Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Psychological Resilience and Career Readiness as Predictors of Entrepreneurial Intention Among Undergraduate Students in South Kalimantan Muhammad Zainuddin; Agustino, Lalu; Satria Ramadhan Lihu, Mahesa Vicky
Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Vol. 4 No. 1 (2025): : Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jempper.v4i1.5028

Abstract

This study investigates the influence of psychological resilience and career readiness on entrepreneurial intention among undergraduate students in South Kalimantan, Indonesia. While previous research has predominantly focused on students from business faculties or those exposed to formal entrepreneurship programs, this study targets a more generalized student population to enhance the model’s applicability across disciplines. Using a quantitative research design, data were collected from 100 university students through structured questionnaires and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 4.0.The results reveal that both psychological resilience (β = 0.539) and career readiness (β = 0.534) significantly and positively affect entrepreneurial intention, accounting for 72% of its variance (R² = 0.720). The findings highlight the importance of integrating psychological and career development factors into models of entrepreneurial behavior, especially in educational contexts with limited entrepreneurship exposure. The study contributes to theoretical advancements by validating a multidimensional framework and offers practical implications for educators, career counselors, and policymakers aiming to foster entrepreneurial potential among youth.These results suggest that entrepreneurship education should extend beyond technical skills and incorporate psychological capacity-building to better prepare students for uncertain career trajectories.
PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal issues must be studied scientifically through various legal studies so as to be able to present the right solution. Legal research itself must use methods that are in accordance with existing legal problems. This research method is urgent because it will determine the truth or validity of the results of a study. Inappropriate methods affect the results of the study itself. Broadly speaking, legal research methods are divided into two, namely empirical and normative. Normative legal research is influenced by pure legal doctrine. The discussion in this research is more about why normative juridical methods are needed in proving the truth in legal research?, and what is the mechanism for using normative juridical methods in proving the truth in legal research?. This study aims to analyze the urgency of using normative juridical methods in proving the truth in legal research, and to find out the mechanisms and stages that must be carried out in using normative juridical methods in proving the truth in legal research. The statutory approach is very important to use in analyzing a legal problem, the settlement of issues or legal problems must of course be based on constructive arguments and on the basis of rules or positive law. The stages in normative legal research begin with secondary data collection through literature study, then analysis is carried out using deductive logical thinking. deductive by emphasizing norms, jurisprudence and doctrine. Then the final stage is the researcher by making a decision or a conclusion.
PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN Dian Rosita; Arina Novitasari; Muhammad Zainuddin
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Isi Perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Perjanjian Pra Nikah ini banyak dipilih untuk calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya resiko tinggi dalam pengelolaan keuangan, misalnya calon pasangan  seorang politikus atau pengusaha. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian Pra Nikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Akibat hukum dari Perjanjian Pra Nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.
PERANAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Muhammad Zainuddin; Widya Kusuma Ningasih; Sulton Nurul Qolbi
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk nantinya bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan atas penyelesaian atas perkara pidana yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik pihak korban maupun juga pihak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembangkan pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Restorative Justice memiliki keunggulan dengan tidak mengedepankan pemidanaan, akan tetapi mengedepankan pemulihan kepada kepentingan korbannya. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menangani proses perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep restorative justice adalah mediasi penal (penal mediation), yaitu alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditangani dengan cara restorative justice adalah kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (klacht delicten) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.
Pengaruh Pengetahuan Investasi, Literasi Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Sari Mulia Asniawati; Yuliarti Rezeki; Muhammad Zainuddin; Nurhayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4596

Abstract

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan investasi masih tergolong rendah, meskipun akses terhadap informasi dan produk keuangan semakin luas, sehingga mendorong pentingnya penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Sari Mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner, dengan sampel jenuh sebanyak 65 mahasiswa Universitas Sari Mulia. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investasi dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05, literasi keuangan juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05, serta persepsi risiko berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,022 < 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap minat investasi dengan nilai F hitung sebesar 5,497 dan signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan demikian, pengetahuan investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa, sehingga menegaskan pentingnya edukasi dan penguatan literasi keuangan untuk meningkatkan partisipasi investasi di kalangan mahasiswa.
Legal Certainty in the Regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia Rosyid Budiyanto; Muhammad Zainuddin; Irfan Rizky Hutomo
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v3i2.1702

