Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.186
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Journal of Citizenship Journal Law and Government Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Feminism and Gender Studies (JFGS) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Aniqotul Ummah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tata Kelola Aksesibilitas Layanan Publik bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Perkotaan dalam Perspektif Komunitas Spooniestory Alita Aura Zahir; Calista Mutiara Uma; Nabilah Nameera Ruzdi; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/42xpcs62

Abstract

The realization of accessible public services is a crucial requirement for creating an inclusive urban environment for all, including women with disabilities. However, in practice, this group still faces various obstacles that limit their access to public services. This study aims to describe the accessibility of public services, identify various obstacles experienced by women with disabilities, and analyze the governance and implementation of accessibility policies from the perspective of the Spooniestory Community. The research was conducted using a qualitative approach through observation, interviews, documentation, and document studies. The results show that some public services have attempted to provide more disability-friendly facilities, but their implementation remains uneven and does not fully meet the needs of women with disabilities, particularly those with invisible disabilities. Obstacles identified include limited facilities, social stigma, gender-based discrimination, and services that do not fully understand user needs. These findings emphasize that accessibility is determined not only by the availability of physical facilities, but also by inclusive governance and the ability of public policies to accommodate the experiences of vulnerable groups.
Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan Ananda Syifa Salsabila; Lia Yuni Arsita; Talitha Nabila Kirsanto; Aniqotul Ummah
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.20635

Abstract

Dirumuskannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008 yang kemudian diperbarui pada tahun 2016 ternyata menimbulkan polemik baru dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini dikarenakan pada perjalananya terdapat pasal-pasal di dalam UU ITE ini yang dinilai melanggar HAM dan mengekang masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya di ruang digital. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat di Indonesia sudah diatur di dalam UU sejak dahulu kala namun setelah kehadiran UU ITE menjadikan masyarakat menjadi sangat berhati-hati untuk mengutarakan opini atau pun kritiknya terutama di media digital. Tentunya fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan menurut Rawls dikarenakan keberadaan UU ITE ini membuat kedudukan masyarakat dalam berpendapat menjadi tidak setara dalam mendapatkan kesempatan untuk berpendapat di ruang publik terutama di media digital. Hal tersebut sudah jelas sangat mengingkari prinsip keadilan yang dirumuskan oleh Rawls. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa tentang pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dengan hadirnya UU ITE yang dinilai menggunakan sudut pandang keadilan Rawls. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan teknik studi literatur dan studi kepustakaan pada jurnal, buku, dan berita yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat bahwa kehadiran UU ITE dapat mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dan tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan menurut Rawls.
Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Governance dan Inovasi Publik: Analisis Multidimensi pada Kepemimpinan Tri Rismaharini di kota Surabaya Faqih Savero; Muhammad Farrel Mahadika; Wijdan Akmal Sumargi; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/qgg22587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan melalui integrasi perspektif governance dan inovasi publik, dengan fokus pada masa jabatan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya (2010–2020). Menggunakan metode studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional Tri Rismaharini berhasil menyelaraskan prinsip-prinsip good governance—seperti partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas—dengan inovasi publik yang berkelanjutan (seperti e-government dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat). Dari perspektif gender, pendekatan komunikasinya yang empatik namun tegas mampu meruntuhkan hambatan struktural dalam birokrasi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemerintahan daerah bertumpu pada sinergi multidimensi di mana karakteristik kepemimpinan perempuan yang adatit bertindak sebagai katalis kolaborasi institusional dan inovasi publik yang berkelanjutan.
Tata Kelola Pembangunan Perkotaan Inklusif: Analisis Peran dan Kolaborasi ITDP Indonesia di Jakarta Najwa Annisa Balqis; Aisyah Chairani; Edrea Rahma Nabilah; Aniqotul Ummah
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ITDP sebagai aktor non-negara dalam tata kelola transportasi dan pembangunan perkotaan Jakarta, serta mengkaji seluruh intervensi kebijakan transportasi terhadap tata kelola struktur perkotaan dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan pihak ITDP Indonesia serta studi dokumentasi dari laporan resmi, kebijakan, buku serta artikel ilmiah yang relevan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITDP Indonesia berperan strategis dalam mendukung tata kelola transportasi dan pembangunan perkotaan melalui advokasi kebijakan, penyusunan kajian berbasis data, serta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. kontribusi tersebut tercermin dalam pengembangan Bus Transit Rapid (BRT), konsep Transit Oriented Development (TOD), dan dukungan terhadap kebijakan transportasi berkelanjutan. Dalam perspektif Urban Morphology, pengembangan transportasi publik berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan, meningkatkan konektivitas kawasan, dan mendorong terbentuknya struktur kota yang lebih kompak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ITDP Indonesia berperan penting dalam mewujudkan tata kelola transportasi dan perkotaan Jakarta yang lebih inklusif. Temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemerintah dan aktor non-negara seperti ITDP dalam menciptakan sistem transportasi yang meningkatkan kualitas masyarakat dan mendukung transformasi tata ruang kota.
The Influence of Patriarchal Culture and its Obstacles in a Case Study of Women's Rights Struggle for Provincial Legislative Council Chair in Bener Meriah Regency, Central Aceh Andita Oktaviani; Delya Anandiesti; Efrida Primani; Natigor Kabinet; Aniqotul Ummah
Journal of Feminism and Gender Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Various lives in society can greatly influence many aspects and fields in Indonesia. One of them is the patriarchal culture which is deeply rooted and influences the lives of women as one of the groups who are always looked down upon and always placed under men. Society considers that women do not have special abilities above men and cannot do many things without men. But the reality is that women can do more than society can imagine. The discussion of the case study above proves that there were minimal wins for women in the election of legislative candidates in the DPRK seat of Bener Meriah Regency in 2019. This district, which is still in the shackles of patriarchy, is trying to increase women's participation in political life even though in the end it still lost the election of its legislative candidates in 2019. This proves that patriarchal culture is still inherent in Indonesia and requires legal reform from the government to help voice the rights of women who want to sit in legislative seats and government agencies.
Co-Authors Ahmad Zaidan Aisyah Chairani Alita Aura Zahir Ananda Syifa Salsabila Anandita Azzahra Anang Setiawan Andita Oktaviani Aulia Ramadhanty Bilal Sukarno Bima Wicaksana Calista Mutiara Uma Canda Della Agustia Disy Cendana Anabel Chomariyana Kartika Hesti Cinta Rasullillah David Jonathan Davina Shafa Andira Delya Anandiesti Edrea Rahma Nabilah Efrida Primani Faqih Savero Farsya Ellysya Fathurahman Saleh Haifa Luthfia Huwayda Rahmania Irgi Hidayat Jihan Rahmadani Joya Predista Lia Yuni Arsita Muhammad Fahreza Ramadan Muhammad Farrel Mahadika Muhammad Putra Tyanto Nabilah Nameera Ruzdi Najwa Annisa Balqis Natigor Kabinet Naura Rania Bari Neysa Naila Nur Azizah Hikmatulloh Princess Chika Putri Salsadila Salwa Adina Zafira Shafina Imaniary Silvia Zahra Zahira Talitha Nabila Kirsanto Teddy Chrisprimanata Putra Teddy Putra Vallerian Antaresa Wijdan Akmal Sumargi Zafirah Irdina Mulyana