Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Diktum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justiciabelen Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Inicio Legis : Jurnal Hukum Yuris: Journal of Court and Justice SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Cendekia Ilmiah Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Argumentum: Jurnal Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Yusuf Adiwibowo, Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pembatasan Penggunaan Surat Kuasa dalam Praktik Kenotariatan: Studi Perbandingan Indonesia dan Swedia diah ayuning; nuzula kumala sari; Yusuf Adiwibowo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3965

Abstract

This study analyzes the regulation of powers of attorney in notarial practice through a comparative study of law between Indonesia and Sweden, using normative juridical methods and comparative, statutory and conceptual approaches. The results reveal fundamental differences in the regulation of absolute powers of attorney. Indonesia imposes restrictions on absolute powers of attorney, particularly in the transfer of land rights, to maintain order in land administration and prevent legal smuggling. In contrast, Sweden, through its fullmakt regulation in Avtalslagen, provides greater flexibility by emphasizing third-party protection and transaction certainty. The study also found that Indonesian notaries bear broader responsibility for the formal and material correctness of deeds, while the Swedish Notarius Publicus focuses on identity verification and signature authenticity. These findings suggest the need to strengthen digital verification systems and reformulate notarial accountability regulations to increase legal certainty and prevent fraud.
Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 dalam Perspektif Globalisasi Ekonomi: Studi Perbandingan dengan Inggris dan Afrika Selatan Bambang Wahyono; nuzula Sari; Yusuf Adiwibowo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3981

Abstract

Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021 limits the unilateral enforcement of fiduciary guarantees by requiring a judicial process if the debtor objects to a breach of contract. This study aims to analyze the legal certainty of fiduciary guarantees after the ruling from the perspective of economic globalization through a comparative study with the United Kingdom and South Africa. The research method used is normative law with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia has shifted from an execution model to judicial execution. The United Kingdom and South Africa continue to maintain unilateral execution with more measurable debtor protection mechanisms. This study recommends the reconstruction of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law to balance legal certainty, economic efficiency, and debtor protection.
Perdagangan Internasional Jasa Pariwisata di Bali dalam Perspektif Hukum GATS-WTO Analisis Terhadap Praktik Bisnis Asing Tanpa Izin di Bali Hadi Nur Ikhwan; Yusuf Adiwibowo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13557

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu komponen penting dalam perdagangan jasa internasional yang diatur oleh General Agreement on Trade in Services (GATS) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bali sebagai destinasi wisata global menghadapi fenomena meningkatnya keterlibatan pelaku usaha asing dalam penyediaan jasa wisata tanpa izin usaha resmi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bisnis asing tanpa izin di Bali dalam perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya kesesuaiannya dengan ketentuan liberalisasi jasa di bawah GATS dan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan antara ketentuan internasional dan hukum domestik. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment jika regulasi domestik tidak diharmonisasikan secara proporsional. Namun demikian, Indonesia memiliki hak untuk menerapkan pembatasan berdasarkan Article XIV GATS yang memperbolehkan pengecualian demi kepentingan publik dan penegakan hukum.
Diskursus Kepastian Hukum Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Transaksi Elektronik : Studi Komparatif Implementasi Cyber Notary Alina Yuni Utami; Yusuf Adiwibowo
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 02 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i02.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna sertifikasi transaksi elektronik serta dasar kewenangan notaris dalam pelaksanaannya, sekaligus menilai implikasi kepastian hukumnya melalui perbandingan dengan pengaturan di Estonia, Amerika Serikat (Virginia), dan Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai konsep hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif melalui penerapan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik telah diakui secara normatif,  namun belum didukung oleh pengaturan teknis yang memadai terkait prosedur pelaksanaan, standar verifikasi identitas elektronik, bentuk produk hukum, serta batas tanggung jawab notaris. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dalam implementasi konsep cyber notary. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif agar pelaksanaan kewenangan notaris dalam ranah digital tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum.
Keabsahan Akta Notaris Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan Secara Elektronik di Luar Wilayah Jabatan Notaris Wilda Adelia; Yusuf Adiwibowo; Halif
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3420

Abstract

Peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Salah satu akta autentik yang penting adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi dasar hukum berbagai keputusan strategis perseroan. Perkembangan teknologi informasi mendorong penyelenggaraan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pelaksanaan RUPS elektronik menimbulkan persoalan ketika Notaris mengikuti rapat secara daring dari luar wilayah jabatannya. Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris masih membatasi wilayah jabatan Notaris pada tingkat provinsi dan belum mengatur secara tegas keabsahan akta hasil RUPS elektronik lintas wilayah. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wilayah jabatan Notaris masih berorientasi pada kehadiran fisik sehingga belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui pengaturan yang secara eksplisit mengakui kewenangan Notaris dalam RUPS elektronik serta memperjelas konsep kehadiran dan tempat kedudukan Notaris di ruang digital demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
Konstitusionalitas Tata Kelola Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Keuangan Negara Icha Cahyaning Fitri; Yusuf Adiwibowo; Eka N.A.M. Sihombing
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 26 No 2 (2026): Edisi Juli
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2026.V26.127-142

Abstract

This study aims to analyze the mechanisms of fees collected by Indonesia’s financial sector regulator in comparison with other countries, as well as the legality of these fees and the reporting of the OJK’s budget utilization. This study is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach to the models of financial sector regulatory agencies in Japan and Germany. The results of the study indicate that OJK levies possess the characteristics of public revenue because they derive from state authority, are compulsory in nature, and are used to finance the oversight functions of the financial services sector. However, the regulations governing the use of these levies in Government Regulations have not been fully integrated into the state treasury mechanism, thereby creating a normative inconsistency with the principles of state financial management under Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study concludes that the constitutionality of OJK levies requires clarification of their status as part of the state treasury. Therefore, a revision of Government Regulation No. 41 of 2024 is necessary, particularly regarding restrictions on the use of surplus levies across fiscal years, the obligation to deposit surplus levies into the state treasury, and the harmonization of the OJK’s financial reporting system with Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards through the separation of reporting for state budget funds and levy funds. Furthermore, all uses of levy funds must be comprehensively audited by the State Audit Agency (BPK) and supervised by the House of Representatives (DPR) to ensure transparency, fiscal accountability, and legal certainty in the management of state finances.
Co-Authors Alina Yuni Utami Ayu Herlin Norma Yunita Bambang Wahyono Brigitta Amalia Rama Wulandari diah ayuning dimas wicaksono Edi Wahjuni Eka N.A.M. Sihombing Ermanto Fahamsyah Fanny Tanuwijaya Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Gayatri, Annisa H.K, Ajeng Pramesthy Hadi Nur Ikhwan Hadi Nur Ikhwan Halif Hidayat, Deden I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Kumalasari, Nuzulia Kusuma, Ajeng Pramesthy Hardiani Nadilla Azzachrani nuzula kumala sari Nuzula Sari Nuzulia Kumala Sari Prescelly, Cindy Rolis Juniar Mandareta Sayib Fauzi Adiansyah Shilvya, LIke Olivia Simbolon, Mhd Hilman Hawli Tania, Irda Wilda Adelia yuvita Mardiana Zainur Ratna Savitri