Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Philosophy (JLP)

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Muhammad Anis; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1479

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum illegal loging yaitu substansi hukum, struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging, sedangkan budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana tersebut memberikan berpengaruh terhadap penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. The aim of the research is to analyze the law enforcement on forestry crimes in the Illegal Logging Sector of the Security and Law Enforcement Agency for the Environment and Forestry in the Sulawesi Region. This research is legal research using a juridical-sociological approach. The results of the study show the Effectiveness of Law Enforcement in the Illegal Logging Sector of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Security and Law Enforcement Agency (BPPHLHK) according to Law Number 19 of 2004 Jo. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning P3H are implemented ineffectively, due to the low quality of law enforcement, and low public trust in law enforcement efforts. Factors that influence the effectiveness of illegal logging law enforcement are legal substance, the legal structure has little influence on illegal logging law enforcement, while legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure have an influence on law enforcement in the field of Illegal Logging Environmental Security and Law Enforcement Agency and Forestry (BPPHLHK) Sulawesi Region.
Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang Hartono Hamzah; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1489

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang mempegaruhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaa tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The research objective is to analyze the function of forest rangers in tackling illegal logging crimes in the forest area of ​​Batulappa sub-district, Pinrang Regency and the influencing factors. This research uses the empirical law method (nondoctrinal). The results of this study indicate that: The function of forest rangers is very important to maintain the integrity of forest areas and prevent damage to living natural resources and their ecosystems. The Pinrang district forest rangers have not carried out their functions as they should, namely making field visits every day, implementing preventive measures, namely socializing the importance of forests to the community. As well as the implementation of forest police duties in tackling illegal logging crimes in Pinrang Regency has not run optimally as expected because there is still forest damage caused by illegal logging and there are many challenges for forest police in tackling illegal logging crimes. Factors that influence the implementation of the duties of the Forestry Police in tackling illegal logging in the forest area of ​​Pinrang Regency are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the absence of Civil Servant Investigators.