Abdul Halim Talli
Dosen dan Ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Talkīn Dead Before and After Buried; an Analysis of the al-Shafi'i and Maliki Schools of Thought Tabran, Muhammad; Talli, Abdul Halim
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v3i2.22003

Abstract

This article examines the analysis of the views of the al-Shafi'i and Maliki schools on the talqīn of the dead before and after being buried. The type of research used by the author in this study is a qualitative research type, which is a type of research that brings library research data sources in the form of books or other scientific works. using a normative approach (shari'a), which is an approach to the problem that will be studied based on texts in the Qur’an, Sunnah, and Ijmak of the scholars and obtained from various literatures related to the problems that the author will discuss, both sourced from primary and secondary data. secondary data. The results of this study found differences in views between the scholars of the al-Shafi'i School and the Maliki School regarding the legal status of talqīn before and after burial, using the legal istinbath technique of each school. The al-Shafi'i school of thought is of the view that the law of talqin before being buried or in a state of death is sunnah as well as after being buried based on the arguments and istinbath of the school's law. Unlike the Maliki school of thought, the law of talqīn before burial is sunnah, and the law of talqīn after being buried is makruh, based on the legal argument that after burial it is considered weak. Keywords: Talqīn Dead; Burial; al-Sha’fii School; Maliki School.
FILOSOFI PANDANGAN MISTIK MASYARAKAT TERHADAP KASIPALLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) Iskandar, Hardiana; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14904

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah bagaimana prespektif hukum Islam terhadap eksistensi Kasipalli pada Makassar di Romang Polong?. Pokok masalah tersebut dijabarkan menjadi sub masalah, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap posisi, pemertahanan, dan muatan nilai pemali dalam kehidupan masyarakat Makassar di Romang Polong? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan posisi Kasipalli, pemertahanan, dan nilai-nilai Kasipalli dalam sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif-eksploratif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner meliputi sejarah, antropologi, filosofis, dan ilmu syariat. Sumber data primer adalah masyarakat Makassar yang terpilih pada daerah perwakilan.  Sumber sekunder yaitu buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan. Pengolahan data dilakukan dengan langkah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data (kondensasi), display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Kasipalli dalam masyarakat Makassar dapat ditemukan dalam posisinya sebagai kepercayaan kepada sumbernya yaitu orang tua atau leluhur dan keyakinan pada ancaman akibatnya. Demikian juga posisinya sebagai sistem kebudayaan atau pangadereng. Eksistensi Kasipalli masih bertahan karena memiliki faktor pemertahanan yang terkait dengan posisinya dalam budaya. Kata Kunci : Tradisi; Kasipalli;  Filosofi Mistik;  Hukum Islam;AbstractThe main problem of this research is how is the perspective of Islamic law towards the existence of Kasipalli in Makassar in Romang Polong ?. The subject matter is elaborated into sub-problems, namely how is the view of Islamic law on the position, retention, and content of the value of pemali in the lives of Makassar people in Romang Polong? The purpose of this study is to describe the position of Kasipalli, retention, and Kasipalli's values in the perspective of Islamic law. This research is a field research with qualitative data analysis which is presented descriptively-exploratively. The research approach used is a multidisciplinary approach covering history, anthropology, philosophy, and syariah science. The primary data source is the Makassar people selected in the representative area. Secondary sources are books or research results related to the discussion. Data processing is done by steps of observation, interviews, and reference tracing. Data processing and analysis techniques are carried out with the data reduction (condensation) stage, display or presentation of data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the existence of Kasipalli in Makassar society can be found in its position as a trust in its source, namely parents or ancestors and confidence in the threat of its consequences. Likewise its position as a cultural or pangadereng system. Kasipalli's existence still survives because it has a holding factor related to its position in culture.Keywords: Tradition; Kasipalli; Mystical Philosophy; Islamic Law.
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi: Analisis Empat Mazhab Arif, Alfiani; Talli, Abdul Halim; Ramli, Arif Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.23375

Abstract

This article discusses the law of carrying out online marriage during the pandemic (analysis of four schools of thought). In answering these problems and analyzing qualitative data, the author uses a normative juridical approach. This research is classified as library research, this type of research is to analyze the content (content analysis) that is in accordance with the problems discussed, then review and conclude it. Researchers found: online marriage is a form of marriage in which the consent transaction is carried out through circumstances or activities that are connected to a network or internet system (via online), between the prospective groom and the bride, the guardian and the witness are not in one place but in the same place. displayed is only a form of visualization from both parties through the help of electronic tools (online media). The implementation of online marriage in Indonesia according to the law and analysis of the four schools of thought is allowed on the condition that its implementation must be in accordance with the pillars and conditions of marriage in general and under certain (urgent) circumstances.
Pandangan Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Habib, Muhammad Taufiq; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850

