Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.186
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum University Of Bengkulu Law Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Idea Hukum Jurnal Hukum Malahayati Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Constitutionale The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Hukum Legalita Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Innovation Research and Knowledge JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Yuridis Perbandingan: Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No. 35 Tahun 2014 dalam Kasus Persetubuhan Anak Herton, M Fadhil Arkani Syakiro; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perbandingan antara ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dalam penanganan perkara anak di bawah umur yang dibawa lari dan mengalami persetubuhan. Pasal 332 KUHP mengatur tindakan membawa lari anak perempuan tanpa izin orang tua untuk dinikahi atau disetubuhi. Sementara itu, Pasal 81 UU Perlindungan Anak lebih berfokus pada perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk tindakan persetubuhan, dengan pendekatan berbasis hak anak dan ancaman hukuman yang lebih berat. Pendekatan normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini, dengan metode studi dokumen dan analisis putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 81 lebih tepat dan melindungi hak anak, dibandingkan Pasal 332 yang masih terikat pada norma sosial dan moral lama. Kajian ini menjadi penting sebagai bahan pertimbangan pembaharuan hukum pidana yang lebih berpihak pada perlindungan anak.
Politik Hukum terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Wahyudi, Rio; Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.527

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 mengatur bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal tiga kali. Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi lokal. Namun dalam perkembangannya, terdapat wacana revisi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahu dengan maksimal dipilih sebanyak dua kali. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum dari pengaturan dan usulan perubahan masa jabatan kepala desa melalui pendekatan yuridis normatif serta studi literatur sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa revisi masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepentingan golongan atas lokal maupun nasional, serta dapat berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum harus memiliki tujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan kekuasaan. Kata Kunci: Politik Hukum, Kepala Desa, Masa Jabatan, Revisi UU Desa
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial Candra, Muhammad; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1373

Abstract

Penyebaran berita hoaks melalui media sosial telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, mengingat dampaknya yang dapat memicu keresahan sosial, konflik, dan kerugian materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku penyebaran berita hoaks dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative berfokus pada kaidah hukum terkait tanggung jawab pidana terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perubah kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana atas penyebaran berita hoaks diatur dalam beberapa pasal, Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 45A ayat (1) yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui palsu dan menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan (dolus) menjadi kunci dalam pembuktian tindak pidana ini. Namun,tantangan dalam penegakan hukum meliputi sulitnya membuktikan niat jahat, kebebasan berekspresi yang sering menjadi pembelaan, serta penafsiran yang bervariasi terhadap definisi hoaks. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan mekanisme penegakan hukum untuk menanggulangi penyebaran berita hoaks secara efektif.
Disparitas Pemidanaan atas Terdakwa Residivis: Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu Darma, M. Nabiel Satya; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1906

Abstract

Penelitian ini mengkaji disparitas pemidanaan terhadap pelaku residivis dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kotabumi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (7 tahun) dengan putusan Majelis Hakim (5 tahun), meskipun seluruh unsur pemberat—termasuk penggunaan senjata tajam, dilakukan secara bersekutu, serta status residivisme—telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada pengakuan dan penyesalan terdakwa dibandingkan bobot objektif faktor-faktor pemberat. Disparitas ini menimbulkan persoalan terkait proporsionalitas pidana, konsistensi peradilan, serta efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku berulang. Studi ini menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif, khususnya untuk kasus kekerasan dan residivis, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
Co-Authors Candra, Muhammad Darma, M. Nabiel Satya Della Monica Herton, M Fadhil Arkani Syakiro Ibrahim Fikma Edrisy Imam Suryana Irhammudin Kandi, Sri Krismadani Ariyudi Wijaya Muhammad Fakih Natamiharja, Rudi Nikmah Rosidah novekawati Nurdin Habim Pebri Purnama Rio Wahyudi Ruetaitip Chansrakaeo Salis M Abduh Salis M Abduh Sari, Andini Puspita Sri Retno Fatimah Suwardi Syafruddin Syafruddin Syafruddin, Syafruddin