Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Grand Sulthan As The Basis For The Transfer Of Land Rights In Tebing Tinggi City : Study Of The Decision Of The Supreme Court No.1928k/Pdt/2021 Munawan Syahputra; Hasdiana Juwita Bintang; Mochammad Erwin Radityo
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 3 (2024): August : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v1i3.129

Abstract

The transfer of land rights is a legal event/action that results in the transfer of rights from one legal subject to another legal subject, thereby causing the loss of authority over the land. Land transfer refers to the process or action that changes land ownership from one party to another. This can occur through a variety of means, including sale, inheritance, gift, or voluntary or forced surrender. For example, if someone sells a house to someone else, that is a transfer of land. This research includes normative legal research, so the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials that will be used as a source in this research is library research, namely collecting legal materials by reading statutory regulations, official documents, journals, articles from the internet, and other literature that is closely related to The issues discussed are based on secondary legal materials. Transfer of land rights is a right to transfer land rights from an individual to a legal entity. Legal transitions usually occur due to legal acts and legal events. The implementation of the transfer of land rights can occur due to transfer or transfer. Switching, for example due to inheritance of Decision Number. 13/Pdt.G/2020/Pn Tbt The Panel of Judges rejected the Defendants' exception in its entirety in the main case, rejecting the plaintiff's claim in its entirety. Decision Number 422/Pdt/2020/PT Mdn that accepts the bandi application from the Comparator's Attorney for the original Plaintiff based on the Decision of the Tebing Tinggi District Court Number 13/Pdt.G/2020/Pn Tbt, dated 20 July 2020 which is appealed in the exception and rejects the exception Appellee 1 and Appellee II, in the main case, canceled the decision of the Tebing Tinggi District Court which was appealed. At the cassation level, Decision Number 1928 K/Pdt/2021, namely granting the cassation petition from the cassation applicants consisting of the Chair of the Community Empowerment Institution, formerly the Community Social Institution, represented by Iskandar and Lalang Village, Rambutan District, Tebing Tinggi City, represented by Lura Adi Supeno, thereby canceling the Medan High Court Decision Number 422/PDT/2020/PT Medan and dated 21 October 2020 which annulled the Decision of the Tebing Tinggi District Court Number 13/Pdt.G/2020/PN TBT dated 20 July 2020.
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan PNS sebagai Calon Istri Kedua dalam Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari PP No. 45 Tahun 1990 dan Hukum Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr) Hrp, Muhammad Alwi; Radityo, Mochammad Erwin; Nurhayati, Siti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19702

Abstract

Poligami sebagai bentuk perkawinan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas ketika melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita sebagai calon istri kedua, dimana terjadi pertentangan norma antara hukum perkawinan yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu dan PP No. 45 Tahun 1990 yang secara tegas melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan ancaman pemberhentian tidak hormat. Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr menunjukkan bahwa meskipun Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena terpenuhinya syarat-syarat hukum perkawinan dan adanya kesediaan calon istri kedua menanggung risiko, putusan ini justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi PNS wanita yang bersangkutan karena meskipun perkawinannya sah secara hukum perkawinan, namun tetap berpotensi dijatuhi sanksi disiplin berdasarkan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.
Analisis Kewirausahaan Muslim Terhadap Keberhasilan Usaha Radityo, Mochammad Erwin; Jasmalinda, Jasmalinda
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 7 No. 2 (2023): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v7i2.10104

Abstract

The main problem of this research is how to analyze the relationship between the level of knowledge of Muslim entrepreneurs and the success of a business (a case study of Muslim entrepreneurs in Benteng District, Selayar Islands Regency) The main problem is raised into several sub-problems or research questions, namely: how is the relationship between the level of knowledge of Muslim entrepreneurs and the success of a business. This type of research is classified as quantitative research is a research method that is inductive, objective, and scientific in which the data obtained is in the form of numbers (score, value) or statements that are scored, and analyzed by statistical analysis. The source of data for this research is the Muslim community who work as entrepreneurs. The data collection methods used are interviews and questionnaires. Data management and analysis techniques are carried out by validity test, reliability test, simple regression analysis, correlation coefficient, determination coefficient test (R2), and t-test (partial). The results of this study indicate that: the correlation coefficient is 0.561 this value can be interpreted based on the correlation coefficient guidelines, that the relationship between the two research variables is in the category of moderately correlated relationships. And the coefficient of determination (R2) of 0.35.9 which means that the explanation of variable X to variable Y is 35.9% and the rest is explained by other variables not examined by researchers. Although the correlation coefficient test states that the level of correlation is sufficient, the partial t-test still shows that the t-count value is 3.570 and the t-table value is 1.991, which means t-count > t-table with a significance value of 0.001
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Nur Amirah, Nadiah; Baihaqi Mubariz, Muhammad; Panjaitan, Mhd Hendriandi; Arief Harahap, Taufik; Erwin Radityo, Mochammad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.5452-5462

