Articles
<![CDATA[Asset Seizure of Money Laundering Crimes Arising from Corruption in the Perspective of Legal Certainty and Justice ]]>
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Usman Usman]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v18i2.48568
<![CDATA[This article delves into the issue of legal systems and mechanisms for confiscating assets resulting from corruption. Currently, the mechanism for asset confiscation remains unclear, particularly concerning the procedures for asset restitution, the authorized entities responsible for taking over state assets, the eligible assets that can be confiscated to compensate for state losses, and the institutions authorized to receive, store, and manage state assets resulting from acts of corruption. As a consequence, law enforcement effectiveness has been hindered. Hence, it is essential to establish a fair and definitive regulation for the confiscation of assets related to the criminal act of money laundering arising from corruption by implementing the Asset Confiscation Bill. By implementing clear and comprehensive arrangements for managing confiscated assets, it will foster a professional, transparent, and accountable law enforcement system.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi) ]]>
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Monita, Yulia]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33808
<![CDATA[This article is the of research which aims to examine the implementation of disciplinary sanctions against prisoners at the Class II B Women’s Penitentiary in Jambi based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers. The Jambi Class II B Women’s Penitentiary is a technical implementation unit located under the Directorate General of Community Affairs of the Ministry of Law and Human Right, whose purpose is to provide guidance to prisoners, including those who violate disciplinary regulations. Types of disciplinary punishment and disciplinary violations by prisoners are regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, this regulation aims to ensure the implementation of orderly life in correctional institutions and detention centers. Problems arise such as: how are disciplinary sanctions implemented against prisoners and the obstacles in their implementation based on Permenkumham Number 6 of 2013 (Study at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary)?. The method used in this research is an empirical juridical research method. The results of the research show that the implementation of disciplinary sanctions at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary is not fully in accordance with thw provisions stated in the Minister of Law and Human Right Regulation Number 6 of 2013, several obstacles identified include lack of resources, low understanding of the regulations, and prison environmental factors that influence the implementation of sanctions. ABSTRAK Artikel ini adalah hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan sebuah unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktoral Jenderal Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tujuan terbentuknya yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana diantaranya yang melanggar peraturan tata tertib. Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin oleh narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, peraturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Muncul permasalahan seperti: bagaimana pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana serta kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya pemahaman terhadap peraturan, dan faktor lingkungan penjara yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi.]]>
<![CDATA[Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Elly Sudarti]]>;
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Muskibah Muskibah]]>;
<![CDATA[Usman Usman]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ Pengabdian Cendekia Vol. 2 No. 1 (2024): Vol. 2. No 1 (Juni 2024) Membangun Kecendekian: Transformasi Melalui Pengabdian ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Scholars Global Forum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63107/13cnqd93
<![CDATA[PPM ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku koruptif; (2). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra Aparatur Pemerintahan Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (3). Meningkatkan kemampuan Mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam merupakan mitra pengusul dalam Program Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Permasalahannya sebagai berikut: Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa. Kesimpulan: bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat ]]>
<![CDATA[Sudarty, Elly]]>;
<![CDATA[Nur, Syofyan]]>;
<![CDATA[Nawawi, Khabib]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.565 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8484
<![CDATA[Pengadian Pada Masyarakat bertujuan: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada Penyidik tentang mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. . Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagaian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Penyuluhan hukum tentang materi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (3) Penyelesaian KDRT melalui mediasi penal. Kesimpulan: Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Baratâ€, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) dalam penanggulangan KDRT, karena penegakan hukum tidak harus diselesaikan dengan penegakan hukum pidana, contohnya dalam KDRT dapat dilakukan upaya mediasi penal.]]>
<![CDATA[Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Suryahartati, Dwi]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Suhermi, Suhermi]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.861 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8495
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam peningkatkan pengetahuannya dalam membentuk peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan yang berlaku untuk desa. Serta memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan , penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar pemerintah desa dapat memahami dan , Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku., Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaaan Aset Desa; (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan (5) Dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Saran : (1) Perlu sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak terkait tentang pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan peraturan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>;
<![CDATA[Arfa, Nyimas]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.038 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16190
<![CDATA[Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang sekaligus merupakan tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. serta menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan lainnya yang berlaku untuk desa. Di samping itu memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar mitra memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pembentukan peraturan desa, memahami pentingnya keberadaan peraturan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;. mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Syamsir, Syamsir]]>;
<![CDATA[Fitria, Fitria]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.616 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16683
<![CDATA[Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur banyak aturan baru tentang desa yang perlu diketahui oleh perangkat desa dan masyarakat pada umumnya karena Undang-Undang baru disahkan, membuat tim Pengabdian pada masyarakat dari fakultas hukum tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kegiatan peyuluhan hukum yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Desa dan Pengaturannya tersebut, dengan memberikan pengetahuan tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dari sisi hukumnya. Dengan memahami mereka akan lebih bisa menerapkannya dalam pengembangkan desa mereka sesuai apa yang telah diatur dalm Undang-Undang Tentang Desa tersebut. Peserta adalah perangkat desa dan masyarakat di desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Dengan diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan mereka bisa memberikan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat lainnya demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Hal inilah yang melatar belakangi tim pengabdian pada masyarakat Fakultas hukum Universitas Jambi untuk memberikan penyuluhan hukum yang berjudul, â€Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambiâ€.]]>
<![CDATA[Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan ]]>
<![CDATA[Sudarti, Ell]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Wahyudhi, Dheny]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22969
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan keasadaran dan ketaatan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum terkaitan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.]]>
<![CDATA[Enhancing Public Awareness of Legal Aid Access for Indigent Defendants in Criminal Proceedings ]]>
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v7i1.24650
<![CDATA[This community service program was conducted in Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on raising awareness of legal aid rights for underprivileged individuals involved in criminal cases. The program aimed to enhance the public’s understanding of the legal aid services available to economically disadvantaged suspects or defendants and to increase legal consciousness regarding the use of such rights in resolving criminal matters. Based on Article 1 Point 1 of Law No. 6 of 2011 on Legal Aid, legal aid refers to legal services provided free of charge by authorized institutions to recipients who meet certain criteria. The target group of this program includes community members who are potentially subject to criminal prosecution but lack access to legal assistance. Using participatory education methods such as interactive discussions and legal counseling, the program facilitated knowledge sharing between legal experts and residents. As a result, participants demonstrated improved awareness of their legal rights and the procedures to access legal aid. The program contributes to promoting human rights, strengthening the rule of law, and encouraging inclusive access to justice through grassroots legal empowerment initiatives.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Irwandi, Irwandi]]>;
<![CDATA[Arfa, Nyimas]]>;
<![CDATA[Suhermi, Suhermi]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.]]>
