Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.219
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Unram Law Review Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan International Journal of Social Science and Business Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kajian Hukum Strata Law Review Journal of Law and Legal Reform Media of Law and Sharia
Yeni Widowaty
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Justice Collaborator Implementation with Law Effectively Approaches in Indonesia setiawan, m-adi; Widowaty, Yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3714

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan justice collaborator dengan pendekatan efektivitas hukum di Indonesia. Selain itu pasal ini menggunakan metode normatif dengan sumber data pustaka dan dokumen hukum peraturan terkait. Temuan dalam penelitian ini adalah justice collaborator pernah mengalami permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap justice collaborator dan penetapan justice collaborator. Justice Collaborator mempunyai banyak kelemahan dalam sistem hukum, dan penetapan justice collaborator, dan banyak ahli berpendapat bahwa undang-undang tentang justice collaborator dan penetapan justice collaborator perlu menciptakan aturan-aturan baru yang dapat menjangkau ranahnya untuk mencapai efektivitas, sehingga keadilan harus ada. dilakukan. Para kolaborator harus memiliki domain hukum yang jelas dalam hal penetapan, perlindungan, dan fasilitas lainnya, dimana peran justice collaborator adalah membantu aparat penegak hukum mengusut pelaku utama kasus korupsi yang mana para justice collaborator akan mendapat ancaman yang membahayakan nyawanya.
ENFORCEMENT OF LAW REGARDING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO MINING ACTIVITIES Bidul, Sayang; Widowaty, Yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3931

Abstract

This research discusses law enforcement regarding environmental damage due to mining activities. The research method used is sociolegal research. Research results: Mining activities not only have a positive impact on sustainable development, but mining activities also cause environmental damage, including: river water pollution, air pollution and land pollution in mining areas. Company accountability is very necessary because environmental damage that occurs needs to be repaired through the principle of absolute responsibility in Article 88 UUPLH, but recently there has been a change in the meaning of absolute responsibility in Article 88 UUPLH where the phrase without proving fault has been deleted in Law Number 6 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law so that if environmental damage occurs, it must be proven that the damage was caused by the company's mining activities. Ideally there is enforcement of Article 88 in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law regarding strict liability regulations that companies must be absolutely responsible to the community by providing compensation in accordance with losses. suffered by the community and companies are also obliged to carry out environmental restoration.
Ethics Analysis And Legal Protection Of Sexual Abuse Of Children With Disabilities wiranda, aditya nefa; Widowaty, Yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4042

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika dan perlindungan hukum, serta mengembangkan pemahaman lebih dalam mengenai dampak pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Selanjutnya pasal ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini berupaya menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang holistik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan landasan yang kuat dengan menekankan persamaan hak dalam peradilan dan aksesibilitas fasilitas umum. Strategi perlindungan, seperti norma khusus, hukuman berat, sistem peradilan yang responsif, dan pengawasan, menunjukkan komitmen penuh untuk mewujudkan keamanan dan keadilan. Konsep negara hukum materiil mendukung perlindungan preventif dan represif, menjamin pelaksanaan yang efektif. Pertimbangan dan analisa hakim terhadap etika hukum merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan, etika, dan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut, maka sistem perlindungan hukum dapat optimal dalam melindungi anak penyandang disabilitas dari pelecehan seksual secara adil dan beretika.
Enforcement Of Environmental Laws Regarding Electric Power Generation Business Activities In The Nickel Industry That Do Not Meet Business Licensing Commitments In Indonesia Hafiza, Hafiza; Widowaty, Yeni; Putra, Ilham Setiawan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the functions of the high-risk-based business licensing law is to prevent or overcome environmental problems. Therefore, fulfilling business licensing commitments before operating is crucial for environmental protection, especially in high-risk business activities. This research aims to examine Environmental Law Enforcement Against the Coal Steam Power Plant (PLTU Batubara) owned by PT. Naga Virtue Nickel Industry (PT. VDNI) in Konawe Regency needs to fulfill its business licensing commitments. The approach used in this research is an empirical normative legal approach. The research results show that between 2016 and April 20, 2020, the coal PLTU PT. VDNI did not have its own Electricity Supply Business License (IUPTLS) and did not submit reports on its electricity supply business activities then. Apart from that, PT. Coal Power Plant PT. The VDNI is not legally valid because it was issued by the Southeast Sulawesi Province ESDM Service, not the Minister through the Director General or an accredited Technical Inspection Institute, and did not install Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS) technology in coal mining. Oil-fired power plant. Coal Power Plant PT. VDNI fulfilled its IUPTLS commitment on April 21, 2020. Even though PT. VDNI and Person in Charge PT. VDNI violated the law; no sanctions were received from the regional or central governments.
Penguatan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat Jamrudin, Hasrin; Widowaty, Yeni
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.442

