Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Indikasi Geografis Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan  Wisata Pertanian Sridevi Ayunda; Budi Agus Riswandi; Puti Mayang Seruni
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 2 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i2.1583

Abstract

Intellectual Property Rights in the form of geographical indications play a role in optimizing products with local regional wisdom, so that these products have economic value that can help the local communities. One of them is through Geographical Indication-based Agrotourism. However, the realization of a geographical indication application is complicated, takes a long time and is expensive. Good planning and management programs are also needed after obtaining geographical indications. This research aims to explore geographical indication policies in Indonesia, as well as elaborating on the potential of geographical indications as a key instrument in developing agricultural tourism areas. This research uses a normative approach with analytical descriptive. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and secondary legal materials. This research provides an overview of the history of geographical indication regulations in Indonesia. The geographical indication policy is expected to provide legal protection for products with reputation, quality and special characteristics due to geographical factors in the region of origin. To realize geographical indication-based agrotourism, awareness is needed from all parties, both the government and the community protecting geographical indications. Good governance and careful planning need to be prioritized. It is necessary to strengthen the environment, social and culture in society to build tourism-friendly areas.   Hak Kekayaan Intelektual berupa indikasi geografis berperan dalam optimalisasi produk dengan kearifan lokal daerah sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satunya melalui Agrowisata berbasis Indikasi Geografis. Namun realiasasi permohonan indikasi geografis ini rumit, membutuhkan waktu lama, dan mahal. Perencanaan dan program pengelolaan yang baik juga diperlukan pasca perolehan indikasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali terkait kebijakan indikasi geografis di Indonesia, serta mengelaborasi potensi indikasi geografis sebagai instrumen kunci dalam pengembangan kawasan wisata pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai historis pengaturan indikasi geografis di Indonesia. Kebijakan indikasi geografis diharapkan dapat memberikan pelindungan hukum terhadap produk dengan reputasi, kualitas dan karakteristik khusus karena faktor geografis daerah asal. Untuk mewujudkannya agrowisata berbasis indikasi geografis perlu kesadaran dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat pelindung indikasi geografis. Tata kelola yang baik serta perencanaan dari hulu hingga hilir yang matang perlu di prioritaskan. Untuk membangun daerah ramah wisata maka penguatan lingkungan, sosial dan budaya dalam masyarakat menjadi komponen penting
SYARIAH STOCKS: A NORMATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND INVESTMENT PRACTICES IN INDONESIA Umar, Zulkarnaini; Seruni, Puti Mayang; Falah, Muhammad; Krismen, Yudi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i2.34321

Abstract

Syariah stocks have recently gained attention in the Islamic community, which relies on Shariah principles to guide investment decisions. Islam emphasizes the importance of profitable investments that benefit all parties involved, while prohibiting investments that involve uncertainty or exploitation. This article provides an overview of the position of stock shares in Islamic law. Using a normative legal research method, this study analyzed the relevant Islamic texts, including the Quran, Hadith, and Fatwas issued by scholars. Syariah stocks are specifically designed to meet the requirements of Islamic law, which emphasizes transparency, fairness, and ethics in financial transactions. The National Sharia Council of the Indonesian Ulama Assembly (DSN MUI) issued a Fatwa No. 80/DSN-MUI/III of 2011, outlining the implementation of Islamic principles in equity securities trading. The Fatwa stipulates that the means of payment must be known in terms of amount and form, whether in the form of money or goods, and that there should be no payment in the form of debt. Additionally, the time and place of delivery must be clearly specified based on the agreement between parties. This type of contract involves multiple parties, including banking institutions, and must be conducted in accordance with Islamic principles. The Fatwa has contributed to clarifying the terms of stock trading under Islamic law, providing a framework for Syariah stocks to operate within the boundaries of Islamic law.
Consumer’s Personal Data Protection in the Digital Era Hasnati, Hasnati; Seruni, Puti Mayang
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8061

