Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Hikmah AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Asy-Syariah Al-Azhar Islamic Law Review Al-Azhar Journal of Islamic Economics Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Jurnal Al Tasyri'iyyah Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Bayan: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009 Talli, Abdul Halim
Al-Hikmah Journal for Religious Studies Vol 15, No 1 (2014): Al-Hikmah Journal for Religious Studies
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyatuan pembinaan  judicial power dengan court administration di bawah Mahkamah dikenal dengan sistem pembinaan peradilan satu atap. Dengan diberlakukan ketentuan pembinaan sistem peradilan terpadu dalam satu  atap, maka sejak itu pula penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan di pengadilan agama dan pengadilan tingkat pertama lainnya sepenuhnya dalam pembinaan Mahkamah Agung. Segala sangkut paut pembinaan yustisi dan non yustisi (organisasi, administrasi dan finansial) institusi peradilan pada keempal lingkungan peradilan tersebut berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung. Demikian halnya dengan  sistem pengawasan hakim. Pengawasan hakim pengadilan agama juga tidak berbeda dengan sistem pengawasan pada pengadilan tingkat pertama lainnya. Sistem pengawasan ini dikenal dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di samping pengawasan ketua pengadilan  agama dan ketua pengadilan tinggi agama, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial ini adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
PENYERANGAN PENGIKUT AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HAM Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Ahmadiyah, tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Quran dan yang dipesankan Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti al-Mahdi yang dijanjikan. Demikian pula pemahamannya mengenai wahyu,  menurut Ahmadiyah, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah Muhammad saw. wafat. Wahyu yang terhenti hanyalah wahyu tasyri’ atau wahyu syari’at, bukan wahyu mutlak. Wahyu mutlak ini tidak dikhususkan untuk para nabi saja, akan tetapi diberikan juga kepada selain mereka. Paham dan keyakinan kaum Ahmadiyah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Ajaran Ahmadiyah tersebut menyalahi dalil-dalil kuat dan jelas yang menyatakan tidak adanya lagi nabi yang diutus Allah SWT. sesudah Nabi Muhammad saw. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Jemaah Ahmadiyah, berupa  pengusiran, pengrusakan  atribut dan gapura dan penganiayaan melalui lemparan batu dan kayu, telah mengancam keselamatan harta dan jiwa Jemaah Ahmadiyah yang mengakibatkan hilangnya perasaan aman dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas suci, amar makruf nahi munkar, ulama memberikan peringatan khusus kepada yang menunaikannya agar lebih berhati-hati dan menurut cara yang dicontohkan Rasululah. Menunaikan tugas ini tidak boleh tergesa-gesa, apalagi serampangan, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menjalankan amar makruf dan nahi munkar hendaknya memperhatikan strategi yang tepat dan melalui cara-cara yang telah di tetapkan
SYARAT CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILUKADA DAN PERSPEKTIF ULAMA Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah merupakan salah satu refleksi dari reformasi system pemerintahan di Indonesia. Otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan ini ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesalahpahaman pemerinthana daerah menyikapi tujuan otonomi daerah tersebut. Akibatnya, muncul “raja-raja kecil” di daerah yang menempatkan dirinya sebagaia penguasa tunggal dan penentuan kebijakana sesuai dengan keinginannya. Bahkan, hanya dengan iming kekuasaan, tanpa menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus di embannya, seseorang berusaha keras mengumpulkan suara dan dukungan massa untuk meraih kemenangan pilkada sekalipun kemampuan dirinya tidak memadai. Merepon hal tersebut, perlu diperketat dan ditingkatkan kualitas syarat-syarat calon kepala daerah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang begitu berat. Karena itu, penulis berpendapat perlu dimunculkan pendapat-pendapat ulama tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa atau pemerintah, guna melahirkan rumusan syarat-syarat calon kepala daerah yang dapat melahirkan manusia unggul dan pilihan sebagaia kepala daerah di masa akan dating.
SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Weni Agustina; Abd. Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11430

