Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.1
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dedikasi Jurnal Media Hukum Jurnal Penelitian Humaniora Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Mimbar Keadilan Jurisprudence Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Halu Oleo Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Jurnal Yustisiabel Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam RIO LAW JURNAL The International Journal of Politics and Sociology Research Journal of Innovation Research and Knowledge Abdimas Indonesian Journal Prosiding University Research Colloquium Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan
Kuswardani Kuswardani, Kuswardani
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PASIEN SPRAIN ANKLE DEXTRA DENGAN ULTRASOUND DAN TERAPI LATIHAN Arga Wicaksono; Kuswardani, Kuswardani
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Ankle sprain injuries are injuries that often occur during physical exercise. Ankle sprain injuries can cause damage to the surrounding ligament structures. The occurrence of ankle sprain injuries that often occur can lead to worsening and are known as chronic ankle instability (CAI). Methods: This Scientific Paper is a case study, raising patient cases and collecting data through the physiotherapy process. The modalities provided are Ultrasound, and Exercise Therapy. Results: After four interventions with Ultrasound and Exercise Therapy on this Right Ankle Sprain. The results obtained were a decrease in pain in the ankle, a decrease in spasm, an increase in the range of joint motion, and an increase in muscle strength. Conclusion: Ultrasound, and Exercise Therapy given to patients can help reduce pain, reduce spasm in the Gastrocnemius, increase muscle strength in the ankle, range of motion of the right ankle joint, and the patient's functional activity ability
Protection Of Woman Reproductive Rights Laws (Compared Kuhp To Qanun Aceh No. 6 /2014 On Jinayat Law ) Asmara, Hesti Kartika; Kuswardani, Kuswardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The function of criminal law are to organize social order and to protect individual rights.The aim of the study to describes that the protection against women’s reproductive rightsbetween Criminal Code and Qanun Jinayah by comparing. The study is normativeresearch, so the main data is obtained from library research. Data in the form ofreferences, journals and legal documents. The result show that both regulations provideprotection for women’s reproductive rights. However, the regulations have differenceswhich is seen from (1) actins aspects, imprisonment and terminology. The novelty of thisstudy is that criminal sanctions for assault against women's reproductive rights are notonly in the form of imprisonment but can be in the form of other sanction, such as fine,and compensation.
Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code Pamungkas, Sekar Langit Jatu; Kuswardani, Kuswardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Criminal Code (KUHP), which is a legacy of the Dutch colonial government, is nolonger relevant to changes and developments in society, especially if it is related to thediversity of types of sexual harassment as deviant sexual behavior which no longer makesfellow humans victims but has extended to a number of animal species. A specialcomparison is needed to find out the legal arrangements regarding sexual harassment ofanimals in order to find out whether Indonesia's legal system is better or worse. Laos isone of Indonesia's neighboring countries which is within the scope of the Southeast Asiaregion where the legal system used is also different and can be used as an appropriatecomparison to know in this study. So that it can be compared with each other whichcriminal law system is better in achieving justice as one of the goals of implementing alaw. The research method used in this research is the normative juridical law researchmethod. The results of the research show that the provisions of the criminal law rules ineach KUHP which are enforced as a source of criminal law for the Indonesian state andcriminal regulations in Laos as a comparison, it is known that in their application, bothThe applicable criminal law system does not clearly and specifically regulate sexualharassment behavior against animals.
Pemakaian Tanah Tanpa Izin: (Studi Terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.C/2016/PN.Lbp) Saputri, Niyan Ayu; Kuswardani, Kuswardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah yang dipunyai dengan sesuatuhak oleh perseorangan atau badan hukum. Berdasarkan penjelasan ini, maka kedudukan tanahyang legal hanyalah berada dibawah kepemilikan yang sah oleh orang atau perseorangan danbadan hukum dengan wewenang penuh yang diberikan kepadanya dari Negara berdasarkanUndang-undang yang berlaku. Sering kali terjadi didalam kehidupan bahwa orang atau badanhukum mengklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yangtetap. Karena seiring berjalannya waktu, penduduk yang bertempat tinggal di Indonesiajumlahnya meningkat. Seperti salah satu kasus di Namorambe dimana pelaku melakukan tindakpidana berupa memakai tanah tanpa izin yang sah atau kuasanya. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tentang konsep larangan pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU No. 51 PRPTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, sertamengetahui bagaimana unsur kesalahan yang terdapat dalam salah satu kasus di Namorambe.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian YuridisNormatif. Jenis data yang disajikan berupa data sekunder. Serta untuk analisis datamenggunakan metode content analysis. Hasil penelitian ini berupa konsep larangan dan unsurkesalahan dalam pemakaian tanah tanpa izin. Kegunaan penelitian untuk mengetahui tentanglarangan pemakaian tanpa izin. Sehingga kesimpulan akhir dalam penelitian ini adalahmengetahui konsep pemakaian tanah tanpa izin dalam Putusan No. 30/Pid.C/2014/PN.Lbp adalahterdakwa mengolah tanah dengan cara menanami tanaman ubi kayu, pisang, papaya dan jagungyang hasilnya dinikmati sendiri tanpa persetujuan orang yang berhak atau ahli waris terdakwa.Serta adanya prinsip kesalahan pelaku didasarkan pada Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atauKuasanya,
PKM PENYULUHAN DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG PADA ANAK DI KRAPYAK Abidin, Zainal; Kuswardani, Kuswardani
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v6i2.148

