Claim Missing Document
Check
Articles

Effectiveness of the Implementation of the Free Plowing Service Program in Tanah Datar District (Case Study of Sungai Tarab District) Muhammad Raihan Alhazra; Sujianto Sujianto
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 3 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3409

Abstract

The Free Plow Program, launched by the Tanah Datar District Government, aimed to provide economic assistance to farmers. However, the program faced challenges in Sungai Tarab sub-district due to issues with the associated regulations. This study conducted research to assess the effectiveness of the program and analyze the potential impact if free plow assistance was not provided to sharecroppers in Sungai Tarab. Budiani's theories of program effectiveness, including program targeting accuracy, program socialization, program objectives, and monitoring, were used as the framework for the research. A qualitative methodology, specifically a case study, was employed, with interviews, observations, and document searches. The research revealed several obstacles that impeded the implementation of the free plow program in Sungai Tarab sub-district. Among these are DTKS's outdated data on tenant farmers who are economically disadvantaged; the closure of the distribution of fuel assistance due to the prohibition of picking up petroleum with jerry cans; and no clear regulations on how assistance should be given fairly to tenant farmers who lack water. The Tanah Datar District Government is advised to optimize the distribution of farmer assistance (petroleum); supporting facilities, such as irrigation improvements and the procurement of pompanization systems around rain-fed rice fields in Sungai Tarab District
Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Fauziah Fauziah; Sujianto Sujianto; Adianto Adianto
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 2 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1791

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara bertahap, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (DPO) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang. dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Camat Medang Kampai, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Kepala Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Amk Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT. 01 kel. Mundam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk kriteria produksi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, sedangkan untuk indikator efisiensi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. cukup bagus. sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan cukup baik dan untuk indikator pembangunan dapat dikatakan cukup baik. Menurut pengertian indikator-indikator tersebut, memproduksi barang dan jasa adalah kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hambatan Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Negara - Pemerintah Daerah Kabupaten Medang Kampai Dumai mempunyai dua permasalahan yaitu kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, kelembagaan dan anggaran daerah sehingga tidak dapat mencapai hasil Musrenbang yang baik.
Efektivitas Penggunaan Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar (Sipintar) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Mohd Rizalul Husni; Sujianto Sujianto
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5586

Abstract

Sipintar merupakan singkatan dari Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar yang merupakan salah satu program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam membantu serta memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang dapat diakses secara online. Pada penelitian peneliti menggunakan teori menurut Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014) dengan 5 (lima) indikator : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat output dan input, Pencapaian tujuan menyeluruh. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta wawancara dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Pelayanan Melengkapi Identitias Orang Terlantar terdapat beberapa faktor penghambat sehingga mengakibatkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif.
Peran Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Muhammad Ali Akbar; Sujianto Sujianto
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6985

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan partisipatif. Ketua LPM memiliki peran strategis sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran ketua LPM di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, serta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran ketua LPM masih belum optimal, terutama dalam menjaring aspirasi, merencanakan pembangunan partisipatif, dan mendorong keterlibatan warga. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman tugas, kurangnya pelatihan, ketiadaan insentif, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas LPM melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan anggaran agar ketua LPM berperan lebih maksimal dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.