Abstract

This research aimed to analyze the legislative arrangements related to the protection of personal data, especially for consumers. This research is important because it discusses the potential misuse of personal data belonging to consumers. The research was conducted normatively and analyzed qualitatively, and the results of this research on personal data protection in Indonesia are described descriptively. This research has resulted in new findings in the form of protection in the latest regulation and also challenges to enforce the regulation. So that these findings can be used as material for further research. The protection of personal data in Indonesia is regulated in several regulations. However, in 2022 Indonesia enacted Law number 27 of 2022 on the protection of personal data. This law contains specific norms regarding the right to protection of personal data from the limitation and definition of matters related to personal data, rights and obligations of subjects related to personal data to the regulation of sanctions. Currently, the protection of personal data, especially for consumers, still faces challenges, ranging from the challenge of low public awareness, standard clauses in consumer agreements to the absence of special institutions whose duties oversee the problems and implementation of data protection.
Pencegahan Candaan Berbahaya Melalui Penguatan Budaya Literasi di SDN 042 Kualu Seruni, Puti Mayang; Arezah, Ersaliya; Chaidir, Ellydar; Thalib, Nur Aisyah; Azzahra, Rahima; Pasaribu, Helen Tesalonika
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 1 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/icom.v5i1.6549

Abstract

SDN 042 Kualu menghadapi permasalahan perilaku bercanda yang membahayakan kepada sesama teman. Penyebabnya adalah penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Banyaknya konten bercanda atau ‘prank’ yang anak konsumsi dari internet membuat siswa-siswa SDN 042 Kualu juga melakukan hal tersebut. Solusi yang ditawarkan disini adalah pertama, memberikan sosialisasi dan juga diskusi bersama guru mengenai cara menangani prilaku tersebut serta kemungkinan akibat hukumnya. Kedua, dengan membangun sudut bacaan di kelas sehingga budaya literasi dapat diterapkan di SDN 042 Kualu. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa-siswi dapat mengalihkan energi mereka kepada kegiatan membaca buku, memperoleh wawasan yang luas, serta membangun budi luhur melalui budaya literasi. Metode  kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan dan pembuatan materi, tahap sosialisasi dan tahap penataan sudut bacaan. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan bagi guru, terbangunnya budaya literasi di SDN042 Kualu, serta siswa-siswi tidak lagi bercanda melewati batas. Kegiatan ini telah berhasil dilakukan dan tampak adanya perubahan kebiasaan siswa-siswi mengisi waktu luang dengan membaca buku.
Pendidikan Islam Sebagai Pencegahan Doktrin LGBT Pada Murid Melalui Budaya Literasi di SMP YLPI Ellydar Chaidir; Thamrin S Thamrin S; Missy Sri Astuti; Puti Mayang Seruni; Nabilah Farah Diba; Sridevi Ayunda
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i1.1277

Abstract

Dewasa ini gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender (LGBT) merupakan hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat. LGBT sendiri adalah gerakan untuk menormalisasi perilaku seksual menyimpang dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Paham ini sangat dilarang dalam hukum islam, yakni melalui al-quran surat al-a’raf ayat 80-81 dan surat Hud ayat 82-83. Pada tahun 2023 silam di kota pekanbaru pernah ditemukan grup pesan whatsup LGBT yang anggotanya adalah para siswa. Temuan hingga saat ini menjadi hal yang mengkawatirkan bagi SMP YLPI P Marpoyan, mengingat akses informasi melalui sosial media tidak bisa lagi dihalangi dari siswa-siswi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pencegahan masuknya paham LGBT di smp ylpi dengan pendekatan pendidikan hukum islam yang ditanamkan oleh para guru melalui budaya literasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi dari tahap persiapan yakni penyusunan materi dan poster, tahapan pengadaan sudut bacaan dan tahapan diskusi. Program ini memberikan hasil yakni di inisiasinya budaya literasi pendidikan islam di kalangan guru. Sehingga wawasan keislaman ini bisa menjadi mencegah masuknya paham LGBT dikalangan murid.
Kedudukan Perjanjian Kerja dengan Klausula Baku Ditinjau dari Asas Proporsionalitas Seruni, Puti Mayang
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.6838

