Articles
<![CDATA[Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum ]]>
<![CDATA[Kusuma, Winanda]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Suntara, Reza Adriantika]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 2 No. 2 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v2i2.15256
<![CDATA[Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berupa penyuluhan dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri penjabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas. The concretization of Democracy as a political system and a system of government puts sovereignty in the hands of the people carried out by elections, so that in a democratic system the people get the goal of fair elections. Fair the electoral process by including the oversight process. The output of this activity is also in the form of mass media publications for information, Sangku Village is a village that plays an active role in participatory supervision. This activity in the form of counseling was presented to the people of Sangku Village at the Sangku Village BPD Office which was attended by the village acting and village officials, so it is hoped that this information will be conveyed to all villagers. This counseling activity was carried out on March 21, 2022, facilitated by the Sangku Village Government. Knowledge of information about the stages of elections in accordance with laws and regulations and the stages of reporting on election violations is understood so that there is no public ignorance. Finally, people get quality elections.]]>
<![CDATA[QUO VADIS TANGGUNG JAWAB NEGARA: SUDAHKAH ANAK TERLINDUNGI DARI PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK? ]]>
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>;
<![CDATA[Yokotani, Yokotani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.1933
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukan bahwa negara Indonesia telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Untuk itu negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus melibatkan seluruh peran dari DPR, Pemerintah Pusat, DPRD, Pemerintah Daerah, dan Peradilan.]]>
<![CDATA[Justice in Disarray? Assessing the Legitimacy of the Paris Agreement After the U.S. Withdrawal ]]>
<![CDATA[Christina Situmorang, Ave Agave]]>;
<![CDATA[Kusuma, Winanda]]>;
<![CDATA[Salfutra, Reko Dwi]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v18i2.132354
<![CDATA[The issue of climate change is a global environmental challenge that requires comprehensive collaboration between countries. The Paris Agreement was born as an international legal instrument under the auspices of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), with a nationally determined contributions (NDCs) approach and the principle of common but differentiated responsibilities. The United States, as one of the world's largest emitters, plays a key role in emissions reduction efforts and provides financial assistance to developing countries. However, the United States' unilateral decision to withdraw from the Paris Agreement during the Donald Trump administration, citing economic interests, has sparked debate regarding the binding force of international agreements. Through a normative legal approach and analysis of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, it was found that the United States' withdrawal contradicts the provisions of Article 62 concerning a fundamental change of circumstances. This situation demonstrates the dilemma between national sovereignty and compliance with global commitments. Therefore, strengthening the enforcement and implementation mechanisms of international agreements in the environmental sector is necessary to ensure the achievement of global ecological justice.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance Alokasi Dana Desa Di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan ]]>
<![CDATA[Rizki Ade Fernanda]]>;
<![CDATA[Indah Sulistia]]>;
<![CDATA[Rati Veronica]]>;
<![CDATA[Bunga Permatasari]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/3h709391
<![CDATA[Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan]]>
<![CDATA[An ASEAN Transboundary Haze Court: Why Does it Matter and How is it Possible? ]]>
<![CDATA[Kusniati, Retno]]>;
<![CDATA[Helmi, Helmi]]>;
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Jaderojananont , Peerapon]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 2 (2024): Reforming Legal Frameworks: Justice, Rights, and Innovation in Indonesia and Be ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jils.v9i2.4488
<![CDATA[As a form of state responsibility as required by the ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), Indonesia and Thailand have provided sanctions to be imposed to the perpetrators of the forest and land fires. However, the national laws or legal instruments on this matter work only domestically and fail to overcome the effect of the domestic forest and land fires which potentially produce transboundary haze pollution. This paper proposes that the ideas of soft law of the AATHP and the non-intervention of the ASEAN Way should be reconsidered in dealing with transboundary haze pollution and a special regional court has to be made as a central authority to impose sanction upon the perpetrators of forest and land fires that cause the transboundary haze pollution. Using a comparative case study, this article evaluates the state responsibility and the implementation of the AATHP ideas in Indonesia and Thailand and put forward the arguments and the possibilities for installing a special court for transboundary haze pollution. The results demonstrate that, due to its regional needs and institutional and legal norms, ASEAN needs a different model of regional court compared to Uni-European’s one.]]>
