Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Literasi Digital Pada Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda Karang Taruna Desa Wisata Pulau Pahawang Desmon Desmon; Meita Sekar Sari; Endang Budiati; Dian Herlambang; Umar Bakti
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v1i3.577

Abstract

Abstrak Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat desa wisata pulau pawang dalam mengembangkan literasi kewirausahaan digital. Kegiatan inti dilaksanakan di desa wisata pulau pawang pada tanggal 27 juni 2023. Metode yang digunakan yakni berupa pemaparan materi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai literasi kewirausahaan digital melalui beberapa platform media sosial yang sudah familiar seperti Whatsapp, Facebook dan Instagram. Selain platfom media sosial tersebut, peserta juga diajarkan bagaimana mendaftarkan usahanya di platform seperti Go Food dan Grab Food.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HKI BAGI PELAKU UMKM INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN MESUJI Nurahman, Dwi; Nurhadi, Satrio; Malagano, Tahura; Herlambang, Dian; Wanindra, Prandi
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.18

Abstract

HKI merupakan ekspresi dari sebuah ide yang telah memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, ide itu tidak hanya sebatas ide atau gagasan, tetapi harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Kedua, ekspresi dari ide tersebut belum pernah diungkapkan kepada siapapun dan dimanapun, yang biasa disebut dengan orisinalitas ide. Ketiga, ekspresi ide tersebut dapat diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk komersial maupun nonkomersial. Hubungan HKI dengan dunia usaha seperti UMKM dan industri kreatif, HKI memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai alat perlindungan dari barang atau jasa yang diproduksi, dan sebagai alat untuk optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif khususnya di Kabupaten Mesuji Lampung. Peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual, serta keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan.
PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PUBLIK GUNA PELAYANAN MASYARAKAT DI KAMPUNG BUMI DIPASENA SEJAHTERA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG Herlambang, Dian; Malagano, Tahura; Zildjianda, Raesitha; Aziz, Muhammad Abdul
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i2.41

Abstract

Pemberdayaan ini bertujuan untuk membantu aparatur kampung dalam hal Administrasi Publik dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi yang sudah menjadi kebutuhan kampung Bumi Dipasena Sejahtera dengan menyediakan perangkat pendukung yang memadai, dan peningkatan kemampuan aparatur kampung guna pelayanan masyarakat yang lebih baik. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan perangkat pendukung, dan keterbatasan kemampuan aparatur kampung dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi, Solusi yang ditawarkan adalah pemberian perangkat komputer, dan dilakukan pelatihan, serta pendampingan dalam rangka tercipta keterampilan baru baik berupa softskill maupun hardskill untuk menunjang saat pelayanan desa yang bersifat administratif dan teknologi informasi. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan, sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan, serta evaluasi.
Analysis of Cyberbullying Among Students: a Legal Perspective in Indonesia Herlambang, Dian; Zildjianda, Raesitha; Brajannoto, Destoprani
Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Special Edition: Renaisans 1st International Conference of Social Studies
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/ejpis.v1i.19134

Abstract

Cyberbullying has become a global phenomenon that occurs not only in Indonesia but also in various other countries, so it is a common concern to find solutions to overcome it, mainly because the majority of victims are children. Unfortunately, there are still many countries in the world that do not have specific policies or regulations to deal with cyberbullying. Therefore, preventive measures need to be designed immediately so that children do not become more victims of advances in information technology. This study uses a normative legal research method. The problem that is formulated is how cyberbullying occurs among students in Indonesia and how it is viewed from a legal point of view in Indonesia. According to research conducted by the Center of Digital Society in 2021, 45.35% of 3,077 junior high and high school students were victims of cyberbullying, while 38.41% were perpetrators. In addition, according to UNICEF data from 2022, 45.35% of 2,777 Indonesian students reported having experienced cyberbullying. Despite this, research conducted over the past few years in two European countries indicates that Romania has the highest rate of cyberbullying among remaja, at 37.3%. Other countries in the background are Poland (21.5%) and Greece (28%). Cyberbullying is illegal in Indonesia under Law No. 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions (UU ITE). Provisions regarding insults and defamation were regulated in Article 310 of the Criminal Code, paragraphs (1) and (2), but according to Constitutional Court Decision No. 50/PUU-VI/2008, in 2016, Law No. 19 of 2016, an amendment to Law No. 11 of 2008, cyberbullying is legally prohibited.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Antara Indonesia dan Filipina Zildjianda, Raesitha; Dian herlambang; Embri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v4i8.521

Abstract

In Indonesia, the system of government adopted is presidential, where all policies and supreme command are in the hands of the President. The President in Indonesia holds executive power as well as state power, which means that the President acts not only as head of government but also as head of state. The Presidential System of Government applied in many countries, including Indonesia, does not recognize a republic that holds the highest supremacy. In the context of comparing government republics, Indonesia is often compared with other countries as a benchmark, especially when examining presidential government republics. One country that is often used as a comparison is the Philippines, which is also a member of ASEAN and a republic from colonialism in 1898. The Philippines and Indonesia have similarities in adopting a presidential republic and a unitary state in the form of a republic. The research method in this journal uses a comparative study approach. In this study, there are two problem formulations, namely, How is the Presidential System of Government in Indonesia and the Philippines and How is the Comparison of the Presidential System of Government between the two countries. In Indonesia, the President and Vice President are elected directly by the people for a certain term of office as determined by the Constitution. In the context of comparing republics of government, Indonesia is often compared to other countries as a benchmark, especially when examining presidential republics. One country that is often used as a comparison is the Philippines, which is also a member of ASEAN and a republic from colonialism in 1898. The Philippines and Indonesia have similarities in adopting a presidential republic and a unitary state in the form of a republic.
Sosialiasi Hukum untuk Meningkat Kesadaran Siswa Sekolah Menengah terhadap Bahaya Judi Online : Pengabdian Masyarakat Senna Enzovani; Nurohmaini Putri; Intan Oktaria; Yudhinanto CN; Dian Herlambang
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.529

