Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

POSISI KUBURAN YANG TIDAK MENGHADAP KIBLAT PERSPEKTIF ULAMA KOTA SAMARINDA DAN FIKIH JENAZAH Al Anshor, Mohammad Zakaria; Pancasilawati, Abnan; Fitriyanti, Vivit
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i1.7373

Abstract

Penelitian ini membahas tentang banyak kuburan yang tidak menghadap arah kiblat disebabkan ketidakpahaman selama proses penguburan jenazah mengenai diwajibkan posisi kuburan menghadap kiblat. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui proses penguburan dan pengelolaan Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara. Kedua, untuk mengetahui perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Ketiga, untuk mengetahui perspektif fikih jenazah terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari keterangan responden di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer dari Kitab Nihayatul Zain dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan memaparkan data secara terperinci suatu fenomena secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam proses penguburan di Kecamatan Samarinda Utara hanya 1 dari 5 responden yang memperhatikan kondisi tanah dan arah kiblat, penggalian liang lahat dilaksanakan oleh penggali kuburan, sedangkan mengantar jenazah dan mengubur makam dilaksanakan oleh pengurus makam secara gotong royong. Pengelolaan kuburan yaitu dengan iuran untuk sarana dan prasarana kepengurusan jenazah. Kedua, semua ulama sepakat kuburan menghadap kiblat dan jika posisi kuburan tidak menghadap arah kiblat maka wajib untuk dibongkar atas persetujuan ahli waris. Ketiga, dalam kitab Nihayatul Zain, hukum kepengurusan jenazah adalah fardhu kifayah. Syarat sah dalam penguburan adalah posisi mayat menghadap arah kiblat dan diwajibkan membongkar kuburan mayit sebelum membusuk.
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK Hafidin, Hafidin; Pancasilawati, Abnan; Syakur, Abdul
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.9514

Abstract

Hafidin, 2024. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Campur Tangan Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Dampak di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, M.Ag., dan Bapak Abd Syakur, L.c.,M.H. Dalam kehidupan rumah tangga selalu ada yang namanya permasalahan-permasalahan keluarga. Adapun salah satu penyebab dari permasalahan rumah tangga yaitu campur tangan orang tua. Seperti yang terjadi pada delapan keluarga yang ada di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Delapan keluarga ini mendapat campur tangan orang tua dalam hal keuangan dan tempat tinggal sehingga berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga. Dari permasalahan yang ada pada lokasi penelitian ini maka timbullah pertanyaan, hal apa saja yang menjadi campur tangan orang tua di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang? dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang?. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, Pendekatan penelitian sosiologis. Lokasi penelitian Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Dengan menggunakan snowball sampling. Subjek penelitian kepada anak yang menjadi istri atau suami, orang tua atau mertua dan tokoh masyarakat. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deduktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hal yang menjadi campur tangan orang tua di Rt.1 Desa Tanjung Batu yaitu mengenai keuangan dan tempat tinggal. Sedangkan meninjau dari pandangan hukum keluarga Islam tentang kasus campur tangan di Rt.1 Desa Tanjung Batu tidak benar karena tidak sesuai dengan tuntunan hukum keluarga Islam. Sehingga dampak yang ditimbulkan menyebabkan keluarga anak menjadi tidak harmonis.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKSESORI HANDPHONE NON-ORIGINAL DI KECAMATAN TENGGARONG Ramadhan, Muhammad Rizki; Pancasilawati, Abnan; Sofyan, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.8135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya pedagang yang tidak memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai produk non-original, seperti headset, charger, dan power bank, kepada konsumen. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong, dan (2) bagaimana tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga pedagang dan empat konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang masih menyamarkan informasi kualitas produk bahkan menipu konsumen dengan mengklaim produk non-original sebagai barang original atau tanpa memberikan penjelasan mengenai kualitas produk. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK, khususnya butir c tentang hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta butir h tentang hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.
Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif Herawati, Netti; Pancasilawati, Abnan; Rahmi, Maisyarah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.18978

Abstract

This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqasid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqasid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqasid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry ‘Sirri’ without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.
Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Pramana, Deky; Pancasilawati, Abnan; Andar Yuni, Lilik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v13i1.22504

Abstract

Reform and updating of Islamic family law are crucial aspects in realizing the benevolent teachings of Islam across different times and places, especially in addressing the issue of post-revocable divorce ('iddah) to ensure women's rights. One area undergoing reform in Indonesian family law is the implementation of the concept of syibhul 'iddah. This concept, adopted from the thoughts of Wahbah az-Zuḥaīlī, mandates a similar 'iddah for husbands, prohibiting them from marrying during their wives' 'iddah, both to women who are considered mahrams to the newly divorced wife and to other women for men who have just divorced one of their four wives. However, in Indonesia, there are two concepts of syibhul 'iddah enforced, namely under Article 41 and 42 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Although both concepts originate from the thoughts of Wahbah az-Zuḥaīlī, differences exist in their implementation within the Office of Religious Affairs (KUA) settings. Therefore, this research aims to compare the two concepts. This study employs a qualitative approach by comparing the concepts of syibhul 'iddah in KHI and the Circular Letter, viewed from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah by Ibnu 'Asyūr. The research findings indicate a significant difference between the two concepts lies in the restriction on marriage for men during their wives' 'iddah. The prohibition in the Circular Letter is absolute, while in KHI, it is conditional. In the analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah by Ibnu 'Asyūr, both concepts of syibhul 'iddah in KHI and the Circular Letter meet the criteria of maqāṣid al-khāṣah. However, concerning the criteria of maqāṣid al-'āmah, the Circular Letter concept does not meet the requirements of al-tsubūt and al-ẓuhūr. Keywords: Syibhul 'Iddah, KHI, Circular Letter, Maqāṣid al-Sharī'ah
PEMAHAMAN MASYARAKAT SAMARINDA TERHADAP PENGHULU DALAM NIKAH SIRI Suwandi, Muhammad; Pancasilawati, Abnan; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10750

Abstract

UU No.1 Tahun 1974 Jo..UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal telah mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya realita yang ada pada masyarakat Harapan Baru mereka memiliki pemahaman masyarakat terhadap penghulu tidak resmi atau ilegal dalam pernikahan siri, karena banyaknya terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Loa Janan Ilir khususnya Kelurahan Harapan Baru. Pernikahan siri yang dilakukan tanpa pengakuan resmi dari negara. Ada rumusan masalah dalam penulisan ini Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat samarinda terhadap penghulu dalam nikah siri, Kedua, bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu: Pengumpulan Data, Pengurangan Data, Penyajian Data,Kesimpulan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran penghulu dalam pernikahan siri beragam. Masyarakat menganggap penghulu sebagai figur penting yang membantu menghindari zina dan mendukung pasangan untuk menikah secara agama. Pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat tidak berbeda jauh dengan pernikahan resmi, hanya saja pelaksanaan pernikahan siri nikah yang tidak memenuhi standar administrasi pemerintah yaitu tidak tercatat di KUA sebagaimana Pasal 2. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri seperti budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, ada yang melihat peran penghulu dalam pernikahan siri sebagai bentuk praktik yang tidak diakui secara hukum negara.