Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Padjadjaran Journal of International Law JURNAL USM LAW REVIEW Padjadjaran Law Research and Debate Society Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Yusuf Saepul Zamil
Universitas Padjadjaran
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA Yusuf Saepul Zamil; Yulinda Adharani; Siti Sarah Afifah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota. Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi. ABSTRACT Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital. Keywords: agrarian; renewal; reclamation.
RESENSI BUKU: KONSTITUSIONALISME AGRARIA Yusuf Saepul Zamil
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Buku konstitusionalisme agraria yang ditulis oleh Yance Arizona merupakan buku yang sangat komprehensif, aktual membahas mengenai konstitusionalisme agraria. Buku ini memberikan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan konstitusionalisme agraria dan didukung oleh analisis secara mendalam mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Buku ini terdiri dari dari 10 bab. Bab 1 konstitusi agraria: tujuan konseptual. Bab 2 perkembangan konstitusi agraria indonesia. Bab 3 konstitusi agraria dalam rezim nasionalis. Bab 4 konstitusi agraria dalam rezim pembangunan. Bab 5 konstitusi agraria dalam rezim neoliberal. Bab 6 Mahkamah Konstitusi anak kandung reformasi. Bab 7 putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru mengenai konstitusionalisme agraria. Bab 8 konsepsi konstitusional penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 9 tiga konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 10 dari konstitusi agraria ke konstitusionalisme reforma agraria. Bab 1 Konstitusi Agraria membahas mengenai persoalan agraria di dalam konstitusi, perkembangannya dan pelaksanaannya dalam kebijakan pemerintah serta penafsiranpenafsiran terhadapnya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi agraria berada pada dua perkembangan kajian hukum, yaitu kajian hukum konstitusi dan hukum agraria. Selama ini kajian hukum konstitusi (constitutional law) yang di Indonesia lebih dikenal dengan kajian ‘hukum tata negara’ umumnya mengkaji dimensi kelembagaan negara, peraturan perundang-undangan atau mengkaji hak-hak asasi manusia dan warga negara di dalam konstitusi, terutama berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, misalkan kebebasan berserikat, partai politik, pemilihan umum dan sekalian aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Bab ini dibahas mengenai perbandingan kontitusi agraria di berbagai negara. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.22
KONSEP ASURANSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN Yusuf Saepul Zamil; Supraba Sekarwati; Yani Pujiwati; Ida Nurlinda
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i2.769

Abstract

ABSTRAKDalam sistem pendaftaran tanah positif yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah membentuk lembaga asuransi pendaftaran tanah. Lembaga asuransi pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep asuransi pendaftaran tanah dengan cara melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan asuransi pendaftaran tanah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung data primer. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha dalam bidang asuransi pendaftaran tanah dengan bertugas membayar ganti rugi kepada masyarakat yang memenangkan gugatan dipengadilan atau kepada pemilik hak atas tanah yang dibatalkan kepemilkan hak atas tanahnya berdasarkan putusan pengadilan. Negara membayar premi kepada perusahaan asuransi terhadap setiap hak atas tanah yang sudah didaftarkan. Premi asuransi dibayarkan satu kali setelah terbit sertipikat hak atas tanah sepanjang tanah tersebut tidak dialihkan, sedangkan apabila dilakukan pengalihan hak atas tanah seperti melalui jual beli atau melalui pengalihan lainnya, maka setiap pengalihan hak tanah, pemerintah harus membayarkan kembali premi asuransi kepada perusahaan asuransi pendaftaran tanah. Kata kunci: asuransi; konsep; pendaftaran tanah. ABSTRACT In a positive land registration system that needs to be prepared by the government is to form a land registration insurance institution. Land registration insurance institutions are needed to ensure legal certainty of ownership of land rights. Therefore, this study aims to obtain the concept of land registration insurance by comparing it with other countries that have implemented land registration insurance. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. The government can form a State Owned Enterprise (BUMN) that conducts business in the field of land registration insurance with the task of paying compensation to the community who wins the lawsuit in court or to the owner of land rights whose ownership of land rights has been canceled based on a court decision. The state pays a premium to the insurance company for any registered land rights. The insurance premium is paid once after the issuance of the certificate of land rights as long as the land is not transferred, whereas if the transfer of land rights is carried out such as through buying and selling or through other transfers, then every transfer of land rights, the government must pay back the insurance premium to the land registration insurance company. Keywords: concept; insurance; land registration.
Penyelesaian Sengketa Perkebunan Melalui Pendekatan Hukum Dan Sosial (Studi Kasus PTPN VIII Melawan Petani Teh Di Pangalengan Jawa Barat) Yusuf Saepul Zamil
Padjadjaran Law Review Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini sering terjadi sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sekitar atau masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang ijin dari usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Salah satu sengketa lahan perkebunan yang sekarang terjadi di Jawa Barat adalah sengketa lahan perkebunan antara masyarakat petani perkebunan teh dengan PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang menempati lahan perkebunan teh Walatra Pangalengan milik PTPN VIII Kasus ini berawal dari dikeluarkannya surat rekomendasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung yang meminta kepada PTPN VIII untuk menyediakan lahan penampungan sementara terhadap masyarakat korban gempa Dengan berjalannya waktu masyarakat menuntut agar diberikan tanah permanen di area yang sekarang ditempati, karena rumah masyarakat yang terkena gempa berada di lereng dengan kemiringan tanah yang tinggi sehingga akan sangat berbahaya apabila terjadi gempa lagi. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa perkebunan antara masyarakat dengan PTPN VIII melalui pendekatan hukum dan sosial. Penyelesaian sengketa perkebunan teh Walatra di Pangalengan Jawa Barat harus dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial. Penyelesaiannya pemerintah memberikan tanah pengganti beserta bangunan permanen yang layak ditempati yang srategisnya sama dengan perkebunan teh Walatra. Seandainya masyarakat tetap tidak mau untuk direlokasi, maka tanah pengganti beserta bangunan yang disediakan pemerintah diberikan kepada PTPN VIII dan pemerintah dapat memungut uang sewa kepada masyarakat pengungsi yang tidak mau direlokasi. Segala bentuk penyelesaian sengketa perkebunan antara masyarakat pengungsi dengan PT. PTPN VIII harus dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, negosiasi dengan cara damai, dan hindari cara-cara kekerasan yang dapat memicu konflik berdarah. Kata Kunci: Sengketa, Perkebunan, Hukum, Sosial
Aspek Tanggung Jawab Youtube dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE Salsabila Hadiani; Yusuf Saepul Zamil; Laina Rafianti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.581 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.389

