Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKSESORI HANDPHONE NON-ORIGINAL DI KECAMATAN TENGGARONG Ramadhan, Muhammad Rizki; Pancasilawati, Abnan; Sofyan, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.8135

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya pedagang yang tidak memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai produk non-original, seperti headset, charger, dan power bank, kepada konsumen. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong, dan (2) bagaimana tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga pedagang dan empat konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang masih menyamarkan informasi kualitas produk bahkan menipu konsumen dengan mengklaim produk non-original sebagai barang original atau tanpa memberikan penjelasan mengenai kualitas produk. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK, khususnya butir c tentang hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta butir h tentang hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.

Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif Herawati, Netti; Pancasilawati, Abnan; Rahmi, Maisyarah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.18978

This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqasid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqasid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqasid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry ‘Sirri’ without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.

Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Pramana, Deky; Pancasilawati, Abnan; Andar Yuni, Lilik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v13i1.22504

Reform and updating of Islamic family law are crucial aspects in realizing the benevolent teachings of Islam across different times and places, especially in addressing the issue of post-revocable divorce ('iddah) to ensure women's rights. One area undergoing reform in Indonesian family law is the implementation of the concept of syibhul 'iddah. This concept, adopted from the thoughts of Wahbah az-Zuḥaīlī, mandates a similar 'iddah for husbands, prohibiting them from marrying during their wives' 'iddah, both to women who are considered mahrams to the newly divorced wife and to other women for men who have just divorced one of their four wives. However, in Indonesia, there are two concepts of syibhul 'iddah enforced, namely under Article 41 and 42 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Although both concepts originate from the thoughts of Wahbah az-Zuḥaīlī, differences exist in their implementation within the Office of Religious Affairs (KUA) settings. Therefore, this research aims to compare the two concepts. This study employs a qualitative approach by comparing the concepts of syibhul 'iddah in KHI and the Circular Letter, viewed from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah by Ibnu 'Asyūr. The research findings indicate a significant difference between the two concepts lies in the restriction on marriage for men during their wives' 'iddah. The prohibition in the Circular Letter is absolute, while in KHI, it is conditional. In the analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah by Ibnu 'Asyūr, both concepts of syibhul 'iddah in KHI and the Circular Letter meet the criteria of maqāṣid al-khāṣah. However, concerning the criteria of maqāṣid al-'āmah, the Circular Letter concept does not meet the requirements of al-tsubūt and al-ẓuhūr. Keywords: Syibhul 'Iddah, KHI, Circular Letter, Maqāṣid al-Sharī'ah

PEMAHAMAN MASYARAKAT SAMARINDA TERHADAP PENGHULU DALAM NIKAH SIRI Suwandi, Muhammad; Pancasilawati, Abnan; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10750

UU No.1 Tahun 1974 Jo..UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal telah mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya realita yang ada pada masyarakat Harapan Baru mereka memiliki pemahaman masyarakat terhadap penghulu tidak resmi atau ilegal dalam pernikahan siri, karena banyaknya terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Loa Janan Ilir khususnya Kelurahan Harapan Baru. Pernikahan siri yang dilakukan tanpa pengakuan resmi dari negara. Ada rumusan masalah dalam penulisan ini Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat samarinda terhadap penghulu dalam nikah siri, Kedua, bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu: Pengumpulan Data, Pengurangan Data, Penyajian Data,Kesimpulan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran penghulu dalam pernikahan siri beragam. Masyarakat menganggap penghulu sebagai figur penting yang membantu menghindari zina dan mendukung pasangan untuk menikah secara agama. Pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat tidak berbeda jauh dengan pernikahan resmi, hanya saja pelaksanaan pernikahan siri nikah yang tidak memenuhi standar administrasi pemerintah yaitu tidak tercatat di KUA sebagaimana Pasal 2. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri seperti budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, ada yang melihat peran penghulu dalam pernikahan siri sebagai bentuk praktik yang tidak diakui secara hukum negara.

MANAJEMEN PENGELOLAAN APLIKASI ZAKAT SiMBA PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KALIMANTAN TIMUR Pancasilawati, Abnan
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1176

This research was motivated by the existence of the SiMBA zakat application at BAZNAS in East Kalimantan, however the operation of this zakat application has not been effective and efficient and is only operated by four daily implementers, so there is no special section that manages this application. This research is also qualitative field research. with data collection techniques in the form of observations at 3 (three) research loci, interviews with SiMBA zakat application managers, and documents related to the research. The results of this research are, first: management of the SiMBA zakat application at BAZNAS Balikpapan City, second: obstacles to the management of the SiMBA zakat application come from two factors, namely internal and external, the internal factor is the incomplete data entered by the SiMBA zakat application operator.

Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM Pancasilawati, Abnan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4094

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukuman cambuk di Aceh, Indonesiamelalui perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Fokus utama kajian meliputi penerapan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan hukuman cambuk berbasis hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan aparat kehakiman, pegawai syariat, dan akademisi di kedua wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar hukum dan metode pelaksanaan antara Aceh dan Kelantan, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menjaga moralitas publik. Pelaksanaan di Aceh dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, sedangkan di Kelantan lebih tertutup untuk menjaga privasi pelaku. Penelitian juga menemukan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam transparansi dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat memperkuat pelaksanaan hukum syariah di masyarakat mayoritas Muslim.

PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN PERPSEKTIF MAQASHID SYARIAH (YASSER AUDA) DAN HUKUM POSITIF Herawati, Netti; Abnan Pancasilawati; Maisyarah Rahmi
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.824

This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqoshid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqoshid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqoshid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry â€˜Sirriâ€™ without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.

PRAKTEK PEMILIHAN JODOH OLEH ORANG TUA PADA ANAK GADISNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Idris, Muhammad; PancasilawatI, Abnan; Andaryuni, Lilik
At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 01 (2022): May
Publisher : Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55799/tawazun.v10i01.153

The practice of matchmaking for children by parents in Indonesia is still common. This has the potential to violate laws and regulations, both positive law and Islamic law in Indonesia. Because usually in matchmaking, children tend not to be given the right to make choices in finding a life partner. So that the child is forced to undergo his marriage. As a result, the ultimate goal of a marriage to form a sakinah, mawaddah, and warahmah family will not be achieved.This paper was appointed by the author to find out how the practice of choosing a mate by parents for their daughters in North Sangatta District in the perspective of positive law and Islamic law. This research uses qualitative research with the research approach used is sociological juridical where this research is carried out to obtain legal knowledge empirically by going directly to the field. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The technique of taking respondents by means of snowball is a method of taking samples in a chain and random way.The results of this study indicate that the practice of matchmaking for children in North Sangatta District is in accordance with the provisions of positive law and Islamic law in Indonesia.Keywords: Selection of matchmaking, girls, positive legal perspective and Islamic law.

Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM Abnan Pancasilawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4094

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukuman cambuk di Aceh, Indonesiamelalui perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Fokus utama kajian meliputi penerapan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan hukuman cambuk berbasis hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan aparat kehakiman, pegawai syariat, dan akademisi di kedua wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar hukum dan metode pelaksanaan antara Aceh dan Kelantan, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menjaga moralitas publik. Pelaksanaan di Aceh dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, sedangkan di Kelantan lebih tertutup untuk menjaga privasi pelaku. Penelitian juga menemukan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam transparansi dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat memperkuat pelaksanaan hukum syariah di masyarakat mayoritas Muslim.

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search