Garuda - Garba Rujukan Digital

CRIMINAL LIABILITY PERPETRATOR Bullying THROUGH SOCIAL MEDIA Wijaya, Junika Nurhamidah; Johardi, Ali; Pratiwi, Siswantari
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.320

The elements of the object of a criminal offense are acts carried out by distributing and/or transmitting and/or making accessible electronic information and/or electronic documents. The elements of criminal liability for perpetrators of criminal acts of cyber bullying must fulfill the elements regulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Even though the highest criminal threat for cyber bullying is only four years in prison, the consequences of this act are very detrimental to the victim, both material and immaterial losses. The crime of cyber bullying can be seen as a result of relatively weak legal consequences or legal instruments. The problem faced is what kind of consequences are experienced by people who have become victims of cyber bullying. In Supreme Court Decision Number 120/Pid.Sus/2017/PN Lbo and Supreme Court Decision Number 95/Pid.Sus/2020/PT Gto, what is the criminal responsibility for those who carry out bullying behavior via social media? A normative legal research approach is used in this research. In conclusion, the impacts experienced by victims of cyber bullying include feeling hurt and afraid, often blaming themselves for the events they experienced, self-harm , experiencing sadness, and even thoughts and intentions to commit suicide. Criminal Responsibility of Perpetrators of Bullying Through Social Media in the Supreme Court Decision Number 120/Pid.Sus/2017/PN Lbo and Supreme Court Decision Number 95/Pid.Sus/2020/PT Gto the defendant of the crime of cyber bullying fulfills the element of responsibility as a subjective element, the defendant able to take responsibility for his actions, and the defendant does not have mental disorders or mental illness according to the Supreme Court decision.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Hamidin; Siswantari Pratiwi; Hartono
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16690

Penelitian ini menyelidiki penerapan business judgement rule dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin business judgement rule diterapkan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung (judex juris). Terdakwa dinyatakan bersalah pada tingkat pertama dan kedua karena melakukan pelanggaran dalam proses investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG), yang dimiliki oleh Roc Oil Company Limited (ROC Ltd), menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp 568 miliar. Namun, pada tingkat ketiga, terdakwa dibebaskan dengan alasan tindakannya tidak melanggar business judgement rule, ditandai dengan ketiadaan kejadian penipuan, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Konflik keputusan ini menjadi perhatian karena dapat merugikan di masa depan. Tesis juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi penegak hukum agar memiliki sudut pandang yang seragam dalam menentukan kesesuaian dengan aturan. Selain itu, tesis menekankan bahwa jika direksi mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, mereka akan dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule ketika perseroan mengalami kerugian. Namun, jika direksi tidak mematuhi prinsip kehati-hatian atau bertindak ultra vires, doktrin Business Judgment Rule tidak dapat memberikan perlindungan. Terkait bukti atas kesalahan atau kelalaian anggota direksi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pemegang saham yang memenuhi syarat dapat meminta pertanggungjawaban anggota direksi yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian Kata kunci: Business Judgement Rule, Direksi, BUMN

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Hamidin; Siswantari Pratiwi; Hartono
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16690

Penelitian ini menyelidiki penerapan business judgement rule dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin business judgement rule diterapkan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung (judex juris). Terdakwa dinyatakan bersalah pada tingkat pertama dan kedua karena melakukan pelanggaran dalam proses investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG), yang dimiliki oleh Roc Oil Company Limited (ROC Ltd), menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp 568 miliar. Namun, pada tingkat ketiga, terdakwa dibebaskan dengan alasan tindakannya tidak melanggar business judgement rule, ditandai dengan ketiadaan kejadian penipuan, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Konflik keputusan ini menjadi perhatian karena dapat merugikan di masa depan. Tesis juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi penegak hukum agar memiliki sudut pandang yang seragam dalam menentukan kesesuaian dengan aturan. Selain itu, tesis menekankan bahwa jika direksi mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, mereka akan dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule ketika perseroan mengalami kerugian. Namun, jika direksi tidak mematuhi prinsip kehati-hatian atau bertindak ultra vires, doktrin Business Judgment Rule tidak dapat memberikan perlindungan. Terkait bukti atas kesalahan atau kelalaian anggota direksi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pemegang saham yang memenuhi syarat dapat meminta pertanggungjawaban anggota direksi yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian Kata kunci: Business Judgement Rule, Direksi, BUMN

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG DARI HASIL KEJAHATAN Devi Sumardiyono; Siswantari Pratiwi; Hartanto
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17899

Pada umumnya kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahan barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi dan untuk mengetahui akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana penadahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta hukum yang berupa saksi-saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan sehingga dapat diketahui antara keterangan terdakwa dan fakta-fakta tersebut saling sinkron. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Akibat hukum dari putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan adalah dijatuhkannya pidana dan terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kata kunci: Tindak Pidanana, Pendahan, Barang Hasil Kejahatan.

