Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.511
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Development Research Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Magnum Opus Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UNTAG Law Review Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurist-Diction LEGAL BRIEF PAMALI: Pattimura Magister Law Review ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Jurnal Hukum Pelita Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Hukum Inconcreto JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Jurnal Studi Islam dan Sosial
Hanin Alya' Labibah
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMK GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO Alya' Labibah, Hanin; Mangar, Irma; Elies Alamanda, Asri; Ummah, Rohmatul; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 5 (2024): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i5.1762-1767

Abstract

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, dengan berubahnya status seseorang yang awalnya bujangan menjadi kawin, dengan mengharapkan akan tercipta generasi baru, maka hal tersebut perlu adanya kesiapan yang matang untuk umur, mental maupun sosial ekonomi, dengan cukupnya usia umur menjadi penentu suatu keputusan dalam pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dengan maraknya pernikahan dini pada Desa serta para peserta diharapkan memiliki pemahaman terkait upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode sosialisasi hukum, dengan diberikannya materi terkait faktor dari pencegahan pernikahan dini. Hasil pengabdian peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk menghindari pernikahan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun.
Keabsahan Tanda Tangan Narapidana Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Labibah, Hanin Alya'; Lestari, Arum Ayu
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v5i1.241

Abstract

Legal subjects who are capable of doing legal acts making agreements are people who are adults and people who are not put under custody, there is a problem when one of the parties is a prisoner. The purpose of this study is to find out the prisoner's signature in the sale and purchase deed is valid or not according to civil law, as well as in the case that the sale and purchase deed signed by the prisoner has legal force or has no legal force. This type of research is normative legal research with a conceptual approach and a statutory approach. From this research, it can be concluded that the prisoner's signature in the sale and purchase deed is valid according to civil law in accordance with Article 3 of the Civil Code, namely that no punishment results in civil death, or loss of all citizenship rights, so that the prisoner has no legal action that can eliminate his civil rights including the signing of the sale and purchase deed. In the event that the legal force of the sale and purchase deed signed by the prisoner meets the element of misappropriation (misbruik van omstandigheiden), then the sale and purchase deed is declared invalid.
Assessing Local Government Responsibility in Protecting Traditional Fishermen through Fisheries Insurance Bimantara, Gesa; Labibah, Hanin Alya’; Tina, Neli Agus
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.414

Abstract

Traditional fishermen constitute a category of workers exposed to a high level of occupational safety risk, yet they have not received adequate and effective legal protection. One of the policy instruments developed by the state to safeguard fishermen is the fisheries insurance scheme. This study examines the responsibility of local governments in providing legal protection for traditional fishermen through the implementation of fisheries insurance, with a particular focus on Tuban Regency. The research employs an empirical legal method using a socio-legal approach. Data were collected through interviews with local government officials and traditional fishermen, complemented by an analysis of relevant laws and regulations and a review of the existing literature. The findings indicate that although fisheries insurance is supported by a sufficient legal framework, it has not yet functioned as substantive legal protection in practice. Its implementation remains largely administrative, while legal education and assistance with insurance claims are inadequately provided, resulting in legal protection that falls short of delivering legal certainty, tangible benefits, and a sense of security for fishermen.
Pengaturan Pembatasan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Pintu Terhadap Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Cahyani, Putri Nur; Alya' Labibah, Hanin; Yasir, Muhammad
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1437

Abstract

The policy of restricting the import of Fuel Oil (BBM) through a one-stop mechanism that designates PT Pertamina (Persero) as the main implementer is a strategic step by the government to ensure national energy security amid an imbalance between domestic fuel production and consumption. However, the policy has legal implications from a competitive legal perspective, especially related to the potential for monopoly practices and market domination. This study aims to analyze Pertamina's actions in controlling fuel imports and assess the suitability of the one-stop fuel import policy with the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and business competition policy approaches. The results of the study show that the centralization of fuel imports has the potential to limit business competition, strengthen Pertamina's market dominance, and reduce consumer choices, thus requiring strict supervision and evaluation so that the goal of energy stability remains in line with the principles of healthy business competition.
Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin Hanin Alya Labibah; Gesa Bimantara; Galih Nicky Roby Setiawan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6315

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru dalam Masyarakat, misalnya saja terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan potret seseorang tanpa izin yang kemudian dikomersialisasikan melalui media digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa terkait dengan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret, serta efektivitas instrument hukum di indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama pengambilan dan komersialisasi foto seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak atas potret yang mencakup aspek moral serta aspek ekonomi. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai hak atas potret, perlindungan hukum tetap dapat ditegakkan melalui jalur perdata, pidana, dan administrative. Perdata berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum, pidana melalui ketentuan UU ITE, UU PDP, dan KUHAP, dan secara administrative dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, hingga penghentian kegiatan berdasarkan UU PDP. Kedua instrumen hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi, terutama setelah diberlakukannya UU PDP, akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut dalam praktik masih terbatas dan belum optimal.
Peran Sosialisasi Digitalisasi dalam Mendorong Adaptasi UMKM terhadap Perubahan Ekonomi di Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro: The Role of Socialization Program on Digitalization in Encouraging MSMEs’ Adaptation to Economic Changes in Prangi Village of Padangan District Bojonegoro Regency Gesa Bimantara; Hanin Alya’ Labibah; Neli Agus Tina
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9395