Abstract

YouTube, LLC. ikenal sebagai platform elektronik berbagi video asal Amerika. Permasalahan utama dalam penyelenggaraan YouTube di Indonesia adalah kurang preventifnya kebijakan YouTube yang diterapkan pada layanannya serta inkonsistensi YouTube dalam menegakkan kebijakannya tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan serta aspek tanggung jawab YouTube, LLC. dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia terhadap penggunanya berdasarkan Hukum tentang Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bertitik tolak dari data sekunder dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer didapatkan dari pengumpulan bahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa YouTube, LLC. telah mengimplementasikan beberapa dari peraturan perundang-undangan Indonesia terkait layanan OTT audio visual dalam kebijakannya dengan baik, namun masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penegakan kebijakannya akibat sistem penegakannya yang bersifat represif. Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan kebijakan Youtube yang lebih bersifat preventif guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi pada layanan YouTube serta penyediaan regulasi terkait pembentukan ko-regulasi untuk mengantisipasi penghindaran pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara layanan OTT seperti YouTube, LLC.
PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU Siti Sarah Afifah; Nia Kurniati; Yusuf Saepul Zamil
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.081 KB)

Abstract

Bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah luasan/areal lahan (tanah) terbatas, menyebabkan maraknya penggunaan ruang bawah tanah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Bandung, Jakarta, dan Makassar. Hal tersebut didukung pula dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Permasalahan muncul ketika penggunaan tanah dilakukan secara 3 (tiga) dimensi sedangkan dasar obyek pendaftaran tanah merupakan bagian-bagian permukaan bumi tertentu yang berbatas dan berdimensi 2 (dua). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menemukan legalitas bangunan gedung yang dibangun di ruang bawah tanah, dan menemukan akibat hukum penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung. Penggunaan tanah dengan 3 (tiga) dimensi yang berarti tidak hanya menyangkut ukuran panjang dan lebar tanah saja, melainkan juga menyangkut ukuran tinggi/kedalaman tanah. Sehingga dalam penggunaan ruang bawah tanah harus memperhatikan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait seperti aspek hak atas tanah, penataan ruang, dan perizinan, agar ruang bawah tanah dapat dipergunakan secara legal, dan optimal sesuai dengan tujuan, dengan tetap menjaga aspek penataan ruang dan lingkungan.
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BANK TANAH DALAM MELAKUKAN REDISTRIBUSI TANAH UNTUK PENYEDIAAN TANAH REFORMA AGRARIA Mutia, An Nissa Ayu; Nurlinda, Ida; Zamil, Yusuf Saepul
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volu
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i2.1716

