Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.356
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum YUSTISI Awang Long Law Review JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Begawan Abioso Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Uyan Wiryadi
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Abidin, Zaenal; Hartanto; Wiryadi, Uyan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19181

Abstract

Kejahatan di era moderen semakin sulit untuk dicegah. Salah satu kejahatan yang ikut bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi adalah tindak pidana korupsi. dampak negative akibat maraknya korupsi adalah keuangan negara mengalami kebangkrutan, tidak berfungsinya admnistrasi publik secara efektif, kemiskinan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana penerapan pidana tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? dan bagaimana pertanggnugjawaban tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;bahwa penerapan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilakukan dengan melakukan Persekongkolan, PPK melakukan post bidding, membatalkan tender apabila peserta tender yang diajak bersekongkol tidak menang, menggunakan metode penunjukan lamgsung dan Swakelola, intervensi negativ Pimpinan. Ancaman hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan ancaman hukuman minimal, hal tersebut dapat menbuat pelaku tindak pidana korupsi merasa takut dan jera.
MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEMARITIMAN Hasan, Arf Maulana; Hartanto; Wiryadi, Uyan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19831

Abstract

Tujuan penelitan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran konkrit menyangkut tentang pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut (maritim). Pendekatan penelitian menerapakan studi perbandingan hukum (comparatice approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik data kepustakaan dan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penegakan hukum antar instansi dalam Undang-Undang Kelautan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan Bakamla sebagai aparat penegak hukum telah menimbulkan dualisme penegakan hukum. Dalam Undang-Undang juga terdapat konflik norma, yang pada akhirnya menimbulkan implikasi ketidakjelasan kewenangan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada akhirnya menempatkan kedudukan Bakamla demikian superior. Ketidakjelasan kewenangan dalam penerapan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada inkonsistensi kelembagaan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pengaturan dengan Undang-Undang Pelayaran, khususnya yang terkait dengan fungsi keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security). Dalam upaya mendesain sistem penegakan hukum keamanan maritim, diperlukan adanya pembetulan (remedy) atas adanya antinomy dimaksud. Pendirian Indonesian Coast Guard dengan penggabungan (fusi) Bakalamla dan KPLP dipandang sejalan dengan politik hukum keamanan nasional. Demikian itu sebagaimana dianut oleh berbagai negara.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya Mutiara Harahap; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1947

Abstract

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal
Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan Yusup Supriatna; Hartanto, Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2002

Abstract

Penegakan hukum yang adil menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP serta mengevaluasi efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, berbasis studi kepustakaan melalui analisis undang-undang, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan referensi internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak tersangka, praktik praperadilan masih menghadapi kendala serius berupa inkonsistensi penerapan, kevakuman norma, dan perbedaan tafsir antarpenegak hukum. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pembaruan KUHAP dan penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan
Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE Albert Daniel Hamonangan Tampubolon; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2022

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan sistem transaksi digital, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan siber, khususnya pencurian data elektronik melalui metode skimming. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian tindak pidana pencurian data elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan kerangka hukum Indonesia, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana skimming dilakukan dengan menggunakan kombinasi Pasal 184 KUHAP dan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sementara pertanggungjawaban pidana pelaku diatur melalui Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE serta unsur “turut serta” pada Pasal 55 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat perlindungan data pribadi dan mencegah maraknya kejahatan skimming di era transformasi digital
Co-Authors Achmad, Akbar Adi Satria Ahmad Pahmi Albert Daniel Hamonangan Tampubolon Ali Johardi Anwar Budiman Darwis, Nurlely Gifari, Fadhila Habonaran, Benedictus Satrio Hartanto hartanto hartanto Hartanto Hartanto Hasan, Arf Maulana Hery Chariansyah Lidansyah, Wendy Mardani Mutiara Harahap Parbuntian Sinaga Prabowo, Rhesa Yusuf Prasetianingsih, Yully Retno Kus Setyowati Rifai, Choirur Riski Jaya Purba Rizky Wicaksono Rudy Imanuel Santoso, Muhammad Iqbal Sukirman, Dani Ramdani Teguh Satya Bhakti Waty Suwarty Haryono Yadi, Dika Ruslaninur Yusup Supriatna Zaenal Abidin