Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Journal of Advanced Civil and Environmental Engineering JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI SEMAR Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) BANI Arbitration and Law Journal
Purwanto
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Tantangan Masyarakat dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE: Community Challenges in Understanding and Using Electronic Media Wisely in Accordance With Ite Law Samuel Marpaung; Purwanto; Ivan Wagner Bakara; Muhayan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4898

Abstract

Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sulit membedakan informasi yang akurat, resiko dari privasi online serta dampak dari kesejahteraan mental. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dan minimnya andil pemerintah dalam pengawasan (preventif). Pemerintah RI melalui UU No 11 tahun 2008 tentang ITE telah mengatur setiap perbuatan yang dilarang, sanksi pidana serta penyelesaian sengketa di masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tantangan yang dihadapi masyarakat, apa saja perbuatan yang dilarang, sanksi pidana hingga kerugian materiil yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik tersebut serta bagaimana upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut berdasarkan ketentuan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis empiris dengan meninjau pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam masyarakat, dengan sumber bahan hukum primer penelitian UU ITE, serta bahan hukum sekunder buku-buku hukum dan jurnal hukum yang menunjang sumber hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yangg dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, makalah dan dokumen-dokumen terkait serta diikuti dengan teknik studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan fitur-fitur media elektronik khususnya menegnai ketentuan pada Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang: Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking Yenny Aman Serah; Purwanto; Temmy Hastian; Rini setiawati; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.
Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Sungai Raya Terhadap Ketentuan Pemberian Nama Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Sri Ayu Septinawati; Purwanto Purwanto; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3279

Abstract

Pemberian nama pada anak bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak yang memiliki konsekuensi hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 73 tahun 2022 yang mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat desa, msih dijumpai rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pemberian nama tersebut yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses pencatatan kelahiran serta potensi permasalahan hukum administratif di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pengurusan akta kelahiran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi pemahaman tersebut dalam praktik administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesionar dan wawancara kepada masyarakat Desa Sungai Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen administrasi kependudukan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.
Co-Authors Adhytia Nugraha Agustinus Astono Aris Setiawan Ekawati Himawan Indarto Ivan Wagner Bakara Markus Yohanis Hage Muhayan Rahmad Satria Reni Dwi Widyastuti Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Samuel Marpaung Sri Ayu Septinawati Temmy Hastian Weni Sentia Marsalena Wilda Sari Yenny AS