Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen dan Teknologi Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Buletin Poltanesa Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Al Tasyri'iyyah
Mahka, Muh Fachrur Razy
Universitas Handayani Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Metode Waterfall dalam Monitoring Perkara Perceraian dengan Dampingan Pengacara pada Pengadilan Agama Toli-Toli Ramadhani, Syarifah Fitrah; Wahyuningsih, Pujianti; Mahka, Muh. Fachrur Razy
INFOMATEK Vol 26 No 1 (2024): Volume 26 No. 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/infomatek.v26i1.8022

Abstract

Sulitnya informasi mengenai perkara perceraian antara pihak pengadilan agama dengan pengacara, sehingga pihak pengacara sulit menyampaikan informasi jadwal persidangan kepada pihak klien. Permasalahan yang terjadi pada pengadilan agama adalah tidak adanya media informasi yang dapat digunakan pengacara terkait perkembangan perkara yang ditangani. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi monitoring yang dapat menampung semua status perkara yang ditangani oleh pengacara. Metode yang digunakan pada sistem ini dengan menggunakan metode waterfall dimana metode ini menyelesaikan sebuah persoalan secara berurut dan berkelanjutan yaitu melalui tahap analisa, desain, pengkodean dan pengujian sistem. Dalam pengumpulan data untuk mengasilkan sebuah sistem informasi monitoring maka peneliti melakukan observasi lapangan, teknik wawancara dan studi pustaka. Tingkat keberhasilan sistem ini adalah sebesar 89.48% dengan klasifikasi kategori sangat layak digunakan pada pengadilan agama dan mempermudah pengacara dalam memberikan informasi terkait jadwal perkara dalam setiap kasus yang ditangani.
POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Yusuf, Azry; Namruddin, Respaty; Mirfan, Mirfan; Jumarlis, Mila; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5342

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material, baik berupa uang maupun barang, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan pakar politik, dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur politik transaksional yang mengakar. Dampaknya meliputi delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan degradasi kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia. sebagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilu. This study examines the phenomenon of money politics in the context of elections in Indonesia. Money politics refers to the practice of providing material incentives, such as cash or goods, to voters with the aim of influencing their political preferences. This phenomenon often occurs at various stages of the electoral process, from the campaign period to election day. The study aims to understand the driving factors, implementation mechanisms, and impacts on the quality of democracy and electoral integrity. Using a qualitative approach, data were collected through literature reviews, interviews with political experts, and analysis of relevant regulations. The findings reveal that money politics is driven by weak law enforcement, low political awareness among citizens, and deeply rooted transactional political culture. Its impacts include the delegitimization of election results, reinforcement of political oligarchies, and degradation of the quality of elected leadership. This study recommends strengthening regulations, improving political literacy, and enforcing stricter laws as strategic measures to minimize money politics practices in Indonesian elections.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA Wahid, Andi Ismayana; Sufriaman, Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5461

Abstract

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 tahun. Yang mana pernikahan dini ini menimbulkan permasalahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan factor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran diinternet (browsing), dengan metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem hukum di Indonesia itu berbeda-beda, harus menganut sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor media massa. Dengan memahami faktor-faktor ini diharapkan dapat menekan meningkatnya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age that does not comply with the provisions of the law. Meanwhile, according to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974, the age of marriage is 19 years. This early marriage causes problems. This research aims to determine the provisions for marriage according to the legal system in force in Indonesia and the factors that cause early marriage in Kolaka Regency. This research uses a type of sociological juridical research, the specifications of this research are descriptive, with data sources originating from primary data and secondary data, obtained from literature studies and internet searches (browsing), with the data analysis method used is qualitative. The results of this research show that the provisions of the legal system in Indonesia are different, they must adhere to a national legal system that is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Several factors cause early marriage, namely factors economics, educational factors, family factors, mass media factors. By understanding these factors, it is hoped that we can reduce the increasing rate of early marriages that occur in Kolaka Regency.
PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA Isvany, Andi Lulu; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Wahid, Andi Ismayana; Amrullah, Andi Ashadi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan dan penegakan hukum, terutama dengan metode distribusi narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, krisis dalam sistem dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat turut memperburuk dampak sosial dari masalah narkoba ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, akademik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dan konsistensi penegakan hukum. Untuk melindungi generasi muda, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Edukasi menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menanggulangi masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan ini, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia. This research aims to analyze drug criminal law to understand the challenges, impacts and protection efforts for the younger generation. The drug problem in Indonesia is a crucial problem that has a significant impact on the younger generation. This is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the main challenge lies in implementing and enforcing the law, especially with increasingly complex drug distribution methods. Apart from that, crises in the family, education and community support systems also exacerbate the social impact of this drug problem. This research uses qualitative methods with a library research approach to collect and analyze data from various legal, academic and social sources. The research results show that although the legal framework is available, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of coordination and consistency of law enforcement. To protect the younger generation, close collaboration between government, society and families is needed. Education is a key component in creating effective and sustainable solutions to address drug problems. This research emphasizes the importance of a holistic approach in facing these challenges, in order to protect the future of Indonesia's young generation.
Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga Negara Melalui Gugatan Citizen Law Suit Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn.Mks Muh. Fachrur Razy Mahka; Mirfan; Herman
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.1965

Abstract

Penelitian ini penulis menganalisa tentang gugatan citizen law suit yang diajukan oleh warga Kota Makassar sehubungan dengan tindakan pemerintah Kota Makassar yang melakukan revitalisasi lapangan karebosi. Penelitian difokuskan terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan, mengurai, dan menganalisa tentang mekanisme penyelesaian hak gugatan warga negara melalui gugatan citizen law suit pada obyek kasus yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan pada dua tempat yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Sumber datanya adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencatat arsip dan dokumen yang erat kaitannya dengan gugatan citizen law suit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui gugatan citizen law suit yang diajukan oleh warga Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur dari aturan yang berlaku. Namun, factor yang menjadi kendala dalam gugatan citizen law suit adalah model gugatan ini masih terbilang baru di Indonesia sehingga masyarakat dan para penegak hukum kurang begitu paham tentang tata cara dan mekanisme gugatan tersebut, ditambah lagi belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang gugatan citizen law suit. Olehnya itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkara gugatan citizen law suit termasuk hukum acaranya
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa Sufriaman; Muh. Fachrur Razy Mahka; Karman Jaya
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2037

Abstract

Pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik maupun media online merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati. penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media cetak maupun media online dan ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.
Co-Authors Abd. Rahman Abdul Mahsyar Amrullah, Andi Ashadi Andi Ahmad Malikul Afdal Asriyani Ismail Guntur Guntur Herman Hermawati Mappiwali Isvany, Andi Lulu JUMARLIS, MILA Jusman Jusman Jusman Jusman Karman Jaya Lawra, Rifqi Devi Mirfan Mirfan Namruddin, Respaty Ramadhani, Syarifah Fitrah Sitti Sahara Syamel Suardi M. Sufriaman Sufriaman Sufriaman Sufriaman, Sufriaman SUPRAPTO Wahid, Andi Ismayana Wahyuningsih, Pujianti Yusuf, Azry Zulfikar, Muh. Reza