Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

KEADILAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR: ANALISIS PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG Permatasari, bunga; Salfutra, Reko Dwi; robuwan, rahmat; Adha, Muhammad Yogie
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/ws8hy822

Abstract

Legal and illegal tin mining activities have caused environmental damage in the Bangka Belitung Islands Province. This damage includes forest destruction, water and soil pollution, coastal abrasion, and loss of biodiversity. In environmental law, the polluter pays principle requires polluters to be responsible for the costs and actions to restore the damaged environment caused by their actions. In addition, environmental justice is also very important to uphold in the case of tin mining in the Bangka Belitung Islands Province. This study aims to analyze the application of environmental justice and the polluter pays principle in efforts to restore the environment caused by tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses a normative juridical method with an emphasis on legislative and conceptual approaches. The focus of the analysis is directed at reviewing regulations and concepts related to the polluter pays principle and environmental justice theory, particularly within the framework of environmental damage restoration. The results of the study indicate that regulations in Indonesia have regulated the polluter pays principle, however, in practice, this principle faces obstacles in its implementation. In addition, the implementation of environmental justice is also carried out within the framework of environmental restoration. Therefore, the implementation of environmental justice needs to be carried out holistically. Political commitment, public oversight, and firm law enforcement are needed so that post-tin mining environmental recovery in Bangka Belitung not only improves the ecology, but also restores the rights of local communities who have been marginalized by the logic of natural resource exploitation.
Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance Alokasi Dana Desa Di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Rizki Ade Fernanda; Indah Sulistia; Rati Veronica; Bunga Permatasari
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/3h709391

Abstract

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan
Analisis Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Tradisional di Kabupaten Bangka Barat Aditya Pamungkas; Salmi; Ave Agave Christina Situmorang; Permatasari, Bunga
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jcmz8g82

Abstract

This study aims to analyze the normative responsibilities of the West Bangka Regency Government in fulfilling the health and safety rights of traditional fishermen. As a maritime entity, the fishing profession in this region carries high risks that are often overlooked due to regulatory complexity and economic interests. The research method used is a normative method with a legislative approach and the theory of state responsibility. The results of the discussion indicate that despite the mandate through Law No. 7 of 2016 and the free BPJS program, there are still regulatory gaps related to Occupational Safety and Health standards and protection for informal workers. Implementation in the field is still hampered by limited maritime medical infrastructure at coastal health centers and a lack of supervision of safety standards on traditional vessels. In conclusion, the West Bangka Regency Government needs to immediately codify the protection of fishermen into an inclusive Regional Regulation, strengthen the community-based social security system, and increase maritime medical capacity to guarantee the constitutional rights of fishermen in a sustainable manner.
Penggunaan K9 Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pangkalpinang Anggi Safitri; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Bunga Permatasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4962

Abstract

Meningkatnya peredaran narkotika di Kota Pangkalpinang menuntut strategi pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti. Unit K-9 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai instrumen taktis untuk memperkuat deteksi dini dan menekan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi K-9 dalam upaya preventif tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi hambatan operasional yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan handler Unit K-9 di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K-9 dilaksanakan secara sistematis melalui pemetaan intelijen, mekanisme permintaan resmi antar satuan, pola pencarian terstruktur, serta koordinasi lintas unit. Dalam kurun waktu 2021–2025, keterlibatan K-9 berkontribusi signifikan dalam pengungkapan barang bukti narkotika, termasuk penyitaan skala besar sabu dan ganja, serta memperkuat patroli preventif di titik rawan. Kehadiran K-9 tidak hanya mempercepat proses deteksi, tetapi juga menimbulkan efek psikologis pencegahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas operasional masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, anggaran, faktor lingkungan, prosedur hukum, serta modus penyamaran yang semakin kompleks.