Articles
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN SAMPAH DENGAN CSR BANK BTN DAN LPPM UNKRIS ]]>
<![CDATA[Ayub Muktiono]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Susetya Herawati]]>;
<![CDATA[Mishelei Loen]]>;
<![CDATA[Lydia Darmiyati]]>
<![CDATA[ SIKAMA : Sinergi Akademisi dan Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Sikama ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembanga Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61488/sikama.v1i2.17
<![CDATA[Timbunan sampah organik mempunyai jumlah persentase lebih tinggi dibanding jenis sampah lainnya baik secara nasional maupun secara spesifik di Desa Tugu Utara. Salah satu inovasi dalam mengurangi sampah organik yaitu dengan pembuatan kompos dan menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF). Dalam menangani permasalahan sampah tidak hanya pemerintah tetapi juga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk senantiasa berupaya menciptakan suasana kegiatan usaha yang harmonis dengan masyarakat luas dan ramah lingkungan. Bank BTN yang menginisiasi inovasi program Corporate Social Responsibility (CSR) pengelolaan sampah organik dengan pemberian mesin pencacah sampah organic. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan program CSR Bank BTN dan LPPM UNKRIS di Desa Tugu Utara. Metode yang dilakukan pada penelitian ini ada 3 tahap antaralain: Penyerahan 3 unit mesin pencacah sampah dan praktik pembuatan kompos; Sosialisasi dan Pemaparan Materi dan Praktik Budidaya BSF Warga masyarakat memberikan tanggapan yang antusias pada pelatihan ini dilihat dari jumlah warga yang hadir dan meminta segera menindaklanjuti dalam implementasi pembuatan pupuk kompos menggunakan mesin pencacah sampah organik serta budidaya maggot BSF. Kegiatan ini ditujukan sebagai solusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi sampah organik yang dihasilkan dari sampah. Setelah dilaksanakan kegiatan ini, masyarakat dapat membuat kompos dan membudidayakan maggot BSF di rumah masing- masing dengan memanfatkan dan mengolah sampah organic, untuk meningkatkan nilai ekonomi.]]>
<![CDATA[Enforcement of the Criminal Act of Trafficking in Women ]]>
<![CDATA[Rendy Arsy Ridho]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.229
<![CDATA[Cases of human trafficking in Indonesia are currently very widespread. Apart from being used as sexual exploitation in Indonesia, the most common cases of human trafficking in Indonesia are cases of prostitution where people are trafficked in providing sexual services that can be ordered online. This of course creates unrest among the wider community. There are so many cases of human trafficking in cyberspace that occur and of course many of these cases have not been revealed because apart from the performance of law enforcement officers, it is also due to the inadequate legal regulations and criminal sanctions in dealing with human trafficking cases in cyberspace. cyberspace. The provisions in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking do not regulate in detail all aspects regarding sanctions, elements and other matters regarding human trafficking. in cyberspace, both from Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and it is felt necessary to revise or further refine existing regulations so that later criminal sanctions can be imposed. These regulations can be used as a countermeasure. In this research, researchers try to examine the case of Decision Number 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn and Decision Number: 180/Pid.Sus/2016/PN Psp, Decision Number 841 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn and in the research This time, researchers tried to examine the case of Decision Number 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn and Decision Number: 180/Pid.Sus/2016/PN Psp, Decision Number 841 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn with the defendant named Mujiono alias Edak is an entrepreneur whose address is Hamlet III, Liberia Village, Kec. Mengkudu Bay District. Serdang Bedagai. The public prosecutor has submitted the defendant to trial on the charge of declaring that the defendant MUJIONO als EDAK has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act ", who carried out recruitment, for the purpose of exploiting said person in the territory of the Republic of Indonesia" as regulated and punishable by crime in Article 2 of the Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi ]]>
<![CDATA[Zulham Effendi Lubis]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11306
<![CDATA[Dalam perkembangan menuju dewasa, anak-anak terkadang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena mental dan sikap mereka belum stabil, serta dipengaruhi lingkungan pergaulan. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini mengulas perlindungan hukum bagi anak korban perlakuan tidak semestinya, khususnya anak korban prostitusi. Penelitian ini membahas alasan di balik maraknya pelaku yang menjadikan anak sebagai korban prostitusi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, faktor yang mendorong maraknya pelaku prostitusi anak meliputi kemiskinan, kondisi keluarga tidak harmonis, hilangnya peran orang tua, dan pengaruh orang dewasa sebagai pekerja seks komersial. Faktor penariknya meliputi jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup, serta praktik pekerja anak termasuk kerja paksa.]]>
<![CDATA[Urgensi Pemidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama ]]>
<![CDATA[Hariyanto Hariyanto]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11309
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.]]>
<![CDATA[Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ]]>
<![CDATA[Rommy Widjaja]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11342
<![CDATA[Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Rumusan Masalah Bagaimana proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat uang palsu serta penanggulangannya. Dan Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Metode Penelitian adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian: Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum PIdana (KUHP) unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik ]]>
<![CDATA[Audie C. Wibisana]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11366