Abstract

Artikel ini membahas tentang wali Mujbir dalam pernikahan anak dibawah umur pandangan mazhab Syafi’I dan Hanafi. Kajian ini bertujuan agar membuka mata kita seputar penjelasan wali mujbir yang untuk saat ini mungkin masih tidak terlalu terekspos atau masih agak awam dimata masyarakat mengenai pengetahuan perwalian nikah dan menjadi problematika antar mazhab, khususnya Syafi’i dan Hanafi sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali Mujbir serta kencenderungan pengabaian terhadap sistem maupun syarat-syarat dalam perwalian untuk pelaksanaan sebuah pernikahan, dan masih banyak pernikahan seorang anak yang dibawah umur tanpa memahami kaidah-kaidah dasarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research atau penelitian Pustaka. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa didalam Islam pernikahan memiliki kedudukan yang signifkan pada konsep kerukunan ummat dikarenakan ajarannya sangat memperhatikan perilaku umatnya untuk menjalani setiap kewajiban maupun sunnah. Begitupun juga halnya dengan wali disebuah pernikahan harus memperhatikan sistem-sistem yang telah ada demi keabsahan suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian mujbir terhadap orang gila. Untuk Wali mujbir, sebaiknya sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihanya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Amalan Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gow Nurhidayat, Muhammad; Alimuddin; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27346

Abstract

Pandangan masyarakat terhadap amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa dan amalan haji jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La’lang yakni dalam amalan Sholat masyarakat menganggap sholat yang dilaksanakan pada Tarekat ini terlalu cepat seperti terburu-buru, kemudian dalam amalan Zakat sangat berbeda dengan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Amalan Zakat terbagi menjadi lima bagian diantaranya Zakat Fitrah, Zakat barang-barang, Zakat peternakan, Zakat tumbuh-tumbuhan dan Zakat badan. Selanjutnya Amalan puasa pandangan masyarat tentang amalan puasa ini tidak ada perbedaan hanya saja dalam penentuan awal Puasa kadang bersamaan dengan Muhammadiyah kadang juga Bersamaan dengan Nahdatul Ulama. Dan yang terakhir amalan Haji dalam Pandangan Masyarakat amalan haji pada Tarekat Tajul Khalwatiyah itu telah sesuai sebagaimana yang dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya tinjauan hukum Islam tentang Amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang sebagai berikut Amalan Sholat dalam tinjauan Hukum Islam boleh melakukan sholat sunah atau wajib dengan cepat tetapi dengan kadar thuma’ninah (tenang), selanjutnya amalan Zakat menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yakni Zakat Fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang sedangkan Zakat Maal yang dikeluarkan seorang muslim yang berkecukupan seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, harta penemuan, emas dan perak masing-masing memiliki jenis perhitunganya sendiri begitupun dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang. kemudian Amalan Puasa yang diamalkan oleh Tarekat Tajul Khalwatiyah ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. dan yang terakhir amalan haji dalam ketentuan Hukum Islam terhadap amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah sesuai pula dalam ketentuan Syariat.
Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia Talli, Abdul Halim; Akram, Andi; Sinelele, Ashar; Dahlan, Dahlan; Hakim, Lukman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.14865

Abstract

The application of the formal truth concept in civil courts, particularly religious courts, ought to have been abandoned. In several civil disputes, judges are guided by the pursuit of formal truth, resulting in unjust verdicts. This study examines the situation of the principle of formal truth in the investigation of civil matters in the Religious Courts and the view of the Makassar Religious High Court Judge regarding its application. This study is a legal-empirical investigation informed by legal philosophy. Techniques for data collecting consisting of in-depth interviews with key informants and research of court decisions and relevant literature. The findings of the study indicate that, first, the principle of formal truth that is applied to religious courts is still legitimate today, just as the HIR/RBg approach of proving civil cases in Indonesian civil courts is still valid. Second, the opinion of the judges of the Makassar Religious High Court regarding the application of the formal truth principle in the environmental courts of the religious courts demonstrates that, in general, the Makassar PTA judges believe that this principle must be applied as a trial process provision. In their opinion, the formal principle of truth serves as a guide for parties and judges when reviewing cases. Several other judges, however, believe that the formal truth principle should be substituted by the material truth.
Integrasi Fiqh al-Bi'ah dan Praktik Lingkungan Adat: Studi terhadap Tradisi Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng Tahir, Muhammad; Maloko, M Thahir; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i1.55037

