Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JOURNAL EQUITABLE Etika Demokrasi Literasi Hukum Jurnal Pemberdayaan Masyarakat RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat jurnal hukum das sollen AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Universita Tidar
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KONSEP KEADILAN DALAM PEMANFAATAN HASIL DESTINASI WISATA KEARIFAN LOKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KECAMATAN BANDONGAN MAGELANG) Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Kurniasih, Yuni; Hakim, Sholihul
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9698

Abstract

It is important to conduct research on the concept of justice in the utilization of the results of local wisdom tourism destinations from the perspective of human rights (Bandongan District, Magelang). This is to analyze the main problem formulation: (1) how is the concept of justice in the utilization of local wisdom tourism destinations in Bandongan Sub-district? (2) how is the influence of human rights values in the policy of utilization of local wisdom tourism destinations in Bandongan Sub-district? Data collection in this study was conducted through the collection of legal materials, observation, in-depth interviews, and FGDs with key groups. The data collected was then processed and analyzed to produce an analytical description to answer the questions raised in the research. The results showed that the tourism village is committed to achieving a comprehensive understanding of justice. This understanding includes various fundamental aspects, such as social, political, economic, legal, and cultural. Then the values of human rights also influence the policy of utilizing the results of tourist destinations, namely the community is given equality to provide aspirations in tourist destination policies, provide protection and respect for customs, regional musical instruments, rituals, dialects, and local wisdom, given equal opportunities for entrepreneurship, fulfilled conservation of the natural environment, given social development without discrimination. Keywords: Concept of Justice, Tourism Destination Outcomes, Local Wisdom, Human Rights.
Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Kurniasih, Yuni; Hakim, Sholihul
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (Article in Progress)
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v11i1.13082

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kesejaheteraan sosial. Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang termasuk kecamatan yang sedang gencar untuk meningkatkan nilai kearifan lokalnya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang orientasinya kepada kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan local; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan empiris dengan melakukan studi Pustaka, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam terhadap perangkat kecamatan dan kepala desa. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kerangka politik hukum otonomi desa terkait karifan lokal sudah sesuai dengan konstitusi negara serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga dalam memberikan arah kebijakan diharapkan tetap sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) Upaya pemerintah dalam inovasi dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan desa yakni meningkatkan infrastruktur desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan promosi wisata.  
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN KOLEKTIF KEPADA SISWA Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Kurniasih, Yuni
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23469

Abstract

Kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang secara bersama-sama. Kategori kekerasan kolektif contohnya; 1) pengeroyokan terhadap siswa, 2) perundungan (bullying) yang dilakukan sekelompok orang, 3) kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan sekelompok orang. Latar belakang dilakukannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bahwa di Kabupaten Magelang masih terjadi kekerasan terhadap siswa sebagai korban dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa sebagai tersangka. Hal ini harus dilakukan pencegahan secara terstruktur, masif dan sistematis. Fasilitas pendidikan wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan atas kenyamanan belajar siswa. Tujuan pendidikan sendiri selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga wajib memberikan perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Sehingga semua bentuk kekerasan harus ada upaya preventif (pencegahan) sekaligus harus ada upaya represif (penyelesaian secara bijaksana). Tujuan utama PKM ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang. Sehingga diharapkan mampu; 1) meningkatkan kesadaran hukum kepada siswa dan 2) mampu meminimalisir kasus kekerasan kolektif kepada siswa yang terjadi di Kabupaten Magelang selama ini. Metode pelaksanaan pada kegiatan PKM ini; 1) penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, 2) melakukan pendampingan dan konsultasi hukum terkait persoalan yang sedang dihadapi siswa, 3) melakukan evaluasi melalui post test yang materinya sudah dirancang oleh tim pengabdian meliputi wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dan RUU KUHP. Hasil Pengabdian ini telah terlaksana seluruh kegiatan pengabdian dan dihasilkan sebuah kesepahaman bahwa penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya preventif.
Integration of Pancasila Student Profile with Civic Disposition: Building Character for Democratic Citizenship Mazid, Sukron; Komalasari, Kokom; Abdulkarim, Aim; Rahmat, Rahmat; Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Wulansari, Atsani
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 9, No 4 (2024): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v9i4.16175

Abstract

Education in Indonesia plays a vital role in shaping students' character based on Pancasila values. This study examines the integration of the Pancasila Student Profile with civic disposition to nurture character-driven citizens. Civic disposition encompasses attitudes and behaviors of responsible, independent, disciplined, polite, and tolerant individuals. Motivated by the need for character education rooted in Pancasila values, this research aims to analyze how such integration supports character development. Using qualitative methods, including descriptive analysis and interviews, the study explores educational strategies that internalize Pancasila values and civic disposition in learning. The findings reveal that this integration enhances students' awareness, responsibility, active participation, and character as citizens. Furthermore, it strengthens their resilience in addressing global challenges.  In conclusion, integrating Pancasila values with civic disposition effectively develops ethical, responsible, and high-integrity citizens.
Constitutional Guarantees and Justice in Indonesia’s Poverty Alleviation Programs (2014–2024) Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Saraswati, Retno; Sa'adah, Nabitatus; Yusliwidaka, Arnanda
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.26369

