Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.996
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Unram Law Review Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Strata Law Review LAWPASS Journal of Law and Legal Reform Media of Law and Sharia
Yeni Widowaty
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Optimization of Corruption Deterrence during the Covid-19 Pandemic Andi Hidayat Anugrah Ilahi; Yeni Widowaty
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During the Covid-19 Pandemic, weak monitoring and evaluation have opened greater opportunities for money laundering and, in general, corruption cases. The Indonesian Survey Institute revealed data, which exposes an increase of 39.6% of the public’s perception regarding the scale of corruption cases during the pandemic. This survey is in line with the data of the Indonesian Corruption Watch mentioning 169 corruption cases during the first period of 2020. In the era of economic and health crises, corruption surely may provide greater impact and damage to the state governance and community activities. This study aims to measure the optimization of actual efforts to counter corruption during the Covid-19 Pandemic. It is a descriptive-qualitative with literature study to reveal facts. The method is in line with the use of information management activities carried out by formal and non-formal institutions during the Covid-19 pandemic. The target population is state institutions or government agencies that act as law enforcers to counter money laundering or, in general, corruption. The target population covers them who have specialization to operate tasks dealing with corruption crimes. The study shows that there have been many programs and synergies carried out by law enforcers and the government. However, they have not been able to mitigate and to eradicate corruption. Therefore, for the purpose of improvement, the parties need to adjust monitoring and evaluation system with the Covid-19 Pandemic conditions.Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Covid-19, Sudah Optimalkah?AbstrakLemahnya monitoring dan evaluasi pada era pandemi covid-19 ternyata membuat tingginya peluang tindak pidana pencucian uang utamanya dari segi kasus korupsi. Signifikansi ini dibuktikan dari data Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan peningkatan sebanyak 39,6 % dari persepsi masyarakat yang menyatakan tingginya kasus korupsi selama pandemi. Survei ini ternyata juga sejalan dengan data 169 kasus korupsi yang terjadi selama periode I tahun 2020 oleh Indonesian Corruption Watch. Tindak pidana korupsi yang terjadi pada era krisis ekonomi dan kesehatan selama pandemi covid  telah merugikan aktivitas tata kelola negara dan masyarakat sehingga penelitian ini ingin mendalami bagaimana sebenarnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19, apakah telah optimal atau belum? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka untuk melihat fakta empiris di lapangan. Hal tersebut juga sejalan dengan pemanfaatan kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh lembaga dan lembaga negara pada saat pandemi Covid-19. Populasi sasaran teoritis adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Populasi sasaran operasional mengkhususkan diri pada divisi tertentu yang bertugas menangani kejahatan pencucian uang. Hasil studi menunjukkan bahwa sudah banyak program dan sinergi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pemerintah namun belum mampu memitigasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sistem monitoring dan evaluasi untuk beradaptasi dengan pandemi Covid-19.Kata Kunci: covid-19, korupsi, optimalisasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4 
Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Bella Cinu Raya; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.12063

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Pada penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang wajar terjadi, dikarenakan dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari pelaku. Disparitas pidana ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking Adelya Devanda Pratista; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 3 (2021): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i3.12064

Abstract

Human Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional yang dapat dikatakan marak terjadi, yang tindak kejahatannya sering dilakukan dengan melintasi batas negara. Korbannya pun beragam dan tidak jarang pula anak- anak dijadikan sebagai sasaran untuk menjadi korban atas tindak kejahatan ini. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang ditujukan untuk mengetahui bentuk- bentuk suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi1 untuk dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana human trafficking ini. Dan untuk mengetahui pula seperti apakah perlindungan serta pendampingan yang akan di dapatkan oleh anak yang menjadi korban atas tindak kejahatan human trafficking tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.
Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone Menra Lianjaya Putra; Trisno Raharjo; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11565

