Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Hikmah AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Asy-Syariah Al-Azhar Islamic Law Review Al-Azhar Journal of Islamic Economics Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Jurnal Al Tasyri'iyyah Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Bayan: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Abdul Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2015): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v2i1.2635

Abstract

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).
Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa Abdul Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10712

Abstract

BP4 merupakan salah satu lembaga mitra Kementerian Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Lembaga ini terbentuk dari tingkat nasional hingga pada tingkat kecamatan yang berusaha memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan agar para suami istri dapat mengarungi bahtera rumah tangganya yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal disebabkan berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala internal meliputi: tidak tersosialisai secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan. sementara kendala internal meliputi: sumber anggaran yang tidak jelas, sumber daya manusia tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup. BP4 is one of the partner institutions of the Ministry of Religious Affair that aims to enhance the quality of marriage in order to create a sakinah mawaddah wa rahmah household. This institution is formed from the national level to the district level which seeks to provide marriage guidance and advice so that husband and wife can sail the ark of a prosperous, happy, physically and mentally happy household. The BP4 of Gowa Regency cannot perform its duties and functions optimally due to various obstacles in carrying out its role. These constraints are divided into two, namely external and internal. Internal obstacles include: the existance of BP4 in the midst of the community was not being well socialized, and the breaking up of district and sub-district management of the institution. While, the internal constraints include: unclear budgetary resources, unprofessional human resources, and lack of adequate facilities and infrastructure
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Ibtisam Ibtisam; Abdul Halim Talli; Kurniati Kurniati
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 6, No 1 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v6i1.1937

Abstract

Salah satu pemikiran Imam Abu Hanifah adalah penetapan dalam transaksi perjanjian salam yang sangat menekankan kepercayaan untuk mencegah pihak-pihak bertransaksi dari transaksi yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan merumuskan ketegasan dalam proses penawaran dalam kelangsungan perjanjian. perjanjian transaksi yang mirip dengan salam, yaitu kesepakatan jual beli online baik berdasarkan media sosial maupun e-commerce. Aktivitas jual beli online merupakan praktik jual beli yang banyak dilakukan generasi milenial saat ini dari berbagai kalangan termasuk generasi muda muslim juga tertarik dengan kemudahan jual beli secara online. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan menela’ah pemikiran imam Abu Hanifah terkait akad jual beli salam melalui kita-kitab fiqih, artikel, karya ilmiah, dan dokumentasi terkait dengan pendekatan sosiologis dengan melihat aktivitas jual beli online generasi milenial muslim berdasarkan asas yang ditetapkan imam Abu Hanifah dalam sistem jual beli salam. Ditemukan bahwa aktivitas jual beli online yang terjadi di kalangan generasi milenial telah sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam transaksi salam. Walaupun demikian, harus dibarengi dengan kejujuran dan kredibilitas para pihak agar menghindarkan diri dari kerugian masing-masing pihak,
PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Raodatul Jannah; Abd. Halim Talli; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23784

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementrian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementrian Agama No:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementrian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2)Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekrang dan mungkin akan datang, dan.(3)Implikasi yang berpengaruh terhdap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat. Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA Abstract The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion for the implementation of marriage with sub problems are (1) How is the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion No: P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. The results of this study indicate that the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and maybe in the future, and. (3) Implications that affect the financing sector that must be borne by the people involved in this case the owner of the intention. Keywords: Marriage, Pandemic, KUA
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR MEDIASI TINGKAT DESA Nur Wahid; Abdul Halim Talli; Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.24818

Abstract

Abstract This research is an attempt to make observations related to "Analysis of Inherited Land Dispute Resolution through Mediation Path at the Village Level Case Study (Mamampang Village, Kec. Kuncio Pao, Gowa Regency) to know several series of procedures for resolving inheritance land disputes in Mamampang Village. This type of research is empirict law by tracing some factual data about the problem that is the subject of the research, namely the settlement of inheritance land disputes in Mamampang village. Furthermore, the approach in this research is a normative syar'i theology approach. the data collection method used is data observation techniques (field studies) on the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village which describes the process of systematically handling disputes through mediation processes and applicable regulations. Therefore, this study obtains a result in the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village. First, an overview of the legal basis used in the settlement of inheritance land disputes in Mamampang Village, second, a description of the process and factors that influence the process of resolving inheritance land disputes through the mediation in Mamampang Village, third, a picture of the perspective of Islamic law in resolving inheritance land disputes in Mamampang Village. Keywords; settlement, inheritance disputes, mamampang village, mediation.
TRADISI SONGKABALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zulfajrin Nur; Abdul Halim Talli; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.25960