Abstract

Tumbuh kembang anak merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi orang tua, banyak hal menarik dan unik yang kadang tidak diperhatikan oleh orang tua, padahal diusia dini pertumbuhan dan perkembangan anak begitu pesatnya sehingga masa anak-anak sering disebut dengan masa keemasan (golden age). Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan orang tua tentang deteksi dini tumbuh kembang khususnya pada ibu dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang yang berupa penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan serta penyimpangan mental emosional, misalnya sindrom down, perawakan pendek, dan gangguan autism. Tujuan dari penyuluhan deteksi dini tumbuh kembang anak di RW 06 Kelurahan Krapyak ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan lebih lanjut kepada Kader Posyandu yang nantinya dapat di informasikan kepada ibu yang memeliki balita di lingkuran Rw 06 Kelurahan Krapyak bahwa pentingnya dalam melakukan deteksi dini tumbuh kembang pada anak, untuk mengurangi terjadinya stunting atau keterlambatan tumbuh kembang pada anak balita. Metode yang disampaikan kepada kader Posyandu Rw 06 Kelurahan Krapyak berupa bagaimana cara yang tepat dalam melakukan deteksi dini tumbuh kembang pada anak balita sejak dini, supaya kader posyandu yang ada di Rw 06 Kelurahan Krapyak dapat memberikan contoh kepada ibu yang memiliki balita di lingkungan Rw 06 Kelurahan Krapyak. Setelah diberikan pelatihan dan pendampingan kepada para kader posyandu diharapkan mendapatkan hasil bahwa kader posyandu yang ada di lingkungan Rw 06 Kelurahan Krapyak memahami bagaimana cara yang benar dan tepat dalam melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak untuk mencegah adanya stanting pada anak.
PKM PENINGKATAN PENGETAHUAN LANSIA TENTANG STATE RESPONSIBILITY DALAM PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA PADA LANSIA Kuswardani, Kuswardani; Jamil, Masfufatun; Abidin, Zainal
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 6, No 1 (Maret) (2024): Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v6i1.145

