Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Pagaruyuang Law Journal Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Journal Of Human And Education (JAHE) Fish Scientiae : Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan dan Kelautan Jurnal Konseling Pendidikan Islam Jurnal Pengabdian Sosial
Iriansyah Iriansyah, Iriansyah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP KORBAN KERUSAKAN JALAN Anjuri, Maulina; Rachmad, Andi; Iriansyah, Iriansyah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i2.471

Abstract

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa, “penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Dalam ketentuan Pasal 273 Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diantaranya mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kecelakaan terjadi pada Jalan Rel Kereta Api Gampong Paya Bujok Bramo dalam hal ini korban mengalami patah tulang pada tahun 2020 akibat kerusakan jalan tersebut. Korban menyatakan bahwa korban mengalami kerugian materil dan inmateril yang sangat besar sehingga atas kerusakan jalan tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kerugian tidak ada yang bertanggung jawab. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi pendekatan perpustakaan dengan menggunakan data sekunder sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah wajib bertanggungjawab jika terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak, dan memberi hak masyarakat apabila terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak yaitu mendapatkan santunan dari Jasa Raharja dengan jumlah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang “Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”. dan juga berhak menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Jo. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban pengguna jalan di Kota Langsa tidak terlaksana karena pihak korban tidak membuat laporan perihal adanya korban kecelakaan akibat jalan rusak.
ANCAMAN PIDANA BAGI INTELECTUAL DADER TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGEROYOKAN Lestari, Tri Ayu; Rachmad, Andi; Iriansyah, Iriansyah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i2.755

Abstract

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengenai Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana. Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kecacatan fisik permanen yang terjadi di depan rumah sakit Regional jln. PTP N 1 Kebun Baru Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Dalam dalam penegakan hukum hanya sebagian pelaku yang ditindak namun pelaku utama (dader) diketahui saat ini pihak Kepolisian Resor Langsa belum melakukan penangkapan atas tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Penulisan ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang analisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada tanggunggungjawab hukum dari pelaku utama, yang pada pokoknya pelaku utama belum diproses secara hukum. Kepolisian Resor Langsa, mengatakan pada perkara tersebut masih diproses, namun pelaku utama saat ini belum diketahui keberadaannya atau daftar pencarian orang (DPO) hingga belum ada penegakan hukumnya, terhadap pelaku utama pada perkara kasus SKTBL Nomor : SKTBL / 114 / VI / 2021 / SPKT / POLRES LANGSA/POLDA ACEH.
TEACHER COMPETENCE IN THE DIGITAL ERA A PHENOMENOLOGICAL STUDY Rustandi, Jajang; Ansori, Muhammad Rizal; Fahlepi, Reza; Iriansyah, Iriansyah; Marliat, Marliat
Jurnal Konseling Pendidikan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Konseling Pendidikan Islam
Publisher : LP2M IAI Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/jkpi.v5i2.212

Abstract

This study aims to understand teachers' experiences in developing their digital competence in the era of educational digitalization through a phenomenological approach. The research focuses on the factors influencing teachers' digital competence, the challenges they face, and the role of institutional support such as schools, education policies, and professional training. The research method used is qualitative with a phenomenological approach, where data is collected through in-depth interviews with participating teachers and field observations. The data is then analyzed using thematic analysis techniques to identify key themes that emerge from the teachers' subjective experiences. The findings show that teachers' digital competence is influenced by access to technological infrastructure, prior experience with technology, and institutional support. Teachers in urban areas are generally better prepared to face digitalization compared to teachers in remote areas, who experience limitations in technological access. Additionally, relevant professional training and supportive education policies play a crucial role in enhancing teachers' digital competence. However, challenges such as psychological pressure and ethical dilemmas in maintaining social interaction with students also emerge as barriers in this adaptation process. In conclusion, holistic support, both technical and emotional, is essential to help teachers effectively develop their digital competence.
EXPERIMENTAL FISHING USING DIFFERENT WARP LINE LENGTHS AND THEIR EFFECT ON THE CATCH OF MINI TRAWL IN THE SEA WATERS OF TANJUNG DEWA VILLAGE, TANAH LAUT REGENCY Iriansyah, Iriansyah; Irhamsyah, Irhamsyah; Arifin, Muhammad Miftah; Prasetya, Elfin Nava Putra
Fish Scientiae Vol 13 No 2 (2023): Edisi Desember 2023, Vol. 13(2),2023
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Resources of Lambung Mangkurat University-South Kalimantan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/fishscientiae.v13i2.223

Abstract

PENEGAKAN HUKUM NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Sabrina Damanik, Eunike; Iriansyah, Iriansyah; Yusuf DM, M
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i2.2653

Abstract

The development of the world in all fields makes changes in all aspects, one of which is in the field of fintech. The use of technology is increasingly prioritized to facilitate all human activities and needs. whose presence is now gaining popularity among the public because it is supported by the emergence of many startups or start-up companies that offer various digital services such as payments, investments, loans, and financing. The purpose of this study was to determine the analysis of aspects of law enforcement Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services on Consumer Protection. Analyzing the legal consequences of default for consumers in online lending and what legal remedies can be taken based on a review of the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. The method in this research is normative which discusses law enforcement against default consumers who use online loan services in terms of Law Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The result of this research is that the regulation on Consumer Protection in the Financial Services Sector which is regulated in POJK Number 1/POJK.07/2013 has not been able to reach the peer to peer lending market because there are no rules stating that peer to peer lending. lending is included in consumer protection regulations for the service sector finance
THE EFFECT OF USING DIFFERENT NET COLORS IN GILL NETS ON CATCH RESULTS IN SUNGAI BATANG VILLAGE, BANJAR REGENCY Iriansyah, Iriansyah; Irhamsyah, Irhamsyah; Umam, Hairul; Sardi, Sudirman
Fish Scientiae Vol 14 No 2 (2024): EDISI DESEMBER, Vol 14 (2), 2024
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Resources of Lambung Mangkurat University-South Kalimantan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/fishscientiae.v14i2.243