Abstract

AbstrakKewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagianya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan masyarakat sayyid lebih memilih menggunakan hukum adatnya dalam persoalan kewarisan. Alasannya, jika menggunakan hukum Islam, lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya karena didalam hukum Islam, adanya perbedaan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kebiasaan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris. Oleh karena itu, diharapkan adanya pembelajaran dari para tokoh Agama untuk memberikan nasehat tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Warisan.AbstractInheritance is a sensitive issue because it is related to the distribution of property of people who die to their heirs. In fact, disputes often occur between heirs in their distribution. This is due to human nature that is more likely to be greedy, realistic and willing to sacrifice other people's rights for their personal interests and ambitions. This research includes field research that is descriptive qualitative field research with an empirical juridical approach that is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed. This research shows that the system of inheritance distribution of sayyid people prefers to use their customary law in inheritance issues. The reason is, if you use Islamic law, there are more disadvantages than the benefits because in Islamic law, there are inheritance differences between men and women. As for the habit of forbidding their daughters from marrying men who are not descendants of sayyid which resulted in the girl being blocked from inheriting. Therefore, it is expected that learning from religious leaders to provide advice on the need to use Islamic inheritance law especially we as followers of Islam certainly use Islamic inheritance law, of course using Islamic inheritance law to create a sense of justice.Keywords: Custom, Islamic Law, Inheritance.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPAN TRADISI ANRONG BUNTING DALAM UPACARA PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa) Nursalam Salam; Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13192

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi anrong bunting dalam upacara pernikahan. Adapun submasalah dalam penelitian ini adalah (1)  Bagaimana prosesi adat anrong bunting dalam upacara pernikahan? (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap prosesi adat anrong bunting dalam upacara pernikahan?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosesi adat anrong bunting terdiri dari mulai dari perlengkapan yang disediakan untuk melaksanakan prosesi adat anrong bunting, kedua mempelai duduk memangku kelapa dan memegang beras,dan mengikuti proses sampai selesai. Adapun tinjauan hukum islam dalam tradisi adat anrong bunting ini yang melakukan cukur alis, dilihat dari segi kecantikan lebih baik, bagus dan terlihat cantik apabila alis di cukur karena lebih kelihatan aura pengantin baru yang sudah menikah sedangkan di dalam islam menggunting bulu alis atau merapikannya dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita hukumnya haram, karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengikuti setan yang selalu memperdaya manusia supaya mengubah ciptaan Allah.Kata Kunci: Pernikahan, Anrong Bunting, Hukum Islam
PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Fitrah Ainil Qalbi; Abd. Halim Talli; Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.20368

Abstract

Abstrak Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum sebab diri manusia ada hak yang perlu dibela. Kasus perdata yang terjadi hari-hari ini pelakunya rata-rata dari kalangan dimana justice for all itu tidak merata. Masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan meneliti dengan dalam yang mana tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta perspektif hukum Islam dari peran advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam studi lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan metode deskiriptif kualitatif. Kesimpulannya, Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Kata kunci: Advokat, Klien, Hukum Islam. Abstract Undeveloped education in society causes a need for legal protection because human beings have rights that must be defended. In the civil cases that occur these days, the perpetrators are mostly from groups where justice for all is not evenly distributed. The problem that arises in this research is that the researcher examines and examines the purpose of which is to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors as well as the perspective of Islamic law on the role of a lawyer in the representation of clients in the Religious Maros. Search. This research is a field study on the approach to Islamic law using the Islamic legal approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation which were processed using qualitative descriptive methods. In conclusion, lawyers can also become facilitators in seeking the truth and maintaining justice to defend human rights and provide free and independent legal defense. However, the reality is that in society, the legal profession sometimes raises pros and cons, especially when it comes to its role in the provision of legal services. follow the procedural laws in force in religious courts. By following these rules, deviant practices can be minimized, so that procedures can be taken into account. Keywords: Lawyers, Client, Islamic Law.
EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Nur Alfadhilah Ruslan; Abdul Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21488