Abstract

ABSTRAK Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan mekanisme penting dalam perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Namun, dalam konteks Indonesia, pengaturan prinsip FPIC belum terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, meskipun telah memperoleh pengakuan dalam instrumen hukum internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan ILO Convention No. 169. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan tantangan implementasi prinsip FPIC dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan strategi penguatan pelaksanaannya. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini menelaah peraturan perundang-undangan dan praktik di sektor kehutanan, pertambangan, dan proyek pembangunan lainnya yang menyangkut wilayah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma, inkonsistensi antarregulasi, lemahnya pengakuan hukum, serta ketimpangan kekuasaan antara komunitas adat dan negara atau korporasi menjadi hambatan utama implementasi FPIC. Sebagai kesimpulan, dibutuhkan integrasi prinsip FPIC secara utuh ke dalam legislasi nasional dan penguatan kapasitas masyarakat adat agar mereka dapat menjalankan hak atas persetujuan secara substantif. Saran yang diajukan adalah perlunya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perizinan investasi di wilayah adat. Tanpa reformasi hukum dan komitmen politik yang kuat, pelaksanaan FPIC akan tetap bersifat simbolik dan gagal memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat. Kata kunci: FPIC; hak atas tanah; hukum lingkungan; kebijakan pembangunan; masyarakat adat.   ABSTRACT The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) is an important mechanism in protecting the rights of indigenous peoples over land and natural resources. However, in the Indonesian context, the FPIC principle has not been explicitly incorporated into the national legal system, despite being recognized in international legal instruments such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention No. 169. This study aims to analyze the position and challenges of implementing the FPIC principle within the Indonesian legal system, and to formulate strategies to strengthen its implementation. Using a normative legal method, this study examines legislation and practices in the forestry, mining, and other development projects involving indigenous territories. The results of the study show that normative gaps, inconsistencies between regulations, weak legal recognition, and power imbalances between indigenous communities and the state or corporations are the main obstacles to the implementation of FPIC. In conclusion, it is necessary to fully integrate the FPIC principle into national legislation and strengthen indigenous peoples' capacity to exercise their right to consent substantively. The recommendations proposed are the need to pass an Indigenous Peoples Act, formulate regional regulations on customary land, and actively involve communities in the investment licensing process in indigenous territories. Without legal reform and strong political commitment, the implementation of FPIC will remain symbolic and fail to provide real protection for the rights of indigenous peoples. Keywords: development policy; environmental law; FPIC; indigenous communities; land rights.
Penguatan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat Jamrudin, Hasrin; Widowaty, Yeni
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.442

Abstract

ABSTRAK Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan mekanisme penting dalam perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Namun, dalam konteks Indonesia, pengaturan prinsip FPIC belum terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, meskipun telah memperoleh pengakuan dalam instrumen hukum internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan ILO Convention No. 169. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan tantangan implementasi prinsip FPIC dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan strategi penguatan pelaksanaannya. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini menelaah peraturan perundang-undangan dan praktik di sektor kehutanan, pertambangan, dan proyek pembangunan lainnya yang menyangkut wilayah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma, inkonsistensi antarregulasi, lemahnya pengakuan hukum, serta ketimpangan kekuasaan antara komunitas adat dan negara atau korporasi menjadi hambatan utama implementasi FPIC. Sebagai kesimpulan, dibutuhkan integrasi prinsip FPIC secara utuh ke dalam legislasi nasional dan penguatan kapasitas masyarakat adat agar mereka dapat menjalankan hak atas persetujuan secara substantif. Saran yang diajukan adalah perlunya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perizinan investasi di wilayah adat. Tanpa reformasi hukum dan komitmen politik yang kuat, pelaksanaan FPIC akan tetap bersifat simbolik dan gagal memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat. Kata kunci: FPIC; hak atas tanah; hukum lingkungan; kebijakan pembangunan; masyarakat adat.   ABSTRACT The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) is an important mechanism in protecting the rights of indigenous peoples over land and natural resources. However, in the Indonesian context, the FPIC principle has not been explicitly incorporated into the national legal system, despite being recognized in international legal instruments such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention No. 169. This study aims to analyze the position and challenges of implementing the FPIC principle within the Indonesian legal system, and to formulate strategies to strengthen its implementation. Using a normative legal method, this study examines legislation and practices in the forestry, mining, and other development projects involving indigenous territories. The results of the study show that normative gaps, inconsistencies between regulations, weak legal recognition, and power imbalances between indigenous communities and the state or corporations are the main obstacles to the implementation of FPIC. In conclusion, it is necessary to fully integrate the FPIC principle into national legislation and strengthen indigenous peoples' capacity to exercise their right to consent substantively. The recommendations proposed are the need to pass an Indigenous Peoples Act, formulate regional regulations on customary land, and actively involve communities in the investment licensing process in indigenous territories. Without legal reform and strong political commitment, the implementation of FPIC will remain symbolic and fail to provide real protection for the rights of indigenous peoples. Keywords: development policy; environmental law; FPIC; indigenous communities; land rights.
INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK Rufaidah, Rufaidah; Widowaty, Yeni
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2 (2022): HUKUM PROGRESIF
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i2.516