Abstract

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih pada penegakan hukum KDRT yang dilakukan oleh istri. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sebagai peraturan yang mengatur masalah ini, cenderung lebih fokus pada perlindungan hak-hak istri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap KDRT oleh istri terhadap suami, menggunakan metode studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa produk hukum saat ini memiliki kelemahan dalam menyelesaikan KDRT terhadap suami, termasuk dominasi perlindungan hukum untuk istri dan absennya perlindungan konkret untuk suami sebagai korban. Faktor lain yang mempersulit penyelesaian masalah ini adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan suami untuk melaporkan kasus KDRT
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA Dodo Gowasa, Faebolo; Andiza, Dina; Erwin Radityo, Mochammad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3457-3470

Abstract

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Perceraian sendiri diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan dengan beberapa tahapan yang berdasar oleh hukum dan agama. Rumusan masalah yang menjadi tujuan penulisan ini adalah : Bagaimana ketentuan umum tentang perceraian?, Faktor-faktor penyebab suami istri bercerai menurut Hukum Perdata?, Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap anak berdasarkan Hukum Perdata? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang diperoleh dari data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (Library Research), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Lebih lanjut, istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan ekonomi, rumah tangga yang kurang harmonis, poligami yang tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, adanya pihak ketiga, tidak adanya pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan lain-lain adalah semua contoh dari faktor-faktor penyebab perceraian. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah setiap terjadinya perceraian orang tua, tentu akan berdampak terhadap perkembangan anak, dikarenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
Regulatory Perspectives On Islamic Banking And Sharia Economic Development: Evidence From Pari City, Serdang Bedagai, North Sumatra M Erwin Radityo; Beby Sendy; Tria Wahyu Artita
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i1.1453

Abstract

This study explores the regulatory dimensions of Islamic banking law and its contribution to the development of Sharia-based economic programs in North Sumatra, Indonesia, focusing on Pari City, Serdang Bedagai Regency. The research aims to examine how the implementation of Islamic banking regulations supports the expansion of the Sharia economy at the regional level. A qualitative descriptive method was employed, combining legal and economic approaches through field observations, document analysis, and semi-structured interviews with key stakeholders, including Islamic banking practitioners, local government officials, and small and medium enterprises (SMEs) engaged in Sharia-based business models. The results indicate that Islamic banking law provides a strong legal foundation for the development of ethical financial practices and community-based economic empowerment. However, its effectiveness is constrained by limited regulatory enforcement, low public literacy in Sharia finance, and inadequate coordination between financial institutions and regional authorities. The study finds that the integration of regulatory reform, education, and community engagement can significantly enhance the inclusivity and sustainability of the Sharia economic ecosystem. This research contributes to the growing body of knowledge on the intersection between law, finance, and regional economic development in Muslim-majority societies. It emphasizes the importance of adaptive legal frameworks and institutional support to strengthen Islamic banking’s role in achieving equitable and sustainable growth in Indonesia’s regional economies.
Analisis Faktor – Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Hukum Keluarga Indonesia (Studi Putusan : No 12/Pdt.P/2024/PA.Binjai) Vania Iftitah; Beby Sendy; M Erwin Radityo
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apa saja faktor faktor penyebab pernikahan dini serta bagaimana dampak dari pernikahan dini pada putusan no 12/Pdt.P/2024/PA.Binjai terkait pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu calon suami/istrinya yang belum mencapai 19 tahun, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam UU Perkawinan, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Jika calon pengantin belum mencapai batas usia tersebut, pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika mendapatkan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama berdasarkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang kuat. Dispensasi nikah ini merupakan pengecualian hukum yang pernikahan dilangsungkan di bawah usia 19 tahun dengan persetujuan pengadilan setelah melalui proses permohonan yang biasanya melibatkan izin dari orang tua dan pemeriksaan oleh hakim yang bersertifikat hakim anak. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur secara ketat tata cara pengajuan dan pemberian dispensasi perkawinan yang belum mencapai 19 tahun agar perlindungan anak tetap terjaga.
Legal Protection Against Debiturs In Syariah Economic Cases Decision Skmht Number 723/Pdt.G/Pa Gtlo Bambang Agus Pariyono; Mochammad Erwin Radityo; Siti Nurhayati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2135