Abstract

AbstrakPerkembangan bidang informasi dan tekhnologi saat ini mendorong terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara elektronik terdiri dari tahap pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) dan persidangan (e-Litigation). Efektivitas ditinjau dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik smartphone/pc, jaringan internet stabil, e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai tekhnologi dan mekanisme acara elektronik, tergugat/termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi e-court dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.AbstractCurrent developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings to provide services that are simple, faster and low cost. This study aims to determine the implementation, effectiveness, supporting and inhibiting factors of electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other  related sources. The result of this study indicate that the electronic program consists of the stages of registration (e-Filling), e-Payment, e-Summons, and trial (e-Litigation). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer, stable internet network, e-mail and active telephone/whatsapp numbers. The inhibiting factors are unstable internet networks, lack og user knowladge about technology and electronic program mechanisms, defendant/respondent do not agree to proceed electronically, delays in responding to judges at trial. The Parepare Religious Court should as much as possible socialize the  features of the e-court application in electronic proceedings so that its use can increase.Keywords: electronic proceedings, effectiveness, religious court.
Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009 Abdul Halim Talli
Al-Hikmah Journal for Religious Studies Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyatuan pembinaan  judicial power dengan court administration di bawah Mahkamah dikenal dengan sistem pembinaan peradilan satu atap. Dengan diberlakukan ketentuan pembinaan sistem peradilan terpadu dalam satu  atap, maka sejak itu pula penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan di pengadilan agama dan pengadilan tingkat pertama lainnya sepenuhnya dalam pembinaan Mahkamah Agung. Segala sangkut paut pembinaan yustisi dan non yustisi (organisasi, administrasi dan finansial) institusi peradilan pada keempal lingkungan peradilan tersebut berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung. Demikian halnya dengan  sistem pengawasan hakim. Pengawasan hakim pengadilan agama juga tidak berbeda dengan sistem pengawasan pada pengadilan tingkat pertama lainnya. Sistem pengawasan ini dikenal dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di samping pengawasan ketua pengadilan  agama dan ketua pengadilan tinggi agama, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial ini adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
PENYERANGAN PENGIKUT AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HAM Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.632

Abstract

Menurut Ahmadiyah, tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Qur'an dan yang dipesankan Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti al-Mahdi yang dijanjikan. Demikian pula pemahamannya mengenai wahyu,  menurut Ahmadiyah, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah Muhammad saw. wafat. Wahyu yang terhenti hanyalah wahyu tasyri’ atau wahyu syari’at, bukan wahyu mutlak. Wahyu mutlak ini tidak dikhususkan untuk para nabi saja, akan tetapi diberikan juga kepada selain mereka. Paham dan keyakinan kaum Ahmadiyah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Ajaran Ahmadiyah tersebut menyalahi dalil-dalil kuat dan jelas yang menyatakan tidak adanya lagi nabi yang diutus Allah SWT. sesudah Nabi Muhammad saw. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Jemaah Ahmadiyah, berupa  pengusiran, pengrusakan  atribut dan gapura dan penganiayaan melalui lemparan batu dan kayu, telah mengancam keselamatan harta dan jiwa Jemaah Ahmadiyah yang mengakibatkan hilangnya perasaan aman dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas suci, amar makruf nahi munkar, ulama memberikan peringatan khusus kepada yang menunaikannya agar lebih berhati-hati dan menurut cara yang dicontohkan Rasululah. Menunaikan tugas ini tidak boleh tergesa-gesa, apalagi serampangan, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menjalankan amar makruf dan nahi munkar hendaknya memperhatikan strategi yang tepat dan melalui cara-cara yang telah di tetapkan
SYARAT CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILUKADA DAN PERSPEKTIF ULAMA Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.635