Abstract

Abstract The core of the problem discussed is about the Songkabala Tradition from the Perspective of Islamic Law (Case Study in the Batulabbu Community, Bantaeng Regency. The type of research used in this research is qualitative. The sources of this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders and several related institutions. Songkabala which is understood by the Batulabbu community is prayer, barazanji and shalawat. The goal is to ask Allah SWT for protection from reinforcements and dangers. Songkabala in Batulabbu community there are two, namely songkabala 10 muharram and songkabala Dangerous appalili, for the implementation of 10 muharram it is carried out in the mosque and for danger appalili carried out at the house of the residents who carry it out. In the implementation also has its own differences. Songkabala is still maintained by the Batulabbu community and has a great influence in the village. The view of Islamic law in terms of songabala processions such as praying for protection and safety for songkabala is not contradictory because this is intended for Allah SWT. The view of Islam in terms of public relations to the songkabala tradition here, Islam does not prohibit, on the contrary, it is to strengthen ties of friendship. The view of Islamic law in terms of food and ingredients, Islam does not recommend preparing certain foods and ingredients. Islam only recommends praying, except making food only to be eaten together after the prayer is permissible. Keywords: Tradition, Songkabala, Islamic Law Perspectiv
Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath Nurfyana Narmia Sari; abdul halim Talli; kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.98

Abstract

Qadzf ikhtilath jinayah an act that is set up in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah, Qadzf ikhtilath are accusing others of committing ikhtilath or two-pair, and making out. The type of research used is library research (library research) Accusing others of committing acts of ikhtilath, including intentional acts because they have intended and done those acts. Although berikhtilat is forbidden in religion but do not accuse others. Exxon ikhtilath in Aceh in accordance with canon law if it could not prove the act of the accused offender qadzf will be chargedcaning and a fine of 30 times the gold. The accuser is also obliged to bring 4 witnesses at the same time if the accuser is unable to bring witnesses then the accuser will also be under the law of ta'zir. Witnesses who must be present must not come alone because they will be declared as accusers so the witnesses who must be present must come together. And the perpetrator of qadzf ikhtilath will lose his sentence if the accused person admits his robbery, so the one who gets the punishment is the person who is accused because he has admitted his deeds. To avoid the act of qadzf ikhtilath has been regulated in Law No.6 of 2014 on Crimes as a warning to the perpetrators not to hurt others and protect the community who are the victims of the accusation.
Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia Asfira Yuniar; Abdul Halim Talli; Kurniati Kurniati
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ajie.v3i2.103

Abstract

Bisnis syariah telah menjadi suatu bisnis yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Bukan hanya dari pengelolahannya akan tetapi dalam menjalangkan bisnis syariah setiap para pihak yang berbisnis harus mengetahui dan memahami bahwa bisnis syariah merupakan bisnis yang dilaksanakan sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam bidang bisnis koperasi syariah diartikan bahwa dilakukan secara bekerjasama dan tolong menolong. Tujuannya yaitu untuk memenuhi keperluan dari keanggotaannya tanpa bermaksud untuk mencari suatu keuntungan yang lebih banyak. Hukum bisnis  syariah dalam Islam boleh dan halal selama tidak mengandung riba didalamnya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengambil keuntungan yang lebih banyak itu termasuk kedalam riba serta usaha haram lainnya. Adapun Landasan dan asas dalam bisnis syariah berupa landasan dalam asas kekeluargaan.
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM BIDANG PERHAJIAN: (Manajemen, Politik, Ekonomi) Nurul Azizah; Abd. Halim Talli; Kurniati Kurniati
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 9 No. 2 (2021): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v9i2.412

