Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

PKM PENINGKATAN PENGETAHUAN LANSIA TENTANG STATE RESPONSIBILITY DALAM PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA PADA LANSIA Kuswardani, Kuswardani; Jamil, Masfufatun; Abidin, Zainal
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 6, No 1 (Maret) (2024): Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v6i1.145

Abstract

PKM ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak tentang state responsibility dalam perlindungan kesejahteraan lansia di Indonesia. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan lansia RW 6 Kelurahan Krapyak paham atas hak dasar dan kewajibannya sesuai UUD 1945 Pasal 27 (2) dan Pasal 28 huruf H (3), Pasal 34 (1) dan (2) yang mengatur hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Target utama PKM ini memberikan pendampingan dan melatih lansia cara mendapatkan perlindungan kesejahteraan hak dasar lansia. Metode yang digunakan mulai dari melakukan penyuluhan, diskusi, sosialisasi, dan pelatihan sampai para lansia paham cara mendapatkan hak dasar perlindungan kesejahtaraan dan langkah yang harus dilakukan apabila ada pelanggaran hak lansia. Anggaran dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diajukan sudah sangat relevan atau sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana kegiatan program PKM ini adalah a) Pra survei lapangan, b) Persiapan alat dan bahan pelatihan, c) Persiapan metode pemahaman, d) Sosialisasi dan pelatihan perlindungan kesejahteraan kesehatan, e) Pendampingan, f) evaluasi, g) Pembuatan program berlanjutan. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan dapat disimpulkan bila didapatkan hasil yang signifikan yaitu para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak dari 23 lansia tidak mengerti sama sekali menjadi mengerti cara mendapatkan hak perlindungan kesejahteraan dan paham langkah yang ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar lansia.
PKM EDUKASI PENANGANAN HIPERTENSI DAN PENGAPURAN BAGI LANSIA DI KELURAHAN KRAPYAK kuswardani, kuswardani; Abidin, Zainal; Duan Tirani, Pinkan
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v6i2.149

Abstract

PKM ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak tentang penanganan hipertensi dan pengapuran sendi pada lansia. Dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan tersebut diharapkan para lansia RW 6 Kelurahan Krapyak paham cara mengatasi dan mencegah hipertensi dan pengapuran sendi yang sering dan sedang mereka keluhkan. PKM ini dilaksanakan dengan cara memberikan pendampingan dan melatih lansia secara langsung selama 3 bulan dan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Metode yang digunakan mulai dari melakukan penyuluhan, diskusi, sosialisasi, dan pelatihan sampai para lansia dapat melakukan gerakan exercise yang diajarkan dengan lancar. Anggaran dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diajukan sudah sangat relevan atau sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana kegiatan program PKM ini adalah a) Pra survei lapangan, b) Persiapan alat dan bahan pelatihan, c) Persiapan metode pemahaman, d) Sosialisasi dan pelatihan gerakan exercise yang aman untuk lansia dalam upaya mencegah dan menangani hipertensi dan pengapuran pada lansia, e) Pendampingan, f) evaluasi, g) Pembuatan program berlanjutan. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan dapat disimpulkan bila didapatkan hasil yang signifikan yaitu para lansia RW 06 Kelurahan Krapyak dari 23 lansia yang tidak tahu cara mencegah hipertensi dan pengapuran pada lansia semakin parah menjadi lebih mengerti dan terampil dalam setiap gerakan exercise yang telah diajarkan.
PKM OPTIMALISASI PENGETAHUAN DAN LATIHAN FISIK PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI PANTI WREDHA RINDANG ASIH II jaleha, Boki; Kuswardani, Kuswardani
Jurnal Implementasi Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JIPMK) Vol 5, No 2 (Sept) (2023): Jurnal implementasi pengabdian masyarakat kesehatan
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33660/jipmk.v5i2.116

