Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.457

P-Index

This Author published in this journals

All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Proceeding International Conference on Information Technology and Business International conference on Information Technology and Business (ICITB) Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Progressive Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Malahayati Ius Poenale JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kabar Masyarakat Jurnal Pro Justitia (JPJ) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pengabdian UMKM Jurnal Pengabdian Widya Dharma Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Herlambang, Dian

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

Author-ID : 5350602

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Fungsi dan Peranan Badan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia) muhadi -; dian herlambang; dwi nurahman
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.5838

Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya faktor demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perewakilan Daerah dimasudkan untuk menerapkan prinsip cheks and balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia. Bila ditinjau dari perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah reformasi 1998, kemunculan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan sistem pemerintahan otoritarian-oligarkhis-sentralistik yang dilaksanakan oleh rezim orde baru. Oleh sebab itu secara sistemik keberadaan DPD ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari perjalanan panjang yang terjadi dalam perdebatan Perubahan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis-desentralistik sebagai tuntutan utama gerakan reformasi 1998. Ditinjau dari perjalanan demokrasi DPD dimaksudkan untuk mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara dasar pertimbangan teoritis dibentuknya DPD antara lain adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar cabang kekuasaan negara danantar lembaga legislatif sendiri

AKIBAT HUKUM DEBITOR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Yudhistira Ardana; Dian Herlambang; Yoga Catur Wicaksono; Muhammad Ridho Wijaya
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.214

Abstrak Pelaku Ekonomi dalam rangka pengembangan usaha sebagai pemilik atau pemegang hak paten dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan dengan paten sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga hak paten yang berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjkan terlebih dahulu antara lembaga jaminan fidusia selaku kreditor dengan inventor sebagai debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimanakan akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah ketentuan hukum positif mengenai hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan masalah yang akan dilakukan secara yuridis normatif. Hak paten bisa dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hakpaten. Hak paten diklasifikasikan kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadiobjek jaminan fidusia. Akibat dari penjualan objek fidusia ini yang berupa hak paten maka dari pihak kreditur hilangnya piutang kepada debitur yang artinya hutang debitur telah lunas, kemudian dari pihak debitur hilangnya hak-hak atas paten yang sebelumnya dia miliki. Kata Kunci : Hak Paten, Jaminan, Fidusia Abstract Economic actors in the framework of developing a business as owner or patent holder can access credit from financial institutions with patents as objects of fiduciary institution. So that patents are based on the law, but were born because they had to be advance in advance between the fiduciary guarantee institution as the creditor and the inventor as the debtor The problem in this study is why patents can be used as fiduciary collateral objects and how the legal consequences for debtors who commit defaults. This research is a normative legal research. In this study, what is examined is the positive legal provisions regarding patent rights, namely Law Number 13 of 2016 concerning Patents and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This type of research used is descriptive with a problem approach that will be conducted normatively juridical. Patents can be used as collateral for debt by using fiduciary security institutions because patents are part of intellectual property rights where patents have economic principles that will provide economic benefits to the patent owner. Patents are classified as immovable property. The legal consequences of debtors who commit default will lead to fiduciary guarantee execution activities. Execution of fiduciary collateral is confiscation and sale of objects which are subject to fiduciary collateral. As a result of the sale of this fiduciary object in the form of a patent, the creditors lose their debts to the debtor, which means the debtor's debt has been paid off, then from the debtor's loss of patent rights he previously had such as.

ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dian Herlambang; Kamal Fahmi Kurnia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Otonomi berkaitan dengan bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain dan daerah mengacu kepada pemerintahan sendiri. Desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi setengah swantantra-otorita, pemerintah daerah, dan nonpemerintah daerah. Undang-undang pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam perubahan tersebut tentu terjadi pula perubahan aturan yang mengakibatkan perubahan atas isu desentralisasi di dalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah isu desentralisasi apa sajakah yang mengalami perubahan atas digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan di berbagai aspek pemerintahan, hal tersebut antara lain: penyerahan kewenangan, relasi kekuasaan Kepala Daerah dengan DPRD, akses publik, pastisipasi publik, pemilihan kepala daerah, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, inovasi daerah, asas-asas pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, keuangan daerah, BUMD, relasi dengan desa, kerjasama daerah dan perangkat daerah. Di beberapa aspek pemerintahan tersebut terjadi perubahan berarti sehingga memengaruhi pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan aspek lainnya hanya terjadi penambahan dan/atau pengurangan sehingga peraturan menjadi lebih lengkap dan menghindari tumpang tindih aturan.