Abstract

This study aims to conduct a critical study of the pa'jukukang tradition in the traditional rituals of the Bugis-Makassar community from the perspective of environmental fiqh, focusing on the identification of the ecological impact caused and the relevance of Islamic sharia values in regulating human relations with nature. This research is a field study with a qualitative approach, using descriptive-analytical methods and sharia approaches to examine in depth the Islamic values contained in these cultural practices. Data was obtained through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed thematically. The results of the study show that the pa'jukukang tradition consists of four main stages: appasulu pangngajai, akkawaru, kalau'u ri pa'jukukang, angnganre ta'bala'na, and angnganre raja'na. The implementation of this tradition has an ambivalent impact on the environment: on the one hand, there are the values of preservation and respect for nature; But on the other hand, some technical practices have the potential to cause pollution or overexploitation of natural resources. From the perspective of environmental jurisprudence, the implementation of this tradition can be reviewed through the basic principles of Islamic ecological ethics, namely spirituality as the basis of ecological behavior; iḥtirām wa ḥiẓ al-bi'ah (respect and protection of the environment); istikhlāf wa al-amānah (Caliph and Trust); al-mīzān (balance); al-'adl wa al-iḥsān (justice and goodness); al-maṣlaḥah al-'āmmah (public good); lā tufsidū fī al-arḍ (prohibition of doing damage to the earth); and the principle of sustainability. Therefore, it is necessary to mainstream environmental jurisprudence in the implementation and preservation of the pa'jukukang tradition as a form of harmonization between local cultural values and Islamic teachings in maintaining environmental sustainability.
Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

Abstract

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.
Memahami Hukum Islam melalui Hadis Harjana, Dwi; Talli, Abdul Halim; Ridwan, Saleh
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11 No. 1 (2025): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v11i1.4094

Abstract

This study examines the existence of hadith as the second source of Islamic law after the Qur’an, as well as the methods employed to interpret and implement it in the formation of Islamic legal rulings. Hadith serves as an explanation of Qur’anic verses, a source of new legal rulings, and a guide for Muslim daily life. The research combines library study and field observation, employing the maqāṣid al-syarī‘ah approach to analyze the principles, methods, and both textual and contextual approaches in understanding hadith. Findings reveal that a comprehensive understanding of hadith requires verification of the chain of transmission, analysis of the text, and consideration of historical and social contexts. Accordingly, hadith not only reinforces its position as a source of Islamic law but also contributes to the development of relevant, applicable, and contemporary-oriented legal solutions.
Implementation of Sanctions in Regional Regulation Number 2 Year 2020, Gowa District Perspective Saddu Zari'ah Talli, Abdul Halim
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 1 (2021): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v10i1.22198

Abstract

The Gowa Regency Government enforces Regional Regulation No. 2/2020 concerning Mandatory Masks and Implementation of Health Protocols in Preventing the Spread of Corona Virus Disease 2019 on September 21, 2020. The enactment of this regional regulation has drawn a lot of criticism and protests from the public, especially those who have been caught in the operation of law enforcement. The bylaw is interesting to study further for reasons. First, this regional regulation was born and enforced for people affected by Covid-19 who feel the impact in various aspects of life. Second, the spread of the 2019 corona virus disease is determined by the Central Government as a non-natural national disaster, therefore the regulations governing it are also stipulated by the Central Government. This study is viewed from two aspects, namely: 1) What is the legal position of Perda No. 2 of 2020 Gowa Regency according tao the laws and regulations in Indonesia? and 2) What is the saddu zari'ah perspective on the enforcement of the sanctions in the perda? This study is expected to provide insight regarding the legal position of Perda No. 2 of 2020, Gowa Regency, as well as revealing the saddu zari'ah perspective on the imposition of sanctions in the perda. This discussion uses a juridical-syar'iy approach. This study shows that Regional Regulation Number 2 of 2020 Gowa Regency is legal and binding in accordance with the applicable laws and regulations. The Perda fulfills the formal and material requirements in the formation of legislation in Indonesia. Meanwhile, the saddu zari'ah perspective on the imposition of sanctions in this regional regulation is in accordance with the Shari'a, because the imposition of sanctions leads people to comply with the obligation to wear masks and implement health protocols to avoid and control the transmission of covid-19.