Abstract

PKM ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak tentang state responsibility dalam perlindungan kesejahteraan lansia di Indonesia. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan lansia RW 6 Kelurahan Krapyak paham atas hak dasar dan kewajibannya sesuai UUD 1945 Pasal 27 (2) dan Pasal 28 huruf H (3), Pasal 34 (1) dan (2) yang mengatur hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Target utama PKM ini memberikan pendampingan dan melatih lansia cara mendapatkan perlindungan kesejahteraan hak dasar lansia. Metode yang digunakan mulai dari melakukan penyuluhan, diskusi, sosialisasi, dan pelatihan sampai para lansia paham cara mendapatkan hak dasar perlindungan kesejahtaraan dan langkah yang harus dilakukan apabila ada pelanggaran hak lansia. Anggaran dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diajukan sudah sangat relevan atau sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana kegiatan program PKM ini adalah a) Pra survei lapangan, b) Persiapan alat dan bahan pelatihan, c) Persiapan metode pemahaman, d) Sosialisasi dan pelatihan perlindungan kesejahteraan kesehatan, e) Pendampingan, f) evaluasi, g) Pembuatan program berlanjutan. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan dapat disimpulkan bila didapatkan hasil yang signifikan yaitu para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak dari 23 lansia tidak mengerti sama sekali menjadi mengerti cara mendapatkan hak perlindungan kesejahteraan dan paham langkah yang ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar lansia.
PKM EDUKASI PENANGANAN HIPERTENSI DAN PENGAPURAN BAGI LANSIA DI KELURAHAN KRAPYAK kuswardani, kuswardani; Abidin, Zainal; Duan Tirani, Pinkan
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v6i2.149

Abstract

PKM ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak tentang penanganan hipertensi dan pengapuran sendi pada lansia. Dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan tersebut diharapkan para lansia RW 6 Kelurahan Krapyak paham cara mengatasi dan mencegah hipertensi dan pengapuran sendi yang sering dan sedang mereka keluhkan. PKM ini dilaksanakan dengan cara memberikan pendampingan dan melatih lansia secara langsung selama 3 bulan dan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Metode yang digunakan mulai dari melakukan penyuluhan, diskusi, sosialisasi, dan pelatihan sampai para lansia dapat melakukan gerakan exercise yang diajarkan dengan lancar. Anggaran dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diajukan sudah sangat relevan atau sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana kegiatan program PKM ini adalah a) Pra survei lapangan, b) Persiapan alat dan bahan pelatihan, c) Persiapan metode pemahaman, d) Sosialisasi dan pelatihan gerakan exercise yang aman untuk lansia dalam upaya mencegah dan menangani hipertensi dan pengapuran pada lansia, e) Pendampingan, f) evaluasi, g) Pembuatan program berlanjutan. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan dapat disimpulkan bila didapatkan hasil yang signifikan yaitu para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak dari 23 lansia yang tidak tahu cara mencegah hipertensi dan pengapuran pada lansia semakin parah menjadi lebih mengerti dan terampil dalam setiap gerakan exercise yang telah diajarkan.
PKM OPTIMALISASI PENGETAHUAN DAN LATIHAN FISIK PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI PANTI WREDHA RINDANG ASIH II jaleha, Boki; Kuswardani, Kuswardani
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 5, No 2 (Sept) (2023): Jurnal implementasi pengabdian masyarakat kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v5i2.116

Abstract

Pada proses penuaan perubahan biologis menyebabkan kecenderungan lansia menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi. Dimana hipertensi atau keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ lain seperti jantung dan ginjal. Penatalaksanaan hipertensi pada lansia terbagi dua yaitu farmakologi dan non farmakologi. Non farmakologi yang diterapkan mealui latihan fisik berupa senam hipertensi. Senam hipertensi mampu mendorong jantung bekerja dengan optimal dan mencegah penyakit kronis seperti hipertensi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman lansia terkait hipertensi serta manfaat dari latihan fisik berupa senam hipertensi. Untuk membantu dalam hal pemahaman mengenai hipertensi dan manfaat senam hipertensi, maka dilakukan kegiatan berupa pemberian materi, diskusi dan penerapan senam hipertensi. Dari sesi diskusi terlihat adanya peningkatan pengetahuan mengenai hipertensi dan pentingnya melakukan latihan fisik.
Perlindungan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan di Aplikasi Fisdok Kuswardani, Kuswardani; Abidin, Zainal
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.1803