Abstract

Smartphone merupakan telepon genggam memiliki kemampuan maupun fungsi menyerupai komputer. Naskah pubikasi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan smartphone oleh Bea dan Cukai Jakarta, didalam permasalahan penegakan hukum pidana penyelundupan smartphone oleh  Bea dan Cukai Jakarta dan kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Jakarta terhadap penyelundupan smartphone. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Data primer adalah data yang berasal dari fakta di lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi keperpustaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan smartphone oleh Bea dan Cukai Jakarta, prosedur pelaksanaan penegakan hukum sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi : Intelejen, Penyidik, Penindak, dan Sarana Operasi. terdapat juga kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terhadap penyelundupan, kendala ini meliputi : Penegakan hukum yang masih lemah, modus penyelundupan, faktor ekonomi dan penerapan dalam penjatuhan pidana atau sanksi administrasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Yeni Widowaty
Jurnal Yudisial Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i2.152

Abstract

ABSTRAKPihak yang paling menderita akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah para korban. Oleh karena itu setiap pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan korban harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dari kasus yang dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung masih berfokus pada pelaku kejahatan (offender) sebagai fokus utama dari sanksi pidana. Dengan hanya menjatuhkan pidana pada diri pelaku, dalam hal ini direktur PT DEI, sisi perlindungan terhadap korban belum diberikan. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, adalah dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan syarat-syarat tertentu.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, tanggung jawab mutlak, tindak pidana lingkungan hidup. ABSTRACTThe people living in any poluted environments are those who are prone to be victimized. Any parties causing the troubles should be responsible for the damages. In the analysis of a case on environmental problem, the author of this article describes that criminal sanction imposed by the disctrict court, high court, and supreme court, are only targeted to the offender as happened to a director of PT DEI. In fact, the victims need some other kinds of sanction like compensation and/or environmental restoration rather than just imprisonment of the criminals. In order to protect the implicated people, it is recommended in certain conditions to apply the strict liability principle in addressing environmental crimes. Keywords: criminal corporate liability, strict liability, environmental crimes.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Fabryan Nur Muhammad; Yeni Widowaty; Trisno Raharjo
Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.101 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i1.7526

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang mana pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Akta terebut dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa). Berdasarkan hal tersebut, maka akta otentik dapat diartikan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam halnyaterjadi suatu tindakkan hukum berupa pemalsuan akta otentik terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukannya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian adalah (1) Perumusan dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa notaris T.E terbukti telah memenuhi unsur subjektif tindak pidana yaitu melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 2 Tahun 2014, dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Dinda Riskanita; Yeni Widowaty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.074 KB) | DOI: 10.33369/jsh.28.2.123-135

Abstract

  Environmental damage in Ponorogo Regency is more caused by land conversion factors that occur in several regions, especially in the highland areas. The problem formulation consists of two questions, first what is the impact of environmental damage from the function of hilly land to plantation land. Second, how do regional governments overcome environmental damage based on welfare state concept. This research aims to (1) know and analyze effect of land conversion toward environmental damage, (2) know and analyze regional government efforts in overcoming  environmental damage based on Welfare State Concept. The research method used is empirical research, which consists of primary data and secondary data. The research approach used in statute approach and sociological approach. This study finds out (1) the impact of environmental damage, such as landslides disaster, difficult to get clean water, difficulties in reforestation, lost soil characteristics, (2) the efforts of regional government in overcoming environmental damage are to conduct spatial planning based on regulations in accordance with Welfare State Concept. Keywords: Social Welfare, Environment, Regional Government, Regulations. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Ponorogo banyak disebabkan karena faktor alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di daerah dataran tinggi. Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan, pertama apa dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan, kedua bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis dampak alih fungsi lahan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, (2) untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan konsep negara kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dari dua permasalah yang penulis teliti adalah (1) bahwa dampak yang timbul dari kerusakan lingkungan, yaitu bencana longsor, minimnya air bersih, sulitnya melakukan reboisasi, dan hilangnya karakteristik lahan, (2) upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah melakukan perencanaan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Konsep Negara Kesejahteraan. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) dampak dari alih fungsi lahan mengakibatkan daerah ditetapkan menjadi Kawasan Rawan Bencana (KRB), (2) upaya pemerintah daerah berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan yaitu perencanaan tata ruang dan tata guna lahan.Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Lingkungan; Pemerintah Daerah;Peraturan. 
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK LINGKUNGAN ANTARA KORPORASI DAN MASYARAKAT DALAM KASUS KEBAKARAN LAHAN Sigit Dhanu Widanto; Yeni Widowaty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.878 KB) | DOI: 10.33369/jsh.27.2.93-104