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa Prangi, kecamatan Padangan, kabupaten Bojonegoro dalam menanggapi perubahan ekonomi yang didorong oleh perkembangan digital yang pesat. Rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya penggunaan platform online masih menjadi hambatan utama yang menghalangi UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, program ini berfokus pada pemberian sosialisasi dan bantuan digitalisasi untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital sebagai alat strategis untuk peningkatan bisnis. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi tentang pentingnya digitalisasi, pelatihan penggunaan media sosial dan marketplace online untuk promosi produk, bantuan dalam pembuatan konten promosi digital, dan pengenalan sistem pembayaran tanpa tunai seperti QRIS. Program ini juga mendorong pembentukan komunitas UMKM digital sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat jaringan bisnis. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, peningkatan kesadaran akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dan pengembangan pola pikir yang lebih inovatif terhadap adopsi teknologi. Inisiatif pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas digital UMKM di desa Prangi dan diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi untuk program serupa di wilayah lain.
Implementation of Value Added Tax Rate Increase Based on Harmonization of Tax Regulations Aprilia, Sinta Ananda Rizqi; Yasir, Muhammad; Labibah, Hanin Alya
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v6i1.3692

Abstract

Introduction: The implementation of the increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% based on Law Number 7 of 2021 and its legal implications on the principles of legality and legal certainty in the Indonesian tax system.Purposes of the Research: The objective of this study is to examine the legal basis of governmental authority and to analyze the legal issues arising from the implementation of the 12% Value Added Tax rate increase, particularly in relation to the principles of legality and legal certainty within the Indonesian tax law framework.Methods of the Research: This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are collected through document analysis of statutory regulations and legal literature. The analysis is conducted qualitatively to systematically interpret legal norms, assess their consistency, and evaluate their implications for legal certainty within the Indonesian tax law framework.Results Main Findings of the Research: The findings indicate that the 12% Value Added Tax increase under Law Number 7 of 2021 complies with the principle of legality under Article 23A of the 1945 Constitution. However, its implementation through a Minister of Finance Regulation using an alternative tax base raises legal concerns due to differing effective tax rates, potentially causing legal uncertainty and tax disputes.
Legal Implications of Internet Service Disruptions on Late Payment Penalties in Digital Consumer Transactions Labibah, Hanin Alya; Damayanti, Miranda; Lestari, Arum Ayu; Setiawan, Galih Nicky Roby; Ningsih, Yuli Pertiwi
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.513

Abstract

The development of digital technology has made internet services the primary means of conducting transactions; however, internet service disruptions often cause legal problems, especially related to late payments and the determination of the parties' responsibilities. This study aims to analyze the legal implications and forms of consumer protection for losses arising from internet service disruptions in digital transactions. The research method in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that late payments due to internet service disruptions can be categorized as force majeure as long as they meet elements beyond their control and cannot be predicted. In these conditions, consumers cannot be burdened with responsibility in the form of late fines or compensation due to the non-fulfillment of the elements of fault in default. In addition, the rigid application of the fine clause without considering the factual conditions is contrary to the principle of good faith and the principle of fairness in the agreement. In conclusion, internet service disruption in digital transactions has significant legal implications, especially in determining whether there is a default and the responsibility of the parties. If the disruption is proven to be force majeure, then the consumer cannot be burdened with the obligation of compensation or late fines due to the non-fulfillment of the elements of fault in default. It is necessary to strengthen force majeure through the restriction of standard clauses that are detrimental to consumers in digital transactions.
Legal Position of Land Certificate Custody by Notaries in Sale and Purchase Binding Agreements Damayanti, Miranda; Labibah, Hanin Alya; Putri, Alfina Setyawan
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.515

Abstract

In the practice of sale and purchase binding agreements (PPJB), the custody of land certificates by notaries is frequently carried out as a form of assurance for the parties before the completion of the sale and purchase process. However, this practice raises legal concerns regarding whether notaries act within their authority as public officials or as parties involved in civil law relationships through custody agreements. Since no specific regulation governs certificate custody by notaries, this issue requires further legal analysis. This study aims to examine the legal position of certificate custody by notaries in PPJB and analyze their responsibility for entrusted certificates. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of relevant laws and regulations, legal doctrines, and literature. The findings indicate that certificate custody by notaries in PPJB is generally considered a civil law act based on an agreement between the parties rather than an official obligation regulated under notarial law. Therefore, civil law provisions concerning custody (bewaargeving) apply to notaries' responsibilities for entrusted certificates. Notaries may be held liable for losses caused by negligence in managing the entrusted documents. This study concludes that notaries act as legal subjects in civil relationships during certificate custody practices. Clearer regulations are needed to ensure legal certainty and protection for all parties.
Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat: Education Program on Optimizing Digital Law to Prevent the Risks of Illegal Online Loans in Society Hanin Alya Labibah; Miranda Damayanti; Irma Mangar; Asri Elies Alamanda; Yuli Pertiwi Ningsih
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10073

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan , yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. emberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Co-Authors Achmad Ryan Nur Sahrudin Aprilia, Sinta Ananda Rizqi Arum Ayu Lestari Asiyah, Siti Ayu Asri Elies Alamanda Cahyani, Putri Nur Crystya Zuliana Damainingrum, Vania Diva Diyan Ricky Warisle Galih Nicky Roby Setiawan Gesa Bimantara Irma Mangar Khoiriyah, Amilatul Kholifah, Ummu Nur Khomarudin, Mohammad Lestari, Arum Ayu Miranda Damayanti Miranda Damayanti Moch. Abhi Kurniawan Mohamad Yasir Muhammad Yasir Mutmainah, Lailatul Neli Agus Tina Ningsih, Yuli Pertiwi Nor Faizin Pramu Setyadewa, Pandu Priska Mei Nur Fardila Putri, Alfina Setyawan Rahmania, Cindy Swastika Rohmatul Ummah Salma Zenitha Zahra Setiawan, Galih Nicky Roby Siti Ayu Asiyah Tertibi, Yaoma Tiffani Akmalu Syifa’ Tina, Neli Agus Yuli Pertiwi Ningsih