Abstract

ABSTRAK Badan bank tanah merupakan badan khusus (sui generis) berbadan hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola pertanahan di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya Badan Bank Tanah dilekatkan beberapa fungsi dan tugas yang salah satunya ialah pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah reforma agraria. Desember 2023 badan bank tanah merilis aset yang dimiliki seluas 18.478 ha tersebar di 28 kabupaten/kota dan merilis wilayah-wilayah yang telah dialokasikan untuk kegiatan reforma agraria. Namun, Masyarakat yang masuk kedalam wilayah delineasi yang ditetapkan oleh badan bank tanah untuk pendistribusian tanah reforma agraria tersebut memberikan respon penolakan sehingga hal tersebut menimbulkan konflik baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau berbagai data sekunder mengenai reforma agraria dan bank tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pelaksana dari penyelenggaraan bank tanah ini perlu untuk dilakukan beberapa penyesuaian, dimana diharapkan peraturan pelaksana dapat lebih jelas mengatur terkait kriteria pemilihan delineasi lahan bank tanah untuk kegiatan redistribusi tanah penyediaan tanah reforma agraria melalui aset bank tanah khususnya pada lahan yang sebelumnya telah menjadi delineasi TORA, sehingga diharapkan peraturan pelaksana tersebut dapat meminimalisir konflik agraria baru dan dapat mewujdkan keadilan agraria. Kata kunci: Bank Tanah; Reforma Agraria; Redistribusi; Tanah. ABSTRACT The land bank is a sui generis that is authorized to manage land in Indonesia. In its implementation, the Land Bank is attached to several functions and tasks, which is the distribution of land by carrying out agrarian reform land provision and distribution activities. In December 2023, the land bank assets covering an area of 18,478 ha spread across 28 districts/cities and released the areas that have been allocated for agrarian reform activities. However, the community that enters the delineation area set by the land bank for the distribution of agrarian reform land responds to rejection so that it causes new conflicts. This study uses a normative juridical method by reviewing various secondary data regarding agrarian reform and land banks. The results of the study show that the implementing regulations of the implementation of the land bank need to be adjusted, where it is hoped that the implementing regulations can more clearly regulate the criteria for selecting land bank land delineation for land redistribution activities, the provision of agrarian reform land through land bank assets, especially on land that has previously been a TORA delineation, so it is hoped that the implementing regulations can be minimized agrarian conflicts are new and can promote agrarian justice. Keywords: Agrarian Reform.; land; land bank.; redistribution.
Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Menuju Publikasi Stelsel Positif di Indonesia Syukur, Amalia Nurfitria; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4235

Abstract

The negative stelsel publication system has been met with dissatisfaction and is criticized for failing to provide legal certainty and protection. Consequently, there is a pressing need for reform aimed at transitioning towards a positive stelsel land registration publication system. To pave the way for this change, certain prerequisites must be met, and this is facilitated through the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This article delves into the development of plans to shift the land registration publication system and the challenges associated with transitioning to a positive stelsel, particularly in conjunction with PTSL. Employing normative legal research with a statutory and conceptual approach, data is gathered through a literature review. The research reveals two key findings. Firstly, while the plan to shift towards a positive stelsel was outlined in the 2015–2019 National Medium-Term Development Planning (RPJMN), it is notably absent from the 2020–2024 RPJMN, indicating a lack of consistency and possibly a decline in commitment over the past decade. Secondly, obstacles in preparing for these changes, particularly in relation to PTSL, stem from the questionable quality of PTSL data and its implementation, which exhibits discriminatory characteristics. Ultimately, PTSL has failed to meet the four prerequisite conditions, necessitating coordination among relevant ministries/institutions and a review of the decision to utilize PTSL as a data source for implementing the positive stelsel publication system. AbstrakSistem publikasi stelsel negatif memberikan ketidakpuasan dan dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga diperlukan adanya pembaharuan yang berfokus pada perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah menuju stelsel positif. Dalam rangka persiapan perubahan, ditetapkan pre-requisite condition, yang pemenuhannya dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada perkembangan rencana perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah dan kendala dalam melakukan perubahan menuju sistem publikasi stelsel positif apabila dikaitkan dengan PTSL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berkesimpulan, pertama, rencana perubahan sistem pendaftaran tanah menuju publikasi stelsel positif termuat dalam RPJMN tahun 2015-2019, tetapi RPJMN tahun 2020-2024 tidak lagi menjadikan rencana tersebut sebagai agenda yang harus dilaksanakan. Dalam sepuluh tahun, tidak ada konsistensi terhadap rencana perubahan tersebut,  seperti menggambarkan adanya sebuah kemerosotan. Kedua, kendala dalam persiapan perubahan dikaitkan dengan PTSL berpautan pada kualitas data hasil PTSL yang diragukan kebenaraannya serta pelaksanaannya yang mengandung sifat diskriminatif. Pada akhirnya, PTSL belum dapat memenuhi keempat kondisi prasyarat atau pre-requisite condition yang sudah ditetapkan, sehingga diperlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dan melakukan kajian ulang terkait pemilihan PTSL sebagai sumber data dalam penerapan sistem publikasi stelsel positif.
Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Zamil, Yusuf Saepul; Eprilia, Farina Firda; Firdaus, Hendri; Maharso, Triadi; Rizal, Nursyah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 7, No 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10239