Abstract

ABSTRAK Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre adalah putusan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Terdakwa dengan inisial ABR dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh hakim. Putusan ini mengandung inkonsistensi. Hakim seharusnya melihat subjek dan objek hukum ketika menjatuhkan vonis. Namun, pada kasus ini hakim hanya mempertimbangkan objek hukumnya yaitu narkotika sedangkan subjek hukumnya yaitu anak di bawah umur diabaikan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak. Kedua, untuk memahami dan menganalisis konsep ideal yang sebaiknya diberikan hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yaitu materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan ini bertentangan dengan Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Adapun Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan tidak dilakukan kecuali sebagai upaya terakhir.Kata kunci: inkosistensi putusan hakim; narkotika; peradilan anak. ABSTRACT Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre is a decision on a narcotics crime involving a minor. The defendant ABR was sentenced to two years and six months in prison. This decision contains inconsistency. The judge should look at the subject and object of the law when imposing punishment. In this case, the judge only considered the legal object, narcotics, while the legal subject, the minor, was ignored. This research has two objectives. First, to understand and analyze the cause of inconsistency in the judge’s decision on this case. Second, to understand and analyze the ideal concept judges should give to minors involved in narcotics crime. This study uses a normative legal method that examines the application of positive legal principles or norms. The data comes from secondary sources, namely books, articles, research, and experts’ opinions. The study displays that the decision contradicts Article 114 of the Law on Narcotics, Article 67 of the Law on Child Protection, and Article 3 letter g of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The judge should decide this case following the Law on Child Protection and the Juvenile Criminal Justice System. Article 67 of the Law on Child Protection mentions that special protection for children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropics, and other addictive substances and children who are involved in production and distribution is carried out through monitoring, prevention, and rehabilitation. Meanwhile, Article 3 letter g of the Juvenile Criminal Justice System states that apprehension, detention, or imprisonment is executed as a last resort. Keywords: judge’s decision inconsistency; narcotics; juvenile justice
Co-Authors Abizar, Anugrah R. Adelya Devanda Pratista Akbar Dwi Saputra Al Fiqry, Andi Aziz Al-Ishlah, Rizal Diaz Alexsander, Sandy Doyoba Alicia Radefi Andi Hidayat Anugrah Ilahi Ane Permatasari Ataka Badrudduja Bella Cinu Raya Bidul, Sayang Dimas Handoko Dinda Riskanita Dzakirah, Hafizhah Eko Priyo Purnomo Endang Heriyani Fabryan Nur Muhammad Fahriyah, Samirah A. Firmansyah, Maulana Erdio Fitriyanti, Fadia Gunawan Gunawan Wibisono Hafiza Hafiza Hafiza, Hafiza Hafizah Hafizah Hafizah Hafizah Hermawati Hermawati Hiahu, Samsul Bahri Hidayatun, Siti Hikmah Zougira Hikmah Zougira Iwan Satriawan Jamrudin, Hasrin Leli Joko Suryono, Leli Joko Manggolokusumo, Priegel Marisca, Ovien Menra Lianjaya Putra Muh Endriyo Susila Muhammad Nuha Maulana Pasya Muhammad Zaidan Rizqulloh Muhammad, Fabryan Nur Muzzaki, Rafie H. Nanik Prasetyoningsih Nimas Sekar Rachimna Nitara, Kalika Rhea Ovien Marisca Prabowo, Muhammad Iqbal Bagus Pramana, Muhammad Alif Pratiwi, Ananda Kartika Sela Putra Aji Widya P. Putra, Ilham Setiawan Putra, Menra Lianjaya Putri, Najwa A. Rahmat, Rofif I. Rasyid, Muhammad Haikal Raya, Bella Cinu Regita, Dhea Ayu Rettob, Fikram Reynaldi Dwi Kusuma Akbar Rininta Gustiani Risqi, Annisa Miftahul RR. Ella Evrita Hestiandari Rufaidah Rufaidah Rufaidah, Rufaidah Ruhil , Seruni Rusydi, Rifqi H. Sari, Fatika Savitri, Leila S. Sayang Bidul Sekarsari, Karina I. setiawan, m-adi Sigit Dhanu Widanto Sigit Handoko Suyoto, Devi Mareta Syahilla, Vabiola Trisno Raharjo Trisno Raharjo Umaternate, Rifandi Victor Alfarizi Handrio Walinegoro, Bhakti Gusti Widhaningroem, Shinta wiranda, aditya nefa Yogyantoro, Alifia Putri Zaid Zougira, Hikmah