Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Irwandi, Irwandi]]>;
<![CDATA[Arfa, Nyimas]]>;
<![CDATA[Suhermi, Suhermi]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA SEBAGAI MOTOR GENERASI MUDA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK ]]>
<![CDATA[cholillah suci pratiwi]]>;
<![CDATA[Arfa'i Arfa'i]]>
<![CDATA[ RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2021): Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Al Muslim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51179/pkm.v4i3.815
<![CDATA[Community service activities (PKM) in the form of political education for novice voters as the motor of the younger generation in increasing political participation and awareness at the University of Jambi are aimed at: 1) Increasing students' knowledge and understanding as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness in the environment. Jambi University thereby increasing participation in politics; 2) There is an active participation from stakeholders, in providing political education for students as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness within the Jambi University, both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for political education for the community in the District. Alam Barajo; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of political socialization for students at Jambi University. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for novice voters as a motor for the younger generation in increasing political participation and awareness at the University of Jambi, it can be concluded that this political education activity provides new enlightenment and knowledge for the millennial generation to participate and be aware of politics by increasing knowledge. and the understanding of students as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness in the Jambi University environment so that it has an impact on increasing participation in politics.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN RIO DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARA BUNGO ]]>
<![CDATA[Selva Ilyanda]]>;
<![CDATA[Arfa'i Arfa'i]]>;
<![CDATA[Iswandi Iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.909 KB)
|
DOI: 10.22437/limbago.v2i2.18206
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan hasil dalam pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan. Diketahui penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panita Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya laporan salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) , Untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (3) s/d Ayat (6).]]>
<![CDATA[ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA ]]>
<![CDATA[Sumarno Sumarno]]>;
<![CDATA[Kosariza Kosariza]]>;
<![CDATA[Arfa'i Arfa'i]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.124 KB)
|
DOI: 10.22437/limbago.v2i3.19104
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979. Pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. b. Adanya kemunduran dalam pengaturan BPD di undang-undang No. 6 Tahun 2016, akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes. Dalam hal ini BPD hanya memberikan pertimbangan bukan lagi ikut dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes. Perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi untuk BPD kedepannya agar BPD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ]]>
<![CDATA[Muhammad Zikri]]>;
<![CDATA[Arfa'i Arfa'i]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.505 KB)
|
DOI: 10.22437/limbago.v2i3.19129
<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambidalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam tulisan ini. Permasalahan yang menjadi objek pembahasan adalah apa peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dinas kesehatan Kota Jambi dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan mengaitkan sumber data primer dan sekunder yang didapat selama penelitian ini diadakan. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi pertentangan antara das sein dan das sollen sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Rokok, Kawasan Tanpa Rokok]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[puput Sari Puspita]]>;
<![CDATA[arfa'i arfa'i]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20115
<![CDATA[Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kedudukan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kedudukan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa dalam struktur kelembagaan negara, bawaslu berkedudukan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pemilu bersama dengan komisi pemilihan umum (KPU) juga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Dalam keterkaitannya dengan dua lembaga tersebut. Selain itu jika dilihat dari fungsi kelembagaan kedudukan bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang dan sebagai lembaga quasi yudisial.]]>
<![CDATA[Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ]]>
<![CDATA[Agung Subekti]]>;
<![CDATA[Nys Arfa]]>;
<![CDATA[Aga Anum Prayudi]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23529
<![CDATA[The research objectives of this thesis are: to find out and analyze the basis of judges' considerations in the sentencing of narcotics traffickers in case Number 61/Pid.Sus/2017/ PN.KLT. The problem that will be discussed is what is the basis for the judge's consideration in deciding the case Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? The research method is normative juridical using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the judge in convicting the perpetrators of the crime of narcotics dealers in case Number 61/Pid.Sus/2017/PNKTL stipulates the death penalty for defendant I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS and imprisonment for 15 (fifteen) years for the defendant II SARAH RAHYAN FERI Als FIKA Binti RAHYAN. This has been decided by considering the juridical facts, the facts at trial, and the sociological facts in the two decisions so that the criminal decisions are different. Abstrak Tujuan Penelitian skripsi ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakahasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN. Hal tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, dan fakta sosiologis pada kedua putusan tersebut sehingga putusan pidananya berbeda.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Nicho Sitorus]]>;
<![CDATA[Arfa'i Arfa'i]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.20732
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan dari penegakhukum advokat sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 2) Untukmengetahui akibat dari kekosangan hukum kewenangan advokat dari peraturan perundanganundangan tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukumnormative. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan danPendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan kewenanganAdvokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang belum mengatur secarakomprehensif sebagaimana mestinya, 2) Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum,sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerjasosial. Serta bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjaditanggung jawabnya dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan sertadalam itikad baik. hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut darikewenangan advokat di undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Kosariza Kosariza]]>;
<![CDATA[Nyimas Arfa]]>;
<![CDATA[Suhermi Suhermi]]>;
<![CDATA[Rifqi Febrian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) Vol 3 No 4 (2023): Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pustaka Galeri Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i4.470
<![CDATA[Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa dengan cara digitalisasi sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya transparan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi diri sendiri, lembaga ataupun pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting prose dan prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . serta manfaat diyang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini agar pemerintahan desa dapat meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini ]]>
<![CDATA[Meili Mangaria]]>;
<![CDATA[Herry Liyus]]>;
<![CDATA[Nys Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v4i2.26963
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and analyze the current regulation of bullying crimes in educational institutions. The formulation of the problem in this research is: how is the current regulation of bullying crimes in educational institutions. This research was written using a normative juridical research type, which includes examining legal conflicts, legal vacuums, or ambiguity of norms. The results of the research note that currently Indonesia does not have regulations that specifically regulate the crime of bullying in educational institutions, some regulations related to bullying crimes in educational institutions currently have many weaknesses so that to identify an act that is included in bullying or not, use several the formulation policy namely the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 20222 concerning Child Protection, Law Number 19 of 2016 regarding Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimanakah pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan norma . Hasil penelitian diketahui bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan perundungan di institusi pendidikan beberapa regulasi yang dikaitkan dengan kejahatan perundungan di Institusi pendidikan saat ini memiliki banyak kelemahan sehingga untuk mengidentifikasikan suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20222 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
