Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.546
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Unram Law Review Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Strata Law Review LAWPASS Journal of Law and Legal Reform Media of Law and Sharia
Yeni Widowaty
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Al Fiqry, Andi Aziz; Widowaty, Yeni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i2.12312

Abstract

Perkosaan khususnya yang dialami oleh anak penyandang disabilitas masih terjadi di Indonesia sehingga perlu dikaji apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan memerlukan kajian lebih dalam dikarenakan kasus terhadap anak disabilitas yang mengalami perkosaan di Indonesia masih saja terjadi, padahal perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan terkhusus untuk Anak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum akan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor terjadinya perkosaan terhadap anak disabilitas dan bagaimana bentuk perlindundungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkosaan terhadap anak disabilitas dibagi dua macam, faktor internal seperti kurangnya perhatian dari keluarga dan faktor eksternal seperti kurangnya moral dari masyrakat saat ini. Lalu perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan diperlukan tambahan khusus diantaranya menghadirkan pihak yang berkompeten dilihat dari jenis disabilitas yang dialami oleh korban.
Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Raya, Bella Cinu; Widowaty, Yeni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.12063

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Pada penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang wajar terjadi, dikarenakan dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari pelaku. Disparitas pidana ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.
Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone Putra, Menra Lianjaya; Raharjo, Trisno; Widowaty, Yeni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11565

Abstract

Smartphone merupakan telepon genggam memiliki kemampuan maupun fungsi menyerupai komputer. Naskah pubikasi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan smartphone oleh Bea dan Cukai Jakarta, didalam permasalahan penegakan hukum pidana penyelundupan smartphone oleh  Bea dan Cukai Jakarta dan kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Jakarta terhadap penyelundupan smartphone. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Data primer adalah data yang berasal dari fakta di lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi keperpustaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan smartphone oleh Bea dan Cukai Jakarta, prosedur pelaksanaan penegakan hukum sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi : Intelejen, Penyidik, Penindak, dan Sarana Operasi. terdapat juga kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terhadap penyelundupan, kendala ini meliputi : Penegakan hukum yang masih lemah, modus penyelundupan, faktor ekonomi dan penerapan dalam penjatuhan pidana atau sanksi administrasi.
Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Al Fiqry, Andi Aziz; Widowaty, Yeni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i2.12312

Abstract

Perkosaan khususnya yang dialami oleh anak penyandang disabilitas masih terjadi di Indonesia sehingga perlu dikaji apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan memerlukan kajian lebih dalam dikarenakan kasus terhadap anak disabilitas yang mengalami perkosaan di Indonesia masih saja terjadi, padahal perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan terkhusus untuk Anak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum akan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor terjadinya perkosaan terhadap anak disabilitas dan bagaimana bentuk perlindundungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkosaan terhadap anak disabilitas dibagi dua macam, faktor internal seperti kurangnya perhatian dari keluarga dan faktor eksternal seperti kurangnya moral dari masyrakat saat ini. Lalu perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan diperlukan tambahan khusus diantaranya menghadirkan pihak yang berkompeten dilihat dari jenis disabilitas yang dialami oleh korban.
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE Widowaty, Yeni; Fitriyanti, Fadia
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0081.209-217

Abstract

This research has 3 aims, the first is to examines the consideration of the Supreme Court in deciding the cancellation of arbitration decision under Article 70 and beyond Article 70 of Arbitration Act, the second is to review and analyze theories used in the consideration of the Supreme Court to cancel the Arbitration Decision. The third is to formulate concept in deciding the cancellation of Arbitration based on the principle of justice. This type of research is normative judicial research. Approach used in this research is case study approach. In more detail of the data obtained, processed and analyzed and presented in descriptive qualitative. The result of the research is divided into several parts, the first shows that according to the consideration of Deision of Supreme Court No.729/K/Pdt.Sus/2008 see Article 70 of the Arbitrase Act is limitative, different with Supreme Court Decision No.03/Arb/BTU of 2005 interpeting Article is enunciatif. The second, the Great Judge who cancel the arbitrase decision according to Article 70 Arbitration Act which is limitative by using Analytical theory. the Great Judge cancel the arbitrase decision refers to reasons beyond Article 70 of Rbitrase Act using Progressive Law theory. The third, according to procedural fairness the reason for cancellation is based on decision Article No.70 Arbitrase Act is too limitative comparing to Article 34 of the UNICITRAL Model Law. This substantive justice should be limited to the signs, so that arbitrators use it arbitrarily.
KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Widowaty, Yeni
Jurnal Media Hukum Vol 19, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v19i2.105