Abstract

Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak E-Commerce Dalam Ruang Lingkup Business To Costumer Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Febrina, Rezmia; Iriansyah, Iriansyah; Irfansyah, Irfansyah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6900

Abstract

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.” Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tdak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan sepesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualan dari pertanggungjwaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Di Poltekes Kemkes Provinsi Riau Kota Pekanbaru Triana, Yeni; Iriansyah, Iriansyah; Azmi, Bahrun
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.449

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan terhadap asas iktikad baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tindakan pemenuhan tindakan medis, sebagai bagian pelayanan kesehatan, ditemukan aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dalam perspektif hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman para tenaga kesehatan ini tentang asas iktikad baik, atas pelayanan kesehatan bagi pasien, merupakanhalsangat penting untuk meningkatkan daya saing tercapai tingkat derajat kesehatan yang optimal. maupun pihak luar terkait asas iktikad baik ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasien, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Medis Tentang Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Pada Puskesmas Pandau Jaya Di Kota Pekanbaru Triana, Yeni; Iriansyah, Iriansyah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.2118

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan dan medis terkait dalam pelayanan kesehatan terhadap asas asas ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum, dalam ketentuan undang undang kesehatan. Tenaga kesehatan dan medis penting memahami bagaimana terjadinya suatu perbuatan hukum, karena tenaga kesehatan, dalam pekerjaan dapat menimbulkan terjadinya kesalahan, yang menyebabkan pasien, maupun masyarakat dirugikan, oleh karena itu perlu pemahaman tentang asas ketertiban dan kepastian hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman adanya kesadaran akan hukum pada tenaga kesehatan dan medis dalam menjalin hubungan kemitraan ini, merupakan hal sangat penting, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian maupun pihak luar terkait dengan pemahaman asas asas yang terkandung dalam hukum kesehatan, ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan Tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tersebut, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra, beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan prinsip perbuatan hukum, guna peningkatan terhadap tenaga kesehatan dan medis. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.
Sosialisasi Dan Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) Di Desa Gunung Manau, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan Irawan, Abdul Halli; Amalia, Nur; Rapiqi, Hapip; Fudaeli, M; Iriansyah, Iriansyah
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 7 (2024): Mei
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/6fq1db51

Abstract

Desa Gunung Manau adalah salah satu desa yang potensial untuk kegiatan budidaya, karena terletak pada daerah yang dekat dengan pegunungan sehingga memiliki sumber air yang cocok digunakan untuk kegiatan budidaya ikan. Namun di Desa Gunung Manau masih sedikit masyarakat yang melakukan kegiatan Budidaya ikan, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah praktik Budikdamber (budidaya ikan daIam ember). Budikdamber adaIah teknik budidaya ikan ramah Iingkungan yang memanfaatkan ember untuk wadah budidaya ikan serta menggunakan air budidaya untuk tumbuh kembang sayuran yang ditanam. Tujuan sosialisasi dan pelatihan budikdamber ini agar nantinya masyarakat mampu melaksanakan budikdamber secara berkelanjutan dan mencapai tujuan yang diharapkan bagi masyarakat. PeIaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini diIakukan dengan metode penyuIuhan dan pelatihan yaitu memperkenaIkan dan praktik Iangsung kegiatan budikdamber. Kegiatan ini meliputi penyuluhan memperkenaIkan budikdamber, tanya jawab/diskusi, dan pelatihan langsung.Hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu telah dilakukan penyuIuhan dengan materi yang disampaikan berkaitan tentang budikdamber yang diikuti Masyarakat,karang taruna. Setelah itu dilakukan pelatihan langsung pembuatan budikdamber. KesimpuIan pengabdian masyarakat ini adaIah teIah disampaikannya informasi, pengetahuan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat di Desa Gunung Manau tentang Budikdamber.
Co-Authors Anjuri, Maulina Ansori, Muhammad Rizal Arifin, Muhammad Miftah Azmi, Bahrun Dahlena Ariyani Erwin Rosadi, Erwin Fahlepi, Reza Fudaeli, M Hallisa, Hallisa Hanipah, Nur Irawan, Abdul Halli Irfansyah Irfansyah Irhamsyah Irhamsyah, Irhamsyah Isnaini Isnaini Jayusman, Nani Lestari, Tri Ayu Marliat, Marliat Nur Amalia Prasetya, Elfin Nava Putra Putri, Nur Amalia Rachmad, Andi Radna Nurmasari Rakhman, Syaiful Rapiqi, Hapip Rezmia Febrina rofiqoh rofiqoh Rozi, Muhamad Abdul Rusmilyansari Rusmilyansari Rustandi, Jajang Sabrina Damanik, Eunike Sardi, Sudirman Siti Aisyah Siti Aminah Solekah, Siti Maratus Triana, Yeni Umam, Hairul Untung Bijaksana Uripto T Santoso, Uripto T Utami Irawati Yusuf DM, M