Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Hukum PRO JUSTITIA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum UNEJ e-Proceeding Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW PROGRESIF: Jurnal Hukum Journal of Political Issues Jurnal Abdi Insani Jurnal Yustisiabel JURNAL USM LAW REVIEW ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
Yokotani Yokotani
Universitas Bangka Belitung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila Yokotani Yokotani; Ndaru Satrio
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.325 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1452

Abstract

Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam cita hukum tersebut kemudian diderivasi menjadi seperangkat asas-asas hukum umum yaitu asas negara hukum, asas demokrasi, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia serta asas partisipasi publik dalam sistem penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum di atas merupakan dasar sekaligus pedoman dalam membentuk norma-norma yang berlaku umum dan asbtrak. Dalam konteks pembentukan norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum, asas-asas hukum harus dijadikan landasan dan atau pedoman. Dalam konteks Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas KPK ini, digunkan dua asas yng sudah diderivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila yaitu asas negara hukum material atau negara hukum material atau asas negara hukum kesejahteraan dan asas pembatasan kekuasaan atau pebatasan kewenangan. Penulis berpandangan dengan adanya Presiden dan DPR dalam Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas KPK jutru menggnggu sifat independen dari KPK tersebut, sehingga penulis mempunyai gagasan sebagai berikut: (1) pemerintah harus membuat panitia seleksi Dewan Pengawas KPK yang diangkat secara administratif oleh Presiden dan diberikan tugas yang independen dalam menentukan keputusn terkait ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK , (2) penghapusan kewenangan Presiden dan DPR sebagai lembaga negara yang ikut serta membentuk Dewan Pengawas KPK , (3) Pembaharuan mekanisme seleksi Dewan Pengawas KPK harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1998

Abstract

Basically, humans are born with different intellectual abilities in processing their thougths and produce somethingfrom that thought. Therefore, it is important to provide protection for the results of thought through the intellectual property rights regime. However, in practice there are still many cases where the intellectual property of a person or agroup or a legal entity is used without prior permission. This juridical normative research examines fundamental thoughts for the protection of the results of one's thinking which is called intellectual property rights. There are several thoughts which become form the basis for protecting intellectual property rights; they are the natural right protection to reputation that has been built over a long time and quite high cost and also as a form of compensation and encouragement for people to create or find something.With the basic ideas behind the protection of IPR, the protection provided will be maximized, and the results of one's thinking will be more respected, both moral rights and economic rights
Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community Faisal Faisal; Derita Prapti Rahayu; Yokotani Yokotani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222

Abstract

The norm of sanctions in Mining Law 2020 through irrational legislative policies can trigger criminal disparities and become a criminogenic factor. Reformulation efforts are needed in formulating sanctions regarding reclamation. This research aims to realign the purpose of criminalizing the post-mining reclamation obligation in the community mining category. The discussion is focused on the provisions reformulation for the community mining category's reclamation obligation. The problem will be researched using normative legal research methods. According to this research, the reclamation obligation sanction is an omission offense. The reclamation omission offense is both a passive law and a formal offense. Reformulation is based on the basic idea of ​​balancing the double-track system of criminal sanctions. Criminal sanctions become the last instrument if the sanctions are ignored. Action sanctions prioritize restoring post-mining environmental conditions. The criminal sanctions threat and fines in the community mining category must be lighter.
PEMAHAMAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA SERDANG MELALUI PRORAM PKK PEDULI PEREMPUAN Rafiqa Sari; Yokotani; Darwance; Muhammad Syaiful Anwar; A.Cery Kurnia
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.559 KB)

Abstract

Abstract In the Marriage Law in Indonesia, it is stated that one of the marriages is that a man and a woman who will become prospective husband and wife have matured and are physically and mentally ready to carry out the marriage, from this it can be concluded that mental, physical, and strong determination are needed to prepare for marriage. continue to live with a partner. The Province of the Bangka Belitung Islands is included in one of the provinces in Indonesia where the number of underage marriages is quite high. This is a separate legal problem for the lives of couples who carry out underage marriages. Due to this condition, the authors are interested in conducting community service with one of the existing problems, which is related to the importance of understanding the underage dispensation for the community in Serdang Village through the PKK Peduli Perempuan program. This paper aims to provide an understanding of the community regarding the dispensation of underage marriage, the method of implementing the service used is through counseling and socialization. The results based on the knowledge of understanding the dispensation of underage marriages are very important to be known by the public. Abstrak Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyebutkan salah satu asas perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami istri telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan kesiapan mental, fisik, maupun tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Provinsi Kepualaun Bangka Belitung, masuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang angkat perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Atas kondisi ini, maka penulis tertarik menyelenggarakan pengabdian kepada msyarakat dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu terkait pentingnya pemahaman dispensasi dibawah umur bagi masyarakat di Desa Serdang melalui program PKK Peduli Perempuan. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dispensasi perkawinan dibawah umur, metode pelaksanaan pengabdiaan yang digunakan adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemahaman dispensasi perkawinan dibawah umur sangat penting diketahui oleh masyarakat
QUO VADIS TANGGUNG JAWAB NEGARA: SUDAHKAH ANAK TERLINDUNGI DARI PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK? Bunga Permatasari; Sri Rahayu; Yokotani Yokotani
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.1933

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukan bahwa negara Indonesia telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Untuk itu negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus melibatkan seluruh peran dari DPR, Pemerintah Pusat, DPRD, Pemerintah Daerah, dan Peradilan.
Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan Yokotani, Yokotani; Sari, Rafiqa; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3436