<![CDATA[Responsibility of Tin Mining Business Licenses for Environmental Pollution Based on the Polluter Pays Principle ]]>
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Kusuma, Winanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v16i4.22468
<![CDATA[The purpose of writing this article is to find out and analyze the polluter pays principle concept and its regulations in Indonesia, as well as to find out and analyze the accountability of tin mining business permits for environmental pollution based on the polluter pays principle. Therefore the research method used in this article uses a normative juridical method with a conceptual approach and statutory approach. The article reveals that PPP in Indonesia involves both preventive and repressive measures to address environmental pollution. Polluters are charged with compensation, but regulations like UUPPLH and Minerba Law are more repressive. Implementation involves guarantee, pollution, and conservation funds, funded by APBN/APBD grants/donations. PT. Timah, as the largest tin IUP holder in Babel, has carried out 100% reclamation, but overall, of the total IUP holders in Babel, these funds are apparently not commensurate with the damage that arises as a result of tin mining exploitation activities. And the number of newly reclaimed areas is 1.59% of the total IUP that has been granted. And the form of civil liability is regulated in the UUPPLH, while criminal liability is regulated in the Minerba Law.]]>
<![CDATA[Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas tentang Kolostrum dengan Motivasi Pemberian Kolostrum di Wilayah Kerja Puskesmas Sukaraja ]]>
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Utami, Tri]]>;
<![CDATA[Andriani, Ria]]>
<![CDATA[ MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 3, No 11 (2023): Volume 3 Nomor 11 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malahayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/mahesa.v3i11.11410
<![CDATA[ABSTRACT Colostrum is a yellowish thick liquid that comes out on the first day to the third day after the baby is born. The amount of colostrum will increase and reach the composition of normal or mature breast milk around 3-14 days. Breast milk containing colostrum is rich in antibodies because it contains high amounts of protein for immunity and germ killers so that exclusive breastfeeding can reduce the risk of death in infants. This study aims to determine the relationship between the knowledge of postpartum mothers about colostrum and the motivation to give colostrum in the working area of the Sukaraja Health Center. This research method uses descriptive analytic quantitative method with a cross-sectional type approach with total sampling data collection technique. The results showed that there was a significant relationship between the knowledge level of postpartum mothers about colostrum and the motivation to give colostrum with a p-value of 0.003 which is less than the value of α (0.05). It can be concluded that there is a significant relationship between the level of knowledge about colostrum and the motivation to give colostrum. Suggestions for further researchers so that they can be used as input, especially regarding knowledge about colostrum milk, so that the knowledge they have can continue to increase. Keywords: Colostrum, Knowledge Level, Motivation, Postpartum Mother ABSTRAK Kolostrum merupakan cairan kental kekuning-kuningan yang keluar pada hari pertama sampai hari ketiga setelah bayi lahir. Jumlah kolostrum akan bertambah dan mencapai komposisi ASI biasa atau matur sekitar 3-14 hari. ASI yang mengandung kolostrum kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Kolostrum dengan Motivasi Pemberian Kolostrum di Wilayah Kerja Puskesmas Sukaraja. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif analitik dengan jenis pendekatan cross-sectional dengan tehnik pengumpulan data total sampling. Hasil penelitian menunjukan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu nifas tentang kolostrum dengan motivasi pemberian kolostrum dengan p-value sebesar 0,003 lebih kecil dari nilai α (0,05). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang kolostrum dengan motivasi pemberian kolostrum. Saran bagi para peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan masukan bagi perawat atau petugas kesehatan khususnya mengenai pengetahuan tentang ASI kolostrum, agar pengetahuan yang di miliki ibu nifas dapat terus bertambah. Kata kunci: Kolostrum, Tingkat Pengetahuan, Motivasi, Ibu Nifas]]>
<![CDATA[Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi ]]>
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Anisya, Adinda Farah]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues (August - January) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v1i2.11
