Garuda - Garba Rujukan Digital

Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Dampaknya dalam Mengurangi Pencemaran Lingkungan Yeni Widowaty; Endang Heriyani
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.51.1021

Seiring dengan bertambahnya penduduk masalah sampah juga menjadi beban. Apalagi TPA Piyungan sudah tidak mampu menampung sampah di DIY khususnya Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu sebagai solusi maka sampah diolah menjadi yang bernilai ekonomis. Keuntungannya adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pencemaran lingkungan berkurang. Dusun Jragung, Kelurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah Sleman termasuk dusun yang padat penduduknya, sehingga saat ini sampah sudah menjadi masalah. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana langkah agar sampah tidak menambah pencemaran lingkungan, bagaimana agar sampah dapat bernilai ekonomis, metode apa yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan terkait sampah. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: (1) penyuluhan; (2) pendampingan, (3) praktek pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, ceramah oleh ahli bidang lingkungan hidup dan juga ahli Kesehatan lingkungan. Untuk pendampingan dilakukan dengan mengundang ahli bidang sampah kreatif untuk melatih dan mengubah bahan sampah untuk diolah menjadi nilai ekonomis. Dalam pelatihan dibuat pot bunga, tempat pensil dan bentuk-bentuk lainnya. Dari sini paling tidak sudah mengurangi sampah dan masyarakat terbantukan dengan memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai ekonomis

PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI RUMAHAN UNTUK MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN Yeni Widowaty
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 3. Kesehatan Keluarga dan Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.53.1122

Pencemaran lingkungan bisa disebabkan karena berbagai faktor salah satunya berasal dari rumah tangga dan industri rumahan yang limbahnya tidak dikelola dengan benar. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dengan benar serta memanfaatkan sampah untuk bisa didaur ulang. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada warga mengenai pengelolaan limbah rumah tangga dan industri rumahan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pencemaran yang marak dalam di dusun Blambangan, Jogotirto, Berbah, Sleman yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri rumahan. Industri rumah tangga berasal pembuatan krecek kulit atau rambak dan kerajinan pembuatan dompet kulit. Selain limbah juga banyaknya sampah yang belum diolah, hal tersebut yang menimbulkan penumpukan sampah yang mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Penyuluhan yang dilakukan meliputi dampak pengelolaan limbah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengenai Kesehatan lingkungan. setelah itu dilakukan pendampingan pembuatan barang bernilai ekonomis dari limbah

Penguatan Ibu-Ibu PKK dalam Penanggulangan Kenakalan Anak Melakukan Perbuatan Cyber Bullying Melalui Media Sosial Yeni Widowaty; Ane Permatasari; Sigit Handoko
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 7. Sarana dan Prasarana Publik dan Mitigasi Bencana
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.57.1128

Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir memaksa semua orang untuk melakukan kegiatan dari rumah. Aktivitas belajar mengajar juga dilakukan dari rumah sehingga anak banyak menghabiskan waktu didepan laptop atau gawai walaupun di rumah. Komunikasi antar teman yang tadinya bercanda bisa berkembang menjadi bullying bahkan terhadap orang yang tidak dikenal, padahal ini masuk ranah pidana yang diatur UU ITE. Oleh karena itu peran orang tua khususnya ibu sangat besar dalam mendampingi anaknya agar tidak terjebak hanya main di media sosial saja. Masalah yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan warga mengenai undang-undang ITE, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak dan tidak adanya fasilitas lain karena hanya berdiam di rumah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK mengenai peran ibu dalam mendampingi putra-putrinya untuk menggunakan gawai dan juga penyuluhan mengenai UU ITE khususnya yang terkait cyberbullying. Selanjutnya pendampingan terhadap anak dalam mengisi waktu luangnya melalui kegiatan olah raga yang dikomandani oleh karangtaruna, tentu masih dengan protokol kesehatan. Hasil komunikasi dengan ketua PKK Dusun Jragung mengatakan bahwa di bulan Ramadhan ini sesudah salat tarawih beberapa anak-anak remaja memanfaatkan waktu dengan main bulutangkis hasil sumbangan UMY. Memang tidak dapat dinilai dalam jangka pendek untuk menentukan hasil bahwa dengan kegiatan olahraga orang tidak melakukan cyberbullying, namun paling tidak sudah mengurangi anak-anak atau remaja dengan hanya berselancar di media sosial

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Dimas Handoko; Yeni Widowaty
Media of Law and Sharia Vol 4, No 1: December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v4i1.17208

Children are a gift from God that must be looked after as well as possible. Children are the hope of every family as the next generation of nation and civilization. As the next generation of the nation, children must grow and develop optimally in all aspects of their development, both physically and psychologically. To achieve optimal child development, of course, children must receive protection from all forms of violence against children. With the formulation of the existing problems, namely the factors that cause sexual violence crimes and forms of legal protection for children as victims of sexual violence crimes. This research is a normative juridical law research by analyzing court decisions. This research relies heavily on Primary and Secondary data sources. The results of this study are factors that make perpetrators commit crimes of sexual violence against children, namely lack of supervision from parents, being influenced by the environment, impulsive behavior and low self-control, lack of instilling morals and values from the family, lack of closeness to family and forms of protection The legal results of this research are Providing legal assistance to children to fulfill children's rights as victims of sexual violence against children, Providing protection and assistance to children as victims of sexual violence crimes while undergoing the legal process until a decision is obtained in court, Seeking a sanction that will be given to the accused objectively in order to fulfill a justice.

Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman Nimas Sekar Rachimna; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17478

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangkat kompleks sehingga sulit untuk diberantas di dunia ini. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulannya dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2018 berjumlah 1 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kasus. Perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pasal 2 dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP Tentang Mucikari dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online Victor Alfarizi Handrio; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17477

Pesatnya perkembangan dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi memberi banyak dampak pada kehidupan manusia, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan yaitu ikut berkembangnya perjudian konvensional menjadi perjudian online. Sulit untuk membuktikan terjadinya kejahatan perjudian online tertentu karena dapat dipastikan tidak semua penyidik memiliki kemampuan informasi dan teknologi (IT). Hal ini membuat sulit untuk mengungkap pertumbuhan perjudian online yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian togel online. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan keputustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan logika deduktif dengan manganalisis, mengringkas, dan menyimpulkan data dari fakta-fakta kasus yang bersifat umum menjadi sebuah konklusi yang bersifat khusus. Pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian toto gelap (togel) online menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). Dalam kasus yang diteliti oleh penulis harusnya merupakan sebuah tindak pidana yang menggunakan aturan diluar KUHP yaitu UU ITE. Dalam faktanya tindak pidana dalam kasus ini masih menggunakan Pasal 303 KUHP, ini membuktikan tidak berlakunnya asas lex specialis degorat legi generali. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian togel online berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 303 KUHP. Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangakan beberapa hal-hal yang meringankan dan memberatkan antara lain Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa meyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana

INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK Rufaidah Rufaidah; Yeni Widowaty
Jurnal Yudisial Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i2.516

ABSTRAK Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre adalah putusan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Terdakwa dengan inisial ABR dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh hakim. Putusan ini mengandung inkonsistensi. Hakim seharusnya melihat subjek dan objek hukum ketika menjatuhkan vonis. Namun, pada kasus ini hakim hanya mempertimbangkan objek hukumnya yaitu narkotika sedangkan subjek hukumnya yaitu anak di bawah umur diabaikan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak. Kedua, untuk memahami dan menganalisis konsep ideal yang sebaiknya diberikan hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yaitu materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan ini bertentangan dengan Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Adapun Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan tidak dilakukan kecuali sebagai upaya terakhir.Kata kunci: inkosistensi putusan hakim; narkotika; peradilan anak. ABSTRACT Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre is a decision on a narcotics crime involving a minor. The defendant ABR was sentenced to two years and six months in prison. This decision contains inconsistency. The judge should look at the subject and object of the law when imposing punishment. In this case, the judge only considered the legal object, narcotics, while the legal subject, the minor, was ignored. This research has two objectives. First, to understand and analyze the cause of inconsistency in the judge’s decision on this case. Second, to understand and analyze the ideal concept judges should give to minors involved in narcotics crime. This study uses a normative legal method that examines the application of positive legal principles or norms. The data comes from secondary sources, namely books, articles, research, and experts’ opinions. The study displays that the decision contradicts Article 114 of the Law on Narcotics, Article 67 of the Law on Child Protection, and Article 3 letter g of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The judge should decide this case following the Law on Child Protection and the Juvenile Criminal Justice System. Article 67 of the Law on Child Protection mentions that special protection for children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropics, and other addictive substances and children who are involved in production and distribution is carried out through monitoring, prevention, and rehabilitation. Meanwhile, Article 3 letter g of the Juvenile Criminal Justice System states that apprehension, detention, or imprisonment is executed as a last resort. Keywords: judge’s decision inconsistency; narcotics; juvenile justice

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dan Lingkungan Akibat dari Reklamasi Pantai Manado Hikmah Zougira; Yeni Widowaty; Eko Priyo Purnomo; Hafizah Hafizah
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.347

