Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA Wahid, Andi Ismayana; Sufriaman, Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5461

Abstract

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 tahun. Yang mana pernikahan dini ini menimbulkan permasalahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan factor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran diinternet (browsing), dengan metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem hukum di Indonesia itu berbeda-beda, harus menganut sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor media massa. Dengan memahami faktor-faktor ini diharapkan dapat menekan meningkatnya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age that does not comply with the provisions of the law. Meanwhile, according to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974, the age of marriage is 19 years. This early marriage causes problems. This research aims to determine the provisions for marriage according to the legal system in force in Indonesia and the factors that cause early marriage in Kolaka Regency. This research uses a type of sociological juridical research, the specifications of this research are descriptive, with data sources originating from primary data and secondary data, obtained from literature studies and internet searches (browsing), with the data analysis method used is qualitative. The results of this research show that the provisions of the legal system in Indonesia are different, they must adhere to a national legal system that is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Several factors cause early marriage, namely factors economics, educational factors, family factors, mass media factors. By understanding these factors, it is hoped that we can reduce the increasing rate of early marriages that occur in Kolaka Regency.
PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA Isvany, Andi Lulu; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Wahid, Andi Ismayana; Amrullah, Andi Ashadi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan dan penegakan hukum, terutama dengan metode distribusi narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, krisis dalam sistem dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat turut memperburuk dampak sosial dari masalah narkoba ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, akademik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dan konsistensi penegakan hukum. Untuk melindungi generasi muda, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Edukasi menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menanggulangi masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan ini, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia. This research aims to analyze drug criminal law to understand the challenges, impacts and protection efforts for the younger generation. The drug problem in Indonesia is a crucial problem that has a significant impact on the younger generation. This is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the main challenge lies in implementing and enforcing the law, especially with increasingly complex drug distribution methods. Apart from that, crises in the family, education and community support systems also exacerbate the social impact of this drug problem. This research uses qualitative methods with a library research approach to collect and analyze data from various legal, academic and social sources. The research results show that although the legal framework is available, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of coordination and consistency of law enforcement. To protect the younger generation, close collaboration between government, society and families is needed. Education is a key component in creating effective and sustainable solutions to address drug problems. This research emphasizes the importance of a holistic approach in facing these challenges, in order to protect the future of Indonesia's young generation.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs) Mahka, Muh Fachrur Razy
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.15012

Abstract

Penelitian ini membahas tentang eksistensi lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kab. Gowa dengan submasalah, yaitu 1) Bagaimana peranan lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak sebagai korban kekerasan; 2.Bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap anak sebagai korban kekerasan; dan 3.Bagaimana analisis hifzul al-nafs terhadap eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan.Dalam penyusunan Tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research). Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan, yaitu: pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan Yuridis Formal, dan pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data yaitu, dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah dalam pengelolahan data yaitu identifikasi data dan analisis data.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan dengan cara penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanankesehatanataumedis, pelayananpsikososial, pemulangan, reintegrasi dan pelayanan rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa melalui melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop kesekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (Hifzul al-Nafs), bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlansungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.Implikasi dari penelitian ini bahwa P2TP2A bertujuan tidak hanya untuk menangani kasus kekerasan tetapi juga untuk pemberdayaan perempuan dan anak dalam arti yang luas, seperti pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, bencana, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sebagai pusat Informasi P2TP2A berfungsi untuk menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data, informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.