Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Mizan: Journal of Islamic Law
Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Progresif

 1 
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR KEADILAN PANCASILA Helmi, Muhammad Ishar
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.166-182

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan konflik norma. Berlakuanya undang-undang tersebut memberikan pengakuan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara menjadikan setiap kerugian yang terjadi pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian negara sehingga direksi dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atas tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami oleh BUMN tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang semata, tetapi juga sangat dimungkinkan terjadinya akibat dari risiko bisnis. Polemik yang muncul dan menunjukan kerancuan atas pengaturan keuangan negara dan pengaturan mengenai perseroan terbatas secara spesifik memunculkan perdebatan yang berujung pada pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dialami BUMN termasuk sebagai kerugina negara ataukah sebaliknya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara mengingat status dan kedudukan BUMN yang memiliki sendi-sendi hukum publik dan kewajiban pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan BUMN. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi BUMN menjadi bagian dari jenis korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Tipikor.
Co-Authors Ahmad Mukri Aji Ahmad Ramzy Ahmad Zain Aini, Najla Nurul Arsadani, Qosim Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Burhanudin Dian Ayu Refriani Einstein, Tigor Encep, Encep Faridho, Efin Husnul Khitam Ismail Hasani Jalu Aji Pamungkas Kamarusdiana Kamarusdiana Kamarusdiana Kamarusdiana Kamarusdiana, Kamarusdiana Khamami Khamami Zada Lisannul Abror, Farahdiba Bagiawan M Zaki Mubarak Mara Sutan Rambe Muhammad Ilham Fuadi Najla Nurul Aini Pilo, Riko Hendra Pilo, Riko Hendra Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Refriani, Dian Ayu Riko Hendra Pilo Sahid, Mualimin Mochammad Samul Anam Sholeh, M Asrorun Niam Subchi, Imam Syafiq Hasyim Tigor Einstein Tigor Einstein Yunus, Nur Rohim Zulkifli Zulkifli