Abstract

Pada proses penuaan perubahan biologis menyebabkan kecenderungan lansia menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi. Dimana hipertensi atau keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ lain seperti jantung dan ginjal. Penatalaksanaan hipertensi pada lansia terbagi dua yaitu farmakologi dan non farmakologi. Non farmakologi yang diterapkan mealui latihan fisik berupa senam hipertensi. Senam hipertensi mampu mendorong jantung bekerja dengan optimal dan mencegah penyakit kronis seperti hipertensi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman lansia terkait hipertensi serta manfaat dari latihan fisik berupa senam hipertensi. Untuk membantu dalam hal pemahaman mengenai hipertensi dan manfaat senam hipertensi, maka dilakukan kegiatan berupa pemberian materi, diskusi dan penerapan senam hipertensi. Dari sesi diskusi terlihat adanya peningkatan pengetahuan mengenai hipertensi dan pentingnya melakukan latihan fisik.
Perlindungan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan di Aplikasi Fisdok Kuswardani, Kuswardani; Abidin, Zainal
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.1803

Abstract

FisDok is a telemedicine healthcare application created by UWHS Physiotherapy students. In health services, this can create an engagement relationship between the provider and recipient of health services, while the provider of the FisDok application platform only functions as a provider of teleconsultation facilities. Patients who get telemedicine services must get legal protection, because there are opportunities for malpractice. This study aims to examine with a sociological juridical approach, descriptive analytic research specifications, the data used are in the form of primary and secondary data to examine whether the FisDok application is safe for consumers of telemedicine services. The method of data collection is literature study and field study, the population is all patients, doctors and physiotherapists who are involved and registered in the FisDok application, samples are taken by non-random sampling with purposive sampling type, namely all 10 patients, 1 doctor, and 4 physiotherapists people and analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of legal protection for patients as users of the FisDok application has been carried out well, it is proven that health workers already have an STR an accordance, particularly law no. 36 of 2014 and PerMenKes No. 20 of 2019.
The Criminal Liability in the Context of Fertilizer Trade in Indonesia Farida Luthfyana; Kuswardani, Kuswardani; Hussain, Mazlena Binti Mohammad; Hidaya, Wahab Aznul
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3347

Abstract

Indonesia is an agricultural country and its agricultural sector which important in meeting food needs. On its journey, the agricultural sector in Indonesia is developing to improve the quality and production of food needs. Then, the fertilizer process has an important role in increasing the production of agricultural products, and the government needs to implement policies to subsidize the price of fertilizers for fertilizer distributors and arrange the regulations underlying the policy. If the fertilizer trade for fertilizer distributors is based on more than clear regulations, how can Indonesia's agricultural journey run. Thus, this study aims to attempt to describe the criminal liability of fertilizer trade based on court decisions at the first level up to the cassation level (namely, Decision Number. 137/pid.sus/2020/PN.Btg, Court of Appeal (Number. 487/Pid.Sus/2020/PT SMG and Cassation Decision Number. 78/Pid.Sus/2022). This study is normative research with a case approach, requiring secondary data in legal documents and references relevant to the subject matter. Data were collected by identification and inventory and then analyzed using the basic principles of criminal law. The novelty is fulfilling criminal liability is not enough regarding the psychological aspects (adult, healthy mind). However, it must also fulfill the normative measure of the act. The results showed that the defendant in the first instance and appellate level decisions were able to take liabilitybut was not sentenced because the element of the action in the prosecutor's charge, which stated "conducting trading business activities without having a license in the field of trade granted by the Ministry" was not fulfilled/proven, because the defendant had a trading business license (SIUP) issued by the Integrated Investment and Licensing Agency Number: 519/054/2014 dated June 04, 2014, under the name of the Agricultural Facilities and Organic Fertilizer Shop "Tani Jaya." The cassation verdict of the defendant can be held responsible and sentenced to punishment because measures from the psychological aspect are fulfilled. The measurements are from the normative aspect demanded by the public prosecutor, especially the elements that are also fulfilled. It can be consluded that based on the court's decision to measure the perpetrator's liability for a criminal offense, two measures must be met in imposing punishment.
Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Mediasi Katagame, Romario; Indarto, Indarto; Kuswardani, Kuswardani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i5.15847

