Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.221
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Medina-Te : Jurnal Studi Islam Hikmah : Journal of Islamic Studies Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam FENOMENA Mazahib Jurnal Ilmu Hukum The Juris Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Attractive : Innovative Education Journal Jurnal Cahaya Mandalika Bulletin of Community Engagement International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Mauriduna : Journal of Islamic studies FENOMENA: Jurnal Penelitian SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam Ghaly: Journal of Islamic Economic Law At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah Mitsaq : Islamic Family Law Journal AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Mauriduna: Journal of Islamic Studies
Lilik Andaryuni
Institut Agama Islam Negeri Samarinda
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan Online Sujono, Nency Febriaty; Darmawati, Darmawati; Andaryuni, Lilik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12213

Abstract

Manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia pasti akan mencari yang terbaik agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, Pernikahan bukan hanya dilakukan saat kondisi normal terkadang pernikahan dilaksanakan dalam keadaan yang darurat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para ulama fiqih saat ini sedang berusaha menjawab fenomena-fenomena baru tersebut yang mana timbul kebingungan dalam masyarakat bagaimana pandangan hukum syariatnya, salah satunya yaitu fenomena nikah Online. Nikah Online apabila dibandingkan dengan pernikahan biasa maka tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap ritual pernikahan seperti biasanya, perbedaan mengenai esensi ittihad al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Yang mana nikah biasa dilakukan berhadapan secara langsung di suatu tempat. Sedangkan untuk nikah Online sama-sama dilakukan tapi tempatnya berbeda-beda dan terpisah jarak antara yang melaksanakan akad. Ijtima Ulama MUI soal akad nikah Online yang tertera dalam ketentuan hukum nomor 1 menyatakan bahwa akad nikah secara Online “hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al-majelis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN Abdurrahman, Abdurrahman; Andaryuni, Lilik; Noorthibah, Noorthibah; Ashar, Ashar
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan; 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah tersebut; dan 3) Mengetahui perspektif teori hukum tentang pernikahan mubarakah tersebut. Dalam penelitian ini, penulismenggunakan jenis penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris (realita). Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sifat penelitiannya adalah empirical research, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan (conclusing drawing). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, proses pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjodohan, proses ta’aruf, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan mubarakah, adalah: wali nikah; saksi yang meliputi wali mempelai wanita, warga Hidayatullah, santri Hidayatullah, dan tamu undangan; shigat akad nikah; dan mahar. Walimahtul ursy dalam pernikahan mubarakah diselenggarakan dengan sangat sederhana tanpa ada hiburan musik, apa lagi pesta yang berlebihan. Akan tetapi, suasana walimahtul ursy sangat berkesan baik,sakral serta tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Kedua, faktor-faktor yang mendorong munculnya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, adalah: a) keyakinan masyarakat tertentu berupa takhayul, bid’ah khurafat disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita; dan d) pesta pernikahan yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Ketiga, berdasarkan perspektif teori living law, pernikahan mubarakahlahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan. Berdasarkan teori semi-autonomus social field, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan sebagai penyelenggara pernikahan mubarakah berhak membuat sebuah norma yang dilandasi dengan keadaan santrinya serta adat kebiasaannya, akan tetapi norma-norma yang dimiliki harus sesuai Undang- undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perspektif hukum sebagai law as a tool of social engineering dalam pernikahan mubarakah digunakan untuk merubah budaya masyarakat, dan merumuskan usia pernikahan yang bersifat ideal. Budaya yang sampai saat ini dipertahankan baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern (seperti: hitungan weton, pacaran, uang jujuran, dan pesta pernikahan mewah) dapat mengurangi kesucian dari pernikahan, karena dinilai tidak sesuai dengan syari‟ah Islam. Selain itu, ketentuan usia pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia pernikahan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan sehingga dinilai mengurangi sakralitas pernikahan. Berdasarkan perspektif maqashid al-syari’ah, pernikahan mubarakah dilihat dari hifd al-din, akan membawa para santri yang sudah siap dalam melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan asusila, seperti zina. Jika dilihat dari hifd al-nasl, perwalian anak perempuan menjadi jelas, begitupun juga dalam hal waris. Jika dilihat dari hifd al- nafs, pasangan suami istri yang menikah pada usia dewasa memiliki kesiapan psikologis/kejiwaan dalam membina rumah tangga. Jika dilihat dari hifd al-mal, pasangan suami istri yang memiliki kesiapan psikologis akan dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Dan jika dilihat dari hifd al-aql, pasangan suami istri yang sudah dewasa, otomatis caraberfikirnya pun lebih dewasa, sehingga dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan lebih bijak dan tidak mudah stress.
EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KOTA SAMARINDA Firmansyah; Andaryuni, Lilik
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1033

