Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Dalam Transaksi Elektronik Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Simanungkalit, Jo Brinson; Prastyanti, Rina Arum; Hastuti, Indra
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1477

Abstract

The existence of the digital world today is marked by the rapid development of data transmission through information technology called the internet. The development of information technology, especially the internet, has made very gradual changes in the aspects of life in modern society today. Currently, there are many platforms providing modern electronic commerce transactions that utilize technological advances as a medium for implementation or what is commonly called e-commerce. Several problems that often arise in buying and selling transactions via e-commerce include issues regarding agreements, electronic signatures, payment procedures, taxation, legal protection, justice, and methods of resolving disputes that arise. The Government of the Republic of Indonesia has issued Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE). In Law Number 19 of 2016, the meaning of electronic agreements/contracts is not clearly and firmly explained but only provides general limitations. So the author identifies the problem of regulation and treatment of internet-based sales and purchase agreements and the validity of internet-based sales and purchase agreements according to Article 1320 of the Civil Law..
Perlindungan Hukum Investor Minoritas: Studi Kasus Pt Sri Isman Tbk Pratama, Andreas Pandhita; Prastyanti, Rina Arum; Ningsih, Widi Nugraha
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1480

Abstract

This research aims to study the impact of the suspension of PT Sri Rejeki Isman Tbk share trading on shareholder investors, especially retail investors as minority shareholders. Formulation of the problem in this research: a) What are the forms of legal rules for the legal protection of investors in the Indonesian capital market? b) How can this legal and regulatory framework address the concerns of minority shareholders during suspension to delisting situations? This type of research is normative legal research or library research, namely a form of research that uses library materials as the main data source, in the form of books, notes or reports of research results from previous research. In the event of the suspension of PT Sri Rejeki Isman as a result of: a) Not paying coupons and principal of medium-term debt, b) Negative equity, c) Not publishing financial reports for the first quarter of 2022. In the event of this loss, OJK has the authority to supervise, audit and Protection can be present as a legal step that can be taken by shareholders who are consumers in the financial services sector. OJK is present as a place to complain about things that have not reached an agreement
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL Wardoyo, Nanda Puspitasari; Prastyanti, Rina Arum
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1719

Abstract

Perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital menjadi isu yang semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Layanan seperti mobile banking dan internet banking mempermudah akses ke layanan perbankan, namun juga menimbulkan risiko terkait kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perbankan digital di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada serta tantangan dalam penerapannya. Perlindungan ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia. Meskipun peraturan tersebut cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi masih banyak ditemukan, seperti cepatnya perkembangan teknologi, ketidakjelasan regulasi, dan rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun pegawai bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi di sektor perbankan digital, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data nasabah.
URGENSI PENGATURAN ARTIFISIAL INTELLIGENCE UNTUK MENDUKUNG BISNIS UMKM Prastyanti, Rina Arum; -, ARYONO -
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1285

Abstract

Bagi UMKM, penggunaan AI di sektor bisnis online berpotensi mengganggu masyarakat jika tidak ada regulasi lebih lanjut. Hal ini mencakup beberapa kasus pembobolan data pengguna dan kebocoran data di kalangan pengguna Marketplace yang terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, permasalahan juga dapat terjadi di dalam sistem, misalnya informasi atau instruksi dari AI yang tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, deskriptif. Problematika  yang dihadapi adalah Tindakan AI yang menimbulkan kerugian seperti kebocoran data atau tindakan menyimpang lainnya dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pemrosesan perintah pada mesin. Setidaknya ada dua pilihan. Pertama, perintah yang diberikan tidak sesuai dengan data masukan pada mesin atau tidak lengkap sehingga mesin inferensi tidak dapat memprosesnya dengan baik. Kedua, kesalahan manusia awal dalam entri data, yaitu kesalahan dalam pelatihan mesin atau pemrograman yang tidak tepat, juga dapat menjadi penyebabnya. Persoalan lainnya adalah tanggung jawab hukum, yang didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum seseorang atau suatu badan atas tindakan yang merugikan. Kurangnya pengakuan AI sebagai badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia menimbulkan tantangan baru. Dasar tanggung jawab AI adalah prinsip vicarious liabilitas, yang mengatur tanggung jawab pihak lain yang tidak melakukan kesalahan. Artinya tanggung jawab perbuatan hukum AI ada pada penyelenggara atau wakil AI.