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi klausula baku dalam perjanjian kerja yang menghilangkan proses negosiasi pada tahapan pra-kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula baku dalam perjanjian, kemudian menganalisis proporsionalitas dalam perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku, serta menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku, tetapi tidak proporsional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa klausula baku umum digunakan karena tidak melanggar syarat sah perjanjian. Proporsional atau tidaknya perjanjian kerja ini ditentukan dari klausulnya. Jika klausula baku yang digunakan tidak merugikan pekerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan melainkan digunakan hanya untuk mempermudah proses untuk mencapai hubungan kerja, maka perjanjian kerja tersebut masih dipandang proporsional. Meskipun demikian perjanjian kerja dengan klausula baku rentan terdapat penyalahgunaan keadaan karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja.
Pengaruh Peran Media Sosial dalam Persebaran dan Penanggulangan Bullying di Lingkungan SMP YLPI Febrianti, Lidia; Desvianti, Erika; Melina, Monika; Seruni, Puti Mayang; Azzahra, Kayla Amalia; Tsaroyyaa, Rona
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i2.1523

Abstract

Anak dan remaja rentan menjadi korban dan juga pelaku bullying di sekolah terutama akibat dari sosial media. Dewasa ini akses kepada sosial media bagi anak dan remaja semakin tidak terbatas. Akibatnya anak dan remaja tidak mampu membedakan perbuatan mana yang merugikan orang lain mana yang tidak, termasuk yang mengarah ke bullying. Hasil diskusi dengan kepala sekolah SMP YLPI P. Marpoyan menunjukan bahwa beberapa perilaku siswa di SMP tersebut menyebabkan konflik dan kekerasan verbal dan fisik yang mengarah kepada bullying, baik yang disadari maupun yang tidak disadari pelaku dan korban. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjadikan SMP YLPI Pekanbaru sebagai sekolah yang aman dan bebas dari bullying. “Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap pembuatan materi,” penyuluhan dan evaluasi melalui kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta. Hasil kegiatan ini berupa bertambahnya wawasan dan pengetahuan para siswa dan guru terhadap perilaku bullying di sekolah serta kaitannya dengan sosial media dan bagaimana cara mencegah dan mengatasinya.
Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 Febrianti, Lidia; Sambah, Thamrin; Seruni, Puti Mayang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7965