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, komitmen dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan serta Menganalisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Dan Budaya organisasi terhadap Kinerja karyawan dengan Kepuasan kerja sebagai variabel mediasi Di Kantor Yayasan Binterbusih Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Kantor Yayasan Binterbusih Semarang yang berjumlah sebanyak 51 Orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampling Nonbrobability Sampling dengan teknik purposive sampling yang dimana yang dimana bersifat tertutup yang akan digunakan sebagai sampel. Data penelitian ini menggunakan geogle formulir. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda bertahap dengan bantuan spss ver 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi dan Budaya organisasi terhadap Kepuasan kerja sedangkan komitmen tidak berpangaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Disisi lain tidak ada pengaruh motivasi, Komitmen dan Budaya organisasi terhadap Kinerja karyawan. Dan adanya pengaruh kepuasan Kerja terhadap Kinerja karyawan. di kantor binterbusih semarang. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian belum bisa dikatakan diterima atau dengan kata lain beberapa variabel tersebut belum mampu untuk menjelaskan besarnya variabel independen terhadap variabel dependen.yang di mediasi oleh Kepuasan Kerja.
PARAMETER PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERALIHAN HAK GANTI RUGI TANAH DALAM JUAL BELI TANAH (studi Putusan tingkat pertama 18/Pdt.G/2016/PN.Rgt sampai Peninjauan Kembali 681 K/Pdt/2018) Khoiruddin, Muhammad; Kuswardani, Kuswardani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.419

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata bisa terjadi dalam hal peralihan hak tanah, oleh karena itu manuscript ini bertujuan mendeskripsikan bentuk – bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal peralihan hak atas tanah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative/doctrinal, sumber data utama adalah data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal dan literatur yang relecan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal peralihan tanah itu adalah Tergugat tidak bersedia melakukan pemecahan hak atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat secara terang dan tunai, akibatnya Penggungat mengalami kerugian materiil disamping juga kerugian immaterril (depresi) yang tidak bisa dihitung secara materiil. Aplikasi dari penelitian memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peralihan hak atas tanah dilakukan dengan jual beli secara terang dan tunai adalah sah dan memiliki akibat hukum jika penjual tidak segera melaksanakan kewajiban nya terhadap pembeli, tanpa alasan yang sah. Adapun akibat hukum pembayaran uang ganti rugi sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Penggungat (pembeli).
KEBEBASAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI TERHADAP ALASAN–ALASAN TIDAK DITERIMANYA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM) Nur Furqoni, Farid Yulian; Kuswardani, Kuswardani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.678

Abstract

The judge in making a decision must be based on two valid pieces of evidence and the conviction obtained by the judge that the criminal act really happened. Such juridical formulation truly guarantees the freedom of judges, so it seems that judges are not bound by the demands of the public prosecutor. Therefore, this study aims to examine the freedom of judges from the aspect of the reasons why judges do not accept the charges of public prosecutors. This research is a normative research, so the data needed is secondary data in the form of legal documents, journals and references relevant to the research problem. The data is analyzed descriptively based on the principles of substantive criminal law and formal criminal law. The results of the study showed that there was no seriousness of the public prosecutor in conducting the prosecution which was shown by the absence of guarantees to bring the defendant, thus violating the principles of fast, simple and low cost justice. This research provides information to the public that judges are not bound by the demands of the public prosecutor.
Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya Kurniawan, Wayah Aji; Kuswardani, Kuswardani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.924

Abstract

Illegal logging is an illegal practice that damages the environment, threatens the sustainability of ecosystems, and causes significant economic losses. The main aim of this research is to investigate the regulation of criminal acts and the government's efforts to overcome the impact of illegal logging. The research method used in this study is normative which analyzes library materials and laws related to illegal logging. From this study, it was found that Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is a regulation that is often used in enforcing illegal logging laws. The government has taken various efforts to combat illegal logging in Indonesia. One of them is granting permits for selective felling of trees in forest areas to encourage tree cutters to comply with established regulations. Apart from that, the government is also active in making regional regulations to minimize cases of illegal logging in various regions of Indonesia. Collaboration with related agencies is also part of the government's efforts to tackle illegal logging. With effective implementation, criminal law enforcement can become a strong tool in efforts to combat illegal logging. However, these efforts must be accompanied by comprehensive steps, including increasing public awareness, protecting witnesses and whistleblowers, and promoting sustainable use of forest resources.