Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum YUSTISI Awang Long Law Review JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Malahayati Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Begawan Abioso Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Uyan Wiryadi
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEMARITIMAN Hasan, Arf Maulana; Hartanto; Wiryadi, Uyan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19831

Abstract

Tujuan penelitan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran konkrit menyangkut tentang pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut (maritim). Pendekatan penelitian menerapakan studi perbandingan hukum (comparatice approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik data kepustakaan dan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penegakan hukum antar instansi dalam Undang-Undang Kelautan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan Bakamla sebagai aparat penegak hukum telah menimbulkan dualisme penegakan hukum. Dalam Undang-Undang juga terdapat konflik norma, yang pada akhirnya menimbulkan implikasi ketidakjelasan kewenangan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada akhirnya menempatkan kedudukan Bakamla demikian superior. Ketidakjelasan kewenangan dalam penerapan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada inkonsistensi kelembagaan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pengaturan dengan Undang-Undang Pelayaran, khususnya yang terkait dengan fungsi keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security). Dalam upaya mendesain sistem penegakan hukum keamanan maritim, diperlukan adanya pembetulan (remedy) atas adanya antinomy dimaksud. Pendirian Indonesian Coast Guard dengan penggabungan (fusi) Bakalamla dan KPLP dipandang sejalan dengan politik hukum keamanan nasional. Demikian itu sebagaimana dianut oleh berbagai negara.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya Mutiara Harahap; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1947

Abstract

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal
Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan Yusup Supriatna; Hartanto, Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2002

Abstract

Penegakan hukum yang adil menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP serta mengevaluasi efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, berbasis studi kepustakaan melalui analisis undang-undang, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan referensi internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak tersangka, praktik praperadilan masih menghadapi kendala serius berupa inkonsistensi penerapan, kevakuman norma, dan perbedaan tafsir antarpenegak hukum. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pembaruan KUHAP dan penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan
Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE Albert Daniel Hamonangan Tampubolon; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2022

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan sistem transaksi digital, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan siber, khususnya pencurian data elektronik melalui metode skimming. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian tindak pidana pencurian data elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan kerangka hukum Indonesia, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana skimming dilakukan dengan menggunakan kombinasi Pasal 184 KUHAP dan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sementara pertanggungjawaban pidana pelaku diatur melalui Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE serta unsur “turut serta” pada Pasal 55 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat perlindungan data pribadi dan mencegah maraknya kejahatan skimming di era transformasi digital
Analis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur: Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Purba, Riski Jaya; Budiman, ⁠Anwar; Wiryadi, Uyan
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.4712

Abstract

Bankruptcy is a solution that can be used to resolve debt and receivable problems that are pressing on a debtor. This situation occurs when the debtor no longer has the ability or goodwill to pay his debts to his creditors. The problems discussed in this research What is the legal protection for creditors if the debtor experiences bankruptcy? What is the mechanism for the process of resolving bankruptcy cases until creditors obtain their rights? Normative juridical research methods. In conclusion, the declaration of bankruptcy of PT Corpus Asa Mandiri as debtor, and the rejection of the cassation application against the bankruptcy decision is a form of legal protection of the interests of creditors' rights. The mechanism for resolving the management and settlement of the bankrupt debtor's assets (bankruptcy boedel) is basically the treatment of all the bankrupt debtor's assets, both real and potential, in order to restore the rights of creditors. Completion of the management and settlement of a bankruptcy debtor is nothing more than an activity or action relating to the continuation of the distribution of assets which are declared legally valid as a bankrupt debtor's property.
CORRUPTION OFFENSES MANAGING DIRECTOR IN MAKING BUSINESS DECISIONS Habonaran, Benedictus Satrio; Wirogioto, Ali Johardi; Wiryadi, Uyan
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1360

Abstract

Business decisions taken by the Board of Directors are solely an obligation for the Board of Directors so that SOE can grow sustainably, stably, and have high competitiveness, but an unavoidable reality is that a business entity does not only experience profits, but is also faced with phases of loss. Business decisions that have been made with full calculation and prudence are still not free from business risks that can result in the SOEs they manage experiencing losses, so that they are categorized as detrimental to state finances and lead to criminal justice processes. This study aims to (1) analyse losses in SOEs that can be qualified as state financial losses and (2) analyse what business decisions made by the President Director of SOEs are categorized as fulfilling the elements of corruption in criminal cases in the Central Jakarta District Court Decision Number 15/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Jkt.Pst. This research uses normative juridical research methods using statute approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that separated state assets are state assets originating from the state budget to be used as state equity participation in SOEs. State assets that become capital in the form of shares are no longer state assets. State assets in SOEs are limited to the ownership of the company's shares, so that if there is a loss in the SOE Persero, this is not a state loss, but a loss of the SOE. The business decisions made by the President Director of the SOE are categorized as fulfilling the elements of corruption due to a series of actions by Karen that do not entirely reflect the principle of prudence in making decisions, nor do they fully fulfil the elements of Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law.
Utilization of Legal Education Digitalization for Village Heads in Empowering Village Owned Enterprises Wiryadi, Uyan
JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Teknologi Pendidikan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jtp.v25i2.35185