Realisasi Perlindungan Anak Telantar Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tio Haikal Anugerah; Dian Herlambang
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

AbstractChildren are inseparable part of human sustainability and the sustainability of a nation. In order to be able to be responsible for the sustainability of the state, every child needs to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, protection measures are needed to realize the welfare of the children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The presence of the Regional Government as a subject who later participated in the implementation of children protection is what later attracted the attention of the authors to research related to the role of Local Government which in this study was purified only to the local government of Bandar Lampung City on the implementation of child protection which also limited its scope to abandoned children. This research intends to reveal how the realization of the protection of abandoned children by the local government of Bandar Lampung City. Then, researchers also want to see whether the policies taken by the local government of Bandar Lampung City are effective or not. The results showed that de facto, the implementation of children protection in Bandar Lampung City had not been optimally implemented. Based on data from the Social Service of Bandar Lampung City, the number of abandoned children in Bandar Lampung amounted to 1229 inhabitants per 2015, aka nearly double the number in 2011 which amounted to only 614 people. If viewed through Soerjono Soekanto's law enforcement effectiveness theory as described earlier, the author argues that the true cause of the ineffectiveness of abandoned child protection is not due to legal factors, but to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Dian Herlambang; Dodi Yudi Setyawan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

AbstractIn Indonesia, electronic commerce can be said to be very developed. In 2007 there was a case which can be said to be the first case of electronic commerce. The data can be seen based on studies and suggestion that was carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) on the case of the MoU between the Government of Indonesia and Microsoft. This study was written to determine the implementation of the rules of business competition law and the policy of the KPPU in the field of business competition in relation to electronic commerce. In this study two approaches were used, namely the normative approach. The data in this study are mainly obtained from library research, especially on primary legal materials in the field of business competition. The data analysis used is qualitative method. This is closely related to research which can be categorized by normative legal research that approach is more abstract-theoretical.the results of the study show that the e-commerce business sector still does not lead to anti-business competition practices even though it still enters the surveillance radar. This may be due to electronic commerce itself is a new form of trade.

LEGAL ASPECTS OF BUSINESS COMPETITION ON ELECTRONIC COMMERCE Dian Herlambang; Dodi Yudo Setyawan
Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB) 2018: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS (ICITB) 4
Publisher : Proceeding International Conference on Information Technology and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In Indonesia, electronic commerce can be said to be very developed. In 2007 there was a case which can be said to be the first case of electronic commerce. The data can be seen based on studies and suggestion that was carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) on the case of the MoU between the Government of Indonesia and Microsoft (KPPU Report, 2007). This study was written to determine the implementation of the rules of business competition law and the policy of the KPPU in the field of business competition in relation to electronic commerce. In this study two approaches were used, namely the normative approach. The data in this study are mainly obtained from library research, especially on primary legal materials in the field of business competition. The data analysis used is qualitative method. This is closely related to research which can be categorized by normative legal research that approach is more abstract-theoretical. the results of the study show that the e-commerce business sector still does not lead to anti-business competition practices even though it still enters the surveillance radar. This may be due to electronic commerce itself is a new form of trade.Keywords : E-commerce, Business Competition, and Policy

Aspek Hukum Vandalisme Terhadap Kelompok Pelajar di Provinsi Lampung dian her herlambang; Tahura Ma Malagano
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKVandalisme dapat terjadi di suatu daerah yang dilakukan secara impulsif oleh para remaja. Dapat dikatakan bahwa kegiatan dilakukan dengan tidak memiliki tujuan khusus, namun hanya sekadar menunjukkan eksistensi dan penandaan kekuasaan suatu wilayah oleh remaja. Kenakalan remaja dirasa semakin meresahkan terlebih dengan adanya kebebasan berekspresi yang tidak dikontrol dengan baik. Hal ini merupakan masalah yang harus dihadapi bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama baik kelompok edukasi yang meliputi keluarga, sekolah, dan kelompok penegak hukum sebagai pihak penyuluh yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pemerintah sebagai penentu kebijakan mulai dari tahap pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan, serta tertib masyarakat.Kenakalan remaja yang terjadi sebaiknya dicarikan solusi yang terbaik sehingga dapat diselesaikan atau paling tidak mengurangi terjadinya hal serupa untuk menekan kerugian. Usaha yang dapat dilakukan yakni menyelesaikan masalah dengan bertahap, perlakuan profesional mutlak perlu karena diperlukan usaha yang sistematis, dan kontinuitas yang baik guna mengantisipasi kondisi yang mungkin muncul kedepannya, dan sadar akan hukum yang berlaku, dan berperilaku sesuai dengan hukum adalah upaya dasar bagi masing-masing individu. Kata Kunci: Vandalisme, Kenakalan Remaja, Kesadaran Hukum