Abstract

Poverty alleviation is a central issue in sustainable development and is the constitutional mandate of the Indonesian state. This article analyses the role of constitutional guarantees, the positive impact of poverty alleviation programs 2014-2024, and policy implementation challenges. This study uses a qualitative approach with a normative and empirical legal research design. Normative legal studies focus on the legal basis of policies, while empirical studies examine policy implementation in the field. This research uses the theory of justice. The results show; First, Indonesia's constitutional guarantee is a strong legal basis for poverty alleviation. Articles in the 1945 Constitution provide a solid foundation for realizing justice. Second, the KIS, KIP, and PKH programs improve the welfare of low-income people. Third, challenges in policy implementation include access gaps between regions, budget instability, limited supervision, weak institutional capacity, and uneven digital infrastructure. This research concludes that the KIS, KIP, and PKH programmes reflect the mandate of social justice in the 1945 Constitution and are proven to improve the welfare of the poor. However, structural and implementation barriers require strengthening regulations, coordination, and digital infrastructure to realize equitable and sustainable poverty alleviation.
A Discourse of Personal Data Protection: How Indonesia Responsible under Domestic and International Law? Yusliwidaka, Arnanda; Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Khansadhia Afifah Wardana
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 2 (2024): December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v19i2.13279

Abstract

The rapid advancement of digital technology has heightened concerns regarding personal data protection, particularly in Indonesia, where regulatory frameworks are still evolving. The ransomware attack on Indonesia’s National Data Center (Pusat Data Nasional/PDN) on June 20, 2024, which led to the leakage of citizens’ personal data and disrupted public services, has sparked widespread public criticism and demands for stronger data protection measures. This incident highlights Indonesia’s weak national cybersecurity system and raises critical questions regarding the state’s responsibility for safeguarding personal data under both domestic and international law. The findings reveal that while Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, its enforcement remains weak, leaving citizens vulnerable to cyber threats. From an international law perspective, Indonesia is obligated to protect personal data under frameworks such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (RSIWA 2001). However, gaps in implementation, lack of institutional coordination, and inadequate cybersecurity infrastructure continue to hinder effective protection.  The novelty of this research lies in its dual legal analysis, bridging domestic and international legal responsibilities while examining the broader implications of state accountability in cybersecurity governance. This study contributes to legal discourse by proposing reinforced legal frameworks, improved institutional coordination, enhanced international cooperation, and the adoption of sophisticated cybersecurity technologies. Strengthening legal, social, and cultural structures is essential to prevent future data breaches and ensure comprehensive protection of Indonesian citizens’ personal data.
The Phenomenon of Space Commercialization: is it in Contrast to the Province of All Mankind Principle? Arnanda Yusliwidaka; Frista Arisa; Jaduk Gilang Pembayun; Satrio Ageng Rihardi; Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 19, No 1: January - April 2026
Publisher : Universitas Trunodjoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v19i1.34423

Abstract

Space is a region under international jurisdiction. No single country or other subject of international law is permitted to claim ownership of space. This is due to the establishment of one of the main principles in space law, i.e. the province of all mankind principle. This principle emphasizes that space belongs to all mankind and must be fully utilized for the benefit of humanity. The phenomenon of commercialization in space having occurred in modern era is the impact of the rapid progress of science and technology. Commercialization in space is an activity to utilize the region, and then to gain economic benefits. Not only countries but also the private sector with high technology and large resources has participated in the implementation of space commercialization. The forms commercialization of space include, among others, space tourism, telecommunications, insurance, and others. This phenomenon has been debated until today, considering that space belongs to all mankind and must be fully utilized for the benefit of humanity. However, in reality, what happens is that this region is managed by several developed countries and private sector for their economic interests. This study aims to comprehensively analyze commercialization in outer space from the perspective of the province of all mankind principle, one of the main principles in space law. This analysis aims to provide certainty concerning the implementation of commercialization and ensure fairness in the utilization of outer space.
Co-Authors Aim Abdulkarim Arief Nur Huda Arnanda Yusliwidaka Atsani Wulansari Faris Apriyadi Faris Apriyadi Faris Apriyadi Frista Arisa Hakim, Sholihul Hakim, Sholihul Jaduk Gilang Pembayun Khansadhia Afifah Wardana Kokom Komalasari Kurniasih, Yuni Mazid, Sukron Meydora Cahya Nugrahenti Nur Rahmawati Rahmat Rahmat Rani Pajrin Retno Saraswati Rihardi, Satrio Ageng Sa'adah, Nabitatus Tri Agus Gunawan Yuni Kurniasih Yuni Kurniasih, Yuni