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in fostering innovation and creativity, particularly in the era of rapidly evolving globalization and digitalization. Legal certainty in IPR regulation is crucial in providing fair and effective protection for rights holders and ensuring a balance between individual and societal interests. Indonesia already has various regulations governing IPR, such as the Copyright Law, the Patent Law, and the Trademark Law, which aim to protect the exclusive rights of intellectual property owners. However, in practice, challenges often arise in implementation and enforcement, such as regulatory inconsistencies, weak oversight, and low public awareness of the importance of IPR protection. Therefore, this study aims to analyze legal certainty in IPR regulation in Indonesia by reviewing existing regulatory aspects and the challenges faced in their implementation. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The study is conducted through an analysis of various national regulations governing IPR and their compliance with the principle of legal certainty. Furthermore, this research also examines the legal principles underlying IPR protection, both nationally and internationally. Using this method, the research is expected to provide a deeper understanding of the extent to which existing regulations contribute to establishing legal certainty for IPR holders and provide recommendations for strengthening legal protection in the intellectual property sector.
Efektivitas Kurikulum Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Swasta dalam Membangun Jiwa Bisnis Mahasiswa: Tinjauan Literatur dan Strategi Pengembangan Mahesa Vicky Satria Ramadhan Lihu; Muhammad Zainuddin
Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 1 (2026): Januari : Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jupsim.v5i1.6310

Abstract

The implementation of entrepreneurship curricula in higher education institutions, particularly private universities, continues to face various multidimensional challenges. Based on a review of the literature, these challenges include pedagogical aspects, infrastructure, policy frameworks, and linkages with industry. The predominance of theoretical learning approaches results in students having limited opportunities to gain practical experience in applying entrepreneurial concepts in real-world contexts. In addition, limited partnerships with industry restrict students’ access to authentic business experiences, mentorship, and broader market networks. Supporting infrastructure for entrepreneurship, such as business incubators and access to funding, remains insufficient, while higher education regulations and internal institutional policies have not been fully flexible or consistent in accommodating the dynamic nature of entrepreneurship. This study aims to analyze the alignment of the Entrepreneurship Semester Learning Plan (Rencana Pembelajaran Semester/RPS) at Universitas Sari Mulia with national curriculum standards based on Graduate Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL), to evaluate the structure of the RPS document, and to examine the integration of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) activities into the entrepreneurship RPS. This research employs a descriptive qualitative method using a literature review approach and a limited case study, complemented by in-depth purposive interviews with five active students who have completed the entrepreneurship course. The findings indicate that the Entrepreneurship RPS at Universitas Sari Mulia meets national curriculum standards and demonstrates a well-structured design in terms of CPL, Course Learning Outcomes (CPMK), and active learning methods. However, aspects related to learning evaluation, academic references, and the integration of MBKM activities still require further improvement.
REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL Muhammad Zainuddin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.227

Abstract

Segala aspek kehidupan dalam berbangsa harus sesuai dengan sistem hukum nasional, dalam teori perundang-undangan dikenal dengan adanya heirarki perundang-undangan, teori tersebut mengajarkan bahwa aturan yang berada dibawah merupakan pelaksanaan atas aturan yang ada diatasnya, serta tidak boleh terjadinya pertentangan dengan aturan yang berada diatas. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional tidak mengamanatkan secara jelas untuk Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai kurikulum pendidikan wajib, padahal peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari undang-undang tentang sistem Pendidikan nasional dan undang-undang perguruan tinggi. Fokus permasalahan yang dikaji yaitu alasan diperlukannya rekonstruksi hukum serta bagaimana bentuk rekonstruksi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi adalah adanya ketidak selarasan peraturan perundang-undangan serta adanya kebiasan pasal sehingga dapat menyebabkan multi tafsir. Bentuk rekonstruksi hukum yang diharapkan yaitu pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dengan menambahkan mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib
PENGALAMAN AWAL GURU DALAM MENERAPKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM PADA PEMBELAJARAN IPAS DI MIN 2 BARITO KUALA Muhammad Zainuddin; Noormaliah
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Public
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.61729

Abstract

This study was motivated by the importance of teachers' initial experiences in implementing a deep learning approach in Integrated Natural and Social Sciences (IPAS) learning at the elementary school level. IPAS learning should not merely emphasize concept memorization; it needs to be designed by teachers so that pupils can understand the material meaningfully, connect it with real-life experiences, and apply it in everyday life. The deep learning approach requires teachers to create learning processes that are meaningful, mindful, and joyful. In practice, implementing this approach still requires adjustment, particularly for teachers who are beginning to apply it in the classroom. This study aimed to describe a teacher's initial experience in implementing the deep learning approach, identify the challenges encountered, and describe the teacher's efforts to overcome those challenges in fourth-grade IPAS learning at MIN 2 Barito Kuala. This study employed a qualitative approach with a narrative research design. The research subject was a fourth-grade teacher. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. Data trustworthiness was established through technique triangulation. The findings showed that the teacher's initial experience was reflected in efforts to understand and implement the principles of meaningful learning, mindful learning, and joyful learning in IPAS instruction. The teacher connected the topic of changes in states of matter with pupils' real-life experiences, encouraged engagement through question-and-answer activities, discussion, observation, and simple experiments, and created a more enjoyable learning atmosphere. The challenges faced by the teacher included limited time, diverse pupil characteristics, limited facilities and learning media, and the need to improve teacher competence. The teacher's efforts included effective time management, use of available media, adjustment of learning strategies, and competence development through independent learning, peer discussion, and training. Thus, the implementation of deep learning had a positive impact on pupils' activeness, engagement, and understanding.