Abstract

Most of Indonesia's population lives in rural areas, for this reason it is necessary to prioritize development to improve public services and the village economy in order to form individuals and communities to become self-reliant. One of the government's efforts is to implement a village digitization program. Digitalization through the use of this technology really needs to be implemented on a micro-scale development located in rural areas such as village-owned enterprises. The research method used is descriptive research. The results of the study show that digitalization of legal education has a very crucial role for the village head in empowering Village-Owned Enterprises (BUMDes), one of which will increase sufficient capacity and knowledge so that they can properly run and empower BUMDes. In addition to technical skills such as accounting and managerial skills, character-deepening training is also needed in order to produce honest and trustworthy BUMDes staff managers. BUMDes specifically cannot be equated with legal entities such as limited liability companies or cooperatives. in conclusion, the status of BUMDes after the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, namely as a New Entity Legal Entity whose position is equivalent to BUMN at the national level and BUMD at the regional level.
Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Maulana, Ichsan Kamal; Saefullah, Saefullah; Wiryadi, Uyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.19414

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran. Penyalahgunaannya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, sehingga peran masyarakat dalam melaporkan kasus ini sangat penting. Sesuai Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman bagi saksi dan korban oleh LPSK.  Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor bandar narkotika serta peran penyidik dan LPSK dalam melindungi mereka. Penelitian ini bersifat normatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif sebelum ditarik kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor telah dilaksanakan oleh LPSK sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penyidik berperan merahasiakan identitas pelapor dari awal hingga akhir proses hukum. Sementara itu, LPSK memberikan perlindungan hukum dengan menjamin bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, identitasnya dirahasiakan, serta mendapat pengamanan berupa pengawalan dan penempatan di rumah aman hingga kasus selesai.
Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp Nugraha, Erlangga Yudha; Hartanto, Hartanto; Wiryadi, Uyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.19540

Abstract

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Permasalahan yang timbul dari adanya pembunuhan secara bersama-sama adalah kesulitan para penegak hukum dalam membongkar aktor intelektual, disamping kesulitan pula menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak dikenai hukuman karena kejahatan orang lain dan seseorang harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap ketentuan hukum pidana dalam masalah hukum orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan mengacu kepada Pasal 340 KUHP. Hasil dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam bentuk tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama adalah: 1). Beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama dengan ada kesepakatan sebelumnya; 2). Tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama, bahwa sekelompok orang yang sepakat untuk membunuh dan mereka semua berperan secara langusng dalam pembunuhan, maka semuanya wajib dikenai hukum pidana; Apabila sekelompok orang sebelumnya telah sepakat membunuh akan tetapi pada prakteknya semuanya tidak berperan langsung. Menurut Pasdal 340 KUHP semua orang yang telah bersepakat melakukan pembunuhan berencana dan hadir pada saat pembunuhan terjadi, maka semuanya dikenai hukum pidana, walaupun tidak semuanya berperan langsung membunuh. Sedangakan yang tidak berperan langsung akan dikenai hukuman lebih ringan.
Pelaku Tindak Pidana Penyedia Payment Gateway Dalam Mengakuisisi Merchant Judi Online Sovian Andi Putra; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4077

Abstract

Maraknya penyedia barang dan/atau jasa (“merchant”) yang menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online yang di fasilitasi oleh Payment Gateway menjadi persoalan yang mestinya perlu diselesaikan karena buruknya proses akuisisi merchant oleh penyedia Payment Gateway tersebut. Penyedia Payment Gateway harus memahami tanggung jawab mereka dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani adanya transaksi ilegal. Tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway dalam melakukan akuisisi transaksi ilegal haruslah dilihat objektifnya secara kasus per kasus (case by case). Setiap kasus harus dikaji secara terpisah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi ilegal yang terjadi serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah transaksi ilegal seperti identifikasi dan verifikasi merchant, menerapkan sistem keamanan atau anti fraud yang kuat termasuk melakukan monitoring transaksi dengan cermat. Karena dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh penyedia Payment Gateway agar tidak adanya merchant judi online yang terhubung dengan layanan Payment Gateway? Dan bagaimana pertimbangan hukum bagi penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.  Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Kesimpulannya bahwa tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana, yang berdampak serius bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan regulasi menjadi langkah tak terelakkan agar Payment Gateway dapat berperan sebagai elemen pengaman dan pemicu pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.
Co-Authors Achmad, Akbar Adi Satria Ahmad Pahmi Albert Daniel Hamonangan Tampubolon Ali Johardi Andrios Insan Pranowo Anwar Budiman Binsar B.S. Lumbantobing Budiman, ⁠Anwar Darwis, Nurlely Frangky Tua Silitonga Gifari, Fadhila Habonaran, Benedictus Satrio Hartanto hartanto hartanto Hartanto Hartanto Hasan, Arf Maulana Hastuti, Rumani Hery Chariansyah Lidansyah, Wendy Mardani Maulana, Ichsan Kamal Mutiara Harahap Nugraha, Erlangga Yudha Parbuntian Sinaga Prabowo, Rhesa Yusuf Prasetianingsih, Yully Purba, Riski Jaya Retno Kus Setyowati Rifai, Choirur Rizky Wicaksono Rudy Imanuel Saefullah Saefullah, Saefullah Santoso, Muhammad Iqbal Sovian Andi Putra Sukirman, Dani Ramdani Teguh Satya Bhakti Waty Suwarty Haryono Waty Suwarty Haryono Yadi, Dika Ruslaninur Yusup Supriatna Zaenal Abidin