Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.528
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Syntax Idea jurnal syntax admiration Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal ComunitA Servizio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Action Research Literate (ARL) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Indonesia Sosial Sains
Aartje Tehupeiory, Aartje
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Action Research Literate (ARL)

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan Ke Otoritas Jasa Keuangan Febriyanti, Emilia; Sri Widiarty, Wiwik; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.351

Abstract

Perusahaan asuransi menanggung pertanggungan selama pengangkutan dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan.  Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi, mengkaji dan menganalisa tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi. Teori yang digunakan ialah Teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Metode yang diterapkan dalah kajian metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan analitis (Analytical Approach). Hasil Penelitian upaya pemberian perlindungan hukum terhadap tertanggung khususnya dalam penolak klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan prinsip – prinsip pelaksanaannya, antara lain: Prinsip Transparansi, Prinsip Perlakuan yang adil, Prinsip Keadilan, Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data, Prinsip Penanganan Pengaduan dan Hambatan yang dihadapi adalah Kendala Internal, meliputi Pengaduan yang disampaikan nasabah kurang jelas dan Bukti pengaduan berupa dokumen pendukung yang disampaikan kurang lengkap, kendala Eksternal, yaitu: Kurangnya Informasi yang didapat dan Kurangnya pemahaman Tertanggung terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan. Serta, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Kesimpulan: kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim asuransi asuransi, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemilik Kapal yang Mengalami Kecelakaan Kapal di Alur Pelayaran dalam Perspektif Hukum Harlansyah, Harlansyah; Sri Widiarty, Wwik; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.352

Abstract

Pertanggungan terhadap kapal laut merupakan sebuah bagian pertanggungan pada umumnya. Penelitian ini bertujuan menguraikan, menganalisa tanggung jawab pemilik kapal terhadap klaim yang timbul akibat kecelakaan kapal serta upaya yang dilaksanakan pemilik kapal dalam memberikan solusi penyelesaian yang timbul akibat kecelakaan kapal agar tidak terulang. Teknik yang dipakai pada studi berikut ialah studi hukum yuridis normatif. Perolehan studi yang diperoleh ialah pemilik kapal memiliki tanggung jawab untuk mengangkut meliputi pada keamanan ataupun kesejahteraan penumpang, perihal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran. Terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan melakukan pendekatan teori tanggung jawab hukum, kepastian hukum dan keadilan. Teori Tanggungjawab hukum pemilik kapal berarti memberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum digunakan dipakai dalam usaha untuk memberikan perlindungan keperluan pihak – pihak pada sebuah kesepakatan yang absah berdasarkan hukum. Sedangkan, Teori kepastian hukum digunakan sebagai hak yang dimiliki penumpang guna memperoleh imbalan terhadap peristiwa yang dirasakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, kemudian Teori Keadilan dalam pemberian ganti rugi, jika terjadi permasalahan terkait kesepakatan dapat melalui upaya perdamaian (non litigasi) atau secara pengadilan (litigasi). Kesimpulan penelitian perlunya perusahaan angkutan untuk melakukan asuransi tanggung jawabnya serta mengasuransikan perlindungan asas penumpang dan memberi ganti kerugian pada pihak korban yang mengalami kecelakaan laut melalui aturan yang terdapat dalam Undang – Undang Pelayaran.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI Andika Bayangkara, Bernadus; Tehupeiory, Aartje; R.W.Napitupulu, Diana
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.359

Abstract

Tindak pidana korupsi berupa penyitaan harta kekayaan, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum bagi masyarakat (pihak ketiga) menjadi penting apakah undang-undang yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam rancangan undang-undang Perampasan Harta Kekayaan. Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan masalah periode. Data tersebut menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Selain itu menggunakan data primer untuk mendukung materi hukum data sekunder, analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum maksimalnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak ketiga terkait penyitaan aset tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saran yang dikemukakan adalah pelaksanaan perlindungan pihak ketiga dalam penyitaan harta karva, baik melalui Rancangan Undang-Undang maupun putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi ini. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kesimpulannya, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang diperlukan untuk memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan, dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi Meimunah, Meimunah; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.371

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila kandungan limbah B3 yang tercemar ke dalam lingkungan telah melampaui baku mutu lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis landasan hukum yang mengatur hak korban pencemaran lingkungan akibat limbah B3 untuk memperoleh restitusi, serta menguraikan dan menganalisis tata cara permohonan, pelaksanaan, dan pemberian restitusi kepada korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukan Penelitian ini menganalisis restitusi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pembangunan yang tidak terkontrol sering menyebabkan pencemaran lingkungan, yang berdampak buruk pada korban. Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana memberikan harapan baru. Perma ini mencakup hak restitusi bagi korban pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya memerlukan inisiatif dari korban. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang memberikan restitusi kepada korban pencemaran lingkungan berdasarkan UUPPLH. Kesimpulan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban pencemaran lingkungan, baik melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan.
Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum Dilago, Ansel; Tehupeiory, Aartje; R.W, Diana; Napitupulu, Napitupulu
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.385

Abstract

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan batas wilayah, lemahnya penegakan hukum adat, dan intervensi pihak luar. Dampaknya terlihat dari hilangnya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat, akan tetapi mengancam kelestarian lingkungan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengutamakan analisis faktor penyebab perselisihan tanah ulayat berdasarkan kepastian hukum. Hasil menunjukan penyelesaian perselisihan menekankan pada musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Kepastian hukum, berdasarkan UUPA, harus memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Kesadaran masyarakat terhadap hak ulayat dan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat penting, disertai dengan aktifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik.
Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Owner Kapal dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal Pinantoan, Tuamy; Widiarty, Wiwik Sri; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.443