<![CDATA[This article aims to elaborate an empirical study on the role of the FKPT (Coordintaing Forum on The Eradication of Terrorism). This article is based on an assummtion that the FKPT is a vital agent hoped to play a significant role of dradicalisation. The study was conducted to proof as to wether this assumtion is right or wrong by observing the performaance of this agent. In addition to study of its performance, the article also focuses on the issue of deradicalisation on the assumtion that it is program that the FKPT should play its role. Any affort to eradicate terrorism should only be efficient through a work of deradicalisation. The essence of this program is to shift paradigm or mindset which is believed to have been dangerous and misleading. Applying an empitical legal approach, this study aims to explore deeply the application of the deradicalisation and its influence in enhanching community awareness against the danger of terrorism. It is found through this study that the FKPT, as long as its role is concerned, has been working so efficently by advocating brokers to dessimanate its mission of deradicalisation. However, the study also revealed waknessess during its program showing that the community awareness over the danger of the terrorism ideology has not increasingly shifted as the program might have expected. Istead, as the study revealed, religious extremism seems to have been increased lately. It is suggested through this study that the FKPT work more expansively reaching the root, especially to the lay people and students as they have mostly been the main target of radicalisation and of potentially terrorism.]]>
<![CDATA[Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community ]]>
<![CDATA[Kusniati, Retno]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i2.37
<![CDATA[This article aims to elaborate on the values of the ASEAN Community in preventing forest and land fires through the ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), and the Implementation of AATHP in Indonesia. This is because the issue of forest and land fires is one of the main issues in the ASEAN region, and its impact causes cross-border air pollution which results in disruption of diplomatic relations among the ASEAN Member States. Even though ASEAN Member countries have agreed to create an ASEAN Community. Therefore, by applying the normative juridical legal research method, this paper intends to explore several things, namely first; how the values of the ASEAN Community in preventing forest and land fires through the ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), Second, how is the implementation of AATHP in Indonesia. This article finds that the values of the ASEAN Community have been contained in every article regulated in the AATHP for the prevention of forest and land fires that occur in the ASEAN region. Second, Indonesia has ratified the AATHP and made legal products that can reach actors of forest and land burning. This is marked by the passing of the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law, the Plantation Law, and the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Besides, in Jambi Province, Jambi Province has also established Local Regulation Number 2 of 2016 concerning Prevention and Control of Forest and Land Fires.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL GUNA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI DESA BATU BERIGA ]]>
<![CDATA[Kusuma, winanda]]>;
<![CDATA[permatasari, bunga]]>;
<![CDATA[Yokotani, Yokotani]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Abdi Insani ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i1.1381
<![CDATA[The Bangka Belitung Islands Province has a lot of communal intellectual property. One form of communal wealth is in the form of sea taber ritual ceremonies and sea alms which are part of traditional cultural expressions. The ritual ceremony of sea taber and almsgiving is owned by Batu Beriga Village, located in Central Bangka Regency. The sea taber and sea alms ritual activities are always carried out every year by the Village Government and attended by the local community and people on Bangka Island. Unfortunately, village communities do not yet know the importance of protecting communal intellectual property, even though the Copyright Law has provided protection for communal intellectual property. The aim of this community service is to raise awareness in the Batu Beriga Village community of the importance of legal protection for communal intellectual property and to preserve local wisdom, especially the village's traditional cultural expression in the form of the sea taber ritual. The implementation of this community service activity uses several stages. The first stage is outreach to village officials about the importance of legal protection of village communal intellectual property. The second stage is documentation of the implementation of sea taber and sea alms activities. The third stage involved compiling a book about the ritual of sea taber and sea alms in Batu Beriga Village. The results of community service activities are an increase in the understanding of the Batu Beriga village community about the forms of communal intellectual property. The public knows that regulations regarding EBT are regulated in Government Regulation Number 56 of 2002 concerning Communal Intellectual Property. Based on this PP, forms of Communal Intellectual Property include traditional cultural expressions, traditional knowledge, genetic resources, indications of origin, and potential geographical indications. Furthermore, there has been an increase in village community awareness to legally protect village-owned communal intellectual property. This effort can be carried out by the community by submitting an application to the local government to be registered as EBT. Carrying out activities to increase awareness of village officials, community leaders and also the community to protect the communal intellectual property owned by Batu Beriga, and compiling a book about sea taber.]]>