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERBASIS ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS YANG MELIBATKAN KELUARGA Eka Setiawati; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17902

Pengungkapan berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku membutuhkan ketelitian dan keberanian aparat penegak hukum, terutama Polisi, dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Pendekatan penyidikan tindak pidana berbasis ilmiah (scientific crime investigation/SCI) merupakan salah satu strategi yang dikembangkan oleh Polri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SCI dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan keluarga, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penggunaan pendekatan ini dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik wawancara dan pengamatan dalam pengumpulan data. Polda Metro Jaya telah berhasil menerapkan pendekatan SCI dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan satu keluarga, termasuk dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Harry Aris Sandigon. Pendekatan ini melibatkan berbagai bidang seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain Analisis Forensik Digital, Analisis Forensik Darah dan DNA, serta Analisis Forensik Autopsi Jenazah. Upaya pembuktian berbasis SCI telah berhasil memenuhi target, sehingga tersangka dapat diidentifikasi, ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan SCI dalam kasus-kasus semacam ini, antara lain analisis forensik yang memakan waktu lama, kurangnya kompetensi penyidik, besarnya anggaran yang diperlukan, minimnya sarana dan prasarana, serta belum tersedianya SOP analisis forensik yang lengkap. Kata kunci: Penyidikan Tindak Pidana Berbasis Ilmiah, Keluarga

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN Indah Moulina; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17903

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr yang mengakibatkan seorang anak tewas dibacok oleh pelaku anak, dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI yang mengakibatkan seorang anak tewas di dalam kamar mandi akibat kekerasan yang dilakukan oleh temannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Modus dan Motif Anak Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI? Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUSAnak//2020/PT DKI? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Modus yang digunakan para pelaku anak melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal adalah dengan membacok korban dengan clurit, memukul korban dengan menggunakan bambu dan memukul serta memasukan kepala korban ke dalam bak hingga meninggal. Tindakan pelaku anak tersebut merupakan criminal behavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari) yaitu tidak lain dikarenakan pergaulan yang buruk yang mempengaruhi pelaku untuk mempelajari tindakan kriminal. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana, oleh karenanya implementasi penerapan sanksi terhadap anak perlu dipertimbangkan dengan cermat, dan hukuman seharusnya memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Kata kunci: Sanksi Pidana, kekerasan, anak sebagai pelaku

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA RESIDIVIST TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Sutrisno, Sutrisno; Pratiwi, Siswantari; Mardani, Mardani
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i2.2419

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya residivisme dalam tindak pidana penganiayaan serta mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pemicu residivisme dalam tindak pidana penganiayaan antara lain kesalahpahaman, pengaruh minuman keras, cemburu, lingkungan sosial, dan dampak prisonisasi. Kesalahpahaman sering menjadi pemicu utama, diikuti oleh minuman keras dan cemburu. Lingkungan sosial yang penuh kekerasan dan disorganisasi juga meningkatkan risiko penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan oleh residivis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memungkinkan penambahan hukuman sepertiga bagi residivis. Namun, dalam beberapa kasus, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keadaan khusus seperti ketidaksadaran atau mabuk saat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana memastikan individu atau badan hukum bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Pengulangan tindak pidana, atau residivisme, memerlukan perhatian khusus karena menunjukkan pola perilaku berulang yang membahayakan masyarakat. Residivis dapat dibedakan menjadi residivis umum dan khusus, dengan sanksi tambahan yang berbeda sesuai jenis pengulangan.

PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Santoso, Pujo; Pratiwi, Siswantari; Saefullah, Saefullah
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i2.2417

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengidentifikasi kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan di masa depan terkait isu tersebut. Permasalahan yang dikaji mencakup pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual dan kebijakan hukum pidana yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual. Pasal 69 ayat 2 UU SPPA memperbolehkan penindakan terhadap pelaku berusia lebih dari 12 tahun namun belum mencapai 14 tahun tanpa ketentuan sanksi pidana, dan sanksi yang diterapkan diuraikan dalam Pasal 82 ayat 1 UU SPPA. Kebijakan hukum pidana ke depan harus secara jelas dan tegas mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan optimal, dengan revisi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengakomodasi penggunaan diversi, pemaafan, dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait guna melindungi hak-hak anak sebagai korban dan pelaku.

PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL I Putu Bagus Resty Wibisana; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16691

Terorisme kini tak lagi dipandang sebagai tindakan kejahatan biasa yang terbatas pada nasionalisme dan wilayah tertentu, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan lintas batas negara. Karena itu, penanganan terorisme telah menjadi tantangan global yang membutuhkan kerjasama antarnegara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak oleh terorisme, terus berusaha mengatasi masalah ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi terorisme di Indonesia, dengan pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya antarnegara untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi hal tersebut. Kesimpulannya, penanganan terorisme di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam menangani kelompok teroris di wilayah tersebut. Komitmen Indonesia dalam kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme di tingkat nasional dan internasional. Namun, untuk menghadapi tantangan terorisme di era globalisasi, terutama terorisme cyber, diperlukan regulasi yang relevan serta peningkatan jumlah dan pemahaman hakim terhadap kasus terorisme. Selain itu, program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dapat menjadi pemicu penyebaran paham terorisme dan radikalisme di masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membasmi akar masalah terorisme secara lebih efektif. Kata kunci: Efektivitas, Terorisme, Kerja Sama Internasional

EFEKTIFITAS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Muhammad Zakir; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16692

Penggunaan hukuman pidana seumur hidup dianggap kuno dalam upaya menangani kejahatan, dan aturan hukuman penjara seumur hidup, meskipun ada dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan batasan resmi mengenai durasi penahanan. Secara umum, masyarakat cenderung mengartikan hukuman penjara seumur hidup sebagai penahanan sepanjang usia pelaku. Justifikasi pidana terletak pada keberadaan tindak pidana itu sendiri, dengan setiap kejahatan memerlukan hukuman. Pidana dipertimbangkan sebagai kewajiban mutlak menurut kategori imperatif untuk membalas perbuatan melanggar hukum. Tujuan pemidanaan adalah memelihara ketertiban masyarakat, menangkap penjahat, dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Pidana seumur hidup di Indonesia menjadi alternatif untuk pidana mati, seringkali dikaitkan dengan fungsi subsidair untuk kejahatan berat yang semula dapat dihukum mati. Kata kunci: pidana; penjara seumur hidup; sistem hukum penjara

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search