Abstract

This research aims to compare the concept of outsourcing in the Law number 13 of 2003 concerning Manpower (Manpower law) compared to the Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (Job Creation Law 2023). This research is important because the Job Creation Law 2023 eliminates job restrictions that are permitted in the outsourcing system. This change is contrary to the workers' desire to eliminate the concept of outsourcing which is considered detrimental to workers. This research uses a type of normative research that relies on secondary data consisting of primary legal materials (law and regulations), secondary legal materials (books and research articles), and tertiary legal materials (encyclopedias and dictionaries). The data was analyzed qualitatively and conclusions were drawn using deductive logic. In general, this research produces new findings in the form of conceptual differences between outsourcing in the Employment Law and the 2023 Job Creation Law. Different concepts will bring different practices accompanied by positive and negative effects. The results of this research show that there is a significant change in the concept of outsourcing in the Job Creation Law 2023, eliminating restrictions so that types of work are more flexible. This opens up opportunities for companies to be able to outsource all sectors of their work, including those that are in their ‘core business’ field. Currently, there is no longer a distinction between ‘work contract agreement’ (perjanjian penyediaan pekerjaan) or ‘worker service provision agreement’ (perjanjian penyediaan jasa pekerja) as regulated in the Manpower Law. There are still options in the work agreement basis for outsourcing, the agreement can be in the form of PKWTT or PKWT. If implemented with PKWT it must be accompanied by a transfer of undertaking protection of employment (TUPE). Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan mengenai konsep alih daya dalam UU Ketenagakerjaan dibandingkan dengan UU Cipta Kerja Tahun 2023. Peneltiian ini penting dilakukan sebab UU Cipta Kerja Tahun 2023 menghilangkan batasan-batasan pekerjaan yang diperbolehkan dalam sistem alih daya. Perubahan ini bertolak belakang dengan keinginan para pekerja selama ini untuk menghilangkan konsep alih daya yang dianggap merugikan pekerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan , bahan hukum sekunder yakni hasil penelitian dan bentuk literasi lainnya, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari ensiklopedia dan kamus hukum. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan logika deduktif. Penelitian ini secara garis besar menghasilkan temuan baru berupa perbedaan konsep antara alih daya dalam UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja Tahun 2023. Konsep yang berbeda akan membawa praktik yang berbeda disertai dengan sisi positif dan sisi negatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan konsep yang signifikan mengenai alih daya dalam UU Cipta Kerja Tahun 2023 menghilangkan batasan sehingga lebih fleksibel jenis pekerjaanya. Ini membuka peluang bagi perusahaan untuk dapat mengalih dayakan semua sektor pekerjaanya, termasuk yang menjadi core business-nya. Selain itu saat ini tidak lagi dikenal pemisahan antara “perjanjian pemborongan pekerjaan” atau “perjanjian penyediaan jasa pekerja” seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Basis perjanjian kerja yang boleh digunakan dalam alih daya masih terdapat opsi dengan PKWTT maupun dengan PKWT. Apabila dilaksanakan dengan PKWT harus disertai dengan pengalihan pelindungan hak pekerja. 
Quo Vadis: Technology Transfer Regulation in the IPR System in Indonesia Seruni, Puti Mayang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 10 ISSUE 1 OCTOBER 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.5855

Abstract

This article aims to examine how the current regulation of technology transfer in Indonesia, especially in relation to the IPR regime, and its relevance to Indonesia's development. Adoption and application of science and technology, as one of the keys in implementing the vision of a Golden Indonesia in 2024, can be achieved through technology transfer. To achieve this, it is necessary to have regulations that require foreign companies to transfer technology to the host because the success of technology transfer depends on the regulations of the host country. The problem addressed in this study is that the 2023 Job Creation Law actually eliminates the obligation to transfer technology as stipulated in Article 20, paragraph 2 of the Patent Law. Using a normative legal research approach, this study looks at secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials that are pertinent to the issue. The results of the discussion show that technology transfer, IPR, and development are closely related. Technology transfer as a means to gain access to science and technology that is protected by IPR. IPR is fundamental for a nation because economic progress can be seen from the acquisition of intellectual property owned by the nation. The richer the intellectual property, the faster the nation's economic growth. Government intervention in technology transfer is essential for economic development and welfare in Indonesia. Therefore, the obligation of technology transfer must be regulated in several laws and regulations, especially in the Job Creation Law and Patent Law.
GOOD FAITH AS A BASIS FOR CONSUMER LIABILITY IN CASH ON DELIVERY (COD) TRANSACTIONS Admiral, Admiral; Seruni, Puti Mayang; Febrianto, Surizki
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3522

Abstract

Cash on Delivery (COD) is a popular type of transaction in online buying and selling. However, the implementation of the COD feature creates the issue of consumers being reluctant to make payments after the goods have come as agreed. This unilateral cancellation may result in losses for the seller, the application, and the courier. The aim of this research is to examine the legal liabilities of consumers who make unilateral cancellations to prevent losses. This is normative research that employs secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The gathered data is then qualitatively analyzed and related with the core problem. According to the findings, the agreement must be made in good faith, which can be defined as subjective good faith (honesty) and objective good faith (propriety and justice) under Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code. Judges have the right to evaluate an agreement and terminate it if it contains improper or unfair details.  Before the transaction, where the seller and buyer must be honest, good faith plays a significant part in online transactions using the COD method. Buyers are expected to carefully study the description of the items to be purchased because placing an order indicates that the buyer has agreed to the specifications of the goods and will pay when the goods are received. The COD payment method does not allow customers to cancel unilaterally without providing clear reasons and is therefore considered a default