Abstract

Pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah merupakan salah satu refleksi dari reformasi system pemerintahan di Indonesia. Otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan ini ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesalahpahaman pemerinthana daerah menyikapi tujuan otonomi daerah tersebut. Akibatnya, muncul “raja-raja kecil” di daerah yang menempatkan dirinya sebagaia penguasa tunggal dan penentuan kebijakana sesuai dengan keinginannya. Bahkan, hanya dengan iming kekuasaan, tanpa menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus di embannya, seseorang berusaha keras mengumpulkan suara dan dukungan massa untuk meraih kemenangan pilkada sekalipun kemampuan dirinya tidak memadai. Merepon hal tersebut, perlu diperketat dan ditingkatkan kualitas syarat-syarat calon kepala daerah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang begitu berat. Karena itu, penulis berpendapat perlu dimunculkan pendapat-pendapat ulama tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa atau pemerintah, guna melahirkan rumusan syarat-syarat calon kepala daerah yang dapat melahirkan manusia unggul dan pilihan sebagaia kepala daerah di masa akan dating.
Co-Authors A, Asni Abd. Qadir Gassing Adnan Almuhtadi Affandi, Ahmad Zulkifli Ahmad Khairul Fajri Ahmad Zulkifli Affandi Akram, Andi Alamsyah Alimuddin Amrullah, Muhammad Salam Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Andi Takdir Djufri Aprianti, Sheila Arif, Alfiani Arminsyah Arminsyah Asfira Yuniar Ashar ASNI Asni Asni Asni Ativa Nurhadi Ayu Ashari Bani Adam I'tishan Dahlan Dahlan Dewi, Nurul Aulia Dwi Alfiana Dwi Harjana Eka Cahyani Ikhwan Eka Mahendra Putra Erniawati Fajri, Ahmad Khairul Fatmawati Fatmawati Fatta, Muh. Irsyad Fausya, Annisa Feliatra Fitrah Ainil Qalbi Fitri Ramadana Fitry, Adhe Yatul Gassing, A. Qadir H, Hardani Habib, Muhammad Taufiq Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hardian Iskandar Haris Kulle Harjana, Dwi Hasbir Paserangi Hasyim Aidid Heriana Heriana Heriana, Heriana Hermayanti, Riska Hilmi Hilmi I'tishan, Bani Adam Ibnu Izzah Ibtisam Ibtisam Irayanti Nur Irsan R J, Jumriani Kamarudin, Ansyar Kifliansyah, Baso Kiljamilawati Kiljamilawati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lidinirrahman, Muh Saad Said Lomba Sultan Lomba Sultan Lukman Hakim Maabi, Husnul Marilang Masyita Masyita Mohamad Subli Mohd Al Adib bin Samuri Mualimin Mochammad Sahid Mufrih, Adi Nurhani Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan Muh.Muhajir Muhajir Muhamad Hasan Sebyar Muhamamad Suhufi Muhammad Afdhal Azis Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Furqanul Ikram Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Najib Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Tahir Mustafa, Zulhas'ari Mustafa, Zulhas’ari Musyfikah Ilyas mutiara mutiara Muttazimah Nur Ainun Mardiah Nur Alfadhilah Ruslan Nur Ita Wahyuni Nur Wahid Nurfianalisa Nurfyana Narmia Sari Nurhidayat, Muhammad Nursalam Salam Nurul Azizah Patimah Patimah Patimah Podu, Sobar Pratama, Abdul Hakim Putri Novianti Qadir Gassing Rahma Amir Rahmasari, A. Nina Rahmatiah HL Ramli, Arif Rahman Raodatul Jannah Reski Ananda Saenab Ridwan Saleh Rustan Darwis Ryas Maududdin Sabaruddin Sabri Samin Sheila Aprianti Sinelele, Ashar Siti Aisyah St Halimang Sudirman Sudirman Sulastryani, Sulastryani Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Tabran, Muhammad Tahir Maloko Turnip, Ibnu Radwan siddik Umar Laila Umar Umar Usman Jafar Weni Agustina Zulfajrin Nur Zulhas’ari Mustafa Zulhas’ari Mustafa