Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan Irwan Suryadi, Lalu; Sood, Muhammad
JATISWARA Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i2.247

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan akta angaran dasar yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 25/PDT. G/2017/PN. Pya tentang perubahan anggaran dasar yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan akta pendirian Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimaksudkan agar Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya UU Yayasan supaya memiliki status sebagai badan hukum yang sama dengan Yayasan yang didirikan setelah keluarnya UU Yayasan tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas terbitnya Akta Yayasan No. 16 tertanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat XII dan pengesahan yayasan dari Tergugat XIII Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu pada tanggal 11 Desember 2015 dengan No. Surat Keputusan AHU-0030613.AH.01.04. tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren al Ma-Arif Uswatu Hasanah, sementara akta tersebut adalah sudah dibatalkan oleh Notaris Natatmadja dan Akta Sah atas Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah dan kepengurusannya tertuang dalam akta No. 26 tanggal 10 Desember 2015 yang terdapat Lampiran Surat Keputusan nama Yayasan Pondok Pesantren Al- MAâ€™ARIF Uswatu Hasanah, dengan hal ini menyebabkan gugatan para Penggugat kabur maka dengan demikian eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XI yang menyakatan gugatan para Penggugat kabur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Indonesia Foreign Trade Policy in Protecting Domestic Textile Industry Products from the Influx of Illegal Textile Import Sood, Muhammad; Valencia Husni; Sri Maryati; Lale Puspita Kembang
Unram Law Review Vol 9 No 1 (2025): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v9i1.407

This study aims to analyze international trade regulations related to the importation of goods into Indonesia; examine the implications of the widespread circulation of illegal textile products on the domestic textile industry; and assess Indonesia import policies in providing protection for domestic textile production. This research employs a normative legal method, utilizing both the Statutory Approach and the Conceptual Approach. Legal materials were collected through a literature review, using documentation techniques to analyze various sources of law in the form of statutory regulations. The results of the study indicate that international trade regulations are established in various laws, including Law Number 17 of 2006 concerning Customs; Law Number 7 of 2014 concerning Trade; Law Number 7 of 1996 concerning Food; and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The widespread circulation of illegal textile products (commonly known as thrifting) has led to several negative impacts, including the closure of numerous domestic textile industries, increased unemployment, and reduced state revenue. To address these issues, the Indonesian government has implemented various policies to protect the domestic textile industry through both preventive and repressive legal measures. Preventive legal protection includes regulations on import policy and supervision, guidance for business actors (producers, importers, and distributors), and public outreach to consumers. Repressive legal protection involves the imposition of administrative, civil, and criminal sanctions on those engaged in the illegal importation of textile products.

KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR NIKEL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGANINTERNASIONAL STUDI KASUS PUTUSAN WTO NOMOR KASUS DS 592 INDONESIA MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS Muhammad, Teguh Ernaldi; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan panel dalam badan penyelesaian sengketa WTO, nomor kasus DS592: Indonesia measures relating to raw materials larangan pembatasan ekspor sumber daya alam nikel serta kebijakan Indonesia yang tepat dalam mengatur tata niaga sumber daya alam nikel berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan putusan Panel WTO melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga kebijakan Indonesia tersebut tidak dapat dibenarkan dengan Pasal XI:2 (a) dan XX GATT 1994. Indonesia akhirnya mengajukan banding atas putusan Panel WTO Nomor DS592. Peneliti merekomendasikan untuk mempertimbangkan penggunaan Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) dan Special and Different Treatment sebagai pembelaan Pemerintah Indonesia. Indonesia gagal memberikan penjelasan yang jelas mengenai kerangka waktu larangan ekspor bijih nikel yang diuraikan dalam (PERMEN ESDM) Nomor 11 tahun 2019. Serta Kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat dalam tata niaga ekspor berdasarkan hukum perdagangan internasional Penyesuaian aturan serta kebijakan, terutama sebelum Panel Banding dapat dilanjutkan sebuah proses yang saat ini terhenti karena blokade AS. Indonesia harus memastikan kebijakan ekspor, termasuk pembatasan atau larangan ekspor, tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor, kecuali ada pengecualian yang sah dan bersifat sementara.

Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) Fernando, Joy; Sood, Muhammad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.

The Digital Divide in Post-Pandemic Education: Perceptions of Urban and Rural EFL Teachers in Indonesia Sood, Muhammad; Nizarrahmadi, Nizarrahmadi; Yassin, Muhammad; Septiana, Dita
Indonesian Journal of Education and Mathematical Science Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ijems.v6i3.26441

The COVID-19 pandemic acted as an unprecedented catalyst, forcing a global transition to online education and exposing deep-seated infrastructural and pedagogical vulnerabilities. This study investigates the lasting perceptions of this shift among English as a Foreign Language (EFL) teachers in Indonesia, focusing on the persistent challenge of the urban-rural digital divide. Employing a qualitative case study approach, this research explores the experiences of four junior high school English teachers in Pontianak Regency—two from urban and two from rural schools. Data were gathered through semi-structured interviews and document analysis. The findings reveal a significant dichotomy in teacher perceptions shaped by geographical location. Urban teachers, while initially optimistic, developed negative perceptions due to pedagogical frustrations and declining student engagement. In contrast, rural teachers held overwhelmingly negative perceptions from the start, citing insurmountable barriers related to internet access, device availability, and lack of digital literacy. The study concludes that the emergency remote teaching experience has solidified teacher perceptions that a one-size-fits-all approach to educational technology is untenable in a diverse landscape like Indonesia, highlighting an urgent need for context-aware policies and equitable infrastructure development in the post-pandemic era.

Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Di Desa Manggala Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara Suryani Hamzah, Any; Husni, Lalu; Sood, Muhammad
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4873

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita â€“ cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Kemasan Produz Soft Contact Lenses Melalui Platform E-commerce Gubtong, Putri Febrianti; Sood, Muhammad; Haq, Lalu Muhammad Hayyanul
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3533

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk softlens yang melebihi masa expired melalui platform e-commerce dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun hasil penelitian ini Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk softlens dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce yaitu, Pasal 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal sanksi bagi pelanggar pengedar sediaan farmasi, Regulasi dari pihak platform e-commerce shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform e-commerce shopee.Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui Platform e-commerce yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan produk tersebut dengan pemberian perawatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat Bagus, Bagus Denhaq; Sood, Muhammad; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3553

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok ilegal non cukai serta dampak dari peredaran rokok non cukai dan untuk mengetahui dampak dari peredaran rokok non cukai serta perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneletian hukum normatif â€“ empiris dengan pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok di kota Mataram masih banyak terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan Negara dalam penjualannya dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi rokok legal di pasaran. Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok illegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Menurut undang-undang tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. bentuk perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) Fernando, Joy; Sood, Muhammad; Muhammad Sood
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search