Abstract

The application of the principles of sustainable development in all sectors and activities become the main requirements to be internalized into policies and regulations in order that future generations will not inherit damaged and polluted environment. This research aims to identify, examine, and analyze the importance of legal protection and construct the ideal legal protection for the victims of environmental crime which have a sustainable development quality in the future.  This is a normative legal research which uses legislation law, case law, comparative, and conceptual as the approaches. The result of the research shows that philosophically, environmental crime victims should be protected because according to the theory of the law of the welfare state that the country is responsible for citizen’s welfare. Moreover, the preamble of the Indonesia 1945 Constitution 1945 (UUD 1945) also stated that the duty of the country is to protect the whole nation and give a general welfare. In the future, the ideal of environmental laws is to construct a sanction in the form of compensation for the victim and take on the environmental restoration by applying the principle of strict liability.Key words: Sustainable Development, Victims, Environmental Crime
Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan Hidayatun, Siti; Widowaty, Yeni
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.683 KB) | DOI: 10.18196/jphk.1209

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkotika, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum. Konsep yang diusulkan penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkotika adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, karena pidana penjara bagi pengguna narkotika bukan solusi yang baik dan berkeadilan. Kata kunci: narkotika, keadilan, rehabilitasi.
Myanmar Coup and Connections of International Network Terrorism Affiliate in Transnational Legal View Muhammad Nuha Maulana Pasya; Yeni Widowaty
Unram Law Review Vol 5 No 2 (2021): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i2.167

Abstract

The international community nowadays currently encountering the most serious problem in the face of terrorism. Today, terrorism has destroyed and disrupted the state process. Universally terrorism is the hostist humani generis (the enemy of all mankind). Today terrorism is directed not only against individuals and groups but towards a larger entity, namely the state, and also creates problems and dangers felt by the international community. The variety of terrorist groups is different, from radical issues to political issues. Myanmar is one of the countries in Southeast Asia, and has one of the areas called Rakhine and there are ethnic Rohingya who inhabits the region. Genocide, discrimination, and racial cleansing are three general issues that exist in myanmar. The Myanmar government accuses being terrorists affiliated with international terrorism established due to the butterfly effect of the three things above. The countries in southeast Asia unite themselves and form an international organization called ASEAN, making protection against terrorism that surrounds the southeast Asian region. Therefore, this article was made to find out the cause and countermeasures of terrorism. This research is a normative qualitative approach with a constructive paradigm with the international law
MEMBANGUN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Yeni Widowaty; Fadia Fitriyanti
Jurnal Media Hukum Vol 21, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v21i1.1154

Abstract

Due to pollution and environmental destruction that most feel  is  the victim. Most victims also suffered losses, both material  and  immaterial  losses,  therefore  it  is  natural  that  the  victims  should  receive protection.  The purpose of  this  research  is  to  analyze  about:  1)  the  resolution  of  environmental  cases which  occur  either through the courts or out of court; 2)  the implementation of legal protection for  the victims of pollution and environmental destruction; 3)  formulating  the  ideal model of legal protection for  the victims of pollution and environmental destruction by the corporation is based on the principles of restorative justice in the future. The research method  is used  the  socio-legal  research using primary and  secondary data. The  results  showed  that environmental cases can be  resolved through the court and outside the court. Ideal model of  legal protection for the  victims of pollution and  / or environmental destruction by the  corporation  is based on  the  restorative justice principle in the future.The offender in this case as the corporation will deal with victims of environmental pollution and the state  as a facilitator. The  Facilitator from  the state for this early stage could be  represented by a judge. In an agreement between  the perpetrator and the victim of the most important is the provision of compensation  from  the  offender  to  the  victim. Ideally  in  the  concept  forward  on major  and  compensation mechanism  is  stipulated  in  the  rules of  implementation.
Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provonsi Sumatera Utara Ovien Marisca; Yeni Widowaty
Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.659 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a9222