Abstract

Research on the Effectiveness of Pre-Marital Counseling Programs in Samarinda City through field research methods delineates the pivotal role of this program in preparing prospective couples for marriage and establishing a harmonious family. The research conducted in Samarinda City allowed for data collection from pre-marital counselors and prospective couples who participated in this program. The results indicate the program's success in enhancing the physical, mental, and spiritual readiness of prospective couples. Various teaching methods such as lectures, group discussions, case simulations, and personal counseling sessions provide in-depth insights into various aspects of marriage, practical skills, and relevant spiritual values. However, the evaluation identified several challenges that need addressing, such as improving program accessibility, ensuring consistent implementation, accommodating diverse group needs, and ongoing evaluations. Nonetheless, the pre-marital counseling program in Samarinda City significantly contributes to comprehensively preparing prospective couples, including in knowledge, skills, and legal preparations. Thus, this study underscores the importance of ongoing evaluation and program adaptation to enhance its effectiveness. This supports the development of a more responsive and inclusive program, offering greater benefits to prospective couples as they prepare for married life.
PENETAPAN AHLI WARIS DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Rachmawaty; Andaryuni, Lilik; Akhmad Rijali Elmi; Akhmad Haries
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1233

Abstract

This study focused on disparities between decisions made by first-instance and appeal courts in handling the same case. Failure to register marriages and divorces leads to legal division of property and inheritance shares. First-instance judges prioritize legal certainty of marriage/divorce certificates and their legal implications. However, appeal courts lean towards sociological facts, disregarding the evidential value of authentic marriage certificates. Furthermore, their decisions conflict with the Marriage Registration Act, which mandates valid divorces to be confirmed by court-issued certificates. This study was normative research using case, legal, and conceptual approaches. The legal material was decision number 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr and number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, as well as legal provisions in the law of evidence. Based on these legal materials, legal analysis was conducted using deductive and inductive methods to strengthen the analysis of legal reasoning results of different judges hearing the same case. This study found that: firstly, the High Court of Religion in Samarinda's decision to disregard the divorce certificate did not uphold legal certainty, as certificates hold significant weight in inheritance cases, serving as conclusive evidence. Hence, there was ambiguity regarding the divorce status of Kasmawati binti Talle and Tajang bin Abu Bagenda in case number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd due to the absence of fully evidential documentation. Secondly, the legal ramifications of an unregistered divorce render it invalid and necessitate annulment, binding the wife to her former husband, a principle supported by Imam As-Syafi'i in Islamic jurisprudence, aligned with other scholarly opinions.
MENGUATKAN IKATAN: MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA Putri, Putri Amalia; Andaryuni, Lilik
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1343

Abstract

This research aims to explore the dynamics of husband-wife relationships within Islamic family structures, focusing on both sociological and psychological perspectives. Utilizing a literature review methodology, a total of 17 scholarly articles published between 2004 and 2023 were analyzed to understand the factors influencing family relationships. The analysis techniques involved systematic selection, evaluation, and synthesis of relevant literature. The findings reveal that a harmonious husband-wife relationship is crucial for overall family well-being, highlighting the impact of emotional bonds and communication patterns. A harmonious relationship between husband and wife is identified as the key to the overall well-being of the family. Good interactions and healthy communication patterns enhance the quality of the relationship. Research has found that factors such as social pressure, individual differences, and changing times can affect the quality of the husband-wife relationship. From a sociological perspective, the husband-wife relationship is seen as part of a larger social structure. Additionally, the study provides recommendations for enhancing relationship quality in Islamic family contexts.
EKSISTENSI BASYARNAS PASCA LAHIRNYA UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA Andaryuni, Lilik
At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 01 (2021): May
Publisher : Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55799/tawazun.v9i01.93

