Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG Alfian Chrisye Alou; Jeane E. Langkai; Goinpeace Tumbel
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i1.169

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Batu Putihatas dan Kelurahan Batu Putihbawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, 2) Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Batu Putihatas dan Kelurahan Batu Putihbawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta tekhnik pengumpulan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Ranowulu, Lurah Batu Putihatas dan Batu Putihbawah, Sekretaris Lurah Batu Putihatas dan Batu Putihbawah, staf Kelurahan Batu Putihatas dan dan Batu Putihbawah serta masyarakat pengguna jasa Kelurahan Batu Putihatas dan Batu Putihbawah. Hasil peneltian ini ádalah 1) Kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung belum berjalan efektif, hal tersebut berdasarkan hasil temuan sebagai berikut: (a) Masih terdapat pegawai yang kurang mentaati peraturan yang berlaku (b) Masih terdapat pegawai yang dinilai bersikap kurang transparan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan terhadap publik, (c) Pengembangan SDM dalam bentuk seminar, diklat, bimtek tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum dilaksanakan, (d) SOP yang mengatur tentang hukuman dan sanksi bagi pegawai belum dilaksanakan secara maksimal, lebih lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bitung kurang efektif dilaksanakan, 2) Faktor pendukung, diantaranya yaitu: (a) Terdapat legalitas, aturan, payung hukum yang menjadi acuan, arahan, dalam mengimplementasikan kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (b) Tersedianya lembaga pengawas pemerintah, seperti Inspektorat dengan melakukan sidak, pembinaan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, (c) Terdapat aturan yang memuat sanksi dan hukuman jika terdapat pegawai yang melakukan tindakan indisipliner, (d) Terdapat kecanggihan teknologi dan informasi seperti finger Print. Faktor penghambat, diantaranya yaitu: (a) Kurang maksimalnya pengembangan SDM seperti diklat, seminar, tentang disiplin kerja yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran, (b) Terbatasnya sarana, parasarana seperti pemenuhan absensi sidik jari (finger print) belum teralisasi, (c) Lemahnya pengawasan, controlling yang dilakukan oleh pengawas pemerintah seperti Inspektorat, (d) Kurang tegasnya sanksi dan hukuman, (e) Kurangnya komitmen pegawai dalam menujunjung, melaksanakan seluruh aturan yang mengatur tentang disiplin kerja pegawai
DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG Diamanti, Minggus T; Mokat, Jetty E. H.; Tumbel, Goinpeace H.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi telah menjadi pilar transformasi dalam tata kelola layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Artikel ini mereview implementasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Temuan utama mengidentifikasi kendala seperti kurangnya SOP yang jelas, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya partisipasi pengguna. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian manajemen tata kelola untuk mengoptimalkan sistem digital. Dengan penanganan tantangan ini, digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG Diamanti, Minggus T; Mokat, Jetty E. H.; Tumbel, Goinpeace H.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi telah menjadi pilar transformasi dalam tata kelola layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Artikel ini mereview implementasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Temuan utama mengidentifikasi kendala seperti kurangnya SOP yang jelas, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya partisipasi pengguna. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian manajemen tata kelola untuk mengoptimalkan sistem digital. Dengan penanganan tantangan ini, digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.