Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan AL-Daulah Jurnal Adabiyah Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Ulumuna Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Islamic Studies
Kasjim Salenda, Kasjim
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analysis of Islamic Law on Consumer Protection in Hajj and Umrah Business in Indonesia Palangkey, Rahmi Dewanty; Gassing, A Qadir; Salenda, Kasjim; Marilang,, Marilang; Syamsu Rijal, Tabhan
al-'adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v18i1.7533

Abstract

This research is motivated by the failure of thousands of Umrah pilgrims to go to Mecca since 2017 but do not get their rights as consumers. Several facts prove that although regulations related to Hajj and Umrah organizers as well as the Consumer Protection Act have explicitly regulated consumer rights, in reality the pilgrims who are victims of hajj and umrah travel agency fraud are still not getting consumer protection. This research is a descriptive qualitative research using a normative juridical approach. Sources of data used in this study are primary data and secondary data obtained from interviews and document studies. This study concludes that the presence of Law No. 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah contains the spirit of upholding consumer protection in the Hajj and Umrah business. However, its success is largely determined by the extent to which the regulator empowers internal supervisors to prevent irresponsible practices of hajj and umrah travel agencies. On this side, unfortunately, the role of guidance, supervision and legal protection carried out by the Indonesian Ministry of Religion as a regulator in protecting Hajj and Umrah pilgrims seems to be still at a very low level.
Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum Salenda, Kasjim
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i1.1419

Abstract

Penyebab perselisihan   ulama dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, dapat diaktakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengn ulama yagn menerimanya, misalmnay dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), me- ninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain- lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul dikalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandangmereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istimbat hukum seperti istihsan, istishab dan lain-lain aygn sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir. 
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional Aidil, Andi Muhammad; Salenda, Kasjim; Alimuddin, Alimuddin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19467

Abstract

                                                 Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman dosen FAI Unismuh Makassar terhadap fatwa MUI dan fatwa majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai bunga bank dan pengaruhnya terhadap penggunaan bank konvensional dengan sub masalah: 1) Bagaimana kedudukan fatwa MUI  dan fatwa Tarjih tentang penggunaan Bank Konvensional. 2) Bagaimanakah persfektif dosen FAI Unismuh Makassar terhadap bank konvensional. 3) Faktor apa saja yang menjadi pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen FAI Unismuh Makassar.                 Jenis penelitian dalam tesis ini adalah field research kualitatif deskriftif, dengan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan syar’i, Pendekatan sosiologis dan Pendekatan yuridis empiris Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Dosen di Unismuh Makassar. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)perspektif dosen Unismuh Makassar terhadap bank konvensional yaitu: Mereka semua paham tentang produk dalam bank konvensional menngandung bunga yang diharamkan dan semuanya setuju akan hal itu, namun bank konvensional memilki keunggulan yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuanan syariah, seperti fasiltas/kemudahan menjaukau disetiap daerah berbeda dengan lemabaga keuangan syariha hanya ada di kota-kota.2)kedudukan fatwa MUI  dan fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid tentang penggunaan Bank Konvensional yaitu: fatwa  mengenai pengharaman bunga bank diwilayah kampus unismuh Makassar terkhusus untuk dosen FAI Unismuh Makassar mereka semua sepakat tentang fatwa yang ada dan harus dipatuhi, namun ada situasi kondisi tertentu secara individu yang harus jadi pertimbangan dalam penerapan fatwa tersebut.3)Faktor pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen UNISMUH Makassar yaitu: Faktor kemudahan/fasilitas, faktor gaji/pendapatan yang dihasilkan dari luar kampus Unismuh, dan faktor beasiswa menjadi faktor darurat dalam penggunaan bank konvensional.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya dosen Unismuh Makassar dalam memahami penggunaan  bank konvensional bukan dari sisi manfaatnya saja namun selalu mengedepankan faktor hukum dalam setiap tindakan yang harus dilakukan. 2) Terkait tentang pemahaman kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang pengharaman bunga bank sekiranya bisa dimaksimalkan bukan hanya dalam wilayah kelembagaan saja namun dalam bentuk perorangan/pribadi. 3) Sehubungan dengan Faktor penggunaan bank konvensional tinggal dimaksimalkan, yaitu dengan cara sebisa mungkin menghindari peraktek bunga yang ada dibank konvensional.Kata kunci : Fatwa, Bunga Bank, Bank Konvensional
The Absorptive Capacity of Fatwa Institutions in Indonesia on Contemporary Issues Subli, Mohamad; Salenda, Kasjim; HL, Rahmatiah; Rahman, Sainul
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol, 9 No. 1 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v9i1.6047

