Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum WAJAH HUKUM Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PAMPAS: Journal of Criminal Law Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law Journal of Law, Education and Business Pengabdian Cendekia
Arfa'i Arfa'i
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana Sudarti, Elly; Usman, Usman; Arfa, Nys.
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1466

Abstract

This article discusses the legal issue of protecting the rights of children who are victims of incest rape after abortion in the law enforcement process. The crimes that occur should be resolved by the criminal justice system. In fact, child victims of incest rape have not received protection at every stage of the examination, from the investigation, prosecution to court decision. The importance of protecting child victims can be seen as a form of protection by the state in the form of administering justice. Apart from the completeness of statutory regulations regarding the protection of child victims, (the Witness and Victim Protection Agency), law enforcement officials, related government agencies and other relevant parties, the function of the judiciary plays an important role. This article aims first, to analyze the regulations regarding forms of protection for victims of incest rape in the criminal justice system. Second, it aims to analyze the enforcement of legal protection for child victims of incest rape in the judicial system. The method used in this article is a normative juridical research type using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Analysis of legal materials, namely legal materials and literature that have been collected through systematic methods and then analyzed by inventorying, systematizing and interpreting all legal regulations and concepts according to the problems discussed. Substantially, from a regulatory perspective, a lot has been regulated regarding legal protection for child victims of incest, but in law enforcement it has not been able to provide protection, because the regulations for victim protection are still partially regulated. Studies of court decisions have not been able to accommodate the values of legal efficacy and the value of legal justice in providing legal protection to child victims of incest rape, especially in the criminal justice system. This study is important to carry out so that in the future there will be legal harmonization regarding legal protection for child victims of incest in the future.
Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi Fitri, Adzra Salsabila; Arfa, Nys.; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.29109

Abstract

The purpose of this article discusses to find out and analyze what are the factors behind children committing a criminal act through a criminological perspective, especially the criminal act of legalization in the Jambi city area and what are the countermeasures carried out by law enforcement officials, especially the Jambi City Resort Police in dealing with criminal acts of legalization by children in the Jambi city area. As for the formulation of the problem in this writing, namely, What are the factors causing the begal action or criminal act of legalization committed by children in the jurisdiction of Jambi City?. In writing this thesis, the author uses empirical research methods, namely legal research conducted by examining primary data, using a descriptive approach to analysis. The Legal Materials used are Premier Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The results of the research in this thesis are regarding the factors causing criminal acts of legalization by children in the Jambi city area, namely: 1) Environmental Factors, 2) Family Factors, 3) Area Factors of Crime, and 4) Age Factors. Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan suatu tindak pidana melalui perspektif kriminologi, khususnya tindak pidana pembegalan di wilayah kota jambi dan apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum khusunya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi begal atau tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Premier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi yaitu : 1) Faktor Lingkungan, 2) Faktor Keluarga, 3) Faktor Area Kejahatan, dan 4) Faktor Usia.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Michael Lega; Arfa’i Arfa’i; Alva Beriansyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 2 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i2.1186

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi di Desa Teluk, Kecamatan Pamayung, Kabupaten Batang Hari, bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekowisata. Kegiatan ini meliputi diskusi dengan aparatur desa, Forum Grup Diskusi (FGD), dan pendampingan teknis penyusunan Perdes tentang pariwisata. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan regulasi desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat dan pemerintah desa sepakat mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal dengan konsep ekowisata yang ramah lingkungan. Pendampingan ini menghasilkan draft Perdes sebagai landasan hukum yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan pariwisata desa. Evaluasi program menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Implikasi teoritis dari program ini memperkuat konsep community-based governance dalam tata kelola desa, sementara implikasi praktisnya menawarkan model penguatan regulasi desa yang dapat direplikasi di wilayah lain. Studi ini merekomendasikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan implementasi kebijakan pariwisata desa secara optimal.
Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Dalam Perspektif Asas Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Abu Bakar; Syamsir Syamsir; Arfa'I Arfa'I
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8064

Abstract

Masalah terkait pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dilihat dari sudut pandang asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan sangat penting dibahas karena membutuhkan regulasi yang tepat agar penerapan teknologi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat proses birokrasi secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa jurnal atau buku hukum, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus. Seluruh data dan informasi hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait isu yang dikaji. Hasil yang diperoleh yaitu pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan proses administrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efektivitas tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan bahwa implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.
Pengaturan Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Negara Lain Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia Erwandi Erwandi; Syamsir Syamsir; Arfa’I Arfa’I
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8088

Abstract

Pengaturan kerja sama antara Pemerintah Daerah di Indonesia dan pemerintah daerah di negara lain dimulai dari UUD 1945, khususnya Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (1) yang tidak menjelaskan secara rinci tentang kerja sama internasional. Aturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Kerja sama ini adalah kewenangan delegatif, di mana pemerintah pusat memberi izin kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama internasional, tetapi harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, penegakan dan konseptual dan pendekatan sejarah sehingga pengumpulan bahan hukum berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis bahan hukum berupa teknik inventarisir, teknik sistematisasi dan teknik interprestasi. Adapun hasil penelitian adalah pengaturan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Negara lain di awali dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertungan dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (1), pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kerja sama internasional oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Secara teknis, khususnya pengaturan kerja sama dan Kewenangan pemerintah daerah dalam membuar kerjasama dengan pemerintah Negara lain merupakan kewenangan representative/delegatif yakni pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya. Pemerintah daerah sebagai organ yang berada di daerah mendapat kewenangannya dalam membuat kerjasama daerah Negara lain berdasarkan pelimpahan kewenangan organ pemerintah pusat. Pemerintah daerah dimungkinkan melakukan kerjasama Negara lain (Internasional) dengan daerah Negara lain, namun tetap berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan politis, yuridis dan teknis, serta diharuskan mendapat persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Mukhaimin Sukri; Mery Yarni; Arfa'i Arfa'i
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8174

Abstract

Penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghadirkan model kelembagaan pemerintahan yang berbeda dari sistem pemerintahan daerah pada umumnya di Indonesia. Kehadiran Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayah ibu kota negara menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam sistem pemerintahan daerah serta hubungan kewenangannya dengan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemerintah daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otorita IKN memperoleh kewenangan melalui pelimpahan dari pemerintah pusat dengan Kepala Otorita yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara lebih mencerminkan organ pemerintah pusat di wilayah khusus daripada sebagai pemerintahan daerah otonom. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Otorita IKN agar tercipta kepastian hukum serta keselarasan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Co-Authors Abu Bakar Achmad Noerkhaerin Putra Aga Anum Prayudi Agung Subekti Alva Beriansyah Dheny Wahyudhi Dwi Suryahartati Elly Sudarti Elly Sudarty, Elly Erwandi Erwandi Erwin Erwin Faizah Bafadhal Fitri, Adzra Salsabila Fitria Fitria Herry Liyus Iswandi Iswandi Kosariza Kosariza Lega, Michael Meili Mangaria Meri Yarni Mery Yarni Muhammad Zikri Mukhaimin Sukri Muskibah Muskibah Nawawi, Khabib Netty Netty Nicho Sitorus Nur ‘Azah Nur, Syofyan puput Sari Puspita Rifqi Febrian Sahuri Lasmadi Selva Ilyanda Suci Pratiwi, Cholillah Sudarti . Sudarti, Ell Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Sumarno Sumarno Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Usman Usman Usman Usman Yulia Monita