Abstract

FisDok is a telemedicine healthcare application created by UWHS Physiotherapy students. In health services, this can create an engagement relationship between the provider and recipient of health services, while the provider of the FisDok application platform only functions as a provider of teleconsultation facilities. Patients who get telemedicine services must get legal protection, because there are opportunities for malpractice. This study aims to examine with a sociological juridical approach, descriptive analytic research specifications, the data used are in the form of primary and secondary data to examine whether the FisDok application is safe for consumers of telemedicine services. The method of data collection is literature study and field study, the population is all patients, doctors and physiotherapists who are involved and registered in the FisDok application, samples are taken by non-random sampling with purposive sampling type, namely all 10 patients, 1 doctor, and 4 physiotherapists people and analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of legal protection for patients as users of the FisDok application has been carried out well, it is proven that health workers already have an STR an accordance, particularly law no. 36 of 2014 and PerMenKes No. 20 of 2019.
The Criminal Liability in the Context of Fertilizer Trade in Indonesia Farida Luthfyana; Kuswardani, Kuswardani; Hussain, Mazlena Binti Mohammad; Hidaya, Wahab Aznul
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3347

Abstract

Indonesia is an agricultural country and its agricultural sector which important in meeting food needs. On its journey, the agricultural sector in Indonesia is developing to improve the quality and production of food needs. Then, the fertilizer process has an important role in increasing the production of agricultural products, and the government needs to implement policies to subsidize the price of fertilizers for fertilizer distributors and arrange the regulations underlying the policy. If the fertilizer trade for fertilizer distributors is based on more than clear regulations, how can Indonesia's agricultural journey run. Thus, this study aims to attempt to describe the criminal liability of fertilizer trade based on court decisions at the first level up to the cassation level (namely, Decision Number. 137/pid.sus/2020/PN.Btg, Court of Appeal (Number. 487/Pid.Sus/2020/PT SMG and Cassation Decision Number. 78/Pid.Sus/2022). This study is normative research with a case approach, requiring secondary data in legal documents and references relevant to the subject matter. Data were collected by identification and inventory and then analyzed using the basic principles of criminal law. The novelty is fulfilling criminal liability is not enough regarding the psychological aspects (adult, healthy mind). However, it must also fulfill the normative measure of the act. The results showed that the defendant in the first instance and appellate level decisions were able to take liabilitybut was not sentenced because the element of the action in the prosecutor's charge, which stated "conducting trading business activities without having a license in the field of trade granted by the Ministry" was not fulfilled/proven, because the defendant had a trading business license (SIUP) issued by the Integrated Investment and Licensing Agency Number: 519/054/2014 dated June 04, 2014, under the name of the Agricultural Facilities and Organic Fertilizer Shop "Tani Jaya." The cassation verdict of the defendant can be held responsible and sentenced to punishment because measures from the psychological aspect are fulfilled. The measurements are from the normative aspect demanded by the public prosecutor, especially the elements that are also fulfilled. It can be consluded that based on the court's decision to measure the perpetrator's liability for a criminal offense, two measures must be met in imposing punishment.
Co-Authors Ajlin, Ajlin Alfiani, Novita Amanati, Suci Andria Luhur Prakoso Aprilia, Lina Arga Wicaksono Asmara, Hesti Kartika Chusniatun Chusniatun Didik Purnomo, Didik Dita Nadya Anastasya Duan Tirani, Pinkan Eka Aulia, Shofiana Farida Luthfyana Handrawan, Handrawan Hardianti, Siti Syahratul hartanto hartanto Hussain, Mazlena Binti Mohammad Ikhsan, Muchamad Indarto Indarto Jaleha, Boki Jamil, Masfufatun Joko Suwandi Katagame, Romario Kurniawan, Wayah Aji Marisa Kurnianingsih Muchamad Iksan Muhammad Iksan, Muhammad Muhammad Khoiruddin Mutadho, Ricky Alan Natangsa Surbakti ningsih, Marisa Kurnia Nur Furqoni, Farid Yulian Pamungkas, Sekar Langit Jatu Precocious, Andria Luhur Priyambodo, Rio Anggoro R.S. Rakia, A. Sakti Rachmawati, Elisa Rohma, Sa’ro Fitriani A. Saputri, Niyan Ayu Sesanti, Luhur Simanjuntak, Kristi Warista Sudaryono Sudaryono Triyanita, Maya Wardani, Shinta Oktavia Kusuma Wardhani, Widhia Kusuma Wibisono, Irawan Zaenal Arifin Zainal Abidin