Abstract

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari’ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia
PRAKTEK PEMILIHAN JODOH OLEH ORANG TUA PADA ANAK GADISNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Idris, Muhammad; PancasilawatI, Abnan; Andaryuni, Lilik
At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 01 (2022): May
Publisher : Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55799/tawazun.v10i01.153

Abstract

The practice of matchmaking for children by parents in Indonesia is still common. This has the potential to violate laws and regulations, both positive law and Islamic law in Indonesia. Because usually in matchmaking, children tend not to be given the right to make choices in finding a life partner. So that the child is forced to undergo his marriage. As a result, the ultimate goal of a marriage to form a sakinah, mawaddah, and warahmah family will not be achieved.This paper was appointed by the author to find out how the practice of choosing a mate by parents for their daughters in North Sangatta District in the perspective of positive law and Islamic law. This research uses qualitative research with the research approach used is sociological juridical where this research is carried out to obtain legal knowledge empirically by going directly to the field. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The technique of taking respondents by means of snowball is a method of taking samples in a chain and random way.The results of this study indicate that the practice of matchmaking for children in North Sangatta District is in accordance with the provisions of positive law and Islamic law in Indonesia.Keywords: Selection of matchmaking, girls, positive legal perspective and Islamic law.
PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA Andaryuni, Lilik
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.109

Abstract

Abstract: The rising rate of divorce initiated by women (cerai gugat) in East Kalimantan, especially in Samarinda, has been stimulated by many causes, ranging from continuous disharmony, economic problems, love affairs, to lack of spousal responsibility, especially husbands, which constitute the most prominent cause of divorce. By leaving their wife irresponsibly, husbands violatetheconditionsthatcangeneratedivorceclaimbywives.235divorcesout of total 237 cases are concerned with the violation of contingent repudiation (ta’liq talaq). All were decided without defendants’ presence (verstek) except two cases where both plaintiff and defendant were present. This study argues that verstek decision, since it is given in a relatively fast procedure, become the best mechanism for women to seek justice and to end their uncertain status after being neglected by their husband. This is relevant to the court principle where justice is simple, fast and cheap. This principle is laid down in Chapter 4 of Law 48/2009 about Court Power andCompetence. Abstrak: Tingginya angka cerai gugat di Kalimantan Timur khususnya Samarinda, disebabkan banyak faktor, di antaranya ketidakharmonisan, ekonomi, gangguan pihak ketiga dan tidak ada tanggung jawab. Tida ada tanggung jawab ini menjadi penyebab utama terjadinya cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak. Hal ini terbukti dari 237 kasus cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak 235 kasus atau sekitar 99,16% diputus Verstek, hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan. Putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak memberikan kemudahan bagi pihak istri dan memberikan kepastian hukum akan nasibnya yang tidak jelas akibat kepergian suamiyangtidakadakabarberitanya.Inisejalandeganazasperadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
SISTEM PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH Ramadhani, Suci; Lilik Andaryuni; Akhmad Sofyan
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/xj7n8327

Abstract

This Research explores the persistence of underage marriage through matchmaking traditions in Mattoanging, Soppeng Regency. Despite Law No. 16 of 2019—which amended Law No. 1 of 1974 and raised the minimum marriage age to 19—arranged underage marriages remain practiced, reflecting tension between local customs, Indonesian positive law, and the objectives of sharia (maqashid syariah).Using a qualitative, normative-empirical approach, the study collected primary data from minors married through matchmaking, their parents, and religious leaders, supported by books, journals, and documents.Findings reveal three types of matchmaking systems: mammu’-manu’ (bird-hunting custom), ancestral traditions, and childhood arrangements. Five factors sustain these practices: cultural adherence, economic motives, parental concerns, educational barriers, and kinship ties.From a legal perspective, underage matchmaking conflicts with Article 28B(1) of the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights Article 10(1), and Law No. 16 of 2019 Article 7(1). These emphasize children’s rights to choose their partners and aim to curb underage marriages.Through the lens of maqashid syariah, such practices threaten essential protections (dharuriyat): (1) Hifdz ad-Din—religious obligations may be neglected; (2) Hifdz an-Nafs—mental and physical immaturity risks health; (3) Hifdz al-‘Aql—intellectual development is disrupted; (4) Hifdz an-Nasl—early pregnancy endangers reproduction; and (5) Hifdz al-Mal—economic unpreparedness threatens household stability.Thus, underage arranged marriages in Mattoanging are not only inconsistent with state law but also contradict maqashid syariah, necessitating legal-social harmonization.
Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini di Kua Tanjung Palas Tengah Nasrulloh, M.; Andaryuni, Lilik
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.723

