk mengatasi ancaman.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN E-FILLING PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA
Ahmad Ramzi Ghulam Syam;
Haliah Haliah;
Nirwana Nirwana
Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI) Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)
Publisher : Program Studi Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55122/jabisi.v4i1.573
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji persepsi kegunaan, keamanan, dan dampak kerahasiaan dari penggunaan pengarsipan elektronik (e-filling) di KPP Pratama Makassar Utara. Data survei ini diperoleh dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dan bersedia memberikan tanggapan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengirimkan kuesioner/survei kepada 100 responden untuk penelitian lapangan secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dalam beberapa kasus, persepsi kegunaan dan variabel keamanan dan kerahasiaan yang dirasakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penggunaan kelengkapan elektronik (e-filing).
Pengaruh Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Asset
Muhammad Rafly Awaluddin;
Haliah Haliah;
Andi Kusumawati
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 6 (2023): IJHESS JUNE 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55227/ijhess.v2i6.501
Banking is a financial sector institution that has a very important role in the financial system in Indonesia. As an intermediation institution, banks must have good performance, because by having good performance banks will be easier to gain the trust of customers. This study aims to determine how the effect of Non Performing Loan and Loan to Deposit Ratio on Return on Assets. This research was conducted on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using the financial statements of banking companies for 2017-2022. The population in this study is all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange as many as 44 companies. Sampling using the purposive sampling method so that companies that meet the criteria are 5 companies. This study uses multiple linear analysis and F test to find out how the influence between variables. The results of this study show that Non Performing Loan and Loan to Deposit Ratio simultaneously both have a significant effect on return on assets with a significance value of 0.000 < 0.05 in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). However, partially non-performing loans have an effect on return on assets with a significance value of 0.000 < 0.05, while the loan to deposit ratio has no effect on return on assets with a significance value of 0.827 > 0.05 for banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).
The Influence of Task Complexity, Self-Efficacy, and Audit Risk on Auditor Performance at Public Accounting Office (Kap) in Makassar City
Rezki Amanda;
Haliah Haliah;
Andi Kusumawati
Journal of Social Research Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/josr.v2i6.829
This study aims to examine the effect of task complexity, self-efficacy and audit risk on auditor performance at KAP in Makassar City. The data in this study were obtained from each KAP in Makassar City who were willing to be respondents. This study uses primary data by conducting direct research in the field by giving a questionnaire/statement sheet to 31 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that: 1) Task complexity has a negative and significant effect on auditor performance, 2) Self-efficacy has a positive and significant effect on auditor performance, 3) Audit risk has a negative and significant effect on auditor performance, and 4) Task complexity, self-efficacy, audit risk simultaneously have a significant effect on auditor performance.
OPERATIONAL AUDIT ON THE IMPLEMENTATION OF VALUE OF FAMILY BUSINESS
Rury Novita Sibulo;
Haliah;
Andi Kusumawati
ABM : International Journal of Administration, Business and Management Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : STIE Mandala Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31967/abm.v5i1.701
The purpose of this study is to assess the efficiency and effectiveness of companies that apply the value of family business as internal control in the company's operational activities. The research data is processed by the Audit stage, namely, preliminary survey, review and testing of controls, detailed testing, and audit reports. This research focuses on the operational activities of PO Primadona which has two business lines, namely passenger bus services and freight forwarding. Based on the results of the author's research, it can be concluded that applying the value of family business in operational activities at PO Primadona Makassar is still not effective and efficient. The activities that have not been effective are online sales activities and the recording of cash receipts and cash disbursements, while the activities that have not been efficient are the reduction of passengers. The recommendations that the authors give to companies are, companies need to carry out regular system maintenance and use an automatic payment system, improve employee work discipline, and last but not least, provide computer training to the treasurer's department.
The Bos Funds Uses Analysis In High Schools During The Pandemic Period In Palopo City
Yusfi Tsabita Nanda Yusuf;
Haliah Haliah;
Nirwana Nirwana
International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : CV. Inara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.626
This study aims to determine the use of BOS funds in high school during the pandemic in Palopo City. The variable of this research is the use of BOS funds for senior high schools in Palopo City by trying to analyze the use of BOS Funds during the pandemic based on the 12 components of the use of BOS Funds in accordance with Permendikbud Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for the Management of School Operational Assistance Funds. The population of this research is high school in Palopo City, while the sampling in this study uses purposive sampling technique. The sample in this study amounted to 4 (four) senior high schools in Palopo City. The data was collected by using observation, interview, and documentation techniques, the research method used descriptive qualitative. The results showed that: The use of high school BOS funds in Palopo City during the pandemic was in accordance with Permendikbud Number 6 of 2021, there was no use that was not in accordance with existing regulations. The usage that experienced the largest growth was for Honor Payments, while the usage that experienced the largest decline was for the Implementation of Learning and Extracurricular Activities.
VILLAGE FUND ACCOUNTING: ACCOUNTABILITY BASED SIRI’ NA PACCE IN REALIZING SUSTAINABLE VILLAGE DEVELOPMENT
Andi Yustika Manrimawagau Bayan;
Haliah;
Andi Kusumawati
ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review Vol 3 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/isafir.v3i2.33838
Abstrac, Demands for accountability not only on central and local governments, but village governments also have same obligation in realizing accountable government. This study aims to see the accountability of village fund financial management in terms of siri'na pacce culture for sustainable village development. This research is a literature review, descriptive analysis. The result of this study is the implementation of village finances must be carried out effectively and efficiently, transparently and responsibly. To carry out this responsibility, agent directs all his abilities and expertise while sticking to cultural values of his region to produce quality financial information reports that can be trusted by the community. The contribution of cultural values in sustainable village development is the value of lempu' and ada' tongeng. The value of lempu' becomes a dimension of empowerment in the perception of responsibility which has a very meaning in relation to honesty. Ada' tongeng is seen as necessary as a code of conduct for the government to serve to maintain truth, validity and reliability in carrying out things. Abstrak, Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dari sisi budaya siri’na pacce untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan literature review, bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu penyelenggaraan keuangan desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan bertanggung-jawab. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka agen mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya daerahnya untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kontribusi nilai budaya dalam pembangunan desa yang berkelanjutan yakni nilai lempu’ dan ada’ tongeng. Nilai lempu’ menjadi dimensi pemberdayaan dalam persepsi tanggung jawab yang memiliki makna sangat dalam kaitannya dengan kejujuran. Ada’ tongeng dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi pemerintah berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu.