Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMK BINA INSAN BANGSA KABUPATEN BANDUNG BARAT Tripuspita, Neneng; Poppy Belladonna, Aprillio; Oktavia Sadiman, Ayuni
Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2022): Isu Sosial Politik
Publisher : STKIP Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37742/mores.v4i1.54

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi keprihatinan terhadap maraknya perbuatan korupsi pada masyarakat, meningkatnya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, pendidikan sangatlah efektif berbeperan dalam memutus mata rantai kegiatan korupsi bukan hanya di lingkungan formal tetapi lingkungan nonformal yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Agar seluruh elemen ikut mensukseskan aksi pemberantasan korupsi serta sebagai upaya untuk membentuk generasi antikorupsi di masa yang akan datang dalam bentuk implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengetahui implementasi nilai pendidikan antikorupsi peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi disekolah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dimana mata pelajaran kewarnegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi ; (1) Bagaimana pandangan guru dan peserta didik mengenai pendidikan kewarganegaraan di SMK Bina Insan Bangsa Kabupaten Bandung Barat; (2) Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi di SMK Bina Insan Bangsa KBB; Apa faktor pendorong serta penghambat dalam penanaman nilai antikorupsi melalui mata pelajaran PKn. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung pembinaan terhadap sikap dan karakter siswa sebagai generasi muda penerus bangsa yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta taat terhadapat peraturan.
PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MEMPERKUAT NILAINILAI KEARIFAN LOKAL SUNDA DI SMK PASUNDAN 1 CIMAHI Tri Puspita, Neneng; Poppy Belladonna, Aprillio; Suci Lestari, Indah
Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2023): PPKn dan Pendidikan Karakter
Publisher : STKIP Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37742/mores.v5i1.99

Abstract

Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sunda di SMK Pasundan 1 Cimahi tergolong kategori yangtinggi yang menonjol pada nyunda, nyantri, nyakola, dan nyantika. Tujuan penelitian ini adalah 1)Mendeskripsikan persepsi warga sekolah terhadap pendidikan karakter melalui nilai-nilai kearifanlokal sunda; 2) Untuk mengetahui program pendukung pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifanlokal sunda di SMK Pasundan 1 Cimahi; 3) Untuk mengetahui dampak pendidikan karakter berbasisnilai-nilai kearifan lokal sunda terhadap karakter siswa di SMK Pasundan 1 Cimahi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif. Instruman yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembelajaranpenanaman nilai-nilai kearifan lokal biasanya di sekolah SMK Pasundan 1 Cimahi menerapkan mulaiawal pembelajaran, terutama mulai dari MPLS itu sendiri pengenalan lingkungan sekolah dimanapada saat itu siswa baru di berikan pemaparan, penjelasan tentang kearifan lokal khususnya pertama,tentang kepasundanan. Yang kedua, tentang keagamaan karena prinsip budaya pasundan itunyunda, nyantri, nyakola dan nyantika. Cara mengajarkan atau nilai kesundaan yakni melalui materikepasundanan, nyantrinya pembiasaan dimulai solat berjamaah, awal pembelajaran sudah dimulai danpembacaan ayat-ayat al-qur’an, dan kemudian untuk hari jum’at ada solat duha bersama dan pengajian,sehingga nilai-nilai itu ditanam dan dibiasakan diimplementasikan dalam setiap hari pembelajaran.
Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Nasionalisme Pada Santri di Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Mande maryanah, Siti; Poppy Belladonna , Aprillio; Tripuspita, Neneng
Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): PPKn dan Berbagai dinamikanya
Publisher : STKIP Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37742/mores.v6i1.130

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi banyaknya pandangan bahwa santri di pandang kurang memiliki kesadaran jiwa nasionalisme, diantaranya yaitu berkaitan dengan nilai-nilai karakter nasionalisme seperti adanya nilai toleransi, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, sikap cinta tanah air, (Hubbul Wathan minal Iman), serta nilai kebersamaan yang di bangun di Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Mande dengan kegiatan berjamaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana internalisasi nilai-nilai nasionalisme yang di tanamakan kepada santri di Pondok Pesantren Mande. Dengan berbagai macam kegiatan di lakukan untuk menginternalisasikan nilai karakter nasionalisme pada santri diantaranya; kegiatan pengajian, kegiatan pemberian contoh keteladanan, kegiatan pembiasaan, serta kegiatan insidental. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data di lakukan dengan tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai karakter nasionalisme pada Santri di Pondok Pesantrean Al-Mukhtariyah Mande di katakan berhasil. Namun tidak semua Santri dapat disamakan proses internalisasi nilai karakter nasionalisme pada santri tidak akan sama dari semua santri. Ada santri yang dapat menerapkan nilai karakter nasionalisme sudah di jalankan dalam kehiduapan sehari-harinya, dan ada pula santri yang harus diberikan semangat atau motivasi, di perhatikan, di pantau, dan ada santri yang sering melanggar terhadap aturan yang berlaku di Pesantren.
PENGUATAN CIVIC KNOWLEDGE DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH Tripuspita, Neneng; Aprillio Poppy Belladonna; ., Nendah
Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2023): PPKn dan Ilmu Kewarganegaraan
Publisher : STKIP Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37742/mores.v5i2.194

Abstract

Kesadaran hukum yang rendah terhadap kepemilikan sertifikat tanah mengakibatkan berbagaipermasalahan yang cukup pelik, salah satunya yaitu sengketa yang akan terjadi di kemudian hari.Sehingga diperlukan penguatan civic knowledge untuk membentuk kesadaran hukum masyarakatterhadap kepemilikan sertifikat tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapersepsi masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah, faktor-faktor yang kondusif terhadapkeasadaran hukum kepemilkan sertifikat tanah, program yang dilakukan dalam upaya memberikanpenguatan civic knowledge untuk membentuk kesadaran hukum kepemilikan sertifikat tanah. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, untuk memahami dan menjelaskansecara mendalam pengumpulan data dilakukan dengan studi observasi dan wawancara. Hasildari penelitian ini menunjukan Mengenai pandangan tentang pengetahuan kewargaanegaaranpada masyarakat Desa Wangunsari terhadap pendaftaran tanah untuk kepemilikan sertifikat hakatas tanah, didapati bahwa masih banyak masyarakat Desa Wangunsari yang tidak mengetahuidan memahami bagaimana tata cara pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional,sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong rendah
Optimizing Legal Awareness and Critical Thinking Education Through Moot Court Simulation Belladonna, Aprillio Poppy; Hidayah, Yayuk; Tripuspita, Neneng
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.690

Abstract

This study examines the optimization of legal awareness and critical thinking skills through trial simulations (moot courts) among Pancasila and Citizenship Education (PPKn) students at STKIP Pasundan Cimahi. Using a case study method, this study aims to evaluate how the implementation of moot courts can improve students' legal understanding and critical thinking skills in the context of legal education. The case study method is applied by observing and analyzing student participation in moot court activities. Data were collected through direct observation, interviews, and questionnaires involving students and lecturers. The main focus of this study was to identify changes in legal awareness, level of involvement, and development of critical thinking skills before and after participating in trial simulations. The results showed that participation in moot courts significantly increased students' legal awareness and encouraged the development of critical thinking skills. Students showed a better understanding of legal principles and their practical applications in trial situations. In addition, active involvement in this simulation provided direct experience that enriched their legal knowledge and strengthened their analytical and argumentative skills. This study concludes that moot court is an effective method to improve legal awareness and critical thinking skills among PPKn students, and recommends further integration of this method in higher legal education curricula.
Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Etika Ruang Digital di Era Post-Pandemi Yayuk Hidayah; Ernawati Simatupang; Aprillio Poppy Belladonna
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2022: VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.91