Abstract

Abstract This research analyzes the application of Islamic law in resolving early marriage cases at the Tanjung Palas Tengah Religious Affairs Office (KUA), North Kalimantan. Early marriage, which often occurs before the age of puberty, creates various challenges related to women's health, education and welfare. Using qualitative methods and case study design, this research explores the role of KUA in dealing with cases of early marriage, especially regarding women's rights in marriage. Data was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation from related parties, including the head of the KUA, officers, the couples involved, and local religious leaders. Data analysis uses the Miles and Huberman model, including data condensation, data presentation, and conclusion. The research results show that the Tanjung Palas Tengah KUA has a significant role in implementing the principles of Islamic law to ensure women's rights and obligations are fulfilled. However, various challenges such as social and economic pressures remain obstacles. This research also identifies the need for stronger strategic policies in dealing with early marriage to increase gender equality and justice by the principles of Islamic law. Keyword: Early Marriage, Islamic Law, Office of Religious Affairs (KUA), Women's Rights Abstrak Penelitian ini menganalisis penerapan hukum Islam dalam penyelesaian kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah, Kalimantan Utara. Pernikahan dini, yang sering kali terjadi di bawah usia baligh, menimbulkan berbagai tantangan terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan. Dengan metode kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran KUA dalam mengatasi kasus pernikahan dini, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk kepala KUA, petugas, pasangan yang terlibat, serta tokoh agama setempat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah memiliki peran signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan hak dan kewajiban perempuan terpenuhi, meskipun berbagai tantangan seperti tekanan sosial dan ekonomi tetap menjadi hambatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kebijakan strategis yang lebih kuat dalam menangani pernikahan dini guna meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai prinsip hukum Islam. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Kantor Urusan Agama, Hak Perempuan
Co-Authors Abd. Syakur Abdurahman Abdurrahman Abnan Pancasilawati Agus Pranoto Ahmad Ahmad Ahmad Firdaus, Ahmad Ahmad Taufik Riadi Ahyat, Mahli Akbar, Khairul Akhmad Haries Akhmad Rijali Elmi Akhmad Sofyan Anwar, Yuqdha Aulia Ardyansah, Muhammad Rafi Ari Rustianto, Muhammad Ashar Ashar Ashar Pagala Aulia Rahman Aulia, Tina Azizah, Azzah Darmawati Dhimas Abbe Pramudya Dini Astarina Efansyah, Taufik Ega Safira Fathul Bari, Muhammad Firmansyah Fuad Fansuri Gazali Rahman, Gazali Hidayat, Muhammad Yususf Irfan Firdaus, Muhammad Irfan, Muhamad Khairunnisa Khomsutamam Lestari, Rahman Ilham M. Abzar Duraesa Maisyarah Rahmi Hasan Maulana, Herdi Mohammad Iqbal Mohammad Ridwan Muhammad Afif Al Haq Muhammad Idris Mukarramah, Ariska Mukhtar Salam MULYADI Musbih, Musbih Nandiya, Tanty Ayu Nasrulloh, M. Noorthibah, Noorthibah Nugroho, Rahman Danan Nurdiansyah, Agus Pertiwi Pribadi, Guntur Purnoto, Purnoto Putri, Putri Amalia Rachmawaty Rahimah Tul Sa’dah Rahmah, Saidah Rangga Wijaya, Djauhar Rasyidi, Aqmal Ratu Haika Retno Wulandari Rianti Rika Ramadhani Riski Ramadhan Risma Risma, Risma Rosmawati Rosmawati Sirri Khairul Inayah Suci Ramadhani, Suci Sujono, Nency Febriaty Sulung Najmawati Zakiyya Suwardi Sagama Syam, Suriadi Tul Sa’dah, Rahimah Vivit Fitriyanti Wijaya, Yoga Putra Yazid, Moh Una Yohana Mega Nanda Zamzami, M. Khotimi