Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana Sudarti, Elly; Usman, Usman; Arfa, Nys.
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1466

Abstract

This article discusses the legal issue of protecting the rights of children who are victims of incest rape after abortion in the law enforcement process. The crimes that occur should be resolved by the criminal justice system. In fact, child victims of incest rape have not received protection at every stage of the examination, from the investigation, prosecution to court decision. The importance of protecting child victims can be seen as a form of protection by the state in the form of administering justice. Apart from the completeness of statutory regulations regarding the protection of child victims, (the Witness and Victim Protection Agency), law enforcement officials, related government agencies and other relevant parties, the function of the judiciary plays an important role. This article aims first, to analyze the regulations regarding forms of protection for victims of incest rape in the criminal justice system. Second, it aims to analyze the enforcement of legal protection for child victims of incest rape in the judicial system. The method used in this article is a normative juridical research type using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Analysis of legal materials, namely legal materials and literature that have been collected through systematic methods and then analyzed by inventorying, systematizing and interpreting all legal regulations and concepts according to the problems discussed. Substantially, from a regulatory perspective, a lot has been regulated regarding legal protection for child victims of incest, but in law enforcement it has not been able to provide protection, because the regulations for victim protection are still partially regulated. Studies of court decisions have not been able to accommodate the values of legal efficacy and the value of legal justice in providing legal protection to child victims of incest rape, especially in the criminal justice system. This study is important to carry out so that in the future there will be legal harmonization regarding legal protection for child victims of incest in the future.
Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi Fitri, Adzra Salsabila; Arfa, Nys.; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.29109

Abstract

The purpose of this article discusses to find out and analyze what are the factors behind children committing a criminal act through a criminological perspective, especially the criminal act of legalization in the Jambi city area and what are the countermeasures carried out by law enforcement officials, especially the Jambi City Resort Police in dealing with criminal acts of legalization by children in the Jambi city area. As for the formulation of the problem in this writing, namely, What are the factors causing the begal action or criminal act of legalization committed by children in the jurisdiction of Jambi City?. In writing this thesis, the author uses empirical research methods, namely legal research conducted by examining primary data, using a descriptive approach to analysis. The Legal Materials used are Premier Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The results of the research in this thesis are regarding the factors causing criminal acts of legalization by children in the Jambi city area, namely: 1) Environmental Factors, 2) Family Factors, 3) Area Factors of Crime, and 4) Age Factors. Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan suatu tindak pidana melalui perspektif kriminologi, khususnya tindak pidana pembegalan di wilayah kota jambi dan apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum khusunya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi begal atau tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Premier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi yaitu : 1) Faktor Lingkungan, 2) Faktor Keluarga, 3) Faktor Area Kejahatan, dan 4) Faktor Usia.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Michael Lega; Arfa’i Arfa’i; Alva Beriansyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 2 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i2.1186

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi di Desa Teluk, Kecamatan Pamayung, Kabupaten Batang Hari, bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekowisata. Kegiatan ini meliputi diskusi dengan aparatur desa, Forum Grup Diskusi (FGD), dan pendampingan teknis penyusunan Perdes tentang pariwisata. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan regulasi desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat dan pemerintah desa sepakat mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal dengan konsep ekowisata yang ramah lingkungan. Pendampingan ini menghasilkan draft Perdes sebagai landasan hukum yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan pariwisata desa. Evaluasi program menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Implikasi teoritis dari program ini memperkuat konsep community-based governance dalam tata kelola desa, sementara implikasi praktisnya menawarkan model penguatan regulasi desa yang dapat direplikasi di wilayah lain. Studi ini merekomendasikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan implementasi kebijakan pariwisata desa secara optimal.