Abstract

The purpose of this study is to find solutions to prevent and eradicate land mafia in Indonesia. This is because the practice of land mafia in Indonesia has been going on for a long time, and is very worrying and detrimental to the state and society. The urgency of this study is to ensure legal certainty for legitimate land owners from land grabbing by the land mafia. This study uses a normative legal research method, namely a research method using secondary data or library data as its main data supported by primary data. Efforts that can be made to eradicate the land mafia are by changing land data into digital data including digitally integrated land maps. By changing land data digitally, it produces accurate land data so that there is no loophole for the land mafia to claim land belonging to others. The digital land data includes land maps per plot which are contained in the land book and then issued electronic land certificates or hard copy land certificates based on digital data that has one hundred percent accuracy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena praktik mafia tanah di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, sangat mengkhawatirkan dan merugikan negara dan masyarakat. Urgensi dari penelitian ini adalah agar adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dari perampasan tanah oleh mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya dengan didukung oleh data primer. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah adalah dengan merubah data pertanahan menjadi data digital termasuk peta tanah yang terintegerasi secara digital. Dengan merubah data pertanahan secara digital, maka menghasilkan data pertanahan yang akurat sehingga tidak ada celah bagi mafia tanah untuk mengklaim tanah milik orang lain. Data pertanahan secara digital tersebut meliputi peta tanah perbidang yang dimuat dalam buku tanah kemudian diterbitkan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah berbentuk hard copy berdasarkan data digital yang mempunyai keakuratan seratus persen.
KONSEP SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG DI ATAS TANAH WAKAF: UNTUK HUNIAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Zamil, Yusuf Saepul; Nova Lita, Helza; Rubiati, Betty
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.272

Abstract

ABSTRAKBanyak tanah wakaf yang belum dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan secara produktif yang salah satunya dengan membangun rumah susun diatas tanah wakaf untuk hunian atau tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun diatas tanah wakaf dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung oleh data primer. Dalam Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, tidak terjadi peralihan kepemilikan tanah. Tanah masih dalam penguasaan nazhir, sehingga tidak melanggar syariat Islam, karena harta benda wakaf merupakan milik umat yang dikelola oleh nazhir dan harta benda wakaf tidak boleh beralih kepada siapapun. Di sisi lain nazhir tanah wakaf mendapatkan penghasilan dari sewa tanah yang dibangun untuk rumah susun. Penghasilan dari sewa tanahnya tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, kepemilikan hanya bangunan ruang tempat tinggal pembeli rumah susun saja dan tidak termasuk tanahnya. Kata kunci: masyarakat berpenghasilan rendah, sertifikat kepemilikan bangunan gedung. wakaf.ABSTRACTThere is a lot of waqf land that cannot be used for the benefit of the people. One of the ways is to use waqf land productively by building flats on waqf land for housing or housing for low-income people. Flats on waqf land can be done by issuing a Building Ownership Certificate. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. In the Building Ownership Certificate, there is no transfer of land ownership. The land is still under Nazir control, so it does not violate Islamic law, because waqf property belongs to the people which is managed by the nazhir and waqf property cannot be transferred to a particular person or legal entity. On the other hand, waqf land nazhirs earn income from renting land built for flats. The income from renting the land can be used for the benefit of the people. In the Building Ownership Certificate, ownership is only of the building where the apartment buyer lives and does not include the land.Keywords: building ownership certificates, low income communities, waqf.  
Co-Authors Adharani, Yulinda Afifah, Siti Sarah Afifah, Siti Sarah Afifah, Siti Sarah Amalia Nurfitria Syukur Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Eprilia, Farina Firda Firdaus, Hendri Ida Nurlinda Jeremy Aidianto Naibaho Laina Rafianti Maharso, Triadi Mutia, An Nissa Ayu Nadia Astriani Nia Kurniati Nia Kurniati Nia Kurniati Nova Lita, Helza Purnama Trisnamansyah Rifayandhi, Muhamad Hanif Rizal, Nursyah Salsabila Hadiani Siti Sarah Afifah Siti Sarah Afifah Supraba Sekarwati Syukur, Amalia Nurfitria Yani Pujiwati Yulinda Adharani Yulinda Adharani Yulinda Adharani, Yulinda