Garuda - Garba Rujukan Digital

DINAMIKA REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN MUHI, ALI HANAFIAH
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 9 No 2 (2024): Kebijakan Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v9i2.4854

Pergantian Kades selalu diiringi dengan pergantian perangkat desa. Ada sinyalemen bahwa proses pergantian perangkat desa cenderung mengabaikan peraturan, ketentuan, prosedur, mekanisme, kualitas dan kompetensi, serta tidak transparan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan personal Kades. Faktor ini menjadi salah satu penyebab seringnya perangkat desa mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak langsung. Praktik politik di tingkat desa masih kerap mendominasi proses rekrutmen perangkat desa. Dimana proses seleksi yang cenderung informal dan didominasi oleh pengaruh politik dan tim sukses. Kondisi ini menyebabkan seleksi cenderung longgar, lebih didasarkan pada faktor kekeluargaan dan loyalitas politik, dan cenderung tidak transparan.

EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT 1. Fajar Ferdian Pratama, 2. Ermaya Suradinata, 3. Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pasca keluarnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan keluarnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kerapatan adat nagari di Kabupaten Agam belum maksimal dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga adat dan Pemerintah Kabupaten Agam belum menciptakan perda terbaru mengikuti Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Fokus pada bagaimana eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Serta melihat bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi beserta fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelahaan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam melihat eksistensi lembaga kerapatan adat nagari adalah menggunakan teori dari Kurniawan (2012). Untuk melihat fungsi lembaga kerapatan adat nagari menggunakan teori Soerjono Soekanto (2014). Sedangkan dalam melihat upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam Pemerintahan nagari menggunakan Analisis ASOCA dari ErmayaSuradinata (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam pemerintahan nagari telah meningkat. Kerapatan Adat Nagari telah di akui secara hukum formal, melakukan pembinaan dan penataan kepada masyarakat dan telah menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Kerapatan Adat Nagari juga telah menjalankan fungsinya sebagai pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan pengontrolan sosial terhadap masyarakat, walaupun hal itu harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan. Pemerintahan Kabupaten Agam harus melakukan upayanya yang dianalisis melalui Analisis ASOCA, AbO(Ability Opportunity), SO (Strength Opportunity), AgO (Agility Opportunity), AbC (Ability Culture) dan SC(Strength Culture). Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi Pemerintahan Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari.

IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN Imam Indrayadi; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.524

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah diterapkan. Namun, pada pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran terhdap kebijakan ini dan belum maksimalnya kinerja satgas dalam menertibkan parapelanggar kebijakan ini.

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Septian Adi Putra; Sadu Wasistiono; H. Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.526

Kabupaten Merangin masih banyak terdapat desa yang belum memiliki BUMDes sejumlah 69 Desa dan BUMDes yang tidak aktif berjumlah 78 BUMDes, artinya lebih dari 70 persen dari 205 yang belum memiliki BUMDes DPMD selaku Dinas yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 untuk melakukan pembinaan BUMDes melalui program dan kegiatannya yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto dan analisis strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil penelitian ini yaitu: kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Merangin belum baik dilihat dari beberapa indikator Produktivitas belum seluruh Desa mempunyai BUMDes hal tersebut disebabkan oleh kekurangan anggaran dan rendahnya kapasistas aparatur desa dalam menggali potensi dan kurangnya dukungan masyarakat. Indikator resposibilitas belum lengkap dilihat dari belum adanya SOP, rencana aksi atau jadwal pembinaan per desa dan belum adanya peraturan Bupati mengatur pembinaan BUMDes. Indikator responsivitas belum memenuhi kebutuhan atau keperluan pengurus BUMDes dan Kepala Desa karena materi pembinaan yang diberikan masih bersifat umum. Indikatorakuntabilitas kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes belum mencapai terbaik atau AA bahkan adanya perbedaan alokasi anggaran pembinaan BUMDes dengan pembinaan lembaga kemasyarakatn desa yang sangat banyak. indikator kualitas layanan pembinaan yang diterima oleh pemerintah Desa dan pengurus BUMDes belum berdampak besar terhadap kemajuan BUMDes bahkan BUMDes yang ada banyak berskal kecil. Terdapat lima faktor internal startegis dan lima faktor Eksternal Strategi. Kemudian terdapat dua strategi DPMD. Adapun saran peneliti memberikan tiga saran untuk meningkatkan kinerja DPMD dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin.

EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Manuel De Araujo Mau; Hyronimus Rowa; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.640

Penelitian ini berjudul Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu dan untuk mendeskripsikan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari 11 indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu, aksesibilitas, akurat, keamanan, kapasitas, eleksibilitas, keandalan, ekonomi dan kesederhanaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang digunakan untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis e-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu belum efektif. Hal ini tampak dari 11 indikator sistem informasi dari Wilkinson di mana masih mengalami kendala, terutama pada aspek indikator, yaitu: relevan, aksesibilitas, kapasitas, keandalan, eleksibilitas, dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: (1) Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu (2) Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah (4) Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan (5) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD (6) Peningkatan perencanaan partisipatif (7) Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja, dan (8) Terbitkan Standar Operasional Prosedur.

Capacity Development Of Village-Owned Enterprises (Bumdesa) In West Seram Regency, Maluku Province Tri Puji Asti; Layla Kurniawati; Ali Hanafiah Muhi
INFOKUM Vol. 13 No. 02 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The main problem of BUMDesa is the inability of BUMDesa to develop its resources and build a business collaboratively with other parties. The purpose of this study is to analyze the development of BUMDesa capacity, supporting and inhibiting factors, BUMDesa capacity development strategies in West Seram Regency, Maluku Province. The theory used in this study is the theory of organizational capacity development by Horton (2003). The research method uses a qualitative approach with a descriptive method, research data is collected through interviews, observations and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions, with strategy analysis using SWOT and Litmus Test. The results of the study indicate that the development of BUMDesa capacity in the resource dimension is still not running optimally as evidenced by limited human resources and minimal managerial expertise of BUMDesa managers, minimal supporting infrastructure and low utilization of technology. In the management dimension, it is relatively good, there is clear program planning, structure and division of work but there is still overlap in work, and low cooperation between BUMDesa and other parties. Strategies that can be implemented in developing BUMDesa capacity include increasing the capacity of BUMDesa managers through coaching and training programs organized by the government, establishing cooperation and partnerships with the private sector, educational institutions, financial institutions, and the community regarding capital, improving equipment infrastructure, and mentoring business activities, optimizing ADD/DD and business income in reducing dependence on external assistance, increasing the expertise of BUMDesa managers in terms of business management, financial management and digital marketing in order to face business competition, developing a transparent management system and continuous evaluation to build public trust.

Implementation of Policy on Development of Forest Management Units (KPH) in West Nusa Tenggara Province Mukarom, Madani; Suradinata, Ermaya; Mulyati, Detty; Muhi, Ali Hanafiah
International Journal of Science and Society Vol 5 No 2 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i2.1310

Damage to forests outside Java, including West Nusa Tenggara (NTB), is largely due to the absence of forest management units (FMUs) at the site level, resulting in open access areas prone to illegal logging and deforestation. The establishment of FMUs is mandated by Law 41/1999 and Government Regulations 6/2007 and 3/2008. Since 2008, NTB has initiated FMU development through area designations and the issuance of governor regulations. By 2016, four provincial FMUs and nine district FMUs were established. However, Law 23/2014 shifted forest management authority to the provincial level. This study examines the implementation of FMU development policies in NTB, applying Van Meter and Van Horn's public policy theory, a qualitative descriptive approach, and ASOCA strategy analysis, verified through triangulation techniques. The findings highlight several supporting factors, including forest management authority, regional leadership commitment, local regulations, and long-term planning. Conversely, challenges include reduced authority under Law 11/2020, limited budget capacity, widespread encroachment, and weak provincial-district coordination. Despite these challenges, the policy implementation in NTB is considered effective, evidenced by the establishment of 15 FMUs and one nature park, as well as the enactment of Regional Regulation 14/2019 on forest management. A new AN KHAN policy strategy model is proposed to accelerate FMU development in the region.

