Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PERBANDINGAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM DENGAN HUKUM WARIS ISLAM: (Studi Pada Masyarakat Baduy Dalam) Asep Sunarya; Fathullah Fathullah; Saifun Nufus; Robby Nurtresna; Sigit Kamseno
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25306

Abstract

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terlihat dari dasar hukum, tata cara, serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam serta menganalisis perbandingannya dengan ketentuan hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama pada pembagian harta warisan tidak ada istilah 2:1, dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dengan mengutamakan musyawarah, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan jenis kelamin ahli waris, tetapi juga mengikuti ketentuan dan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat adat. Hal tersebut berbeda dengan hukum waris Islam yang memiliki ketentuan pembagian bagian ahli waris berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, dan ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam, dalam pembagian harta warisan laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari pada perempuan. Perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan mekanisme pembagian warisan, sedangkan persamaannya terdapat pada tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan hubungan kekeluargaan dalam pembagian harta warisan. Kata Kunci : Pembagian harta warisan, Baduy Dalam, Hukum Adat, Hukum Waris Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: (Studi Kasus: Kp. Pakem Selamet, Desa Petir, Kabupaten Serang) Natasha Apriliani; Dika Ratu Marfu’atun; Fathullah Fathullah; Robby Nurtresna
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25252

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memicu meningkatnya transaksi perdagangan elektronik, termasuk sistem cash on delivery (COD). Di balik kemudahannya, praktik tersebut menyimpan potensi penyalahgunaan data pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan rincian transaksi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ragam penyalahgunaan data pribadi pada transaksi e-commerce metode COD di Kampung Pakem Selamet, Desa Petir, Kabupaten Serang, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris dan spesifikasi deskriptif analitis. Data dihimpun melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan korban, kurir, dan pemilik toko daring, lalu dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan tiga modus penyalahgunaan data pribadi: penyamaran menjadi kurir dengan teknik social engineering, pemanfaatan identitas korban untuk pengiriman paket fiktif, serta phishing dengan mengaku sebagai petugas verifikasi untuk mendapatkan kode OTP. Perbuatan tersebut dapat memunculkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP, serta pertanggungjawaban administratif bagi Pengendali dan/atau Pemroses Data Pribadi yang tidak memenuhi kewajibannya. Simpulan penelitian, kerangka perlindungan hukum bagi korban telah tersedia secara normatif, namun implementasinya terkendala oleh kesulitan identifikasi pelaku, pembuktian asal kebocoran data, mekanisme kompensasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Karena itu perlu penguatan sistem pengamanan data, pengawasan, sinergi aparat penegak hukum, dan peningkatan literasi digital. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, E-Commerc, Cash On Delivery (COD), UU Perlindungan Data Pribadi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN PEMBIUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: (Studi Kasus Di Kp. Sukamaju Kab. Serang) Wahyu Rivaldi; Dika Ratu Marfu'atun; Sigit Kamseno; Muhammad Yusar; Fathullah Fathullah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25255

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta dampak psikologis bagi korban. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak, keamanan, pendampingan, dan pemulihan korban, sekaligus memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan pembiusan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemenuhan hak, restitusi, dan kompensasi. Namun, pada kasus di Kp. Sukamaju, perlindungan hukum formal terhadap korban belum terlaksana secara optimal karena perkara tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kasus diselesaikan melalui perdamaian kekeluargaan dengan pemberian uang Rp5.000.000 dari keluarga pelaku kepada korban. Kondisi tersebut dipengaruhi stigma dan rasa malu, keterbatasan pemahaman hukum keluarga, akses pendampingan yang terbatas, serta ancaman terhadap korban. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal sehingga korban belum memperoleh akses terhadap perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme hukum formal. Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/PID.SUS/2022/PN SRG) Abiyu Hanip; Mabsuti Ibnu Marhas; Sigit Kamseno; Fathullah Fathullah; Robby Nurtresna; Ahmad Jajuli
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25279

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim masih menempatkan Visum et Repertum sebatas alat bukti formal untuk memenuhi unsur delik, tanpa menguraikan secara mendalam dampak fisik dan psikologis korban sebagai dasar pemberatan pidana maupun sebagai wujud penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Diperlukan penguatan pertimbangan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Putusan Pengadilan; UU Nomor 35 Tahun 2014.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PERGAULAN BEBAS DARI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: (Studi Kasus: Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang) Sofia Billa Paradise; Dika Ratu Marfu’atun; Santy Fitnawati; Muhammad Wahyudin; Fathullah Fathullah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25287

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa dampak negatif berupa meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu kasus terjadi di Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang. Dalam kasus tersebut pelaku juga berstatus anak di bawah umur dan penyelesaian dilakukan melalui diversi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan mengidentifikasi kendala dalam penerapannya.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data pendukung dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Polsek Menes, orang tua korban, dan Aparat Desa, serta studi dokumen berupa Berita Acara Musyawarah dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban di Kampung Cisereh dilakukan melalui mekanisme diversi berupa tahanan rumah dan wajib lapor bagi pelaku, serta pemberian ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000,00 dan rehabilitasi bagi korban. Adapun kendala dalam pelaksanaannya meliputi belum adanya kepastian hukum formil berupa Berita Acara tertulis yang berkekuatan hukum, belum terpenuhinya Pasal 69B huruf b tentang perlindungan identitas korban dari penyebaran di media sosial dan huruf c tentang jaminan keselamatan pasca-diversi. Sedangkan kendala meliputi faktor sosial-budaya berupa budaya malu yang menganggap kasus sebagai aib keluarga, faktor ekonomi dengan 790 keluarga miskin dan keterbatasan pengawasan orang tua karena bekerja sebagai buruh tani, faktor psikologis berupa trauma korban, serta faktor teknologi berupa rendahnya literasi digital yang semakin maju. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Pelecehan Seksual, Media Sosial
PERBANDINGAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM DENGAN HUKUM WARIS ISLAM: (Studi Pada Masyarakat Baduy Dalam) Asep Sunarya; Fathullah Fathullah; Saifun Nufus; Robby Nurtresna; Sigit Kamseno
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25306

Abstract

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terlihat dari dasar hukum, tata cara, serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam serta menganalisis perbandingannya dengan ketentuan hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama pada pembagian harta warisan tidak ada istilah 2:1, dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dengan mengutamakan musyawarah, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan jenis kelamin ahli waris, tetapi juga mengikuti ketentuan dan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat adat. Hal tersebut berbeda dengan hukum waris Islam yang memiliki ketentuan pembagian bagian ahli waris berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, dan ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam, dalam pembagian harta warisan laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari pada perempuan. Perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan mekanisme pembagian warisan, sedangkan persamaannya terdapat pada tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan hubungan kekeluargaan dalam pembagian harta warisan. Kata Kunci : Pembagian harta warisan, Baduy Dalam, Hukum Adat, Hukum Waris Islam
Analisis Yuridis tentang Hak Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan J.O Pasal 149 Huruf (C) dan Kompilasi Hukum Islam Dwi Juni Yanto; Fathullah Fathullah; Saifun Nufus; Rizki Nurdiansyah; Muhamad Wahyudin
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak nafkah anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian dilaksanakan di Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observa-si, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak nafkah anak pasca perceraian telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya tanggung jawab ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hak nafkah anak yang tidak ter-penuhi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui kesepakatan, mediasi, pengajuan gugatan, dan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum orang tua, penetapan nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah, peningkatan komunikasi dan mediasi, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, serta memastikan hak anak benar-benar diterima secara berkelanjutan, sehingga anak tetap memperoleh kehidupan, pendidikan, dan perkembangan yang layak sesuai hukum yang berlaku.