Abstract

This journal discusses the legal issues related to the disbursement of financing facilities amounting to Rp. 80,000,000,- by DEFENDANT I without any valid Mortgage Rights binding on SHM No. 34/Buladu, which resulted in the disbursement being considered invalid. Decision Number 723/PDT.G/2021/PA.Gtlo confirms that the deeds made do not meet the formal requirements and must be declared null and void by law. This study also highlights legal protection for debtors in the context of sharia economics, with a focus on fiduciary guarantees regulated in Law No. 42 of 1999. The case discussed involves the confiscation of fiduciary guarantee objects due to the debtor's default, as well as the importance of SKMHT (Power of Attorney to Charge Mortgage Rights) as a legal instrument to secure the creditor's position. This study uses normative legal methods and identifies the factors causing the debtor's default, as well as the correct procedures in issuing APHT (Deed of Granting Mortgage Rights). The results of the study indicate that there is abuse of conditions in the agreement and breach of promise by the debtor, and emphasize the importance of understanding the rights and obligations of debtors and creditors in debt agreements.
Kajian Tanggung Jawab Notaris di Kota Medan dalam Mitigasi Sengketa Akta: Antara Prinsip Kehati-hatian, Perlindungan Klien, dan Risiko Pemidanaan Profesi Irwan Haryowardani; Beby Sendy; Andry Syafrizal Tanjung; M. Erwin Radityo
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v8i1.6150 ABSTRACTNotaris memiliki kedudukan strategis dalam hukum perdata karena berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Dalam praktik, akta notaris dapat menjadi objek sengketa ketika para pihak berbeda tafsir, menggunakan dokumen yang tidak sah, atau mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum. Artikel ini mengkaji tanggung jawab notaris di Kota Medan dalam mitigasi sengketa akta melalui prinsip kehati-hatian, perlindungan klien, dan pencegahan risiko pemidanaan profesi secara proporsional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas. Hasil kajian menunjukkan bahwa notaris terutama bertanggung jawab atas kebenaran formal pembuatan akta, meliputi identifikasi penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, kehadiran saksi, dan penyimpanan minuta. Notaris tidak otomatis bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan para pihak, kecuali terbukti mengetahui atau ikut serta dalam perbuatan melawan hukum. Artikel ini merekomendasikan model mitigasi tiga tahap, yaitu verifikasi pra-akta, pengamanan saat pembuatan akta, dan dokumentasi pasca-akta. 
Contractual Freedom, Legal Certainty, and the Enforceability of Notarial Deeds: A Normative Analysis Mochammad Erwin Radityo; Gloria Gita Ginting; Muhammad Hirzi Aldivie
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 6 No. 03 (2026): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of freedom of contract is a fundamental doctrine of contract law that allows parties to determine the terms of their agreements within the limits imposed by statutory law, public policy, morality, and good faith. In civil law systems, agreements are commonly formalized through notarial deeds to ensure legal certainty and strong evidentiary value. This study employs a normative legal approach by examining legislation, legal doctrines, and the regulatory framework governing notarial practice. The findings indicate that a notarial deed attains authentic status only when it complies with the formal and procedural requirements prescribed by law. However, its evidentiary authority does not validate agreements that suffer from defects of consent, lack of legal capacity, unlawful objects, or illegal causes. Such agreements remain subject to judicial review and may be declared void or voidable. This study concludes that freedom of contract and the legal enforceability of notarial deeds are complementary concepts: contractual autonomy governs the formation of agreements, whereas notarial deeds strengthen legal certainty without legitimizing contracts that violate substantive legal requirements.