Abstract

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG TERHADAP TAHANAN TITIPAN Putra Aji Widya P.; M. Endriyo Susila; Yeni Widowaty
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v5i2.4074

Abstract

This study aims to examine the responsibility of an institution, namely the correctional institution in the city of Magelang in reviewing detainees in custody or those who are temporarily or during the completion of the sentencing process. The method used in this research is sociological normative legal research. The author uses the type of legal research above in a simple way, but the type of normative legal research is more prominently displayed with the aim of better understanding the regulations that apply in the juridical study of the responsibilities of the Correctional Institution towards prisoners entrusted in Magelang. From the results of the study, it was concluded that the juridical responsibility for prisoners entrusted to be in the Correctional Institution is the party or agency that entrusted them according to the level of examination. Physical responsibility for prisoners entrusted to be in the Correctional Institution is the party entrusted by the detaining party, namely the Detention Center but the Correctional Institution can also function as a Detention Center.
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Reynaldi Dwi Kusuma Akbar; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15525

Abstract

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap  resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya. Merujuk pada putusan pengadilan nomor 64 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST terdapat perbedaan mendasar dalam penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan meskipun kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa namun putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, selain itu hakim juga memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, yang didasarkan pada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa 
Co-Authors Abizar, Anugrah R. Adelya Devanda Pratista Akbar Dwi Saputra Al Fiqry, Andi Aziz Al-Ishlah, Rizal Diaz Alexsander, Sandy Doyoba Alicia Radefi Andi Hidayat Anugrah Ilahi Ane Permatasari Ataka Badrudduja Bella Cinu Raya Bidul, Sayang Dimas Handoko Dinda Riskanita Dzakirah, Hafizhah Eko Priyo Purnomo Endang Heriyani Fabryan Nur Muhammad Fahriyah, Samirah A. Firmansyah, Maulana Erdio Fitriyanti, Fadia Gunawan Gunawan Wibisono Hafiza Hafiza Hafiza, Hafiza Hafizah Hafizah Hafizah Hafizah Hiahu, Samsul Bahri Hidayatun, Siti Hikmah Zougira Hikmah Zougira Iwan Satriawan Jamrudin, Hasrin Leli Joko Suryono, Leli Joko Manggolokusumo, Priegel Marisca, Ovien Menra Lianjaya Putra Muh Endriyo Susila Muhammad Nuha Maulana Pasya Muhammad Zaidan Rizqulloh Muhammad, Fabryan Nur Muzzaki, Rafie H. Nanik Prasetyoningsih Nimas Sekar Rachimna Nitara, Kalika Rhea Ovien Marisca Prabowo, Muhammad Iqbal Bagus Pramana, Muhammad Alif Pratiwi, Ananda Kartika Sela Putra Aji Widya P. Putra, Ilham Setiawan Putra, Menra Lianjaya Putri, Najwa A. Rahmat, Rofif I. Rasyid, Muhammad Haikal Raya, Bella Cinu Regita, Dhea Ayu Rettob, Fikram Reynaldi Dwi Kusuma Akbar Risqi, Annisa Miftahul RR. Ella Evrita Hestiandari Rufaidah Rufaidah Ruhil , Seruni Rusydi, Rifqi H. Sari, Fatika Savitri, Leila S. Sayang Bidul Sekarsari, Karina I. setiawan, m-adi Sigit Dhanu Widanto Sigit Handoko Suyoto, Devi Mareta Syahilla, Vabiola Trisno Raharjo Trisno Raharjo Umaternate, Rifandi Victor Alfarizi Handrio Walinegoro, Bhakti Gusti Widhaningroem, Shinta wiranda, aditya nefa Yogyantoro, Alifia Putri Zougira, Hikmah