<![CDATA[Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) dan bahkan banyak ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pornografi, hal tersebut jauh berbeda dengan UUP yang merinci pornografi secara limitative, bahkan secara terbuka, yang dikatakan sebagai terbuka adalah hakim boleh menambahkan ketentuan pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP, hal tersebut bisa terjadi ketika kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat kalimat “atau pesan lainnya. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pronografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Dalam melakukan penelitian kiranya diperlukan untuk menguraikan cara untuk melakukan penelitian, dalam penelitian tesis ini metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah Melalui efektifitas penegakan hukum yang baik akan terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi. ]]>
<![CDATA[Legal Review of the Use of Closed-Circuit Television as Electronic Evidence in Proving Criminal Acts in Indonesia ]]>
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Besse Patmawanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69989/8kajvb41
<![CDATA[This research delves into using Closed Circuit Television (CCTV) surveillance cameras as electronic evidence in criminal proceedings in Indonesia, specifically focusing on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (ITE). The continuously advancing field of information technology, including CCTV technology, now assumes a significant role within the realm of criminal justice, particularly in detecting criminal activities. Nevertheless, a contentious issue persists surrounding the admissibility of CCTV footage as evidence in court proceedings due to the absence of explicit regulations within the Criminal Procedure Code (KUHAP) about electronic evidence. This investigation scrutinizes the legal validity of CCTV recordings as evidence, shedding light on various instances where such recordings have served as crucial evidence in criminal trials. Employing a normative legal framework, this study also evaluates the repercussions of acknowledging CCTV recordings as admissible evidence within the framework of the Indonesian criminal justice system. This study's outcomes aim to offer theoretical insights and practical contributions to the advancement of criminal law, particularly regarding evidentiary matters and the utilization of electronic evidence within Indonesia.]]>
<![CDATA[Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ]]>
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i1.307
<![CDATA[Penelitian ini meneliti dan mengkaji tentang penyertaan (deelneming) yang antara lain meliputi bentuk turut serta/terlibatnya seseorang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa bentuk-bentuk dari delik penyertaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, pembuat yang terdiri atas: pelaku (pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger), yang turut serta (madepleger) dan penganjur (uitlokker); kedua, pembantu yang terdiri atas: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan dalam pemidanaan terhadap delik penyertaan pada suatu tindak pidana ialah sebagai berikut. Pertama sistem yang berasal dari Romawi dan kedua, sistem yang berasal dari parajurist Italia dalam abad pertengahan.]]>
<![CDATA[Normative construction of restorative justice implementation in accelerating state losses return in corruption crimes ]]>
<![CDATA[Arip Zahrulyani]]>;
<![CDATA[M. Iman Santoso]]>;
<![CDATA[Irfan Ridwan Maksum]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 9 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/ijoms.v3i9.898
<![CDATA[The objective of this study is to explore the philosophical foundation for the application of restorative justice approaches in cases of corruption in Indonesia. The study aims to examine and analyze the success related to efforts to reclaim and take back state financial reimbursement due to corruption based on the provisions of Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning eradication of corruption crimes, which is mainly carried out by the process of confiscating the assets of the suspect's wealth which are found to have a relationship and link and match relationship with the suspect and his corruption crime. The research is intended to explore and discuss the shortcomings and challenges, both substantive and formal, in asset seizure for state recovery, as well as the analysis of the success of recovering substitute money in combating corruption crimes. Based on the research, it is concluded that the philosophy of Pancasila as a source of values derived from its five principles to guide the enforcement of law in Indonesia can be employed to examine Indonesian law.]]>
<![CDATA[Proving the Elements of Fault in the Accountability of the Perpetrator of the Crime of Premeditated Murder ]]>
<![CDATA[Rochyana, Amir Rachman]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Siswantari]]>;
<![CDATA[Mardani, Mardani]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 1 (2024): IPMHI Law Journal, January 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v4i1.76581
<![CDATA[The judicial process without primair evidence of the defendant Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess can be sentenced to criminal punishment by tracing a person's motive for committing a criminal offense that results in the loss of life of another person must be responsible for his actions as regulated by Article 340 of the Criminal Code. Normative juridical research using the deductive thinking method of objects analyzed with a qualitative approach, the research refers to the legal norms contained in the legislation. The basis of consideration of the Panel of Judges in imposing punishment on the defendant of premeditated murder in the First Level Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Judges have the right to accept or override the opinion of expert testimony, but it must be based on appropriate reasons, because in exercising their authority, judges must be truly responsible for the realization of truth and legal certainty. In terms of deciding a case, the judge's belief is very important. This is in accordance with the judge's decision in the Jessica case where the judge has his own view of the case where the judge's instinct is very important. The legal perspective on intentionality that results in the loss of life of others as the author has explained is that intent in criminal law is part of guilt. The intent of the perpetrator has a closer psychological connection to an act (which is prohibited) than negligence (culpa).]]>