Abstract

The implementation of the pilgrimage in the mid-19th century experienced a significant increase. Various purposes and activities they do while in the holy land. Hajj is a means of communication between a servant and his Creator. This worship was first prescribed in the sixth year of the Hijrah. The word al-Hajj according to language means intentional. Therefore, according to the term Islamic shari'a, it means deliberately visiting the Ka'bah in Mecca to perform several series of acts of worship according to the pillars and conditions that have been determined by syara'. Hajj is the fifth pillar of Islam and the fourth point of worship, which is ordered after the three previous points of worship are prescribed, namely: prayer, fasting in Ramadan, and zakat. Hajj has many roles and many benefits. This study is examined by looking at the contribution of the Hajj in various social fields that occur after performing the worship for the people in Indonesia.
The Implementation of Inheritance Law in Muslim Communities in the City of Makassar Andi Herawati; H. A. Qadir Gassing; H. Lomba Sultan; Abd Halim Talli
Journal of Research and Multidisciplinary Vol 2 No 1 (2019): Journal of Research and Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Sembilan Tiga Community

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jrm.v2i1.%

Abstract

Rules regarding the transfer of property of a deceased person (heir) to his surviving heirs are sub-systems of Islamic inheritance law. Islam as universal teaching teachers and regulates all aspects of human life with the aim that humans get the benefit of life both in the world and in the hereafter. Therefore Allah's rules can be understood and practiced based on their intellectual aspects and can also be understood and practiced based on their contextual aspects, in order to create a human society in general and family in particular. So that is why the Muslim community of the city of Makassar is more inclined to carry out the distribution of inheritance based on an agreement by way of deliberation. Such resolution efforts are called resolutions through non-litigation channels, while efforts to distribute inheritance through court decisions are called settlement through litigation.
Co-Authors A, Asni Abd. Qadir Gassing Adnan Almuhtadi Affandi, Ahmad Zulkifli Ahmad Khairul Fajri Ahmad Zulkifli Affandi Akram, Andi Alamsyah Alimuddin Amrullah, Muhammad Salam Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Andi Takdir Djufri Aprianti, Sheila Arif, Alfiani Arminsyah Arminsyah Asfira Yuniar Ashar Asni ASNI Asni Asni Ativa Nurhadi Ayu Ashari Bani Adam I'tishan Dahlan Dahlan Dewi, Nurul Aulia Dwi Alfiana Dwi Harjana Eka Cahyani Ikhwan Eka Mahendra Putra Erniawati Fajri, Ahmad Khairul Fatmawati Fatmawati Fatta, Muh. Irsyad Fausya, Annisa Feliatra Fitrah Ainil Qalbi Fitri Ramadana Fitry, Adhe Yatul Gassing, A. Qadir H, Hardani Habib, Muhammad Taufiq Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hardian Iskandar Haris Kulle Harjana, Dwi Hasbir Paserangi Hasyim Aidid Heriana Heriana Heriana, Heriana Hermayanti, Riska Hilmi Hilmi I'tishan, Bani Adam Ibnu Izzah Ibtisam Ibtisam Irayanti Nur Irsan R J, Jumriani Kamarudin, Ansyar Kifliansyah, Baso Kiljamilawati Kiljamilawati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lidinirrahman, Muh Saad Said Lomba Sultan Lomba Sultan Lukman Hakim Maabi, Husnul Marilang Masyita Masyita Mohamad Subli Mohd Al Adib bin Samuri Mualimin Mochammad Sahid Mufrih, Adi Nurhani Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan Muh.Muhajir Muhajir Muhamad Hasan Sebyar Muhamamad Suhufi Muhammad Afdhal Azis Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Furqanul Ikram Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Najib Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Tahir Mustafa, Zulhas'ari Mustafa, Zulhas’ari Musyfikah Ilyas mutiara mutiara Muttazimah Nur Ainun Mardiah Nur Alfadhilah Ruslan Nur Ita Wahyuni Nur Wahid Nurfianalisa Nurfyana Narmia Sari Nurhidayat, Muhammad Nursalam Salam Nurul Azizah Patimah Patimah Patimah Podu, Sobar Pratama, Abdul Hakim Putri Novianti Qadir Gassing Rahma Amir Rahmasari, A. Nina Rahmatiah HL Ramli, Arif Rahman Raodatul Jannah Reski Ananda Saenab Ridwan Saleh Rustan Darwis Ryas Maududdin Sabaruddin Sabri Samin Sheila Aprianti Sinelele, Ashar Siti Aisyah St Halimang Sudirman Sudirman Sulastryani, Sulastryani Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Tabran, Muhammad Tahir Maloko Turnip, Ibnu Radwan siddik Umar Laila Umar Umar Usman Jafar Weni Agustina Zulfajrin Nur Zulhas’ari Mustafa Zulhas’ari Mustafa