Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen dan Teknologi Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Buletin Poltanesa Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Al Tasyri'iyyah
Mahka, Muh Fachrur Razy
Universitas Handayani Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga Negara Melalui Gugatan Citizen Law Suit Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn.Mks Muh. Fachrur Razy Mahka; Mirfan; Herman
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.1965

Abstract

Penelitian ini penulis menganalisa tentang gugatan citizen law suit yang diajukan oleh warga Kota Makassar sehubungan dengan tindakan pemerintah Kota Makassar yang melakukan revitalisasi lapangan karebosi. Penelitian difokuskan terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan, mengurai, dan menganalisa tentang mekanisme penyelesaian hak gugatan warga negara melalui gugatan citizen law suit pada obyek kasus yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan pada dua tempat yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Sumber datanya adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencatat arsip dan dokumen yang erat kaitannya dengan gugatan citizen law suit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui gugatan citizen law suit yang diajukan oleh warga Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur dari aturan yang berlaku. Namun, factor yang menjadi kendala dalam gugatan citizen law suit adalah model gugatan ini masih terbilang baru di Indonesia sehingga masyarakat dan para penegak hukum kurang begitu paham tentang tata cara dan mekanisme gugatan tersebut, ditambah lagi belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang gugatan citizen law suit. Olehnya itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkara gugatan citizen law suit termasuk hukum acaranya
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa Sufriaman; Muh. Fachrur Razy Mahka; Karman Jaya
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2037

Abstract

Pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik maupun media online merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati. penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media cetak maupun media online dan ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.
EDUKASI PENTINGNYA KEPEMIMPINAN GURU DI ERA SOCIETY 5.0 Suardi M; Mirfan Mirfan; Guntur Guntur; Muh. Fachrur Razy Mahka; Mila Jumarlis
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.544

Abstract

The use of innovative information technology in the 4.0 industrial revolution era is expected in society 5.0 as the next era to help human life become more meaningful, especially in the field of education as a quality human factory. The magnitude of the role of the leadership component in preparing teachers as the spearhead of educational success to welcome society 5.0, it is very important to educate teachers to learn to gain understanding regarding teacher leadership in the era of society 5.0, so that they can prepare themselves in building the best future generations who are ready to face his own challenge. The stages of this service start from coordinating time, methods, and material content, then presenting educational material, and evaluating it through a question-and-answer session. The result of this activity is that high school and vocational school teachers know more about the importance of building a spirit of leadership for teachers, especially in welcoming the era of society 5.0 which requires teachers to be able to utilize information technology to make it more meaningful for human life, especially for future students
STRATEGI PEMASARAN MEDIA ONLINE TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SENTRAL KOTA MAKASSAR Abd. Rahman; Jusman Jusman; Sitti Sahara Syamel; Hermawati Mappiwali; Muh. Fachrur Razy Mahka
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.600

Abstract

This PKM aims to identify and analyze effective online media marketing strategies to help increase the competitiveness of street vendors in the Makassar City Central Market. The Central Market is one of the important traditional trading centers in the region, but street vendors in the market still face various obstacles in expanding their reach and increasing their income. This devotion uses a persuasive approach through training. The survey was conducted to identify the level of use of information technology and online media among street vendors, as well as the barriers they face in adopting online media marketing strategies. Data was also collected through in-depth interviews with a number of street vendors who have successfully implemented online media marketing effectively
Responsibilities of Notaries as a Public Official in Making Authentic Deeds Wahid, Andi Ismayana; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Sufriaman, Sufriaman
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i2.6936

Abstract

Notaries are given the authority to make general deeds, while PPAT (Land Deed Maker Official) is a general official who handles special deeds in the land sector. The deeds made by the two Notary and PPAT officials are authentic evidence which essentially contain formal truths that can be used by anyone in the future that a legal act as stated in the deeds has occurred. So that Notary and PPAT officials have a very important role in building certainty, order and legal protection in society. Therefore, the problem is the extent of a Notary's responsibility as a public official for the deed he makes and what sanctions can be given to the Notary if he violates the implementation provisions in making authentic deeds. To answer this problem, the method used is empirical juridical, namely research based on field research and equipped with library research. An authentic deed is perfect evidence which aims to guarantee certainty and legal protection to the parties. A notary must carry out his responsibilities properly in accordance with professional ethics (code of ethics) and in accordance with the Law on the Position of Notaries. This responsibility is not only based on morals but also based on law, especially Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public in conjunction with Law Number 02 of 2014 concerning the Position of Notary Public.
SOSIALISASI KEBIJAKAN KEBENCANAAN BAGI RELAWAN TAGANA DI KABUPATEN GOWA Mahsyar, Abdul; Jusman, Jusman; Afdal, Andi Ahmad Malikul; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i1.50458