Kontribusi Kualitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa terhadap Pencapaian Desa Mandiri Muhi, Ali Hanafiah
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.697

The limited availability of quality human resources within the bureaucracy, particularly in village governments, often results in stagnation and delays in achieving Independent Village status. One of the primary challenges faced by villages in Indonesia is the relatively low quality of village heads’ human resources. This study employs a quantitative research approach, utilizing documentation studies for data collection and simple statistical tests for analysis. The findings were then interpreted, discussed, and concluded. The study reveals that, as of 2023, the Special Region of Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) had the highest proportion of village heads with Doctoral (S3) and Master’s (S2) degrees, correlating with the successful attainment of Independent Village status. Gorontalo Province, with the highest percentage of village heads holding Bachelor’s (S1) and Diploma (D.IV) degrees, achieved Advanced Village status. Similarly, the Riau Islands Province, with a predominance of village heads educated to the Senior High School level or equivalent, also attained Advanced Village status. Conversely, West Papua Province, characterized by the highest percentage of village heads with education below Senior High School, remained categorized as a Disadvantaged Village. These findings underscore the significant impact of village heads’ educational qualifications on the Village Development Index (VDI) growth and scores. Village heads with higher education levels (S3, S2, S1, and Diploma) and those with high school or equivalent education positively influence VDI growth rates and scores. In contrast, village heads with education levels below Senior High School demonstrate slower and lower VDI growth rates. This highlights the crucial role of high-quality village heads in advancing village development, accelerating progress, and achieving Independent Village status.

DINAMIKA REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN: (Studi Deskriptif tentang Rekrutmen Perangkat Desa di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)” ALI HANAFIAH MUHI
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 9 No 2 (2024): Kebijakan Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v9i2.4854

Pergantian Kades selalu diiringi dengan pergantian perangkat desa. Ada sinyalemen bahwa proses pergantian perangkat desa cenderung mengabaikan peraturan, ketentuan, prosedur, mekanisme, kualitas dan kompetensi, serta tidak transparan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan personal Kades. Faktor ini menjadi salah satu penyebab seringnya perangkat desa mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak langsung. Praktik politik di tingkat desa masih kerap mendominasi proses rekrutmen perangkat desa. Dimana proses seleksi yang cenderung informal dan didominasi oleh pengaruh politik dan tim sukses. Kondisi ini menyebabkan seleksi cenderung longgar, lebih didasarkan pada faktor kekeluargaan dan loyalitas politik, dan cenderung tidak transparan.

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA DESA YANG BERKUALITAS DALAM CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN: Studi Perbandingan Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan Capaian Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Barat dan Nasional ALI HANAFIAH MUHI
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i1.4468

Pemerintah dan pemerintah daerah berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Khusus bagi desa, upaya itu dilakukan melalui kegiatan menggerakkan dan membangun desa. Agar pembangunan desa lebih terarah, Kemendes PDTT menetapkan metode dan alat ukurnya, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Namun dalam pelaksanaannya pembangunan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara nasional, Kepala Desa berpendidikan SMA ke bawah masih sangat dominan mencapai 74,55 persen. Hal ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, yang merupakan Provinsi penyangga ibukota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari studi dokumentasi dan libraries studies. Data diolah, dan dianalisis dengan uji statistik sederhana. Selanjutnya, melakukan penafsiran hasil analisis, dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai tahun 2023 tingkat pendidikan Kepala Desa di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Capaian IDM di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Provinsi Jawa Barat telah berhasil keluar dari belenggu Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, sedangkan Nasional belum. Kondisi ini erat kaitannya dengan kualitas SDM (Kepala Desa). Perbandingan persentase Kepala Desa berpendidikan tinggi di Jawa Barat dan Nasional adalah 33,68 persen berbanding 25,45 persen, sedangkan untuk yang berpendidikan SMA ke bawah adalah 66,32 persen berbanding 74,55 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap kontribusi Kepala Desa dalam capaian IDM. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,028 lebih besar daripada laju capaian IDM Nasional sebesar 0,017. Laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat hampir 2 (dua) kali lipat dari laju pertumbuhan capaian IDM Nasional. Ini membuktikan bahwa kualitas SDM atau Kepala Desa yang berpendidikan lebih baik (tinggi) mampu memberikan kontribusi nyata dalam laju pertumbuhan IDM. Semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, maka semakin tinggi laju pertumbuhan IDM. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, semakin besar kontribusi atau perannya dalam pembangunan dan kemajuan desa.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search