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, judi online semakin mudah diakses oleh para remaja, termasuk siswa sekolah menengah. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti masalah kesehatan mental, kecanduan, dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum mengenai bahaya judi online menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang risiko dan konsekuensi dari perjudian ilegal. Tujuan darai kegiatan ini untuk merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum yang efektif bagi siswa sekolah menengah, dengan fokus pada peran pendidikan dalam pencegahan perilaku berjudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kuliah umum, diskusi interaktif, dan penyebaran materi edukatif melalui media sosial. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang risiko judi online dan pentingnya pemahaman hukum di kalangan remaja. Respon siswa menunjukkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai tekanan yang mungkin memicu keinginan untuk berjudi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di sekolah-sekolah lain dalam rangka membangun generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
PENDAMPINGAN MANAJEMEN USAHA INDUSTRI RUMAHAN PADA PRODUK RENGGINANG KOTA METRO Anwar, Amelia; Yulistina, Yulistina; Kumalasari, Nety; Herlambang, Dian
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.28938

Abstract

Perkembangan dunia modern menciptakan tekanan yang besar terhadap pelaku usaha dewasa ini, tidak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perubahan teknologi, budaya, dan makanan kekinian yang cepat dibandingkan dengan makanan ringan tradisional menciptakan kompetisi pasar yang tinggi. Hal ini berdampak terhadap daya saing UMKM yang memiliki keterbatasan dari manajemen produksi. Keterbatasan pengetahun terhadap perkembangan dunia modern membuat UMKM yang memproduksi olahan rengginang ini semakin sempit ditengah persaingan yang begitu ketat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menyasar pada salah satu UMKM pelaku usaha yang merasakan dampak ini yaitu usaha industri rumahan produk Rengginang ibu Eni Kota Metro. Untuk itu dibuat manajemen produksi rengginang agar memudahkan produsen dalam administrasi pembukuan sebagai usaha, meningkatkan hasil produksi yang berkualitas dan memiliki daya tarik, efisiensi serta konsumen mudah dalam mencari produk Rengginang.
PEMANFAATAN ONLINE FOOD DELIVERY SERVICE SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN COFFE 69 Desmon, Desmon; Masturoh, Masturoh; Kumalasari, Nety; Herlambang, Dian
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42012

Abstract

Pemanfaatan layanan pengiriman makanan telah beralih dari keunggulan kompetitif menjadi keharusan bagi entitas korporat untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar. Tujuan daripelaksanaan pengabdian masyarakat ini untuk memfasilitasi pemilik usaha Coffe 69 agar mempunyai keterampilan pada penggunaan teknologi online food delivery service, khususnya menggunakan aplikasi Shopee Food dalam memasarkan produknya. Dalam kegiatan ini menggunakan metode dengan cara melakukan sosialiasi, demonstrasi aplikasi, dan praktek pembuatan aplikasi shopee food. Hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu pemilik usaha Coffe 69 dapat memasarkan produknya melalui aplikasi ShopeeFood sehingga jangkauan pemasaran lebih luas dan menarik konsumen lebih banyak serta dapat menaikkan penjualan.
AKIBAT HUKUM DEBITOR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Ardana, Yudhistira; Herlambang, Dian; Wicaksono, Yoga Catur; Wijaya, Muhammad Ridho
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.214

Abstract

Abstrak Pelaku Ekonomi dalam rangka pengembangan usaha sebagai pemilik atau pemegang hak paten dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan dengan paten sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga hak paten yang berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjkan terlebih dahulu antara lembaga jaminan fidusia selaku kreditor dengan inventor sebagai debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimanakan akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah ketentuan hukum positif mengenai hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan masalah yang akan dilakukan secara yuridis normatif. Hak paten bisa dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hakpaten. Hak paten diklasifikasikan kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadiobjek jaminan fidusia. Akibat dari penjualan objek fidusia ini yang berupa hak paten maka dari pihak kreditur hilangnya piutang kepada debitur yang artinya hutang debitur telah lunas, kemudian dari pihak debitur hilangnya hak-hak atas paten yang sebelumnya dia miliki. Kata Kunci : Hak Paten, Jaminan, Fidusia Abstract Economic actors in the framework of developing a business as owner or patent holder can access credit from financial institutions with patents as objects of fiduciary institution. So that patents are based on the law, but were born because they had to be advance in advance between the fiduciary guarantee institution as the creditor and the inventor as the debtor The problem in this study is why patents can be used as fiduciary collateral objects and how the legal consequences for debtors who commit defaults. This research is a normative legal research. In this study, what is examined is the positive legal provisions regarding patent rights, namely Law Number 13 of 2016 concerning Patents and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This type of research used is descriptive with a problem approach that will be conducted normatively juridical. Patents can be used as collateral for debt by using fiduciary security institutions because patents are part of intellectual property rights where patents have economic principles that will provide economic benefits to the patent owner. Patents are classified as immovable property. The legal consequences of debtors who commit default will lead to fiduciary guarantee execution activities. Execution of fiduciary collateral is confiscation and sale of objects which are subject to fiduciary collateral. As a result of the sale of this fiduciary object in the form of a patent, the creditors lose their debts to the debtor, which means the debtor's debt has been paid off, then from the debtor's loss of patent rights he previously had such as.