ABSTRAKPerkembangan pembangunan dalam ranah reklamasi sudah sangat masif dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Kota Manado termasuk dari kota yang sangat sering melakukan reklamasi hal ini dilakukan untuk pembangunan jalan, pusat perbelanjaan, hotel dan bentuk pariwisata lainnya. Pada kenyataanya, reklamasi di Kota Manado selalu menjadi cerita yang menegangkan terutama bagi para masyarakat pesisir, maka tujuan dari artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan dari adanya reklamasi di Pantai Manado. Penelitian menggunakan metode Normatif-Empiris yakni dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di masyarakat. Terlaksananya reklamasi di Pantai Manado banyak tidak melibatkan persetujuan dari masyarakat pesisir dan tidak juga memperhatikan dampak pada aspek lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, reklamasi di Pantai Manado ditemukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Pertama, dampak sosial akibat dari reklamasi di Pantai Manado melanggar UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2). Kedua, melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2009 Pasal 16. Selanjutnya, pelanggaran pada aspek lingkungan diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 yang tertera pada Pasal 35 huruf (c) dan (d). Kegiatan reklamasi di manado pada nyatanya menghilangkan mata pencaharian, sulitnya akses melaut dan kebisingan akan kegiatan dari reklamasi dan juga ditemukan adanya kerusakan terumbu karang yang berdampak buruk pada biota-biota laut. Kata kunci: perlindungan hukum; masyarakat; lingkungan; dampak reklamasi.ABSTRACTDevelopment in reclamation has been massively carried out in big cities in Indonesia. Manado is one of the cities that very often carry out reclamation; this is done for the construction of roads, shopping centers, hotels, and other forms of tourismâ€”the law against society and the environment resulting from the reclamation of Manado Beach. The research uses the Normative-Empirical method by examining the implementation of normative legal provisions in their application in society. The performance of reclamation on Manado Beach does not involve the approval of the coastal community and ignores the impact on environmental aspects. Based on the results of research on reclamation on Manado Beach, it was found to be contrary to existing regulations. First, the social impact of reclamation on Manado Beach violates Law No. 27 Year 2007 Article 34 paragraph (2), which is stated in 35 letters (c) and (d). Reclamation activities in Manado eliminate livelihoods, difficulty accessing the sea, and noise from reclamation activities and also found damage to coral reefs, which negatively impacts marine biota.Keywords: legal protection; society; environment; reclamation impact.

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dan Lingkungan Akibat dari Reklamasi Pantai Manado Hikmah Zougira; Yeni Widowaty; Eko Priyo Purnomo; Hafizah Hafizah
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.347

ABSTRAKPerkembangan pembangunan dalam ranah reklamasi sudah sangat masif dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Kota Manado termasuk dari kota yang sangat sering melakukan reklamasi hal ini dilakukan untuk pembangunan jalan, pusat perbelanjaan, hotel dan bentuk pariwisata lainnya. Pada kenyataanya, reklamasi di Kota Manado selalu menjadi cerita yang menegangkan terutama bagi para masyarakat pesisir, maka tujuan dari artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan dari adanya reklamasi di Pantai Manado. Penelitian menggunakan metode Normatif-Empiris yakni dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di masyarakat. Terlaksananya reklamasi di Pantai Manado banyak tidak melibatkan persetujuan dari masyarakat pesisir dan tidak juga memperhatikan dampak pada aspek lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, reklamasi di Pantai Manado ditemukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Pertama, dampak sosial akibat dari reklamasi di Pantai Manado melanggar UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2). Kedua, melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2009 Pasal 16. Selanjutnya, pelanggaran pada aspek lingkungan diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 yang tertera pada Pasal 35 huruf (c) dan (d). Kegiatan reklamasi di manado pada nyatanya menghilangkan mata pencaharian, sulitnya akses melaut dan kebisingan akan kegiatan dari reklamasi dan juga ditemukan adanya kerusakan terumbu karang yang berdampak buruk pada biota-biota laut. Kata kunci: perlindungan hukum; masyarakat; lingkungan; dampak reklamasi.ABSTRACTDevelopment in reclamation has been massively carried out in big cities in Indonesia. Manado is one of the cities that very often carry out reclamation; this is done for the construction of roads, shopping centers, hotels, and other forms of tourismâ€”the law against society and the environment resulting from the reclamation of Manado Beach. The research uses the Normative-Empirical method by examining the implementation of normative legal provisions in their application in society. The performance of reclamation on Manado Beach does not involve the approval of the coastal community and ignores the impact on environmental aspects. Based on the results of research on reclamation on Manado Beach, it was found to be contrary to existing regulations. First, the social impact of reclamation on Manado Beach violates Law No. 27 Year 2007 Article 34 paragraph (2), which is stated in 35 letters (c) and (d). Reclamation activities in Manado eliminate livelihoods, difficulty accessing the sea, and noise from reclamation activities and also found damage to coral reefs, which negatively impacts marine biota.Keywords: legal protection; society; environment; reclamation impact.

Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ataka Badrudduja; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 2: July 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v4i2.19115

Sexual violence against children can have complex impacts, including physical and non-physical loss and suffering. Children who experience sexual violence need to be protected and recovered psychologically and socially. A form of legal protection for children as victims can be in the form of restitution charged to the perpetrator to fulfill the rights of children as victims. This research aims to find out how the implementation of the right to restitution for children as victims of criminal acts of sexual violence is implemented and how judges consider in making decisions that include requests for restitution for children as victims of criminal acts of sexual violence in the jurisdiction of the Bantul District Court. This research uses a type of juridical-empirical legal research and uses interviews and literature study as data collection techniques. There were 35 cases of criminal acts of sexual violence against children at the Bantul District Court from 2020 to 2022, but only 7 cases included a request for restitution against the victim in the prosecution, and there was 1 case where the judge rejected the request for restitution. In 6 cases where restitution was granted, the victim's right to restitution was not fulfilled because the defendant did not have the good faith to pay restitution.

Title

Found 65 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 65 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 65 Documents
Search