Abstract

The existence of fatwa institutions is very important because it can provide a roadmap for resolving contemporary legal problems. This research aims to examine the nature and importance of fatwas, the existence of fatwa institutions in Indonesia and their mandate and the absorption capacity of fatwa institutions in Indonesia in responding to current problems. Research was carried out in the literature using a normative-historical approach in analyzing the absorption capacity of fatwa institutions in responding to contemporary issues. The fatwa institutions in question are centered on the Majlis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) and by fatwa institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI). The results show that a fatwa is a form of answer from a mufti to a question asked by a mustafti which is based on a compelling case. Remembering that the mufti is the person chosen to be the caliph and successor of the Prophet, as stated by Imam Syatibi. Therefore, fatwas have a strategic and important position in social life to answer contemporary problems. Fatwa plays an important role in answering contemporary problems, especially problems in the era of modernization. One reason is because the majority of Muslims need legal answers that can solve problems. Based on the number of fatwas that have been issued, it shows that fatwa institutions in Indonesia have responded to contemporary legal issues.
Chemical Castration Sanctions Against Pedophiles Based on Mashlahah Perspective Mujahidul Haq, Ahmad Hamdan; Salenda, Kasjim; Muhammad Bakri, Muammar
International Journal of Islamic Studies Vol 3 No 2 (2023): December
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ijis.v3i2.43312

Abstract

This study discusses the chemical castration sanctions against pedophiles. The main problem in this study is how are the sanctions for chemical castration in Law No. 17 of 2016 concern Child Protection? and what are the sanctions for chemical castration against pedophiles in Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection based on Mashlahah perspective? The methodology used was field research, using qualitative methods with a juridical and normative approach. Then, the data collection methods were analysis, interviews with the ulama (Indonesian Ulema Council) of South Sulawesi Province, and documentation. The data processing and analysis techniques had several stages: data reduction, data presentation, data editing, data analysis, and conclusion. The results showed that: 1) Chemical castration sanctions in Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection is a sanction in the form of injecting a chemical substance that aims to suppress sexual desires towards perpetrators of sexual crimes against children (pedophiles). The chemical castration sanction in the Law is an additional criminal sanction that is imposed at most two years after the perpetrator has served the main sentence in the form of imprisonment; 2) Chemical castration sanctions in Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection are categorized as mashlahah mulghah by the ulama, it refers to rejected mashlahah because there is an argument for the prohibition of castration in the hadith and ijma' of the ulama.
PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM Nur, Muhammad; Salenda, Kasjim
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana desa wajib dikelola secara transparan, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memastikan pengelolaanya sesuai dengan ketentuan tentu diperlukan unsur pengawasan dan salah satunya oleh Inspektorat Kabupaten. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk menggerakkan pembangunan di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berpotensi menimbulkan pelbagai permasalahan, sehingga dibutuhkan pengawasan Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern yang dimiliki oleh Kabupaten Sidrap. Peran Inspektorat diharapkan dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dilevel pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan dan pelayanan dapat terjaga mutunya. Inspektorat dengan segala kekurangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan menjadi leader dalam melakukan koordinasi, kontroling, mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam Islam, terdapat sebuah organ yang bernama muhtasib, yang secara khusus bertugas melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran.Kata Kunci: Dana Desa; Inspektorat; Pengawasan
Co-Authors Aidil, Andi Muhammad Al Qifari, Abudzar Aminullah Aminullah, Aminullah Arhamarrahimin Asse, Ambo Azhar Arsyad Gassing, A Qadir HL, Rahmatiah Kasman Bakry Kasman Bakry Marilang,, Marilang Muhammad Bakri, Muammar Muhammad Nur Mujahidin Mujahidin Mujahidul Haq, Ahmad Hamdan Muljono Damopolii Nahhan, Muh. Nurfadillah Palangkey, Rahmi Dewanty Rahman, Sainul Shaari, Roziana Subli, Mohamad Sucianti, Indah Sudirman Sudirman Syahabuddin, Syahabuddin Syamsu Rijal, Tabhan Syamsuddin, Darussalam Syatar, Abdul Tarmizi Yussuf, Ahmad