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemilik kapal diharuskan memeberikan perlindungan asuransi kapal mereka dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal di Indonesia. Fokus penelitian bertujuan guna untuk memahami, mengkaji, dan melakukan penjelasan tentang tanggung jawab pemilik kapal dalam kejadian tubrukan atau kecelakaan kapal di Indonesia. Metode yang diggunakan daam penelitian yaitu metode hukum yuridis normatif atau kepustakaan, melibatkan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus guna menyajikan penjelasan dan analisis yang detail, terstruktur, dan keseluruhan tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pemilik kapal terhadap kecelakaan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur kewajiban ini, pematuhan masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecukupan modal yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah. Pentingnya pemilik kapal memahami asuransi ini sebagai perlindungan aset, bukan hanya sebagai tanggung jawab publik, juga ditekankan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas tentang kewajiban pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal mereka, implementasinya masih menghadapi tantangan.
Penerapan Sistem Pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sugiono, Alexander; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.452

Abstract

Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus yang sinergis dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian lapangan, peneliti akan melakukan wawancara terhadap subjek-subjek yang terlibat langsung dalam penggunaan INAPORTNET. Analisa yang digunakan oleh peneliti dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran secara deduktif sehingga data-data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dalam memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jika perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat tidak menggunakan INAPORTNET, mereka akan menghadapi beberapa konsekuensi hukum. Tidak menggunakan INAPORTNET dianggap sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak menggunakan sistem layanan tunggal secara elektronik. Penerapan INAPORTNET di pelabuhan Pangkal Balam secara signifikan meningkatkan layanan kapal, menghindari kontak fisik antara petugas dan klien, serta mengurangi biaya penanganan kapal dengan meningkatkan kecepatan, kredibilitas, dan transparansi layanan kapal.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk Keselamatan Pelayaran P.S.I Anthonie, Yoshua; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.494

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura, dengan fokus pada aspek keamanan, ekonomi maritim, dan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan pemanduan kapal untuk keselamatan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normative. Hasil menunjukan dalam hal keamanan, mekanisme seperti Malacca Strait Security Patrol (MSSP) dan Eyes in The Sky (EiS) telah efektif mengurangi pembajakan melalui patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara pantai. Untuk ekonomi maritim, meskipun Selat Malaka berpotensi menghasilkan pendapatan besar dari jasa pandu dan penjualan bahan bakar, keuntungan ini lebih banyak dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan pendapatan dari jasa pandu, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pada aspek lingkungan, kemacetan dan tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka menimbulkan risiko kecelakaan dan pencemaran laut, yang mendorong kerjasama internasional untuk menjaga ekosistem. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi nasional dan internasional perlu diintegrasikan lebih baik untuk memastikan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Supratman Ramba, Vermita; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.501

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan proses legal yang penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi konflik yang berkaitan dengan status kepemilikan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mencegah konflik yang disebabkan status kepemilikan tanah dan meciptakan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. 2) apa yang menjadi faktor-faktor penghambat terlaksananya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Hasil pada penelitian disimpulkan: 1) Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pencegahan sengketa tanah di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan efektif, meskipun ada beberapa kendala didalamnya. Ini artinya menurut penulis PTSL efektif dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa pertanahan. 2) Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Luwu Timur secara teknis adalah ketidak tersediaan para pihak dari kelurahan yang terkait, dan di bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang belum menyeluruh dilaksanakan. Adapun kendala dari faktor SDM adalah keterbatasan tenaga pelaksana dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PTSL. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada area desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, dan dengan meningkatkan kualitas SDM dan masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Skema Cost Recovery dalam Investasi Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia Yapri, Yimmy Octavian; Tehupeiory, Aartje; Didiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 10 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i10.2220

Abstract

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km2) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km2 laut territorial, serta 2,7 juta km2 perairan nusantara (perairan kepulauan) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (law in action), atau hukum yang bergerak (recht in beweging). Pada kegiatan usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya migas terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia, disimpulkan ialah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Regulasi Investasi dan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
Co-Authors ., Marthin Andika Bayangkara, Bernadus Andy Rachmat Soeharjono Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Bustami, Simona Dhaniswara K. Harjono Diana Napitupulu Diana R. W Napitupulu Diana R.W. Napitupulu Diane Prihastuti Didiarty, Wiwik Sri Dilago, Ansel Dinata, Dinata Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Erfan, Erfan Febriyanti, Emilia Feliks Suwandri Fernando Silalahi Fobia, Bella Febriani Gerald Wuhanbino Gindo L Tobing Harlansyah, Harlansyah Heddy Kandou Heni Novalisa Tabisu I Dewa Ayu Widiyani I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Jawalsen Ralian Maria T.Geme Meimunah, Meimunah Mohammad Jamin Napitupulu, Diana R.W. Napitupulu, Diana Ria Winanti Napitupulu, Napitupulu Nur, Abdul Rahman P.S.I Anthonie, Yoshua Pardede, Jayanti Minarosa Pinantoan, Tuamy R.W, Diana R.W.Napitupulu, Diana Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Rizaldi, Ardian Sahat M.Sihombing Simbolon, Putu George Matthew Sinaga, Hotman Capandi Sri Warjiyati Sri Widiarty, Wwik St. Laksanto Utomo Sugiono, Alexander Supratman Ramba, Vermita Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Wiwik Sri Widiarty Wuhanbino, Gerald Yapri, Yimmy Octavian Yulia .