Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Memimpin Pasca-Perambahan: Kepemimpinan Transformatif Kepala Desa di Desa Kedungpengaron Mukarromah, Karisma Nisaul; Holilah, Holilah
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.40-58

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran agensi politik lokal dalam mengatasi konflik konservasi yang dipicu oleh jurang kepercayaan dan ketergantungan sumber daya, sebagaimana terjadi di Desa Kedungpengaron, Pasuruan, yang memiliki sejarah perambahan Cagar Alam Gunung Abang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan transformatif kepala desa dalam memediasi konflik historis serta merekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap institusi konservasi melalui keberhasilan program usaha ekonomi produktif budidaya ayam petelur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan UEP tidak terutama ditentukan oleh dukungan teknis BBKSDA yang terbatas, melainkan kepemimpinan transformatif Kepala Desa Sutar sebagai faktor dominan. Kepemimpinan tersebut termanifestasi dalam Kharisma berupa komitmen pengorbanan finansial pribadi lebih dari seratus juta rupiah serta stimulasi intelektual yang melahirkan inovasi pakan lokal dan penguatan jejaring pengetahuan.
PENERAPAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT, KEPALA DESA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DI KABUPATEN BANYUASIN holilah, Holilah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2016): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i1.176

Abstract

Article 5 section 3 of Government regulation No 37/1998 about land certificate officer (PPAT) asserts that head of district has the authority to serve the society in establishing PPAT certificate in an area with less PPAT availability.Legal materials of this research will be taken from law regulation and research result which are interview and written data from participants. This research will use Statue Law Approach that examine the legal issues relate to Agrarian law No 5/1960, district law no 6/2014, government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation, government regulation no 24/1997 about land registration, Ministry of Agrarian, Department of National Land Affairs no 1/1996 about PPAT formation, and Department of National Land Affairs regulation no 1/2006 about carrying out stipulation of the government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation.  Case study approach is needed to answer the problem of head of village as temporary PPAT in relation to land right diversion in Banyuasin district