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat resiko bencana alam yang sangat tinggi perlu selalu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam dengan menyiapkan berbagai kebijakan. Proses sosialisasi kebijakan kebencanaan kepada relawan Tagana di Kabupaten Gowa memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana dan mitigasi risiko di tingkat lokal. Kebijakan kebencanaan yang efektif dapat memperkuat kapasitas mereka dalam merespon bencana dan melindungi komunitas. Kegiatan pengabdian ini berdasarkan data yang dikumpulkan mencakup persepsi relawan Tagana tentang kebijakan kebencanaan, pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta kendala yang mereka hadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil kegiatan ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas sosialisasi kebijakan kebencanaan kepada relawan Tagana dan dapat membantu perbaikan dalam upaya-upaya sosialisasi yang ada juga dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan strategi sosialisasi kebijakan kebencanaan kepada relawan Tagana di Kabupaten Gowa. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas Tagana dalam menghadapi bencana dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Selain itu, juga dapat menjadi kontribusi pada literatur mengenai manajemen risiko bencana dan peran relawan dalam penanggulangan bencana. Indonesia, as a country with a very high risk of natural disasters, needs to constantly enhance preparedness to face various types of natural disasters by implementing various policies. The socialization process of disaster policies to Tagana volunteers in Gowa Regency plays a crucial role in disaster management and risk mitigation at the local level. Effective disaster policies can strengthen their capacity to respond to disasters and protect the community. This community service activity, based on collected data, includes Tagana volunteers' perceptions of disaster policies, their understanding of their roles and responsibilities, and the challenges they face in implementing these policies. The results of this activity are expected to provide better insights into the effectiveness of socializing disaster policies to Tagana volunteers and can help improve existing socialization efforts. It can also serve as a basis for authorities and relevant stakeholders to enhance socialization strategies of disaster policies for Tagana volunteers in Gowa Regency. This is expected to enhance the capacity of Tagana to deal with disasters and provide better protection for the local community. Furthermore, it can contribute to the literature on disaster risk management and the role of volunteers in disaster response.
The Debt of the Government of the Republic of Indonesia Against PT. Cipta Marga Nusaphala Persada Zulfikar, Muh. Reza; Suprapto; Lawra, Rifqi Devi; Razy Mahka, Muh. Fachrur
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v15i2.6586

Abstract

Early June 2023 the majority shareholder of PT. Cipta Marga Nusaphala Persada Jusuf Hamka collected a debt of 800 billion to the government. However, IBRA (National Bank Restructuring ­­­Agency) rejected CMNP's request because the company is affiliated with Bank Yama, so CMNP is not the responsibility of the Government. Therefore, CMNP filed a lawsuit with the South Jakarta District Court up to PK at (MA). In the end, in 2010 the lawsuit was won by CMNP AND the state was burdened with a 2% tax each month on the debt and it was estimated along with interest that the total was 800 billion. However, within 13 years the Government has not settled the debt. Based on this research aims to analyze the position of government debt to CMNP from the perspective of decency and justice. This research is a normative method with a normative juridical approach that uses grammatical and systematic analysis techniques. Secondary legal materials from this study consist of court decisions, related regulations, legal doctrine, and expert opinions. The results of the study show that the government's actions that have not paid off CMNP's debt are actions that violate the principles of good faith and propriety in law because one indication of implementing these principles is fulfilling the agreements made. So that the prohibition of the agreement with CMNP is an act that is inappropriate and not in good faith. In addition, these actions also violated the principle of justice because the Government did not comply with court decisions and agreements with CMNP.
Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Mahka, Muh Fachrur Razy; Karman Jaya; Mirfan; Asriyani Ismail
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.40897