Abstract

Persoalan perkembangan dan kemajuan teknologi menciptakan berbagai analisis dan tafsiran yang bermuara pada kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini karsa umat di hadapkan pada dilema global terlebih tentang warga negara global yang melek digital. Urgensi penulisan ini diharapkan mampu menjadi jawaban dalam menghadapi pengaruh penggunaan teknologi yang berbasis digital yang dihadapkan dengan nilai-nilai luhur Bangsa.  Pembahasan dalam artikel ini menekankan pada beberapa aspek tentang pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi yaitu, pertama perlu penguatan literasi digital yang di sinergikan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga saat masyarakat akan dapat tetap nyaman dalam penggunaan teknologi. Kedua nilai-nilai Pancasila perlu divisualisasikan dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi sehingga Pancasila tetap melekat dalam kehidupan digital dan dunia nyata masyarakat. Ketiga, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi berorientasi pada kemampuan personal dan intrapersonal komunikasi yang bersifat praktik partisipatif dan bermakna. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi akan berdampak dalam penguatan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh sebab itu, melalui artikel ini, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital ialah menjadi pedoman seseorang dalam melakukan interaksi digitalnya sehingga akan memperkuat fungsi Pancasila  sebagai pedoman, sebagai pengatur tingkah laku orang termasuk dalam etika ruang digital di era post-pandemi.
Strengthening Student’s Legal Awareness through Education on the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Basic Student Leadership Training Program Aprillio Poppy Belladonna; Rama Adha Septiana; Yayuk Hidayah
Education of Law Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Education of Law Journal
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/edulaw.v2i1.3296

Abstract

Students’ legal awareness is a crucial aspect of creating a safe, inclusive, and norm-compliant university environment. One way to strengthen this legal awareness is through education on the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS), integrated into the Basic Student Leadership Training (LDKM) program. This article aims to describe the implementation of PPKS education in the STKIP Pasundan LDKM program as a means of strengthening students’ legal awareness. The study employed a qualitative descriptive approach using a documentary analysis of the series of LDKM activities held on January 13–14, 2024, at Natural Hills, Lembang, West Bandung. Data were obtained from activity documents, implementation agendas, and participant briefing materials. The results of the study indicate that PPKS education was delivered in a structured manner through pre-LDKM orientation sessions as well as reinforced material at activity stations specifically addressing the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions. The integration of PPKS material with leadership education, organizational ethics, teamwork, and the reinforcement of institutional values provides students with a contextual learning experience in understanding their rights, obligations, and legal protection mechanisms on campus. This initiative not only contributes to the development of students’ leadership character but also fosters a preventive legal awareness regarding various forms of sexual violence. Thus, LDKM can serve as a strategic platform for building a campus culture that is safe, just, and centered on respect for human rights.
Civic Education Teachers' Strategies in Managing Controversial Issues Amid Students' Digital Polarization APRILLIO POPPY BELLADONNA; NENENG TRIPUSPITA; RIFQI ZAENI ACHMAD SYAM
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2026): Volume 11, Number 1 - June 2026
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v11i1.14440

Abstract

Digital polarisation resulting from social media use is increasingly influencing how students understand and discuss public issues, potentially hindering democratic dialogue in schools. This study aims to analyze the forms of digital polarisation experienced by students, identify the strategies employed by Civic Education (PKn) teachers when managing controversial issues, and examine the challenges involved in fostering inclusive discussions. A qualitative case study approach was employed at a high school in Bandung Regency, Indonesia. Data were collected through interviews, observations, and document analysis with three Civic Education teachers, twelve students, and one vice-principal responsible for student affairs. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The results indicate that digital polarisation is characterized by selective exposure, confirmation bias, and a tendency to form homogeneous discussion groups that reinforce echo chambers. To address these issues, Civic Education teachers employed democratic dialogue, structured discussions, digital literacy, reflective questioning, and the integration of democratic values. The study proposes the Pedagogical Democratic Mediation Framework as a conceptual approach to strengthening students’ civic competencies and democratic participation.