COMPARISON OF GOVERNMENT SYSTEMS BETWEEN MALAYSIAN AND INDONESIAN Dian Herlambang Dian; Muhadi Muhadi; Iskandar Muda; Raesitha Zildjianda
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i1.301

In general, the Malaysian legal system is influenced by the British Common Law System legal tradition, while the Indonesian legal system adopts more of the Dutch civil law system tradition. In addition, the Islamic legal system and the customary law system also influence the national laws of each country. The comparative study of the constitutional law systems of Malaysia and Indonesia is a study of constitutional law using normative law research methods with a comparative law approach to examineWhat are the differences in the form of the state between Indonesia and Malaysia and how are the differences in the system of government between Indonesia and Malaysia. Based on the results of research through liberary research it was found that the institutional formats of Malaysia and Indonesia have differences both in terms of the form of the state and the system of government. Malaysia is a country that adheres to a federal type of state which includes a federal state and a state with a democratic monarchy system of government. While the State of Indonesia, in the form of a unitary state which includes central government and autonomous regions with a republican system of government with the principles of constitutional democracy.

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN Raesitha Zildjianda; Iskandar Muda; Dian Herlambang
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i1.3379

With the passage of the Job Creation Law in October 2020, it has given rise to new polemics in it, one of which is the problem with the environment. Several provisions in the Draft Job Creation Law (Cipker) have clearly illustrated that the government only focuses on the growth of the country's economy, without further consideration of the ease of investment licensing that adversely affects the environment so that it harms the general public. One of the concerns in the Job Creation Law is the environmental licensing rules for business actors. The various rules in the Act have cut some of the bureaucracy in investments that intersect with the environment. Now, investment permits are no longer uniform, but risk-based. Likewise, there have been a number of changes in the assessment procedure of the Environmental impact Analysis. This paper examines changes in environmental licensing in the Job Creation Law and their impact on the environment. By using qualitative research methods. Keywords: Investment, Environment, Job Creation Law

TINDAKAN TEMBAK DITEMPAT OLEH PENYIDIK TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM satrionur hadi; dian herlambang
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.274

ABSTRAK Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan secara Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Tindakan tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap pengedar narkotika dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Apabila Tindakan tembak di tempat bagi pengedar narkotika tersebut tidak berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum yang humanis maka akan terjadi pelanggaran HAM terang-terangan, dan Upaya kepolisian dalam pengungkapan kasus pengedar narkotika sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan berbagai cara yakni Bekerja Sama Dengan Mantan Jaringan narkotika agar membantu Polri dalam mengungkap suatu jaringan narkotika, Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang Ada, Dengan merazia dapat meminimalisirkan peredaran narkotika, Melakukan Pemantauan, Melakukan teknik penyamaran/undercover. Penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa sekali.Kata Kunci: Tembak ditempat, Peredaran Narkotika, Perlindungan HAM

Co-Authors Anugerah, Tio Haikal Anwar, Amelia Anwar, Mashuril Besti Lilyana, Besti Desmon Desmon Desmon, Desmon Destoprani Brajannoto Dewi Noviyanti Dina Haryati Sukardi Dodi Yudi Setyawan Doni Ramadhan, Doni Dwi Nurahman Dwi Nurahman, Dwi Embri Endang Budiati Helmita, Helmita Intan Oktaria Iskandar Muda Iskandar Muda Kamal Fahmi Kurnia Kirana, Shakila Kumalasari, Nety Malagano, Tahura Masturoh, Masturoh Meita Sekar Sari muhadi - Muhadi Muhadi Muhammad Ridho Wijaya Muhammad Ridho Wijaya Nurhadi, Satrio Nurohmaini Putri Prastio Budi Wibowo Pratama, Rizki Mupty Raesitha Zildjianda Raesitha Zildjianda Raesitha Zildjianda Raesitha Zildjianda Rosandy, Triowali RR. Ella Evrita Hestiandari Sasmita, Rika Febri Satrio Nur Hadi Satrio Nur Hadi satrionur hadi Senna Enzovani Setiawan, Dodi Yudo Setyawan, Dodi Yudi SRI RAHAYU Tahura Ma Malagano Tio Haikal Anugerah Umar Bakti Wanindra, Prandi Wicaksono, Yoga Catur Wijaya, Muhammad Ridho Yoga Catur Wicaksono Yudhinanto CN Yudhistira Ardana Yudhistira Ardana, Yudhistira Yulistina Yulistina Zildjianda, Raesitha Zulfikar Ali, Zulfikar

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search