Abstract

This research describes the concept of diversion in Indonesia's children criminal justice system, with a focus on its implementation and the factors that encourage children to become involved in criminal offenses. The concept of family as the basic unit of society is considered, and children are regarded as a trust that requires protection and loving care. Diversion, as a transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to out of court, supports a rehabilitative and coaching approach This research uses Kuliatatif research by analyzing the data obtained from the research results, both from primary and secondary data Collecting data and information related to the object of this research, the author conducted research at the Gowa Police Office, South Sulawesi. The results showed that 55% of respondents supported the diversion approach, indicating a paradigm shift in the handling of children in conflict with the law. In addition, the study identified factors that encourage children to commit criminal offenses, including the role of family, environment, and social policy. The findings indicate the need for preventive approaches and appropriate interventions to avoid children engaging in dangerous and harmful behaviors. The results of this study provide insights for juvenile justice institutions and related parties in optimizing diversion as a more humane and effective way of dealing with children involved in criminal acts.
Penerapan Metode Waterfall dalam Monitoring Perkara Perceraian dengan Dampingan Pengacara pada Pengadilan Agama Toli-Toli Ramadhani, Syarifah Fitrah; Wahyuningsih, Pujianti; Mahka, Muh. Fachrur Razy
INFOMATEK Vol 26 No 1 (2024): Volume 26 No. 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/infomatek.v26i1.8022

Abstract

Sulitnya informasi mengenai perkara perceraian antara pihak pengadilan agama dengan pengacara, sehingga pihak pengacara sulit menyampaikan informasi jadwal persidangan kepada pihak klien. Permasalahan yang terjadi pada pengadilan agama adalah tidak adanya media informasi yang dapat digunakan pengacara terkait perkembangan perkara yang ditangani. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi monitoring yang dapat menampung semua status perkara yang ditangani oleh pengacara. Metode yang digunakan pada sistem ini dengan menggunakan metode waterfall dimana metode ini menyelesaikan sebuah persoalan secara berurut dan berkelanjutan yaitu melalui tahap analisa, desain, pengkodean dan pengujian sistem. Dalam pengumpulan data untuk mengasilkan sebuah sistem informasi monitoring maka peneliti melakukan observasi lapangan, teknik wawancara dan studi pustaka. Tingkat keberhasilan sistem ini adalah sebesar 89.48% dengan klasifikasi kategori sangat layak digunakan pada pengadilan agama dan mempermudah pengacara dalam memberikan informasi terkait jadwal perkara dalam setiap kasus yang ditangani.
POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Yusuf, Azry; Namruddin, Respaty; Mirfan, Mirfan; Jumarlis, Mila; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5342

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material, baik berupa uang maupun barang, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan pakar politik, dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur politik transaksional yang mengakar. Dampaknya meliputi delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan degradasi kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia. sebagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilu. This study examines the phenomenon of money politics in the context of elections in Indonesia. Money politics refers to the practice of providing material incentives, such as cash or goods, to voters with the aim of influencing their political preferences. This phenomenon often occurs at various stages of the electoral process, from the campaign period to election day. The study aims to understand the driving factors, implementation mechanisms, and impacts on the quality of democracy and electoral integrity. Using a qualitative approach, data were collected through literature reviews, interviews with political experts, and analysis of relevant regulations. The findings reveal that money politics is driven by weak law enforcement, low political awareness among citizens, and deeply rooted transactional political culture. Its impacts include the delegitimization of election results, reinforcement of political oligarchies, and degradation of the quality of elected leadership. This study recommends strengthening regulations, improving political literacy, and enforcing stricter laws as strategic measures to minimize money politics practices in Indonesian elections.
Co-Authors Abd. Rahman Abdul Mahsyar Amrullah, Andi Ashadi Andi Ahmad Malikul Afdal Andi Ismayana Wahid Asriyani Ismail Guntur Guntur Herman Hermawati Mappiwali Isvany, Andi Lulu JUMARLIS, MILA Jusman Jusman Jusman Jusman Karman Jaya Lawra, Rifqi Devi Mirfan Mirfan Namruddin, Respaty Ramadhani, Syarifah Fitrah Sitti Sahara Syamel Suardi M. Sufriaman Sufriaman, Sufriaman SUPRAPTO Wahyuningsih, Pujianti Yusuf, Azry Zulfikar, Muh. Reza