Abstract

Konsep One Village One Product (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa konsep OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Pola pengembangan desa dengan memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai tambah terhadap produk unggulan masyarakat. Kemudian diperlukan salah satu bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.
Nilai Perusahaan dan Analisis Investasi Pada Bank Daerah Bangka Belitung Sumiyati, Sumiyati; Wardhani, Rulyanti Susi; Yokotani, Yokotani; Saputri, Angelia
ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting Vol. 3 No. 1 (2022): July 2022
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.444

Abstract

Risk absorption and capital addition is a business strategy for business development in order to face intense competition in the banking industry. One of the Regional Development Banks in Indonesia is the Regional Development Bank of South Sumatra and Bangka Belitung. Before making investment decisions, investors need information about company value by reading and analyzing financial reports. The higher the value of the company, the more favorable perceptions investors will have of the company so that in the end they have the confidence to invest. Information about company value is also important for companies to assess their performance. In general, financial performance is analyzed using financial ratios. This study uses a mixed approach which is complemented by financial statement analysis. Methods of data analysis using ARIMA least squares regression analysis and investment analysis. The results showed that it was concluded that the company is in a progressive position (Strength Opportunity) with the SWOT method. The results of the ARIMA Least Square regression analysis concluded that the ratios of NPL, NIM, LDR, CASA, CR and BOPO are strongly related to firm value. However, the variables that have the most influence on firm value are DER, CASA and CAR. The results of the investment analysis show that the rate of return on investment (ROCE) is 14.54 more than the capital provided, Payback Period is 1 year 8 months. While the results of the Net Present Value (NPV) calculation are positive, which means the project can be continued and has good prospects in the future, while the Internal Rate of Return (IRR) shows a project interest rate of 34.36% or greater than the discount rate by 14.25%.
Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Salfutra, Reko Dwi; Agustian, rio Armanda; yokotani, yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i1.4870

Abstract

A therapeutic agreement is a contractual relationship between a doctor and a patient. As a legal act, a therapeutic agreement carries legal consequences when the parties neglect or do not perform their obligations. In practice, often civil lawsuit cases are filed by a patient against a doctor as a result of non-performance of the therapeutic agreement. This study aims to identify and determine the legal problems in the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients at Ir. Soekarno Hospital, Bangka Belitung. Based on these objectives, academically the results of this research are expected to be used as a starting point in legal research related to the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients, and practically the results of this research are expected to be used as input in legal research on the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients. This research uses socio legal research methods
The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights Hikmah, Faidatul; Hakim, Nurul Adillah; Roka, Tarisma Adha; Yokotani, Yokotani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10483

Abstract

This study examines the urgency of implementing conjugal visits in Indonesia through the lens of positive law and human rights, with a case study at the Class IIA Correctional Institution in Pangkalpinang. Limited access to healthy sexual relations with spouses contributes to stress, behavioral problems, and the spread of infectious diseases in overcrowded facilities. Conjugal visits are proposed to improve inmates' psychological well-being, maintain family ties, and support rehabilitation efforts. The research employs interviews, field observations, and literature reviews to address five key objectives: (1) identifying the legal vacuum in existing regulations, (2) examining practices related to inmates' sexual needs, (3) analyzing the relationship between overcrowding and deviant sexual behavior, (4) exploring legal considerations necessary for implementing conjugal visits, and (5) identifying challenges and proposing practical solutions. The findings show that conjugal visits reduce deviant sexual behavior, lower infection risks, and strengthen family relationships, thereby aiding successful reintegration into society. However, obstacles include the absence of a clear legal framework, budget constraints, and inadequate facilities in correctional institutions. This study emphasizes the need for legal reform, recommending a phased implementation of conjugal visits based on international best practices. Its novelty lies in proposing a progressive policy that aligns with the right to family life and procreation, as guaranteed by Articles 28B and 28H of the 1945 Constitution and the 1957 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG Yokotani, Yokotani
Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.226 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i2.1655

Abstract

Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, diawali sejak munculnya Izin Usaha Penambangan atau IUP. Dampak perizinan yang diberikan masih banyak yang tidak memenuhi standar pemulihan lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan pertambangan darat dan laut yang terjadi di provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan izin pertambangan, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah (pusat maupun daerah) yang mengeluarkan Izin Usaha Penambangan (IUP). Pelaksanaan penambangan tersebut, diharuskan memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada disekitar wilayah pertambangan. Pelaksanaan penambangan yang dimulai dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akibat rusaknya lingkungan tersebut, warga tidak bisa menikmati lingkungan hidup yang laik sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Perlindungan hukum yang sekarang masih digunakan adalah melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan.
Co-Authors Anwar, Muhammad Syaiful Darwance Darwance Darwance, Darwance Darwance, Darwance Derita Prapti Rahayu Faisal Faisal Hakim, Nurul Adillah Hikmah, Faidatul Kusuma, Winanda Muhammad Syaiful Anwar Ndaru Satrio Permatasari, Bunga Rafiqa Sari Reko Dwi Salfutra Reko Dwi Salfutra Rio Armanda Agustian Roka, Tarisma Adha Rulyanti Susi Wardhani Salfutra, Reko Dwi Saputri, Angelia sari, rafiqa Satrio, Ndaru Sigit Nugroho Sri Rahayu SRI RAHAYU SUMIYATI SUMIYATI Toni, Toni Wenni Anggita Wenni Anggita, Wenni Wirazilmustaan Wirazilmustaan Wirazilmustaan, Wirazilmustaan