Abstract

The rising population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land is not increased. The most accessible target is forest area. This is what opens up opportunities for forest encroachment. The TWA Holiday Resort Forest area initially includes production forests. Part of the area has been converted into plantation area. To save some of it again, the Minister of Forestry issued Decree No. 695/Kpts-II/1990 which establishes its transition function to TWA (Holiday Resort). The condition of TWA Holiday Resort area is now very worrying. The purpose of this study is to examine, analyze the implementation of forest protection principles in the case of the TWA Holiday Ressort Expansion Area in Labuhan Batu Selatan Regency and to mnyusun Concept of Settlement of TWA Holiday Resort in Labuhan Batu Selatan Regency. The type of research used is empirical juridical consisting of primary data and secondary data. Primary data was conducted with field research at TWA Labuhan Batu Selatan. The result of the research shows that Implementation of forest protection in Labuhan Batu Selatan Regency has not run well because of the lack of firmness of local government apparatus and law enforcement officers in overcoming the encroachment of TWA forest area, so there are still many activities of encroachment done by society even there which established private elementary and junior high schools, village head offices and other buildings. The concept of completing the encroachment of TWA Holiday Resort in the future is to renew the law by improving Law No. 41 of 1999 on forestry, because in article 78 of the Forestry Law the criminal offense starts from letter d, article 78 a, b, and c not mentioned sanctions, In addition to legal reforms, which need to be improved such as law enforcers, the parties that form and apply the law must be good, facilities or facilities that support law enforcement must also be good, the community or the environment in which the law is applied must support, this is so that efforts in tackling the encroachment of TWA area can be more effective.
Co-Authors Abizar, Anugrah R. Adelya Devanda Pratista Akbar Dwi Saputra Al Fiqry, Andi Aziz Al-Ishlah, Rizal Diaz Alexsander, Sandy Doyoba Alicia Radefi Andi Hidayat Anugrah Ilahi Ane Permatasari Ataka Badrudduja Bella Cinu Raya Bidul, Sayang Dimas Handoko Dinda Riskanita Dzakirah, Hafizhah Eko Priyo Purnomo Endang Heriyani Fabryan Nur Muhammad Fahriyah, Samirah A. Firmansyah, Maulana Erdio Fitriyanti, Fadia Gunawan Gunawan Wibisono Hafiza Hafiza Hafiza, Hafiza Hafizah Hafizah Hafizah Hafizah Hiahu, Samsul Bahri Hidayatun, Siti Hikmah Zougira Hikmah Zougira Iwan Satriawan Jamrudin, Hasrin Leli Joko Suryono, Leli Joko Manggolokusumo, Priegel Marisca, Ovien Menra Lianjaya Putra Muh Endriyo Susila Muhammad Nuha Maulana Pasya Muhammad Zaidan Rizqulloh Muhammad, Fabryan Nur Muzzaki, Rafie H. Nanik Prasetyoningsih Nimas Sekar Rachimna Nitara, Kalika Rhea Ovien Marisca Prabowo, Muhammad Iqbal Bagus Pramana, Muhammad Alif Pratiwi, Ananda Kartika Sela Putra Aji Widya P. Putra, Ilham Setiawan Putra, Menra Lianjaya Putri, Najwa A. Rahmat, Rofif I. Rasyid, Muhammad Haikal Raya, Bella Cinu Regita, Dhea Ayu Rettob, Fikram Reynaldi Dwi Kusuma Akbar Risqi, Annisa Miftahul RR. Ella Evrita Hestiandari Rufaidah Rufaidah Ruhil , Seruni Rusydi, Rifqi H. Sari, Fatika Savitri, Leila S. Sayang Bidul Sekarsari, Karina I. setiawan, m-adi Sigit Dhanu Widanto Sigit Handoko Suyoto, Devi Mareta Syahilla, Vabiola Trisno Raharjo Trisno Raharjo Umaternate, Rifandi Victor Alfarizi Handrio Walinegoro, Bhakti Gusti Widhaningroem, Shinta wiranda, aditya nefa Yogyantoro, Alifia Putri Zougira, Hikmah